Golkar Sebut Oposisi Dibutuhkan untuk Awasi Kerja Pemerintah

Golkar
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan rekonsiliasi yang terjadi antara 2 kubu di Pemilihan Presiden 2019 bukan berarti tidak ada oposisi. Hal ini terkait dengan pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Jangan diartikan setiap rekonsiliasi atau pertemuan akan menghapus oposisi,” kata Dedi dalam diskusi bertema Rekonsiliasi dan Alokasi Kabinet di kantor DPP KNPI, Jakarta, Kamis (25/7).

Dedi lebih lanjut menjelaskan oposisi juga bukan berarti selalu menjadi musuh. Namun keberadaan oposisi justru diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan begitu oposisi akan menjadi pengawas yang bisa membantu memperbaiki kinerja pemerintah menjadi lebih efektif.

“Tradisi silaturahmi yang dibuat jangan dihilangkan, stigma hilangnya oposisi karena kekuatan terlalu mayoritas itu akan membuat implikasi negatif dalam bekerja,” kata Dedi.

Lihat juga:Gerindra Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Membahas Kabinet

Dedi menceritakan pengalamannya saat dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Menurutnya saat itu pihaknya hanya sibuk membentu rekonsiliasi. Akibatnya, banyak pekerjaan yang dilakukan secara tidak efektif.

“Terlalu banyak kerumunan kelompok masyarakat di sekitar saya, itu membuat kinerja menjadi tidak efektif karena waktu dihabiskan untuk mengobrol dan diskusi,” tutur dia.

Sebelumnya di acara yang sama, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya sudah banyak mendengarkan ajakan, terutama dari masyarakat, untuk tetap menjadi oposisi. Namun menurutnya hal ini bukan berarti Gerindra akan selalu berseberangan dalam setiap program pemerintah.

Lihat juga: Menkumham Sebut Amnesti Baiq Nuril Sesuai Nawacita Jokowi

Dia menyebut Gerindra memiliki program pembangunan yang sama dengan pemerintah. Karenanya, menurut Riza Gerindra juga dapat turut berkontribusi dalam pemerintahan.

“Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi. Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi, itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa,”jelas dia.

 

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *