Bulan: Agustus 2019

Jokowi Sempat Rasakan Gempa Banten di Halim

Banten
Presiden Jokowi.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat merasakan guncangan gempa Banten saat berada di tengah perjalanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (2/8). Gempa yang berpusat di sekitar perairan Banten itu memiliki magnitudo 6,9, sebelumnya disebut 7,4.”Iya, iya (merasakan) waktu (lewat) di Halim (perjalanan ke Istana Negara),” kata Jokowi di sela-sela pertunjukan wayang kulit di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (2/8).

Jokowi mengatakan gempa Banten terjadi sekitar pukul 19.03 WIB. Gempa tersebut turut dirasakan sampai Jakarta dan sekitarnya. Mantan wali kota Solo itu mengaku langsung menelepon petugas di lapangan.

“Yang paling penting, saya monitor sejak jam 7 (malam) tadi, alhamdulillah, tidak ada yang ikutan tsunami dan peringatan untuk potensi tsunami baru saja berakhir,” tuturnya.

Lihat juga: Anies Curiga Truk di JORR Bikin Polusi, Jasa Marga Buka Data

Jokowi mengatakan aparat keamanan maupun petugas di lapangan sudah mengevakuasi masyarakat saat diumumkan gempa tersebut berpotensi tsunami. Namun, kini peringatan potensi tsunami sudah dicabut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Saya sudah perintahkan juga kepada BNPB, TNI, Polri, dan Menteri Sosial untuk bertindak cepat apabila ada yang memang harus kita bergerak,” ujarnya.

Mantan wali kota Solo itu berharap tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa yang terdeteksi berlokasi di 7.54 Lintang Selatan, 104.58 Bujur Timur atau pada 147 km Barat daya Sumur, Banten itu. Jokowi menyatakan harus memantau perkembangan penanganan gempa yang dirasakan sampai Yogyakarta itu. “Jadi laporan terakhir kerusakan kecil, tapi sekarang ini karena kondisi masih malam hari, semoga enggak ada.” tuturnya.

Jika Gabung Jokowi, Amien Rais Sebut PAN Gadaikan ‘Akidah’

Amien Rais
Politikus senior PAN Amien Rais.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut partainya menggadaikan ‘akidah’ jika bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Amien lewat sepucuk surat yang dibacakan kader senior PAN Icu Zukafril dalam diskusi Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019.

Lihat juga: PKB Sebut Paket Pimpinan MPR Mungkin Tergantung Arahan Jokowi

“Alangkah aib dan malu, serta hina dina PAN di hadapan Allah YME. Kita gadaikan akidah dan politik kita untuk kepentingan sesaat, sedangkan masa depan PAN sungguh tragis dan tidak ada lagi jalan kembali,” tulis Amien dalam surat yang dibacakan Icu di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Jumat (2/8).

Amien menyebut ekonomi pemerintahan Jokowi jauh dari prinsip adil dan keadilan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. PAN akan berlumur dosa sejarah jika ikut di dalamnya, kata Amien.

Amien Rais
Surat Amien Rais soal PAN yang dibacakan dalam diskusi bertema Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019 di Padepokan Silat TMII, Jakarta, 2 Agustus 2019.

Mantan Ketua MPR RI itu bahkan menyebut di bawah pemerintahan Jokowi seluruh politik ekonomi Indonesia akan disubordinasikan di bawah kepentingan negara lain.

“Semua politik ekonomi Cina. Sementara kepentingan rakyat sendiri hanya dipidatokan untuk lip service dan peninabobok masyarakat luas,” ucap Amien dalam surat itu.

Oleh karena itu, Amien berharap PAN mengambil jalur oposisi karena lebih hormat dan bermartabat. Amien juga berkata jalur oposisi diridai Allah SWT dan didukung mayoritas pemilihan PAN.

Lihat juga: PDIP soal Risma ke DKI: NasDem Kerjanya Manas-manasi Saja

“Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintah Jokowi, masyarakat luas sangat sinis, dan jangan harap PAN bisa lolos threshold pileg yang akan datang,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, hadir pula sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah, pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun, dan pengamat politik Rocky Gerung. Namun, tidak tampak pejabat DPP PAN.

Saat ditemui di sela-sela acara, Icu mengatakan Amien semula berencana hadir. Namun, katanya, Amien membatalkannya karena masih ada urusan di Yogyakarta.

Amien Rais
Surat Amien Rais.

Dia mengklaim surat itu ditulis langsung Amien. Icu menjemput sendiri surat itu di rumah Amien Rais yang berada di Gandaria, Jakarta Selatan sebelumnya.

“Dia telepon, bilang ‘Saya tuliskan ya aku WA.” Saya bilang, ‘Enggak Usah, Pak Amien tulis saja, nanti saya jemput,'” ujar Icu.

PKB Sebut Paket Pimpinan MPR Mungkin Tergantung Arahan Jokowi

PKB
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebut para parpol tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang lolos ke parlemen sudah bersepekat untuk membentuk paket pimpinan MPR sendiri.

“Ya pasti kalau KIK itu bersepakat untuk paket [pimpinan MPR],” kata Karding saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (1/8).

Lihat juga: PDIP soal Risma ke DKI: NasDem Kerjanya Manas-manasi Saja

Meski begitu, Karding mengaku belum bisa memastikan nama-nama kandidat yang akan mengisi jabatan pimpinan MPR dari paket buatan KIK itu.

Selain itu, ia pun belum mengetahui apakah akan ada penambahan dari parpol di luar KIK yang akan bergabung untuk mendukung paket pimpinan MPR tersebut.

“Tapi soal apakah tambah [anggota koalisi] atau tidak, saya sendiri belum mendengar. Rapatnya saja belum dengar,” kata dia.

Lihat juga: Golkar Sebut Oposisi Dibutuhkan untuk Awasi Kerja Pemerintah

Selain itu, Karding memandang Partai Golkar lebih pantas untuk menduduki kursi Ketua MPR bila dilihat dari perspektif urutan pemenang pemilu 2019.

Diketahui, Golkar meraih posisi ketiga di Pemilu 2019 lalu di belakang PDIP dan Gerindra. PDIP sendiri sudah dipastikan akan menempatkan kadernya sebagai ketua DPR.

“Kalau perspektifnya pemenang setelah PDIP memang Golkar yang pantas [dapat Ketua MPR],” kata dia.

Lihat juga: Gerindra Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Membahas Kabinet

Meski begitu, Karding mengaku belum mengetahui kesepakatan di antara parpol koalisi terkait kandidat dari parpol mana yang akan mengisi Ketua MPR.

“Saya mau memastikan pilihan MPR itu paket, paket itu artinya apa? Harus kesepakatan dari seluruh partai partai koalisi. Jadi soal nanti siapa yang disetujui. Apakah Golkar ataukah yang lain, mungkin juga tergantung kesepakatan, mungkin juga tergantung pendapat dan arahan pak Jokowi,” kata dia.