Bulan: September 2019

Ustaz Abdul Somad: Penonton Drama Korea Bagian dari Kafir

Ustaz Abdul Somad (UAS) Kunjungi MUI.

Posmetro Indonesia – Demam K-Pop tengah mewabah di Indonesia. Apapun yang berhubungan dengan K-Pop, mulai dari drama Korea, film Korea hingga artis Korea Selatan jadi Idola. Terkait dengan adanya demam K-Pop di Indonesia, Ustaz Abdul Somad angkat bicara.

Salah satu video ceramah Ustaz Abdul Somad diunggah di platform media sosial Youtube. Kala itu UAS mendapat pernyataan, “Apa hukumannya menggemari, menyukai film Korea?” UAS pun menjawab, “Jangan suka kepada orang kafir, siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong artinya pada orang kafir,” katanya.

Ustaz Abdul Somad lebih menyarankan untuk menonton qori untuk laki-laki serta Qoriah untuk perempuan. yang dengan mudah videonya bisa ditemukan di Youtube. Ia pun dalam ceramahnya mengajak umatnya, untuk tidak lagi kecanduan dengan film atau sinetron Korea Selatan.

Lihat juga: Indonesia Memiliki Studio Film Terbesar di Batam

Jangan ditonton lagi itu sinetron-sinetron korea korea, rusak. nanti pas sakaratul maut, datang dia ramai-ramai. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, akan datang saat sakaratul maut,” ucapnya.

Bom 125 Kg Milik TNI AU Jatuh di Kebun Tebu Warga Lumajang

TNI AU
Ilustrasi mortir.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Satu bom latih tipe P100 milik TNI AU jatuh dan menancap di lahan perkebunan tebu warga di Desa Bago, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (6/9).

Dikutip dari Antara, bom latih berbobot 125 kilogram itu tidak memuat peledak dan berfungsi hanya sebagai sarana latihan akurasi pengeboman udara ke darat dari pesawat tempur.

Lihat juga: Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Menurut daftar arsenal yang ada di TNI AU, bom latih P100 itu bisa dipergunakan hampir semua pesawat tempur TNI AU, di antaranya EMB-314 Super Tucano, Hawk Mk53, dan Hawk 109/209.

Bom latih tanpa bahan peledak itu ditemukan di desa yang berdekatan dengan wilayah latih TNI AU alias Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang terhampar persis di tepi Samudera Hindia.

“Saat jatuh, bom itu menancap di tanah dan tidak meledak, namun hanya mengeluarkan asap,” kata Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban, di Lumajang, Jumat (6/9).

Lihat juga: Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Ia mengatakan warga yang mengetahui kejadian itu langsung melapor ke Polsek Pasirian dan Koramil Pasirian, sehingga petugas langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengecek bom yang jatuh tersebut.

Anggota TNI AU dan polisi setempat langsung mendatangi lahan perkebunan tebu milik Sumiati di Dusun Krajan, Desa Bago, namun warga sempat panik saat bom itu dipindahkan karena mengeluarkan asap.

Arsal menjelaskan bom latih P100 itu sudah dikembalikan ke lokasi latihan di AWR Pandanwangi oleh petugas Polsek Pasirian dengan anggota TNI AU.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

“Polisi sudah mendatangi lokasi, kemudian memasang garis polisi dan mengamankan lokasi kejadian untuk mensterilkan lokasi bom itu jatuh, sehingga tidak boleh ada warga yang mendekat di lokasi jatuhnya bom latihan itu,” ujarnya.

Sementara perwira di AWR Pandanwangi, Kapten Joko, kepada wartawan mengatakan bom latih yang terjatuh itu tidak memiliki daya ledak dan tidak berbahaya karena tujuannya semata-mata untuk latihan saja, sehingga meminta warga agar tidak panik terkait kejadian itu.

Diduga Sebar Hoaks Asrama Papua, Youtuber Jadi Tersangka

Asrama Papua
Ilustrasi youtube.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Polda Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus insiden pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Dia adalah AD (25) seorang Youtuber asal Kebumen, Jawa Tengah.

