Bulan: Agustus 2019

Resor Mewah Donald Trump Terancam Dihantam Badai Dorian

Donald Trump
Resor Mewah Donald Trump Terancam Dihantam Badai Dorian Resor Mar-a-Lago (AFP/Saul Martinez/Getty Images)

Jakarta, CNN IndonesiaResor Mar-a-Lago milik Presiden AS Donald Trump di Florida terancam diamuk badai Dorian. Pasalnya resor mewah ini berada di jalur yang bakal dilewati badai tersebut.

Jalur terbaru badai Dorian yang diungkap Pusat Badai Nasional AS menempatkan resor ini dalam persimpangan lintasanya dengan kecepatan angin yang hampir mencapai 140 mph (225 kpj). Lembaga tersebut mengungkapkan bahwa Dorian baru saja masuk ke dalam kategori empat yang berarti sangat berbahaya dengan kecepatan angin yang sudah mencapai 130 mph (215 kpj).

Para peramal cuaca mengatakan bahwa topan tersebut akan mengancam jutaan orang, khususnya di sepanjang pantai timur Floria yang padat penduduk. Hanya saja ada juga kemungkinan dari ramalan lain yang memperkirakan bahwa badai akan berbelok ke utara menuju pantai.

Mengutip AP, resor musim panas yang ditutup untuk musim panas ini berada di Palm Beach. Pada Jumat Sore tak ada aktivitas yang terlihat di sana. Organisasi Trump pun tak memberikan tanggapan terkat hal ini.

Lihat juga: Aktivis Hong Kong yang Ditangkap Bebas Dengan Jaminan

Namun Trump sempat ditanya seberapa khawatir dia tentang ancaman badai yang menerpa resornya.

“Yah, Ada tahu saya bahkan belum memikirkannya, pertanyaan itu baru disinggung beberapa waktu lalu. Ya mungkin itu akan terlihat seperti pusat yang mati, tapi Mar-a-Lago bisa mengatasi hal itu sendiri. Itu adalah tempat yang sangat kuat.”

“Hal yang saya khawatirkan adalah negara bagian Florida karena mungkin saja ini adalah badai yang memecahkan rekor. Sekarang mungkin segalanya akan berubah. Kami berharap ada satu elemen yang mungkin terjadi dan membuat badai ini berbelok ke kanan dan naik ke utara sebelum atau saat mencapai pantai. Itu akan bagus, tapi persentasenya cukup kecil pada titik ini.”

Lihat juga: Pesawat Airbus Rusia Mendarat Darurat Usai Tabrak Burung

Mar-a-Lago adalah resor yang berdiri dari tahun 1920-an dan dibangun oleh pewaris Marjorie Merriweather Post. Resor ini memiliki 126 kamar.

Ada alasan mengapa Trump mengatakan kalau resor tersebut ‘kuat.’ Badai selalu menjadi bagian dari sejarah resor ini. Resor yang dibeli Trump pada 1985 ini pernah dihantam badai pada 2005. Saat itu dia mengatakan menerima pembayaran asuransi sebesar US$17 juta untuk memperbaiki kerusakan akibat topan. Namun AP hanya menemukan sedikit bukti untuk perbaikan kerusakan skala besar itu.

Aktivis Hong Kong yang Ditangkap Bebas Dengan Jaminan

Hong Kong
Aktivis pro demokrasi Hong Kong, Joshua Wong.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Dua aktivis pro demokrasi Hong Kong, Joshua Wong dan Agnes Chow, yang dilaporkan sempat ditangkap polisi kini sudah dibebaskan. Keduanya lepas dari tahanan dengan jaminan, setelah dicokok karena dianggap menghasut penduduk untuk mengikuti demonstrasi pekan lalu.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (30/8), Joshua dan Agnes langsung mengadakan jumpa pers usai bebas dari tahanan. Keduanya dituduh menggalang demonstrasi ilegal pada 21 Juni lalu.

