Bulan: April 2019

Memperkuat Peran Ormas Islam Membangun Ekonomi Umat

KEIN
KEIN mengatakan organisasi kemasyarakatan Islam macam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pembangunan dan ekonomi.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir mengatakan organisasi kemasyarakatan Islam macam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pembangunan dan ekonomi.

Seperti NU, Soetrisno menuturkan, memiliki peranan penting bidang ekonomi dengan penguatan kapasitas pesantren. Dia menuturkan pesantren harus banyak menghasilkan wirausahawan baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja.

“Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas semakin menguat. Juga menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya saing industri,” kata Soetrisno, ketika menjadi pembicara dalam “Dialog Ekonomi Umat, Penguatan Peranan Pesantren Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” di Ponpes Zainul Hasan – Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, pekan lalu.

Lihat juga: Rancangan Perpres Skema LCS Disebut Sudah Masuk Kemensetneg

Soetrisno menegaskan dalam menyongsong revolusi industri 4.0, menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah keharusan. Pesantren, kata dia, tak lagi sekadar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat.

Oleh karena itu, kata Soetrisno, sinergitas pesantren dengan kewirausahaan menjadi penting untuk membangun ekonomi umat. Di samping tempat memperdalam ilmu agama, pesantren bagaimana pun juga bisa memberdayakan masyarakat menghadapi industri 4.0.

“KEIN, pemerintah dan pesantren bisa bersinergi menyiapkan generasi muda termasuk santri untuk bersaing dalam revolusi industri 4.0,” kata Soetrisno.

Indonesia Maju

Usai Pemilu 2019, Soetrisno berharap, semua pilar dapat bersatu padu membangun negeri guna melanjutkan kerja-kerja pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang maju.

Sementara itu, pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, KH. Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah mengatakan pihaknya telah bersiap menyongsong revolusi industri 4.0. 

Lihat juga: BI Sebut Inflasi Pekan Ketiga April 0,31 Persen

Di samping para santri, kyai-kyai yang tergabung dengan NU tetap mengikuti perkembangan atau kemajuan teknologi informasi untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan umat.

“Soal revolusi industri 4.0 telah dibahas pada pertemuan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU pada akhir Februari hingga Maret lalu,” kata Mohammad.

Crane di Proyek Gedung Google Jatuh, 4 Tewas

crane roboh
Ilustrasi crane roboh di Seattle, Amerika Serikat. (Reuters/Lindsey Wasson)

Jakarta, Posmetro Indonesia — Sebuah alat berat crane yang dipakai dalam proyek pembangunan gedung Google di Seattle, Amerika Serikat, jatuh ke arah jalanan yang ramai. Insiden itu menyebabkan empat orang meninggal.

Seperti dilansir Associated Press, Minggu (28/4), peristiwa itu terjadi pada Sabtu (27/4) kemarin. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Seattle, Harold Scoggins, tiga lelaki dan seorang perempuan meninggal dalam kejadian itu.

Lihat juga: Putin Sebut Penahanan Agen Rusia di AS Sewenang-wenang

Mereka yang meninggal adalah dua operator crane dan satu pengemudi mobil serta seorang penumpang. Tiga orang yakni seorang ibu berusia 25 tahun dan bayinya yang berumur 4 bulan, serta lelaki berusia 28 tahun mengalami luka-luka.

Diduga crane itu jatuh ketika sedang terjadi hujan deras dan angin kencang. Kota itu sebenarnya jarang terjadi kecelakaan alat berat.

Insiden ini mendesak pemerintah setempat kembali mengevaluasi ramainya proyek pembangunan gedung pencakar langit yang marak di Seattle. Saat ini tercatat ada 60 crane yang beroperasi di kota itu.

Lihat juga: Kim Sebut Perdamaian di Semenanjung Korea Bergantung Sikap AS

Kontroversi ‘Prabowo Menang di Daerah Garis Keras’ ala Mahfud

Mahfud MD.
Mantan Ketua MK Mahfud MD.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Pernyataan Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD bahwa Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang di daerah-daerah yang punya sejarah garis keras dalam hal agama menuai kontroversi. Tokoh-tokoh yang mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres meminta Mahfud menjelaskan maksud pernyataan itu.