“Kita menetapkan satu tersangka yang melakukan (pelanggaran) ITE. Iya dia adalah Youtuber, DA menggunakan Youtube untuk upload,” kata Wadireskrimsus Polda Jatim AKBP Arman Asmara, di Mapolda Jatim, Kamis (5/9).

Lihat juga: Mendagri Tunggu DPR Bahas Usulan Anies Revisi UU Ibu Kota DKI

Penangkapan AD, kata Arman berawal dari cyber patrol yang dilakukan oleh pihaknya. Ia menyebutkan, AD diduga telah melakukan rekayasa video tentang peristiwa yang terjadi di Asra Mahasiswa Papua di Surabaya.

Salah satu video rekayasa yang diunggah AD, berjudul Tolak Kibarkan Bendera Merah Putih Asrama Mahasiswa Papua Digrudug Warga di SPLN Chanel. Video itu kemudian dinilai polisi sebagai kabar palsu atau hoaks.

Arman mengatakan, dalam perbuatannya, AD diduga tak berada di lokasi secara langsung. Ia hanya mengambil sebuah video dari akun youtube lain dan mengunggah ulang. AD kemudian memberikan judul dan teks yang bernada provokatif.

“Jadi dia ambil video kejadian lama di asrama tersebut. Video itu telah diunggah pada 17 Juli 2016. Tersangka kemudian mengunggah ulang videonya dengan judul ‘Tolak Kibarkan Merah Putih, Asrama di Jalan Kalasan Digeruduk Warga’ pada tanggal 16 Agustus 2019,” ujar Arman.

Lihat juga: Nasib Rehabilitasi Nunung Dan Sang Suami Ditentukan Besok

Penetapan tersangka ini dilakukan polisi setelah memeriksa empat orang saksi, yang terdiri dari saksi masyarakat dan ahli. Selain itu, polisi juga mengantongi alat bukti berupa video yang diunggah AD.

“Kita telah memeriksa empat saksi, juga saksi ahli. Buktinya baik dari Youtube, kita menemukan CD, ada video,” katanya.

Atas perbuatannya, AD pun disangkakan dengan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

“Hari ini juga kami lakukan penahanan. Atas perbuatannya sebarkan hoaks, tersangka terancam pidana enam tahun penjara,” tuturnya.

Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kerusuhan di Papua persoalan harga diri.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut salah satu sumber masalah yang memicu rusuh di Papua belakangan ini tak lepas dari persoalan harga diri. JK tak menampik pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Papua selama ini tak mampu meredam konflik yang terjadi.

“Orang, masyarakat, tentu mendambakan suatu kehidupan yang baik dan infrastruktur yang baik. Tapi ada sesuatu yang kadang lebih tinggi dari itu, yaitu harga diri,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/9).

Lihat juga: Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Kerusuhan di Bumi Cenderawasih dipicu makian rasisme yang ditujukan pada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan Agustus lalu.

JK mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebenarnya telah meminta maaf atas ucapan tersebut. Namun karena makian rasisme itu dianggap menyakiti hati warga Papua, konflik yang terjadi pun meluas.

“Persoalan sebenarnya sudah selesai (minta maaf) itu. Tapi kan ada (alasan) lain, jadi bukan soal tidak ingin hidup lebih baik, infrastruktur baik, tapi ada harga diri tadi,” katanya.

JK menuturkan pemerintah sejak lama telah berupaya menyelesaikan persoalan dengan melakukan dialog bersama warga Papua. Sejumlah ketentuan seperti Undang-undang Otonomi Khusus, menurutnya, juga dibentuk berdasarkan hasil dialog.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

“UU Otsus Papua itu kan hasil dialog zaman (presiden) Gus Dur, zaman Bu Mega. Ketika disetujui mestinya selesai. Dana sangat besar, secara politik juga kewenangan sangat besar, sehingga kadang mau didialogkan, apalagi yang mau dialog,” ucapnya.

Kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu sempat memanas imbas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Sejumlah fasilitas publik hingga gedung DPRD setempat pun turut dibakar.

Kepolisian telah menetapkan 68 tersangka dalam peristiwa unjuk rasa berujung kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Riciannya, sebanyak 48 tersangka di Papua dan 20 tersangka di Papua Barat.