“Meski mereka menangkap dan memburu kami, kami tidak peduli dan akan terus berjuang,” kata Joshua kepada awak media.

Menurut pernyataan Partai Demosisto, tempat Joshua bernaung, keduanya ditangkap di tempat berbeda. Joshua ditangkap ketika sedang berjalan menuju stasiun kereta pada pukul 07.30 waktu setempat, dan langsung dibawa ke dalam sebuah mobil van.

Lihat juga: Pesawat Airbus Rusia Mendarat Darurat Usai Tabrak Burung

Sedangkan Chow dijemput polisi di rumahnya.

“Kami sebagai penduduk Hong Kong tidak akan menyerah dan tak pernah takut. Kami akan tetap memperjuangkan demokrasi,” kata Chow.

Kepolisian Hong Kong juga menangkap aktivis Andy Chan. Dia dibekuk di Bandara Internasional Hong Kong pada Kamis (29/8) malam. Dia disangka menyulut kerusuhan dan menyerang aparat kepolisian.

Belum diketahui apakah rencana unjuk rasa pada akhir pekan ini di Hong Kong akan tetap berjalan atau tidak. Sebab, Kelompok pegiat Front Hak Asasi Manusia Hong Kong (CHRF) sebagai penggagas memutuskan membatalkan rencana mereka.

Keputusan itu diambil setelah mereka gagal mendapatkan izin dari kepolisian, serta penangkapan dan penganiayaan terhadap sejumlah tokoh aktivis.

Lihat juga: Bertemu Petinggi Pemberontak Houthi, Iran Kecam Saudi

“Prinsip utama kami adalah untuk melindungi seluruh peserta aksi dan memastikan tidak ada satu pun yang berurusan dengan hukum karena keikutsertaan mereka dalam unjuk rasa yang kami organisir. Karena kami melihat tidak ada kemungkinan syarat-syarat itu terpenuhi, maka dari itu kami tidak punya pilihan lain untuk membatalkan aksi esok hari,” kata perwakilan CHRF, Bonnie Leung.

Demonstrasi akhir pekan ini bertujuan memperingati lima tahun tuntutan menggelar pemilihan umum untuk menentukan pemimpin dan anggota dewan Hong Kong. Pada 2015, pemerintah China menolak usul pemilu dan menunjuk langsung pemimpin Hong Kong.

Joshua telah dua kali dijebloskan ke penjara. Pada 2018 dia dijatuhi hukuman tiga bulan penjara atas perannya dalam aksi demonstrasi pro-demokrasi “Gerakan Payung” di 2014. Dia baru bebas dari penjara pada Juni lalu.

Sedangkan Chan sebelumnya juga ditangkap oleh polisi Hong Kong. Dia disangka menyimpan senjata dan bahan pembuat bom. Chan adalah pendiri Partai Nasional Hong Kong yang sudah dibubarkan.

Pemerintah menuduh Chan sebagai aktivis radikal karena menyebarkan kebencian terhadap pendatang dari China, dan mengajak untuk angkat senjata demi kemerdekaan Hong Kong.

Awalnya, para demonstran menuntut pemerintah membatalkan pembahasan rancangan undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tersangka satu kasus diadili di negara lain, termasuk China.

Para demonstran tak terima karena menganggap sistem peradilan di China kerap kali bias, terutama jika berkaitan dengan Hong Kong sebagai wilayah otonom yang masih dianggap bagian dari daerah kedaulatan Beijing. Mereka khawatir beleid itu digunakan untuk membungkam para aktivis yang tidak sepakat dengan aturan yang diterapkan China.

Berawal dari penolakan RUU ekstradisi, demonstrasi itu pun berkembang dengan tuntutan untuk membebaskan diri dari China.

Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

PLTU
Ilustrasi. Warga Banten meminta Korea Selatan menghentikan pendanaan PLTU Jawa 9.