Pernyataan Mahfud itu diketahui dalam potongan rekaman video yang dibagikan di Twitter. Dalam pernyataannya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu
menilai kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 sulit dibantah. 

Sementara perolehan suara Prabowo-Sandiaga di beberapa daerah, dianggap Mahfud berasal dari daerah Indonesia yang identik dengan agama garis keras. Mahfud membahas hal ini terkait dengan wacana rekonsiliasi usai Pilpres 2019.

“Kemarin itu agak panas dan mungkin pembelahannya sekarang kalau melihat sebaran kemenangan memang ya mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi. Karena sekarang ini kemenangan pak Jokowi ini ya menang dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dari cara apapun,” kata Mahfud.

Lihat juga: Gerindra Usul Masa Jabatan Presiden 7 Tahun, Satu Periode

“Tetapi kalau dilihat sebarannya di beberapa provinsi yang agak panas pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat-tempat kemenangan pak Prabowo itu diidentifikasi dulunya dianggap sebagai provinsi garis keras dalam hal agama. Misalnya Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya. Sulawesi Selatan juga.” 

“Saya kira rekonsiliasinya menjadi lebih penting untuk menyadarkan kita bahwa bangsa ini bersatu karena kesadaran akan keberagaman, dan bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu. Karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan,” kata  Mahfud dalam video tersebut.

https://twitter.com/syarif_alkadrie/status/1122171631831408640

Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu yang kerap mengkritik Jokowi menanggapi video tersebut melalui akun twitternya @msaid_didu.

Dalam cuitannya Said meminta klarifikasi dari pernyataan Mahfud, terutama soal penyebutan Sulawesi Selatan sebagai daerah agama garis keras.

Lihat juga: Sandiaga Kembali Konsolidasi dengan Relawan

Mohon maaf prof @mohmahfudmd, saya berasal dari Sulsel, mhn jelaskan indikator yg prof gunakan sehingga menuduh orang Sulsel adalah orang2 garis keras agar jadi bahan pertimbangan kami. Kami orang Sulsel memang punya prinsip SIRI utk menjaga kehormatan. Inikah yg dianggap keras?” kata Said Didu.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menentang pernyataan Mahfud itu.

Dahnil, melalui akun twitternya @dahnilanzar tidak sepakat dengan kata rekonsiliasi selepas pesta demokrasi 2019, seperti apa yang diucapkan Mahfud.

“Saya menghormati Pak @mohmahfudmd tapi kaget dg tuduhannya, karena ambisinya sampai tega menggunakan narasi daerah2 02 menang sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dsb, sbg daerah Islam garis keras. Narasi Pak Mahfud ini yg justru memecah belah dan penuh kebencian,” kata Dahnil.

Dahnil mengatakan orang yang bersikap netral seperti Mahfud namun dengan narasi yang menyudutkan Prabowo itu malah memperkeruh suasana. 

“Bagaimana mungkin Pak @mohmahfudmd yg menyatakan dirinya menggerakkan suluh kebangsaan justru mengeluarkan pernyataan keruh kebangsaan dg menuduh daerah sprt Aceh, Sumbar, Jawa Barat dst yg dukung Prabowo adl daerah Islam Garis keras,” katanya.

Mahfud kemudian menjelaskan pernyataannya tersebut lewat Twitter. Menurutnya, istilah garis keras itu sama dengan fanatik atau kesetiaan yang tinggi.

Lihat juga: Kawal Pemilu: Jokowi-Ma’ruf Unggul 6.807.675 Suara

“Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik. Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram. Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun. Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau,” katanya.

Ia melanjutkan, dengan pengertian itu, Madura, daerah asal Mahfud juga adalah daerah garis keras. Madura, kata Mahfud, sama dengan Aceh dan Bugis yang bisa disebut fanatik karena kesetiaan yang tinggi pada agama Islam sehingga sulit ditaklukkan.

“Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik,” ujarnya.

Mahfud juga mengatakan, isu soal garis keras ini jadi panas dan digoreng karena banyak yang membaca pernyataan Said Didu ini tanpa melihat videonya. 

“Pertanyaan dlm cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata “DULU” dan usul “REKONSILIASI”. Lht dong videonya,” kata Mahfud.