Polda Jawa Timur juga menetapkan aktivis Papua Veronica Koman sebagai tersangka provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Rabu (4/9). Veronica diduga aktif melakukan provokasi melalui akun Twitter pribadinya.

WNA Dibatasi ke Papua, Wiranto: Untuk Melindungi Mereka

WNA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berjoget dan menyanyikan lagu “Apuse” dan “Maluku Tanah Pusaka” yang diubah liriknya dalam acara Yospan Papua di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad, 1 September 2019.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pembatasan kunjungan bagi warga negara asing (WNA) ke wilayah Papua, didasarkan pada faktor keamanan. Ia mengatakan hal ini dilakukan untuk melindungi para WNA itu sendiri.

“Pada saat keadaan rusuh kalau kita biarkan, kalau kemudian ada yang terbunuh di sana bagaimana?” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.

Ia mengatakan jika ada WNA terbunuh, maka situasi akan semakin runyam. Pasalnya, selama ini pemerintah membebaskan WNA datang ke tanah Papua sebagai turis. Dalam kondisi seperti ini, ia mengatakan sulit menebak motif seseorang datang ke sana.

Lihat juga: Hitung Ulang di Sumut, Suara Gerindra Malah Berkurang

“Kita juga mempersempit permasalahan. Jangan sampai nanti kita nggak bisa membedakan mana orang asing, orang asing yang ikut nimbrung, ikut ngompori, ikut campur tangan, dengan orang-orang yang betul-betul tulus sebagai wisatawan,” kata Wiranto.

Atas dasar ini, Wiranto mengatakan pemerintah membatasi kunjungan WNA ke Papua. Namun pembatasan tak dilakukan secara menyeluruh. WNA ia sebut masih bisa masuk dengan syarat tertentu.

“Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan, dan sebagainya,” kata Wiranto.

Lihat juga: Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan tidak akan lagi secara leluasa dan terbuka menerima warga asing datang ke Papua dan Papua Barat. Hal ini tak terlepas dari adanya empat warga negara asing atau WNA asal Australia yang terpantau mengikuti aksi demonstrasi menuntut Papua merdeka di kantor Wali Kota Sorong pada 27 Agustus 2019.

Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Manokwari
Aksi unjuk rasa berujung rusuh di jalanan Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019.

Jakarta, CNN Indonesia — Menyikapi isu beredar terkait demonstrasi susulan yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada 2 September 2019, Kepala Suku Besar Arfak, Dominggus Mandacan, menekankan kepada massa agar tidak melakukan kerusuhan berujung kekerasan.

Dalam jumpa pers di Manokwari, Mandacan mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.

“Demo damai boleh, tapi kalau sampai ada anarkis yang melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat, pelaku siap bertanggung jawab. Proses hukum akan berjalan,” ujar Mandacan yang juga Gubernur Papua Barat tersebut, Minggu (1/9) malam seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

Mandacan menjelaskan, Suku Besar Arfak adalah tuan rumah di daerah tersebut. Para pendahulu suku tersebut sudah menerima setiap suku datang untuk mendiami wilayah adat suku Arfak.

Masyarakat Suku Arfak saat ini pun, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan peninggalan orang tua dengan menghargai dan saling menjaga hubungan antar-suku dan pemeluk agama di daerah tersebut.

“Sebaliknya, kami minta hargai kami sebagai tuan rumah. Boleh menyampaikan aspirasi karena itu hak konstitusional, tapi jangan merusak, jangan bakar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, aksi pada 19 Agustus di Manokwari semula dirancang berlangsung damai. Namun, di tengah jalanya aksi ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kerusuhan.

“Sebagai kepala suku besar Arfak, sekali lagi saya tegaskan ya, kami sudah terima kalian dengan baik bersama dengan kami di sini. Sebaliknya kalian juga harus hargai kami, jangan lagi ada demo-demo yang merusak. Itu tidak boleh dilakukan,” tegas Mandacan.

Manokwari
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.