Jakarta, CNN Indonesia — Warga Banten dan Korea Selatan mengajukan gugatan hukum preliminary injunction terhadap lembaga keuangan publik asal Negeri Ginseng ke Pengadilan Tinggi Tingkat I Korsel. Gugatan menuntut agar lembaga keuangan publik terkait menghentikan pendanaan bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Jawa 9 dan 10 yang berlokasi di Suralaya, Banten.

“Kami berharap, dari gugatan ini, pengadilan Korea [Selatan] mengeluarkan surat untuk melarang pihak-pihak tergugat meneruskan tindakannya, dalam hal ini investasi dan asuransi PLTU,” ujar Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi dalam konferensi pers di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (29/8).

Lembaga keuangan Korsel yang menjadi tergugat di antaranya Korea Development Bank (KDB), Korea Export-Import Bank (KEXIM), dan Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure).

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Ketiga lembaga itu, kata Yuyun, diketahui bakal menaruh investasi sebesar US$3 miliar untuk membangun PLTU Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 ribu MW.

Pelestarian lingkungan hidup dan komitmen Korsel terhadap perubahan iklim menjadi dasar dilayangkannya gugatan. Pasalnya, kata Yuyun, PLTU bakal berdampak buruk terhadap lingkungan di Banten secara khusus dan iklim secara global.

“Mengenai potensi penggunaan batubara untuk PLTU Jawa 9 dan 10, yakni dengan kapasitas 2 ribu MW yang direncanakan, maka akan membutuhkan sekitar 1.100 ton per jam batubara yang akan dibakar untuk menjalankan PLTU. Yang artinya dibutuhkan 9,5 juta ton batbara per tahunnya,” ujarnya.

Jumlah batubara yang dibakar itu, dikatakan Yuyun, hanya akan menambah polusi udara untuk Banten, termasuk juga DKI Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

Yuyun menyebut, saat ini terdapat 52 PLTU batubara di Banten. Data Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara menyebut, dalam setahun, seluruh PLTU membakar 1,83 juta ton batubara. Jumlah itu, kata dia, akan bertambah signifikan jika PLTU Jawa 9 dan 10 dibangun dan beroperasi.

Rugikan Negara 

Selain merusak lingkungan, pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 ini juga dinilai akan merugikan perekonomian negara. Pemerintah disebut harus menambah anggaran untuk membayar listrik yang diproduksi.

“Sebetulnya dengan kapasitas PLTU Jawa 9 dan 10 yang besar ini sebetulnya menimbulkan masalah, di mana akan menjadi pemborosan dan kerugian ekonomi buat Indonesia,” ujar Koordinator Regional Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara, Tata dalam kesempatan yang sama.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Pemborosan, kata Tata, terjadi karena PLN menggunakan skema perjanjian ‘take or pay’ dalam kerja sama pengadaan listrik dengan perusahaan. “Itu membuat PLN tetap harus membayar kepada perusahaan, meski listrik yang terpakai kurang dari prediksi awal,” tambahnya menjelaskan.

Tata juga mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan listrik dalam kurun waktu lima tahun terakhir meleset dari prediksi PLN. Akibatnya, lanjut dia, tingkat pemanfaatan pembangkit listrik hanya 57,3 persen khusus pada jaringan di Jawa-Bali.

“Jadi bisa dibayangkan di Jawa-Bali ada 42 persen listrik yang tidak dipakai. Berarti kalau kita menghitung secara sederhana, ada cost tambahan sekitar 42 persen yang sebenarnya tidak perlu,” ujarnya.

Peletakan batu pertama pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 lalu. Rencananya, pembangunan akan dikerjakan oleh PT Indoraya Tenaga, anak usaha Indonesia Power bersama Doosan Heavy dan Korea Midland Power.

Mendagri Tunggu DPR Bahas Usulan Anies Revisi UU Ibu Kota DKI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengkaji usulan Gubernur DKI Jakarta mengenai perubahan UU DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Jakarta, CNN IndonesiaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masih menunggu DPR RI soal revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut sebelumnya diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu menyusul rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Ibu kota kan baru diumumkan. Nanti kita lihat apa yang versi DPR mau minta revisi,” kata Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (28/8).