Hasil Liga Spanyol: Atletico Menang Berkat Gol Bunuh Diri

Atletico Madrid
Atletico Madrid menang tipis 1-0 atas Real Valladolid. (REUTERS/Juan Medina)

Jakarta, CNN Indonesia — Atletico Madrid menang tipis 1-0 atas Real Valladolid dalam laga lanjutan La Liga Spanyol di Stadion Wanda Metropolitano, Sabtu (27/4) waktu setempat.

Kemenangan ini membuat Atletico hanya berjarak enam poin dari Barcelona yang menempati puncak klasemen. Los Colchoneros saat ini mengoleksi 74 poin. 

Lihat juga: Awas MU, Aguero Sembilan Kali Cetak Gol di Derby Manchester

Namun, Atletico tetap tidak bisa mencegah Blaugrana meraih trofi La Liga Spanyol andai mengalahkan Levante, Minggu dini hari. Skuat asuhan Diego Simeone kalah head to head dari Barcelona.

Di laga ini, tuan rumah menguasai jalannya laga sejak wasit meniup peluit tanda babak pertama dimulai. Tekanan demi tekanan diberikan Atletico melalui aksi Antoine Griezmann, Diego Godin, hingga Saul Niguez tetapi belum berujung gol.

Atletico Madrid
Penyerang Atletico Madrid, Alvaro Morata, diadang pemain Real Valladolid. (REUTERS/Juan Medina)

Valladolid yang lebih banyak ditekan baru menghasilkan peluang pertama pada menit ke-29. Sergi Guardiola melakukan tembakan dengan kaki kiri yang belum berhasil menggetarkan gawang Jan Oblak.

Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai. Kondisi ini membuat Atletico semakin gencar melakukan serangan namun peluang dari Griezmann dan Saul belum juga menghasilkan gol.

Gol yang ditunggu-tunggu Atletico baru datang saat laga berjalan 64 menit. Atletico berhasil unggul 1-0 setelah Joaquin mencetak gol bunuh diri.

Sundulan Joaquin saat berupaya menghalau umpan silang Saul malah membobol gawang timnya sendiri.

Lihat juga: Liverpool vs Chelsea Imbang di Babak Pertama

Setelah gol itu, Valladolid lebih berani keluar menyerang untuk menyamakan kedudukan, sementara Atletico juga rutin memberikan ancaman. Namun, hingga laga usai skor 1-0 untuk kemenangan Atletico tidak berubah.

Rancangan Perpres Skema LCS Disebut Sudah Masuk Kemensetneg

Ilustrasi pembangunan infrastruktur.
Ilustrasi pembangunan infrastruktur.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kemenko Perekonomian menyebut rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai skema konsesi terbatas (Limited Concession Scheme/LCS) untuk pendanaan infrastruktur sudah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kemenko Perekonomian menyebut rancangan peraturan presiden (perpres) mengenai skema konsesi terbatas (Limited Concession Scheme/LCS) untuk pendanaan infrastruktur sudah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pihaknya telah mengajukan rancangan perpres tersebut ke Kemensetneg. Setelah itu, masih ada proses harmonisasi antar kementerian/lembaga (K/L). 

Lihat juga: BI Sebut Inflasi Pekan Ketiga April 0,31 Persen

“Nanti kan juga diproses Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujar Iskandar, Sabtu (27/4). 

Ia menjelaskan skema LCS memungkinkan swasta memegang proyek pemerintah dengan modal 100 persen. Namun, pemerintah akan memberikan jangka waktu sampai kapan proyek itu menjadi hak swasta. 

“Jadi proyek dibangun oleh swasta, nanti konsesi diberikan misalnya 20 tahun. Setelah 20 tahun konsesi menjadi milik pemerintah,” ucap Iskandar.

Lihat juga:  Pemerintah RI Mendesak Belanda Adil pada Minyak Sawit

Skema LCS ini, sambung dia, berlaku untuk semua proyek infrastruktur. Pemerintah tak fokus hanya pada satu sektor, tapi membuka pintu untuk semua proyek yang dilirik oleh swasta. 

“Dulu usulkan pertama kali kereta api, jadi perbaikan rel-rel kereta. Tapi ya ini tergantung LCS kapan selesainya ya,” jelas Iskandar. 

Dengan LCS, pembangunan proyek infrastruktur tak lagi perlu mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah tak lagi perlu mengeluarkan modal karena swasta dapat menanggung 100 persen. 

