Kategori: Ekonomi

Jokowi Butuh Rp1.162 T untuk Peningkatan SDM di Periode II

Jokowi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Jokowi membutuhkan anggaran Rp1.162 triliun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri pada periode ke-2 pemerintahannya. Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan anggaran tersebut digunakan untuk 4 keperluan peningkatan kualitas SDM.

Pertama, untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan kekerdilan ata stunting. Total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk keperluan tersebut mencapai Rp26 triliun.

Lihat juga: Jokowi Tak Buru-buru Putuskan Lokasi Pemindahan Ibu Kota

Kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Total anggaran yang diperlukan untuk program tersebut mencapai Rp330 triliun.

Ketiga, pembangunan science tecnopark yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp2,8 triliun. Dan ke-4, untuk digitalisasi dan integrasi bantuan sosial yang diperkirakan menelan dana Rp809,93 triliun.

“Untuk yang sosial ini diharapkan penyaluran makin tepat sasaran dan harapan kami pendekatannya bisa dilakukan secara nontunai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Rabu (14/8).

Bambang mengatakan peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk membawa Indonesia menjadi negara mau pada 2045 mendatang.

Jokowi Tak Buru-buru Putuskan Lokasi Pemindahan Ibu Kota

Jokowi
Presiden Jokowi menyatakan tak akan tergesa-gesa memutuskan pemindahan ibu kota.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru. Keputusan akan disampaikan sesuai rencana, Agustus mendatang.

“Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantannya, Kalimantan yang mana, nanti kita sampaikan Agustus,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/7).

Meski akan memutuskan untuk mengambil menyampaikan keputusan pemindahan ibu kota baru pada Agustus mendatang, Jokowi mengatakan sampai saat ini kajian yang dibuat pemerintah belum rampung. Saat ini pemerintah masih berupaya menyelesaikan kajian pendukung.

“Kajiannya belum rampung, belum tuntas. Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet,” katanya.

Lihat juga: Bappenas Mengusulkan Pengurangan Ekspor Batu Bara ke Jokowi

Jokowi saat buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Senin (6/5) menegaskan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Ia mengatakan rencana pemindahan tersebut sudah sejak tiga tahun lalu dibahas di internal.

Selain itu, sekitar 1,5 tahun belakangan ini Bappenas juga mulai melakukan kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, politik, lingkungan jika ibu kota jadi dipindahkan. Rencana pemindahan ibu kota dilakukan karena Jawa sudah dihuni 57 persen dari total penduduk di Tanah Air.

Kondisi di Jawa tersebut berbanding terbalik dengan pula lain yang masih kosong.

Bappenas Mengusulkan Pengurangan Ekspor Batu Bara ke Jokowi

Bappenas

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN / Bappenas) mengusulkan kepada pemerintah untuk mengurangi volume ekspor batubara. Pengurangan yang diusulkan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (NMRMP) untuk periode 2020-2024.

Hanan Nugroho, kepala perencanaan sumber daya laut dan mineral, mengatakan penurunan ekspor penting untuk meningkatkan keamanan energi nasional. Bappenas percaya bahwa Indonesia masih membutuhkan batubara domestik untuk waktu yang lama.

“Jadi maksudnya ekspor dikurangi untuk memprioritaskan ketahanan energi nasional ke depan, Indonesia akan butuhkan energi. Energi yang dimiliki Indonesia paling banyak itu batu bara, jadi disiapkan untuk pasokan nasional ke depan,” ucap Hanan, Kamis (18/7).

Dia tidak menyebut pasti berapa penurunan yang diusulkan oleh Bappenas kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 5 tahun kedepan. Pasalnya, usulan masih berbentuk rancangan atau belum final.

Lihat juga: Muhammadiyah Meminta Jokowi Contoh Malaysia Untuk Mengurangi Utangnya

“Yang pasti yang dipersiapkan dalam RPJMN itu memperkuat kemampuan di dalam negeri,” terang dia.

Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah mematok target produksi batu bara per tahunnya rata-rata 400 juta ton. Rinciannya, target produksi batu bara 2015 sebanyak 425 juta ton, 2016 sebanyak 419 juta ton, 2017 sebanyak 413 juta ton, 2018 sebanyak 406 juta ton, dan 2019 sebanyak 400 juta ton.

Dari total produksi itu, target ekspor ditetapkan bervariasi dan cenderung menurun. Rada 2015 targetnya mencapai 323 juta ton, 2016 sebanyak 308 juta ton, 2017 sebanyak 292 juta ton, 2018 sebanyak 275 juta ton, dan 2019 sebanyak 160 juta ton.

Meski target dalam RPJMN terlihat menurun, tapo realisasinya justru menanjak. Pada 2018 misalnya, pemerintah menaikkan kuota produksi batu bara untuk kebutuhan ekspor sebanyak 100 juta ton.

Muhammadiyah Meminta Jokowi Contoh Malaysia Untuk Mengurangi Utangnya

Malaysia

Jakarta, Posmetro Indonesia — Kepala staf Muhammadiyah, Anwar Abbas, telah meminta Jokowi untuk mereplikasi tindakan yang diambil oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam mengelola utangnya. Permintaan telah ditransmisikan karena perkembangan utang Indonesia saat ini mengkhawatirkan.

Dia menambahkan bahwa Malaysia telah berhasil mengurangi beban utang sehingga rakyatnya tidak akan dibayangi oleh masalah tersebut.

“Lebih baik pemerintah kita melakukan hal yang sama, kita tidak perlu takut untuk belajar dengan Mahathir. Karena apa yang dia lakukan sangat baik untuk bangsa dan rakyatnya,” katanya dalam pernyataan yang dirilis di Jakarta, Minggu (14/7).

Anwar mengatakan bahwa pria yang 2 kali menjadi perdana menteri Malaysia untuk mengurangi hutang telah mengambil 4 langkah dan bahwa Jokowi dapat meniru. Pertama, pertimbangkan semua proyek besar yang diprogram oleh rezim sebelumnya.

Lihat juga: Sandi dan Erick Thohir mengomentari pertemuan Jokowi-Prabowo

Kedua, kita melihat perjanjian masa lalu yang disimpulkan oleh pemerintah Barisan Nasional. Ketiga, mengejar dana yang diduga dicuri oleh 1Malaysia Development Berhad (IMDB). Keempat, nyatakan perang total melawan korupsi.

Menurut data Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Indonesia berjumlah US$389,3 miliar atau Rs 5.577.400 miliar (nilai tukar Rs 14.326 ke USD). April 2019. Utang naik 8,7% dari Maret 2019.

Utang luar negeri Indonesia untuk produk domestik bruto (PDB) pada akhir April 2019 adalah 36,5%, yang relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Meskipun mengalami peningkatan yang stabil. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali memastikan bahwa utang Indonesia masih dalam batas aman dan jauh dari batas yang ditentukan oleh undang-undang keuangan negara.

Jokowi Memberi “Perhatian Khusus” 3 Proyek Di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Jokowi
Presiden Jokowi berjanji untuk membantu pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mengerjakan tiga proyek yang dianggap paling penting bagi setiap provinsi.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap berkontribusi secara konkret untuk pembangunan berbagai proyek di Jawa Tengah (Jawa Timur) dan Jawa Timur (Jawa Timur). Namun, ia meminta setiap provinsi untuk menyerahkan hanya tiga proyek, terutama di sektor industri, yang dapat meningkatkan investasi dan ekspor, serta pariwisata.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro setelah pertemuan terbatas di Istana Presiden di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7). Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hadir pada pertemuan tersebut.

“Presiden telah meminta para gubernur untuk fokus pada pengembangan daerah masing-masing. Yang kemudian dapat mendorong investasi di Indonesia, terutama untuk provinsi itu sendiri, sehingga ekspor lebih termotivasi,” kata Bambang.