Kemendagri juga saat ini sedang mendalami kajian terhadap usul Anies tersebut. Sebab berkaitan dengan perubahan bentuk pemerintahan Jakarta yang selama ini mendapat keistimewaan sebagai ibu kota negara.

Lihat juga: Nasib Rehabilitasi Nunung Dan Sang Suami Ditentukan Besok
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tjahjo juga mengatakan proses pembahasan bersama terkait revisi akan dilakukan setelah ada masukan DPR.

“Pemerintah mem-follow up, begitu saja,” ucap dia.

Sebelumnya, Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menyampaikan Anies sudah mengajukan usulan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 sejak tiga bulan lalu.

Lihat juga: Nunung dan Kurir Modus Jual Beli Perhiasan Pada Saat Transaksi Sabu

Dalam usulan itu, Anies mengajukan konsep Jakarta sebagai daerah otonomi khusus setelah tak lagi jadi ibu kota negara. Jakarta akan jadi provinsi yang membawahi kota dan kabupaten administratif seperti saat ini. Kabupaten dan kota itu akan dipimpin oleh PNS yang ditunjuk gubernur.

“Dia masih mengusulkan otonomi daerah satu tingkat. Katakanlah kalau bagi DKI itu mewujudkan pemerintahan yang efektif, kenapa tidak? Kalau memang dengan format seperti itu rakyat DKI akan lebih sejahtera,” ucap Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8).

Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur.

Meski begitu, wanita yang akrab disapa Mega ini memberikan beberapa catatan terkait pemindahan ibu kota negara. Dia menilai, rencana pemindahan tak perlu diiringi dengan perpindahan pusat perekonomian layaknya Jakarta.

Kalimantan Timur, kata Mega, nantinya hanya akan berfokus sebagai pusat pemerintahan tanpa adanya embel-embel status megapolitan seperti Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

“Nanti sama saja dengan Jakarta. Saya lihat dulu ada kehendak Jakarta jadi kota megapolitan,” kata Mega, dalam keterangan resminya, Selasa (27/8).

Mega juga menyarankan agar kelak ibu kota negara baru tak diberikan beban berlebih seperti di Jakarta saat ini. Dengan beban berlebih, dia khawatir ibu kota anyar nanti akan semrawut seperti Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.

“Artinya, tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit, ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian, ya, pertanian,” kata Mega.

Mega mencontohkan Washington DC, Amerika Serikat dan Canberra, Australia sebagai ibu kota negara yang ideal. Dia berharap agar pemerintah mampu membuat regulasi yang mengikat.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

“Artinya, ini, kan, harus dijadikan sebuah pemikiran yang matang. Dan, kita tahu, kan, Kaltim kaya dengan tambang, mineral. Lalu konsekuensi logisnya bagaimana? Ini juga harus dibuat peraturan-peraturan yang mengikat,” jelas Mega.

Tak hanya itu, Mega juga turut memberikan catatan soal pengadaan air bersih di Kaltim yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan wilayah sawah tadah hujan yang dimiliki Kaltim, lanjutnya, pemerintah harus membuat analisa dampak dan lingkungan (Amdal) dengan baik saat membangun ibu kota baru.

Hitung Ulang di Sumut, Suara Gerindra Malah Berkurang

Gerindra
Ilustrasi Partai Gerindra.

Medan, Posmetro Indonesia – Hasil penghitungan ulang suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan bahwa Partai Gerindra mengalami banyak pengurangan suara.

Padahal, hitung ulang itu merupakan hasil gugatan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Lihat juga:Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menyebut itu berdasarkan hasil perhitungan suara ulang dari 160 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut.

“Memang ada perubahan jumlah suara. Tapi itu tidak mempengaruhi esensi putusan beberapa waktu lalu. Hanya suara Partai Golkar yang naik cukup banyak, tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap peroleh kursi di DPRD Sumut,” kata dia di kantornya, Medan, Sabtu (24/8).