Lihat juga: Dividen BCA Rp4,6 T Bikin Kantong Duo Hartono Tambah Gendut

LCS sebenarnya bukan barang baru. Pemerintah sudah menggodoknya sejak tahun lalu. Namun, masih ada beberapa halangan seperti persoalan mekanisme konsesi yang akan diberikan. 

Pasalnya, ada perbedaan mekanisme konsesi bagi proyek yang sudah ada berupa Barang Milik Negara (BMN) dan aset milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Tahun lalu, Deputi bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa masalah tata cara konsesi antara aset yang dikelola BUMN dan BMN ini masih dalam pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, pihaknya menyambut baik skema pendanaan itu.

Putin Sebut Penahanan Agen Rusia di AS Sewenang-wenang

Presiden Vladimir Putin
Putin Sebut Penahanan Agen Rusia di AS Sewenang-wenang Presiden Vladimir Putin menyebut penahanan agen Rusia, Maria Butina, di Amerika Serikat sebagai tindakan sewenang-wenang.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Presiden Vladimir Putin menyebut penahanan agen Rusia, Maria Butina, di Amerika Serikat sebagai tindakan “sewenang-wenang.”

“Jelas ini sewenang-wenang. Saya tidak mengerti mengapa ia didakwa,” ujar Vladimir sebagaimana dikutip AFP, Sabtu (27/4).

Lihat juga: Kim Sebut Perdamaian di Semenanjung Korea Bergantung Sikap AS

Butina sendiri mengaku bersalah atas tuduhan berkonspirasi untuk bertugas sebagai agen pemerintah asing tanpa registrasi resmi.

Pengadilan Washington pun menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara sebagai ganjaran atas perbuatan Butina.

Namun menurut Putin, dakwaan itu dibuat-buat hanya agar Butina dapat dijebloskan ke penjara di AS.

Lihat juga: Mantan Wapres Era Obama Calonkan Diri Jadi Presiden AS

“Tak ada yang bisa dituduhkan atasnya, tapi agar kasus ini terlihat tidak konyol. Dia dihukum 18 bulan penjara,” ucap Vladimir.

Dengan keputusan pengadilan ini, Butina menjadi satu-satunya warga Rusia yang ditahan dan divonis dalam proses penyelidikan besar-besaran dugaan intervensi dalam pemerintahan AS.

Pemimpin kelompok hak kepemilikan senjata Rusia mengatakan bahwa Butina menggunakan koneksinya dalam Asosiasi Senjata Nasional AS untuk membangun jaringan kuat di dalam Partai Republik.

Gerindra Usul Masa Jabatan Presiden 7 Tahun, Satu Periode

Ketua DPP Gerindra
Ketua DPP Gerindra, Andre Rosiade mengusulkan presiden menjabat selama tujuh tahun namun cukup satu periode.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua DPP Partai Gerindra. Andre Rosiade mengusulkan agar masa jabatan presiden Indonesia diubah menjadi tujuh tahun dan tak bisa dipilih lagi pada periode selanjutnya. 

Hal itu ia usulkan agar presiden Indonesia tak menyelewengkan instrumen kekuasaan yang dimilikinya untuk menguatkan posisinya dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

“Ke depan mari kita buka wacana baru bahwa Indonesia butuh presiden. Cukup satu periode dengan 7 tahun,” kata Andre saat menghadiri sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (27/4).

Lebih lanjut, Andre menyatakan usulan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu bertujuan agar tak ada lagi presiden petahana yang menggunaan kekuasaannya demi tujuan politik terpilih kembali di pemilu periode kedua.

“Evaluasi pemilu ini sekaligus kita harus mengevaluasi, jangan sampai ada petahana yang ingin mempertahankan kekuasaannya terindikasi mempergunakan seluruh sumber daya,” kata dia.

Lihat juga: KPK Periksa Khofifah soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

Melalui sistem tersebut, Andre menyatakan tak akan ada presiden yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mempertahankan kursi presiden di pemilu berikutnya. Ia menilai presiden terpilih dipastikan dapat bekerja pada janji yang telah diberikan kepada masyarakat saat kampanye 

“Setelah mereka dilantik, mereka tidak berpikir untuk bagaimana mempertahankan kekuasaannya. Tetapi bekerja sungguh-sungguh memenuhi janjinya pada masyarakatnya,” kata dia.