Dia menyebutkan tiga proyek yang diusulkan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Yaitu zona industri Brebes, zona industri Kendal dan kawasan wisata candi Borobudur di Magelang. Pemerintah provinsi Jawa Tengah juga telah mengirimkan sejumlah informasi yang memerlukan bantuan pemerintah pusat.

Lihat juga: Mei 2019, Investasi Baru Di Sektor Listrik Mencapai 39% Dari Target

“Terutama dalam pengembangan wilayah Brebes. Kemudian dengan mempercepat infrastruktur konektivitas di Borobudur. Dengan memperkuat atau meningkatkan kapasitas pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, untuk mendukung zona industri Kendal”. Dan dia menyatakan.

Sementara itu, tiga proyek yang diusulkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur meliputi penyelesaian kilang minyak di Tuban, pengembangan kawasan wisata Bromo, Tengger, Taman Nasional Semeru (TNBTS) dan pengembangan. Wilayah Metropolitan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoar dan Lamongan (Gerbangkertosusila).

“Gubernur Jawa Timur mengharapkan konektivitas yang baik di wilayah ini, terutama transportasi umum.” Menteri Perhubungan telah mengumumkan kemungkinan mengembangkan angkutan umum berbasis kereta di kota Surabaya dan kota-kotanya. sekitar, “katanya.

Mantan menteri keuangan meminta anggaran untuk membantu tiga proyek, masing-masing di Jawa Tengah dan yang lainnya di Jawa Timur, yang tidak semuanya berasal dari anggaran nasional. Menurutnya, pengembangan kemudian dapat dicapai melalui sistem kerja sama antara perusahaan publik dan sektor swasta.

“Misalnya, untuk perluasan pelabuhan Tanjung Mas, Pelindo dan sektor swasta akan diusulkan. BUMN dengan sektor swasta, sehingga tidak ada hubungan bisnis dengan APBN”, katanya. kata.

Lihat juga: China Membuka Investasi Asing untuk 8 Sektor Mulai 30 Juli

Ketika bertemu secara terpisah setelah pertemuan itu, Bpk. Khofifah menyatakan bahwa salah satu proyek yang telah ia sampaikan kepada Jokowi adalah pengembangan kawasan wisata TNBTS. Dia ingin meningkatkan akses jalan sehingga wisatawan yang berkunjung ke daerah itu bertambah setiap tahun.

“Kami berharap misalnya ada kereta gantung dan bahwa opsi tambahan telah disiapkan untuk memfasilitasi akses wisatawan ke Bromo dan Tengger pada saat yang sama. Tampaknya ini akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk pariwisata di Jawa Timur. “jelasnya.

Pada saat yang sama, Ganjar mengatakan pengusaha masih mengeluh tentang lisensi ketika mereka ingin berinvestasi di wilayah mereka. Akibatnya, Ganjar juga mengklaim telah meminta perubahan peraturan dan birokrasi untuk memfasilitasi perizinan bagi kontraktor.

“Bahkan dalam beberapa izin, baik itu pariwisata, wilayah Borobudur secara keseluruhan, termasuk Yogyakarta, kami telah meminta penyesuaian sejumlah Perpres, misalnya presiden strategi pembangunan yang melibatkan dua provinsi, maka peraturan presiden tentang wilayah Jawa Pantura, “jelasnya.

Lihat juga: Jokowi ingin Tank Membawa Manfaat Ekonomi, Bukan Hanya Air

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah dua dari enam provinsi yang telah menerima “perhatian khusus” dari pemerintah pusat. Selain Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

Menteri EPPR, Basuki Hadimuljono, sebelumnya menyatakan bahwa Jokowi ingin, Jawa Tengah dan pusat kota, untuk fokus pada pembangunan yang kondusif untuk investasi. Salah satunya adalah membangun outlet tol baru di Magetan dan Ngawi, yang akan memiliki kawasan industri baru.

Pembangunan jalan tol, seperti jalan tol Semarang-Demak, juga bertujuan untuk mendukung pengembangan zona industri. Pembangunan Jalan Pelabuhan Kendal juga menjadi perhatian karena Taman Industri Kendal sudah ada.

“Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah contoh yang akan dikembangkan dengan fokus pada investasi dalam ekspor,” katanya.

Mei 2019, Investasi Baru Di Sektor Listrik Mencapai 39% Dari Target

Sektor Listrik

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencatat penyelesaian investasi di sektor listrik hingga akhir Mei 2019 dengan jumlah 4,74 miliar dolar AS, atau sekitar Rp68,74 Triliun(dengan asumsi nilai tukar 14.500 rupee per dolar AS).

Pencapaian ini setara dengan 39,4% dari target US $ 12,04 miliar yang ditetapkan untuk tahun ini. Dibandingkan dengan posisi Mei 2018, investasi di sektor listrik meningkat 34,65% dari awal US $ 3,52 miliar.

“Saya tidak puas (dengan realisasi investasi pada listrik), masih ada ruang yang harus didorong”. Demikian dinyatakan direktur umum kelistrikan, Rida Mulyana, di kantornya, Selasa (2). / 7).

Rida percaya bahwa peningkatan investasi tidak akan terlepas dari upaya pemerintah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan di berbagai sektor, termasuk listrik.

Lihat juga: China Membuka Investasi Asing untuk 8 Sektor Mulai 30 Juli

Jika dirinci, investasi terbesar berasal dari proyek pembangkit listrik senilai $ 3,12 miliar (ID 45,28 miliar), yang merupakan 65,82% dari total investasi.

PT PLN (Persero) menginvestasikan 1,13 miliar dolar (16,39 miliar rupee) di sektor energi. 1,83 miliar dolar (produsen listrik swasta) dan pembangkit listrik swasta) 165 juta USD (Rp 2.400 miliar).

Kedua, investasi di sektor distribusi mengikuti USD 729 juta (Rs. 10,5 triliun). Kedua, investasi dalam transportasi berjumlah $ 625 juta (Rs 9,06 miliar). Investasi terakhir adalah pembangkit listrik senilai $ 264 juta atau Rs. 823 miliar.

Di tempat yang sama, direktur pengembangan program listrik ESDM, Jenderal Jisman P Hutajulu, optimis bahwa tujuan investasi tahun ini untuk sektor ini listrik akan tercapai.

Lihat juga: Jokowi ingin Tank Membawa Manfaat Ekonomi, Bukan Hanya Air

Karena tren menuju realisasi investasi semakin meningkat. Bahkan, hingga akhir Mei 2019, investasi itu di atas target bulanan.

“Target (investasi) pada Mei adalah US $ 2,41 miliar, yang kini telah mencapai US $ 4,74 miliar,” katanya.

Sejalan dengan rencana tahunan, laju investasi akan semakin kuat di paruh kedua tahun ini. Jisman juga menegaskan bahwa keberadaan sistem perizinan elektronik terintegrasi membantu investor untuk melakukan investasi.

Jisman memperkirakan bahwa investasi di sektor listrik dapat melebihi target dengan menyumbang hingga 14 miliar USD, atau sekitar 203 miliar rupee tahun ini.

China Membuka Investasi Asing untuk 8 Sektor Mulai 30 Juli

Investasi Asing
Presiden China Xi Jinping. (REUTERS/Ahim Rani)

Jakarta, Posmetro Indonesia – Pemerintah Cina akan menghapus pembatasan investasi asing di sejumlah sektor bisnis mulai 30 Juli. Ini akan dilakukan dengan mengurangi jumlah sektor bisnis yang termasuk dalam daftar negatif investasi asing dari 48 sektor saat ini menjadi 40 sektor.

China saat ini memiliki daftar negatif yang menyatakan industri mana yang tertutup untuk investasi asing.

Dikutip dari AFP. Kementerian Perdagangan dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional dan China mengatakan daftar itu akan dikurangi dari 48 sektor menjadi 40 sektor.