“Namun Gerindra yang menggugat hasil suara beberapa waktu lalu, justru mengalami penurunan jumlah perolehan suara,” jelasnya.

Ilustrasi KPU.

Dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Sumut itu, perolehan suara Partai Gerindra justru berkurang seusai penghitungan suara ulang.

Partai Gerindra sebelumnya tercatat meraih 7.911 suara di Dapil IX. Namun, saat penghitungan ulang dari tingkat TPS hingga tingkat provinsi, suara partai itu justru turun menjadi 7.752.

Begitu juga dengan suara Caleg Gerindra nomor urut 1, Robert Lumban Tobing, yang sebelumnya menggugat KPU dan Bawaslu terkait hasil Pileg 2019 di wilayah itu ke MK.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Sebelumnya, dia mengklaim memperoleh 3.971 suara di Humbahas. Sementara, KPU mencatatnya hanya mendapat 1.836 suara. Setelah penghitungan suara ulang rampung, capaian Robert malah turun menjadi 1.684 suara.

Dengan berakhirnya proses penghitungan ulang hasil Pileg ini, KPU Sumut akan segera menggelar penetapan anggota DPRD Sumut terpilih pada 27 Agustus 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua OKK Partai Gerindra Sumut Dedi Arfan Sinaga mengatakan perubahan yang terjadi itu membuktikan bahwa penyelenggara pemilu di Humbahas sangat bermasalah.

Gedung MK.

“Ada indikasi permainan penyelenggara pemilu disana. Beruntung hasil ini tidak mempengaruhi daftar Caleg terpilih. Jika tidak, bisa ribut semua partai,” ungkapnya.

Sebelumnya, MK memerintahkan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilu Legislatif DPRD Sumut di daerah pemilihan (Dapil) IX Sumut. Pasalnya, terdapat pengurangan suara Partai Gerindra di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam gugatan, Gerindra mengklaim kehilangan 2.098 suara di Pileg DPRD Sumut dapil XI. Sesuai ketetapan KPU, Gerindra memperoleh 7.911 suara.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Pengurangan suara juga terjadi pada caleg DPRD Sumut Robert Lumban Tobing sebanyak 2.135 suara. Itu diklaim karena Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundatun melampaui kewenangan dengan meminta KPU memperbaiki data Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul. Akibat pengurangan suara itu, Robert gagal memperoleh kursi di DPRD Sumut.

Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Mahfud
Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang melontarkan provokasi Papua.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi Papua lepas dari Indonesia dan merdeka menjadi negara sendiri. Dia menyebut Papua tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia.

“Dari aspek kedaulatan, Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk memprovokasi agar Papua bisa dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu,” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/8).

Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahfud mengatakan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Dengan demikian, negara bisa melakukan langkah apapun untuk mempertahankannya.

Bisa menggunakan berbagai cara. Bisa pula dengan operasi militer jika memang di perlukan.

“Militer bagian kecil saja kalau sudah terpaksa. Tetapi dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya,”  kata dia.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Mengenai situasi memanas di Papua dalam beberapa hari terakhir, Mahfud meminta aparat melakukan tindakan tegas. Terutama kepada oknum yang melontarkan ujaran rasialisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat lalu (16/8).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu yakin penyebab utama kerusuhan yang meluas di Papua dan Papua belakangan ini tidak lepad dari pernyataan rasialisme.

Terlebih, persoalan seperti ketidakadilan, diskriminasi hingga intoleransi kerap kali dialami masyarakat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua jadi lebih emosional menanggapi pernyataan rasialisme di Surabaya.

“Ada beberapa persoalan yang tertutup di balik karpet, sesuatu yang agak kurang bagus soal pengelolaan Papua ini, sehingga saat muncul jadi panas,” kata dia.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Dia lalu meminta pemerintah, tokoh masyarakat dan elite politik agar mengedepankan pendekatan dan dialog yang persuasif demi meredakan aksi di sejumlah daerah. Dia berharap tindakan kekerasan tidak digunakan untuk menenangkan situasi.