Selain itu, Andre melihat dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 ini terdapat banyak indikasi kecurangan yang dilakukan pihak petahana. Ia menyebut salah satu contoh kecilnya adalah mobilisasi aparat negara untuk kemenangan di Pilpres.

“Ada indikasi kapolda memanggil caleg untuk jangan memasang foto Pak Prabowo, ada indikasi Kapolda memanggil tokoh masyarakat untuk memenangkan Pak Jokowi, ada indikasi juga aparat memanggil bupati dan wali kota untuk memenangkan petahana,” kata dia.

Lihat juga: Sandiaga Kembali Konsolidasi dengan Relawan

“Itu penting, sehingga dia tidak perlu mengkonsolidasikan kapolda, kabinda, kajati, KSAD, Panglima TNI, dan instrumen lainnya untuk memperkuat kekuasaannya. Tapi bekerja untuk rakyatnya,” tambah dia.

Tak hanya Andre, Politikus PPP Syaifullah Tamliha sebelumnya pernah mengusulkan agar masa jabatan presiden Indonesia diubah cukup satu periode dengan masa jabatan delapan tahun.

Hal itu ia usulkan agar presiden Indonesia bisa menyelesaikan semua janji serta program yang tertuang dalam visi dan misinya di pemilihan presiden.

“Ada pemikiran di internal kami bahwa bagaimana pemilihan presiden ini jabatannya tidak lagi 2 kali. Tapi 8 tahun dan dia tidak boleh menjadi calon, agar program itu tuntas,” kata Tamliha di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Jumat (1/3).

KPK Periksa Khofifah soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

 Febry Diansyah
Juru bicara KPK Febry Diansyah menjelaskan dasar pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Jakarta, Posmetro IndonesiaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait dengan rekomendasi untuk Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur nonaktif Haris Hasanudin.

“Didalami pengetahuan saksi terkait tersangka HRS dan rekomendasi untuk HRS (Haris Hasanuddin),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4).

Selain Khofifah, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari unsur Kantor Wilayah Kemenag Jatim. Mereka diperiksa terkait proses seleksi jabatan Haris Hasanudin.

“Untuk saksi lain didalami terkait informasi jabatan di Kanwil dan Kantor Kemenag daerah serta proses seleksi,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK menjelaskan Khofifah diperiksa lantaran namanya disebut oleh Tersangka Anggota DPR RI M Romahurmuziy alias Romi.

Lihat juga: Kasus Suap Proyek, Adik Zulkifli Hasan Divonis 12 Tahun Bui

“Ya karena ada yang ngomong-ngomong (bicara),” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung Anti-Corruption Learning Center, Jakarta, Jumat, 26 April 2019.

Ia mengatakan Khofifah diperiksa agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Menurut Basaria akan aneh apabila seseorang yang ikut disebut dalam kasus korupsi namun tidak diperiksa. 

Khofifah sendiri mengakui telah diperiksa sebagai saksi untuk Romi dan sejumlah pejabat Kemenag yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Khofifah mengakui bahwa dirinya dimintai keterangan soal suap jual beli jabatan di Kementerian Agama, yang menyeret Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

“Ya diminta keterangan saksi untuk ke Pak Romi, Pak Haris (Kakanwil Jatim), dan Pak Muwafaq (Kakanwil Gresik). Itu sih,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/4) sore.

Khofifah nampak enggan menjelaskan proses berjalannya pemeriksaan yang mulanya disebut berjalan 4 jam, dari pukul 09.00-13.00 WIB. Khofifah tak rinci memberi penjelasan.

“Ada yang tertulis, rek. Biodata-biodata, nama orang tua, nama mertua, kemudian sekolahnya di mana. Kemudian pernah menjabat apa saja. Kira-kira itu lah,” ujarnya singkat. 

Dalam kasus ini, Romi diduga menerima suap sebesar Rp300 juta, dengan rincian Rp50 juta dari Muafaq untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Namun, Romi sempat menolak tudingan yang menyebut dirinya terlibat jual beli jabatan di Kemenag. Romi mengatakan dirinya hanya sebatas menyampaikan aspirasi dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia bahkan menyebut nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ikut merekomendasikan Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Kim Sebut Perdamaian di Semenanjung Korea Bergantung Sikap AS

Kim Jong Un.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea akan sepenuhnya tergantung pada sikap AS di masa depan. 