Lihat juga: Jokowi ingin Tank Membawa Manfaat Ekonomi, Bukan Hanya Air

Pengumuman itu datang sehari setelah Presiden Cina Xi Jinping. Dan Presiden AS Donald Trump bertemu di sela-sela KTT G20 pada Sabtu (30/6). Keduanya sepakat untuk memulai kembali pembicaraan perdagangan yang terhenti pada Mei.

China dan AS telah terlibat dalam perang dagang sejak tahun lalu melalui perang tarif yang dilakukan oleh masing-masing negara atas barang-barang senilai US $ 360 miliar.

Trump menuntut Cina untuk melakukan reformasi struktural untuk memastikan perlakuan yang adil bagi investor asing.

Lihat juga; OJK Ramal Kredit Tumbuh 12-14 Persen pada 2020

Awal bulan ini, perdana menteri China Li Keqiang berjanji pasar negaranya akan dibuka lebih jauh untuk bisnis asing.

“Kami akan melunakkan pintu masuk ke lebih banyak sektor untuk menciptakan lingkungan bisnis internasional. Yang didirikan di pasar dan hukum,” kata Li kepada perwakilan perusahaan multinasional di Great People’s Hall mewah di Beijing.

Tiongkok mengadopsi undang-undang pada bulan Maret yang bertujuan memberi hak kepada investor asing sama dengan perusahaan Cina di sebagian besar sektor, kecuali yang ditempatkan di “daftar negatif”.

Jokowi ingin Tank Membawa Manfaat Ekonomi, Bukan Hanya Air

Jokowi
Presiden Joko Widodo ingin pembangunan waduk tidak hanya berfungsi menampung kelebihan suplai air, tetapi juga menjadi kawasan wisata agar memberi manfaat ekonomi.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pembangunan waduk tidak hanya untuk mengimbangi kelebihan pasokan air di suatu daerah, tetapi juga menjadi daerah wisata bagi masyarakat sekitar. Tujuannya adalah untuk memberikan banyak manfaat ekonomi bagi kawasan ini.

Kepala negara membangkitkan ide tersebut saat kunjungan Waduk Muara Nusa Dua di Denpasar, Bali, Jumat (14/6).

“Jadi, nanti, itu tidak hanya akan bekerja dengan air baku. Tetapi juga untuk restoran dan tempat wisata,” kata Jokowi di sela-sela kunjungan, dikutip dalam pernyataan tertulis.

Mengenai kunjungannya, Jokowi langsung merealisasikan proses rehabilitasi waduk yang dibangun sejak 1996. Rehabilitasi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selama dua tahun dan harus diselesaikan oleh di sini akhir tahun ini.

Lihat juga: Bom bunuh diri meletus di Afghanistan, 11 orang tewas

Waduk seluas 35 hektar ini merupakan tempat berlindung dan sumber air baku untuk Bandara Internasional Kuta, Benoa, Nusa Dua, dan Ngurah Rai.

“Saya melihat di sisi pekerjaan, itu terlihat bagus, dan akhir tahun ini, saya akan melihat lagi di sini,” katanya.

Menteri RPPE, Basuki Hadimuljono, menambahkan bahwa kementeriannya akan menambah tank ke fungsi zona wisata. Salah satunya adalah peralatan olahraga dayung.

“Saya akan menginstruksikan General Manager Cipta Karya untuk merancang area ini untuk mengembangkan penggunaannya sebagai ruang publik dengan fungsi pariwisata dan lainnya, seperti dayung,” katanya.

Lihat juga: Polisi Hong Kong Menangkap 11 Pengunjuk Rasa Setelah Kerusuhan

Selain itu, Basuki mengatakan reservoir Muara Nusa Dua adalah reservoir pertama di Indonesia yang menggunakan aliran air muara. Namun, pemerintah telah membangun beberapa tank serupa, yaitu Waduk Duriangkang, Waduk Kuning Muka, Waduk Sei Ladi dan Waduk Sei Gong. Ketiganya berlokasi di Batam, di Kepulauan Riau.

Menurut Basuki, keberadaan reservoir muara belum tersebar luas di Indonesia karena menghadirkan kendala pemeliharaan. Karena aliran air di reservoir berasal dari muara yang sering membawa sampah. Untuk alasan ini, program rehabilitasi sangat penting untuk menjaga kualitas air baku di reservoir.