“Kekerasan dihentikan karena meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog konstruktif,” kata Mahfud.

Belakangan, kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat memanas imbas dari insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Sejumlah fasilitas publik di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak dibakar.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Khusus di Manokwari, Papua Barat, sejumlah bangunan dibakar pada Senin (18/8). Sejumlah kendaraan juga dirusak.

Masyarakat setempat menggelar aksi protes. Mereka meminta agar oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya diusut tuntas.

Suasana di Papua belum sepenuhnya kondusif. Termutakhir, aparat keamanan terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua. Itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIT.

Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Fadli Zon
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku menggunakan pin emas penanda anggota DPR RI periode 2014-2019 yang ‘KW’ atau palsu. Hal ini menanggapi polemik rencana pengembalian pin emas anggota DPRD DKI Jakarta.

Fadli mengaku, pin emas yang dia kenakan seharga Rp200 ribu. Politikus Partai Gerindra itu menerangkan alasannya menggunakan pin emas ‘KW’ adalah lantaran sering mengalami kehilangan.

“Ini bukan pin emas, ini pin ‘KW’,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8).

Lebih jauh Fadli mengaku tidak mengetahui soal besaran anggaran untuk pengadaan pin emas bagian anggota DPRD.

Meski begitu, dia meyakini anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan pin emas tidak terlalu besar karena tidak seluruh bagian pin diselimuti bahan emas.

“Paling berapa itu. Emasnya juga bukan keseluruhan mungkin. Saya sendiri tidak tahu di mana (emasnya) itu ya,”  ujarnya.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Fadli mengatakan pengadaan pin emas untuk anggota dewan bisa dilihat dari berbagai sisi terkait penting dan tidaknya. Namun, menurutnya, pin emas bisa menjadi kenang-kenangan bagi anggota dewan.

“Mungkin kenang-kenangan atau semacam itu. Bisa penting, bisa enggak, tergantunglah. Jadi menurut saya yang kecil-kecil gitu enggak terlalu bisa dibicarakanlah,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto menilai efektivitas pemberian pin emas kepada anggota dewan perlu dikaji kembali.

Dia mengaku tidak masalah jika pengadaan pin emas untuk anggota dewan dihilangkan karena penggunaannya tidak terlalu penting.

“Kalau memang itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan manfaatnya juga tidak terlalu mengganggu kinerja DPR, DPRD, ya kalaupun mau dihilangkan enggak apa-apa,” katanya.

Yandri pun mengaku hanya menggunakan pin imitasi. Menurutnya, meskipun tidak menggunakan pin emas, kinerjanya tidak pernah terganggu dan dirinya tidak pernah mendapat masalah saat menghadiri acara resmi kenegaraan selama ini.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Polemik pengadaan pin emas berawal saat sejumlah pihak berencana mengembalikan pin emas penanda anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 karena dinilai menghamburkan keuangan negara.

“Kalau enggak bisa dijual atau disumbangkan saya balikin, tapi sesuai aturan saja,” kata Anggota DPRD DKI terpilih dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah kepada CNN, Selasa (20/8).

Jika pin emas tersebut bisa dijual, Ima berencana menyumbangkan hasil penjualannya kepada salah satu aplikasi sosial yang dia kelola yakni Jangkau.

“Kalau sesuai aturan boleh dijual untuk disumbangkan ke Jangkau,” kata Ima, yang merupakan mantan staf Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ini.

Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Muktamar
Wapres terpilih Ma’ruf Amin.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menutup Muktamar V yang diselenggarkan sejak Selasa (20/8). Dalam pidato penutupan Cak Imin memberi julukan untuk Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin sebagai ‘Ratu Lebah’ di PKB.