“Situasi di semenanjung Korea dan wilayah itu sekarang telah mencapai titik kritis. Dan dapat kembali ke keadaan semula karena AS mengambil sikap sepihak dengan itikad buruk pada pembicaraan KTT Korut-AS kedua baru-baru ini,” Ujar Kim dalam pernyataan yang ditulis kantor berita KCNA seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/4).

Dalam pertemuan di Rusia, Kim mengundang Putin ke Korea Utara. Undangan tersebut pun diterima Putin.

Lihat juga: Mantan Wapres Era Obama Calonkan Diri Jadi Presiden AS

Pembicaraan tatap muka pertama antara Putin dan Kim. Yang diadakan di sebuah pulau di lepas kota Vladivostok, Rusia Pasifik, Kamis, tampaknya tidak menghasilkan terobosan besar.

Kedua pemimpin melakukan diskusi mendalam tentang cara kedua negara. Untuk mempromosikan komunikasi strategis dan kolaborasi taktis dalam rangka memastikan perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea dan di wilayah tersebut.

Lihat juga: Arab Saudi Eksekusi Mati 37 Orang Terkait Kejahatan Terorisme

Putin mengatakan kesepakatan tentang program nuklir Pyongyang itu mungkin. Namun, diperlukan langkah untuk membangun kepercayaan. 

Ia juga menyebut jaminan AS perlu didukung oleh negara-negara lain yang terlibat dalam perundingan enam arah sebelumnya tentang masalah nuklir. 

Rusia dan Korea Utara juga sepakat untuk mengambil langkah-langkah positif di beberapa bidang dalam rangka untuk lebih bekerja sama dalam perdagangan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mantan Wapres Era Obama Calonkan Diri Jadi Presiden AS

Joe Biden
Joe Biden, mantan wakil presiden AS era Presiden Barack Obama, mengumumkan bahwa ia akan bertarung dalam pemilihan presiden pada 2020 mendatang.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Joe Biden, mantan wakil presiden Amerika Serikat era Obama, mengumumkan bahwa ia akan bertarung dalam pemilihan presiden pada 2020 mendatang.

“Nilai dasar negara ini, sikap kita di dunia, demokrasi kita, semua hal yang membuat Amerika menjadi Amerika, sedang dalam ancaman,” tulis Biden melalui Twitter.

Menutup pernyataannya, Biden menulis, “Untuk itu, hari ini saya mengumumkan pencalonan saya untuk menjadi Presiden Amerika Serikat.”

Biden digadang-gadang menjadi pesaing berat bagi siapa pun yang masuk dalam bursa capres AS. Sebelum Biden mengumumkan pencalonan saja, sejumlah lembaga survei sudah menunjukkan popularitas mantan wapres tersebut.

Lembaga jajak pendapat RealClearPolitics, misalnya, memprediksi Biden akan meraup 29,3 persen dukungan, disusul Bernie Sanders yang mendapatkan 23 persen.

Lihat juga: Arab Saudi Eksekusi Mati 37 Orang Terkait Kejahatan Terorisme

Namun, di sisi lain. Pencalonan pria kelahiran 76 tahun silam ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan, termasuk perkara usianya yang dianggap terlalu tua.

Sejumlah pihak juga menganggap haluan politik Biden terlalu “tengah” bagi Partai Demokrat. Yang selama ini memegang peran sebagai sayap kiri dalam percaturan pemerintahan AS.

Meski demikian, beberapa pengamat menganggap Demokrat sengaja mengusung Biden agar dapat menarik suara kelas pekerja. 

Lihat juga: PascaKebakaran Notre Dame, Popularitas Macron Masih Merosot

Pada pemilu 2016 lalu, suara dari kalangan tersebut banyak tersedot ke kader Partai Republik. Donald Trump, yang akhirnya menang melawan Hillary Clinton.

Biden sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat keras mengkritik Trump, terutama terkait kebijakan dan perilaku kekanakan sang presiden.

Tak tinggal diam, Trump pun menyebut Biden “gila.” Trump bahkan menyebut bahwa jika bertengkar dengan Biden, ia pasti akan menang telak.

“[Biden] akan kalah telak dan menangis pada akhirnya,” kata Trump.