“Karena itu adalah muara, airnya terus mengalir dan masalahnya adalah sampah, jadi kami merencanakan rehabilitasi,” katanya.

Selain menjaga kualitas air, Pak Basuki mengatakan program rehabilitasi dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas reservoir. Bergantung pada perhitungan, kapasitas tangki akan meningkat dari 300 liter per detik menjadi 500 liter per detik selama rehabilitasi.

Lihat juga: Demonstrasi Ekstradisi yang Mengejutkan, Polisi Hong Kong Menembak Peluru Karet

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hari Suprayogi, mengatakan bahwa rehabilitasi reservoir dilakukan oleh PT Wijaya Karya-Bahagia Bangun Nusa dengan program KSO dengan anggaran sebesar 205 miliar Rs. Anggaran menggunakan anggaran negara (APBN).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, staf khusus Presiden Ari Dwipayana dan Johan Budi, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

OJK Ramal Kredit Tumbuh 12-14 Persen pada 2020

Kredit Tumbuh

Jakarta, Posmetro Indonesia: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan bahwa Kredit Tumbuh pada tahun 2020 akan berkisar antara 12 dan 14 persen. Proyeksi ini tidak berbeda dengan perkiraan pertumbuhan kredit tahun ini.

Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso. Mengatakan perlambatan ekonomi global dan perang dagang merupakan tantangan bagi sektor keuangan tahun depan, baik di pasar perbankan dan pasar modal.

Karena itu, harus ada strategi khusus di sektor jasa keuangan. Misalnya, dorong industrialisasi untuk mendorong ekspor dan menciptakan banyak efek pada perekonomian.

“Industrialisasi ini harus memberikan keunggulan kompetitif bagi pengusaha sehingga mereka dapat bersaing secara internasional,” kata Wimboh pada rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di gedung DPR, Kamis (13/6).

Lihat juga: BPTJ Jamin Angkutan Malam Untuk Pemudik Arus Balik

Untuk mendukung industrialisasi, di masa depan, pembiayaan tidak lagi dari bank ke badan usaha milik negara (BUMN), tetapi dari sektor swasta.

Alasannya, kata Wimboh, batas maksimum pinjaman BUMN (LLL) sudah cukup tinggi. Untuk registrasi, sesuai ketentuan, LLL untuk perusahaan negara adalah 30 persen dari modal. Sementara itu, LLL untuk perusahaan swasta adalah 20 persen.

“Ini saatnya sektor swasta menjadi yang terdepan. Dan sektor swasta harus menerima instruksi dan insentif untuk dapat memasuki berbagai sektor,” katanya.

Sektor-sektor utama yang dapat dimasuki sektor swasta termasuk perikanan, pariwisata, pertanian, dan pertambangan. Kemudian, perusahaan swasta besar harus dapat berkolaborasi dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menciptakan berbagai efek.

Lihat juga: Bank Sentral China Mengatakan Akan Meluncurkan Menentang Perang Perdagangan AS

Pertumbuhan kredit tahun depan akan didukung oleh penyerapan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari 10 hingga 12 persen. Kemudian, pertumbuhan kredit akan membantu meningkatkan aset bank di kisaran 13-15 persen.

Hingga April 2019, pertumbuhan kredit bank mencapai 11,05 persen per tahun, meskipun pertumbuhan dana publik hanya 6,63 persen.

Dalam hal penggunaan, Wimboh mengamati perubahan dalam percepatan pertumbuhan kredit. Saat ini, pertumbuhan kredit yang produktif lebih besar daripada konsumsi dalam 2 tahun terakhir.

“Pertumbuhan kredit bank luar biasa. Sekarang pinjaman investasi tumbuh 14,34 persen dan pinjaman modal kerja tumbuh 10,48 persen dan pinjaman konsumen tumbuh 9 persen, yang umumnya diamati dalam sejarah yang lebih tinggi konsumsi, “katanya.