Ratu Lebah sendiri selama ini dipahami sebagai sosok penting dalam koloni Lebah karena memiliki berbagai keunggulan ketimbang lebah lain. Karena itu, Muktamar V ini menyematkan gambar Lebah di dekat logo PKB.

Cak Imin menilai Ma’ruf memiliki karakter seperti Ratu Lebah karena memiliki status sebagai Wakil Presiden terpilih dan memiliki pengalaman politik yang panjang dibandingkan para kader PKB saat ini.

“Kalau internal lebih internal lagi di PKB, Ratu Lebahnya adalah Kiai Ma’ruf Amin. Karena beliau Wapres terpilih, punya pengalaman besar dan panjang,” kata Cak Imin saat berpidato menutup agenda Muktamar VI PKB, di Bali, Rabu (21/8).

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Lebih lanjut, Cak Imin bercerita bahwa sosok Ma’ruf merupakan sosok vital dan strategis di tubuh PKB selama ini. Diketahui, Ma’ruf sendiri dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Syuro PKB pertama.

Cak Imin melanjutkan bahwa Ma’ruf sangat gigih untuk menggalang seluruh kader Nahdliyin dan para jajaran PBNU untuk mendukung PKB saat pertama kali dibentuk.

“Kalau bukan kiai Ma’ruf, belum tentu bisa menyatakan bahwa PKB anak kandung NU PBNU itu,” kata Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan filosofi hewan Lebah yang digunakan sebagai logo Muktamar V PKB di Bali kali ini. Dia menyebut bahwa Lebah merupakan hewan yang tidak pernah memproduksi sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi lingkungan sekitar.

Lihat juga; PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra Buat Megawati

Sama halnya PKB, dia berharap agar PKB bisa sama seperti Lebah agar menjadi rumah yang penuh manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bergerombol, berorganisasi dalam 1 kesatuan dan kebersamaan. Jangan tercerai berai. Kalau ada yang lepas 1 itu akan mati karena meninggalkan barisan,” kata Cak Imin.

Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

DKI
Walikota Surabaya Tri Rismaharini berpeluang diusung PDIP di Pilkada DKI 2020.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPP Bidang kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma berpeluang besar maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2020.

Dia menyebut Risma merupakan salah satu kader terbaik PDIP yang juga telah memiliki prestasi selama memimpin Kota Surabaya.

Lihat juga: PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra Buat Megawati

“Iya, sangat bisa. kalau memang rakyat DKI menghendaki kenapa tidak?” kata Komarudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8).

Tidak hanya itu, Komarudin menyebut ibu Kota tidak menunjukkan perubahan signifikan pasca-kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terlebih, Komarudin menyoroti masa jabatan Risma di Surabaya sebagai Wali Kota pun akan segera habis.

Lihat juga:Ketum Muhammadiyah Kritik Elite Politik Berebut Jatah Jabatan

“DKI ini juga kan pasca-Ahok juga tidak ada sesuatu yang lebih baik. Pasti partai juga harus mempersiapkan kader-kader,” kata Komarudin, yang juga Anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Risma mengaku enggan berandai-andai soal kemungkinan maju di Pilkada DKI 2020 dan lebih menyerahkannya kepada Tuhan. Hal ini dikatakannya terkait rencana Partai NasDem yang menyatakan ingin memboyong dirinya ke DKI.

“Saya tidak di tataran jawab iya, karena yang jawab biar Tuhan saja. Saya tidak akan pernah bisa jawab sampai kapan pun, sampai Tuhan menentukan apa yang digariskan Tuhan ke saya dan saya tidak bisa menghindar lagi,” ujar Risma saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7).

Lihat juga: Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

“Waktu jabatan wali kota itu saya enggak mau, enggak mau, eh ternyata turun juga. Karena kalau memang Tuhan pilih saya, rekom (rekomendasi dari parpol) itu akan turun sendiri enggak tahu gimana caranya. Saya berdoa tidak jadi wali kota, ternyata ya jadi,” katanya.

Risma sendiri sebelumnya telah resmi dilantik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan, Senin (19/8).