Situasi di Jayapura

Sementara itu di Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja menegaskan situasi dan kondisi di kota tersebut sudah kondusif pascaaksi demo tolak rasisme yang berujung rusuh pada Kamis lalu.

Dari kerusuhan yang terjadi di ujung kerusuhan sebelumnya, Rudolf menyatakan penyidik sudah memeriksa 28 orang terkait penganiayaan dan pengrusakan. Selain itu, ia pun mengeluarkan maklumat tak boleh ada lagi selebaran dan ajakan demo.

“Kami Kepolisian bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Kemarin, kami sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Nusantara untuk membicarakan masalah ini agar tidak melakukan aksi balasan dan kami juga menyampaikan akan melakukan sweeping,” katanya.

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Selain itu, secara terpisah Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan dalam razia yang digelar di dua tempat di Jayapura telah disita sebanyak 45 senjata tajam, Minggu (1/9).

Razia pertama di depan Polsek Abepura dengan melibatkan 71 personel yang terdiri dari 30 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas, 16 personel Dit Sabhara dan 10 personel Polsek Abepura.

“Di lokasi ini, benda-benda yang berhasil diamankan berupa senjata tajam dan atribut yang berjumlah 30 jenis, yang terdiri dari parang, badik, cutter, celurit, taring babi, sangkur, senapan angin dan gelang KNPB,” katanya.

Lalu, razia di Expo Waena, kata dia, melibatkan 113 personel yang terdiri dari 63 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas dan 35 personel Dit Sabhara.

“Nah, di sini ditemukan sebanyak 15 senjata tajam dan alat yang dapat membahayakan yang terdiri dari parang, badik, cutter. dan sangkur. Total semuanya ada 45 benda,” katanya.

 

Belasan Penerbangan Dibatalkan Imbas Demo di Hong Kong

Hong Kong
 

Jakarta, CNN Indonesia — Sebanyak 16 penerbangan di bandara internasional Hong Kong dibatalkan, Minggu (1/9). Pembatalan ini dilakukan akibat aksi demonstrasi yang dilakukan aktivis pro demokrasi. Mereka memblokir akses jalan menuju bandara Hong Kong.

Protes dilakukan sehari setelah polisi dan para demonstran terlibat kekerasan ketika mereka melakukan demonstrasi tanpa izin di tengah kota. Demonstrasi ini telah berlangsung selama 13 pekan dalam 3 bulan terakhir.

Belasan penerbangan di batalkan, seperti dilaporkan situs bandara tersebut. Aula keberangkatan pun dipenuhi penumpang yang berusaha mencapai terminal keberangkatan.

Lihat juga: Resor Mewah Donald Trump Terancam Dihantam Badai Dorian

Sebelumnya, operator kereta bandara Airport Express menangguhkan layanan kereta menuju bandara. Penangguhan dilakukan setelah massa mengepung stasiun tersebut.

Para pengunjuk rasa berpakaian hitam berusaha menyembunyikan diri dari CCTV dengan mengenakan payung. Mereka membangun barikade di terminal bus dan berusaha menghentikan lalu lintas di jalan utama menuju bandara.

Para pendemo sengaja menyasar bandara dalam aksi mereka kali ini. Sebab, mereka berusaha menarik perhatian dunia internasional atas aksi tersebut.

Lihat juga: Aktivis Hong Kong yang Ditangkap Bebas Dengan Jaminan

Para penumpang yang kesulitan transportasi terpaksa meninggalkan bandara dengan menyeret koper dan barang-barang mereka sepanjang jalan untuk keluar bandara.

Aksi demonstrasi di Hong Kong semakin keras. Akis ini awalnya dipicu oleh ketidaksetujuan atas undang-undang baru yang tengah diusulkan. Aturan baru itu memungkinkan dilakukannya ekstradisi (penyerahan kriminal) ke daratan China. Namun, aksi demonstrasi ini dengan cepat berubah menjadi aksi anti-pemerintahan.

Di salah satu terminal bandara, para pemrotes melepaskan tabung pemadam kebakaran, menumpuk troli bagasi dan membarikade jalanan. Mereka juga menghancurkan kamera pengintai sebelum polisi akhirnya mengusir.