LIhat juga: China Akan Segera Menerbitkan “Daftar Hitam” -nya Sebagai Tanggapan Terhadap Amerika Serikat

Risiko kredit tahun ini juga relatif terkendali dengan tren menurun di mana indeks kredit bermasalah (NPL) pada April 2019 adalah 2,56 persen dan indeks pembiayaan tidak produktif (NPF) 2,76. persen.

Kondisi likuiditas juga mulai melambat dengan rasio kredit terhadap deposito (LDR) 93,58 persen, melonggarkan dari yang sebelumnya yang menyentuh 94 persen. Modal perbankan juga cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan kredit dengan CAR 23,47 persen.

David Sumual, ekonom PT Bank Asia Central, mengatakan bahwa tujuan pertumbuhan kredit tahun depan cukup konservatif. Tanpa perubahan produktivitas dan pola investasi, ini berarti pertumbuhan kredit tahun depan tidak akan jauh berbeda dari tahun ini. Sangat mungkin bahwa penggeraknya lebih besar daripada pertumbuhan pinjaman korporasi dan investasi.

“Sepertinya pertumbuhan kredit 3 tahun terakhir tidak jauh dari Nominal Gross Domestic Product,” kata David.

Sementara itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai bahwa tujuan pinjaman OJK relatif masuk akal. Menurut Paul, setelah pemilihan umum (Pemilu) memperoleh hasil yang pasti, sektor riil tidak lagi menunggu dan melihat apa yang akan mendorong laju permintaan kredit.

Kredit yang produktif, lanjut Paul, memiliki peluang untuk semakin meningkat karena kegiatan komersial mendapat manfaat dari peningkatan infrastruktur.

“Sektor riil semakin memperluas bisnisnya dalam kondisi politik yang lebih stabil,” katanya.

BPTJ Jamin Angkutan Malam Untuk Pemudik Arus Balik

BPTJ
Ilustrasi pemudik arus balik di terminal.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan bahwa semua terminal Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bogor (Jabodetabek) telah menyediakan transportasi semalam (amari) untuk mengangkut penumpang ke tujuan mereka. Jadi, para pelancong yang bus-busnya tiba saat fajar tidak perlu takut dipindahkan ke terminal.

“Jika mereka (penumpang) tiba di sini (Jakarta) pada siang hari, jangan biarkan bus tiba di rumah mereka, jadi kami memastikan bahwa semua terminal Jabodetabek memiliki transportasi semalam sehingga mereka tidak lari. kata Bambang Prihartono, kepala Biro Manajemen Transportasi Jabodetabek, di kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta, Minggu (9/6).

Lihat juga: Bank Sentral China Mengatakan Akan Meluncurkan Menentang Perang Perdagangan AS

Bambang mengungkapkan, Amari juga bekerja pada hari-hari biasa seperti angkutan kota (angkot). Namun, BPTJ harus memastikan bahwa operasi akan berlanjut selama periode pengembalian.

Selain itu, Sugihardjo, kepala penelitian dan pengembangan dan penelitian dan transportasi. Mengatakan bahwa penumpang telah menumpuk di terminal Tirtonadi (Surabaya) dan terminal Purabaya (Sidoarjo).

Menurut informasi yang ia terima. Akumulasi penumpang disebabkan oleh fakta bahwa para penumpang memilih bus tertentu, sehingga mereka rela menunggu bus pilihan mereka untuk mengantarkannya. Bahkan, bus dari perusahaan bus lain tersedia.

Lihat juga: China Akan Segera Menerbitkan “Daftar Hitam” -nya Sebagai Tanggapan Terhadap Amerika Serika.

“Ini sama seperti di Kalideres dan ada (penumpang) menunggu di Purwokerto bukan karena tidak ada bus, tetapi untuk menunggu bus favorit yang mereka berlangganan” katanya.

Akumulasi ini biasanya tidak memakan waktu lebih dari setengah hari atau terjadi dalam beberapa jam. Karena begitu bus tiba, penumpang langsung dilayani.