Kategori: Hukum & Kriminal

Galih Ginanjar Diperiksa 13 Jam Tentang Kasus ‘Bau Ikan Asin’

Galih Ginanjar
Disebut Bau Ikan Asin, Fairuz Polisikan Eks Suami.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Aktor Galih Ginanjar diinterogasi selama 13 jam dan diinterogasi oleh 46 penyelidik dari Direktorat Khusus Investigasi Kriminal Kepolisian (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Galih terlibat dalam laporan oleh mantan istrinya, Fairuz A Rafiq, tentang noda “bau ikan asin”.

“Sebanyak 46 pertanyaan. Tetapi kami mohon maaf atas fakta bahwa kami tidak etis untuk membuka secara detail isi masalah ini,” kata pengacara Galih, Rihat Hutabarat, yang menemaninya ke kepolisian daerah. dari Metro Jaya Sabtu pagi.

Namun, Rihat mengatakan bahwa secara umum. Galih telah diminta untuk memberikan informasi tentang proses produksi video, durasi video dan setelah siarannya, serta video viral Youtube.

Galih pergi ke Cabang Investigasi Kriminal Polisi Khusus Kereta Api Bawah Tanah Jaya di Jakarta pada Jumat (5/7). Sekitar 10:50 pagi WIB, dan mengakhiri interogasinya pada hari Sabtu sekitar pukul 00:00 WIB.

Lihat juga: Anies Baswedan Membuka Suara Untuk Memasukkan 2024 Capres

Galih menyaksikan kasus pencemaran nama baik menggunakan kata “ikan asin”, juga melibatkan sepasang vloggers Rey Utami dan Pablo Continent.

Sementara itu, setelah ujian, Galih mengaku diperlakukan dengan sangat baik dan merasa nyaman selama ujian.

“Dengan memberi saya kesempatan untuk makan, untuk berdoa, untuk memanggil kembali doa. Saya tidak pernah merasa haus, saya banyak minum, saya terus memberi diri saya kesempatan untuk pergi ke Saya sangat senang dan saya sangat nyaman di sini, “kata Galih.

Dia juga mengklaim bahwa dia tidak ditekan dalam pemeriksaan.

“Kalau lelah, wajar saja,” tambahnya.

Para penyelidik memanggil Galih untuk laporan oleh Fairuz A Rafiq setelah konten video Galih disiarkan dalam sebuah wawancara dengan Rey Utami di media sosial, di mana Galih membandingkan Fairuz dengan ikan asin.

Laporan Fairuz dimuat dalam laporan LP / 3914 / VII / 2019 / PMJ / Dit.Reskrimsus. Bagian yang dilaporkan, Galih Ginanjar, Rey Utami dan Pablo Benua, merujuk pada dakwaan berdasarkan Pasal 27 (1), Pasal 45 (1) atau Pasal 27 (3) dan Pasal 45 (1) UU No 11/2008. tentang ITE.

Kasus RJ Lino, KPK Sehubungan Dengan Akuisisi QCC di Barata Indonesia

RJ Lino

Jakarta, Posmetro Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji proses akuisisi PT Barata Indonesia untuk Quay container crane (QCC) dalam konteks kasus korupsi sistem kontrol memiliki PT Pelindo II, yang telah memikat mantan General Manager RJ Lino ( Richard Joost Lino ).

Untuk alasan ini, komisi yang terdiri dari beberapa komisi memeriksa presiden, direktur PT Barata Indonesia, R. Agus H Purnomo. Dia diinterogasi sebagai saksi terhadap tersangka RJ Lino. Diketahui bahwa PT Barata Indonesia berpartisipasi dalam proyek pengadaan yang mengarah pada kasus korupsi.

“Penyelidik telah memeriksa informasi saksi mengenai proses pengadaan QCC, diikuti oleh PT Barata,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (4/7).

Pernyataan Agus ini melengkapi file investigasi tersangka RJ Lino. Kasus itu sendiri sudah hampir empat tahun sejak RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka pada 2015.

Lihat juga: Kandidat PPP Mengakui Penggunaan Suap Romi Untuk Kampanye

KPK sendiri saat ini bekerja untuk mengidentifikasi lebih lanjut kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi dalam pembelian QCC ini.

Kasus korupsi terkait dengan pembelian QCC di Pelindo II sendiri dimulai pada Desember 2015. Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, didorong oleh perselingkuhan rasial di perusahaan yang dia mengarahkan. KPK menetapkan bahwa Lino diduga telah membeli tiga crane kontainer Quay selama tahun fiskal 2010.

Lino dilaporkan bernama PT Wuxi Huadong Heavy Machinery Ltd. sebagai perusahaan proyek. Penunjukan perusahaan Cina dilakukan tanpa melalui proses lelang.

Lihat juga: Pasang Bendera RMS, Lima Aktivis Ditangkap Tentang Makar

Ia juga diduga melanggar Pasal 2 (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK baru-baru ini muncul sebagai saksi direktur pelaksana anak perusahaan pelabuhan Pontianak PT Pelindo II (Persero) Adi Sugiri.

Beberapa hari yang lalu, agensi yang dipimpin oleh Agus Rahardjo juga mewawancarai sejumlah saksi, termasuk direktur pelaksana anak perusahaan jangka panjang PT Pelindo II (Persero), Drajat Sulistyo dan pakar keamanan. dan Kesehatan Kerja di Sektor Lift dan Transportasi di PT Surveyor Indonesia, Ibnu Hasyim.

Lihat juga: Kasus Suap Untuk Jaksa, Aspidum kejati DKI Diduga menerima 200 juta Rupiah

Kandidat PPP Mengakui Penggunaan Suap Romi Untuk Kampanye

Kandidat PPP
Suasana persidangan saksi dalam kasus dugaan suap jual beli pos di Kementerian Agama di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kandidat PPP Norman Zein Nahdi, salah satu saksi dalam persidangan suap dalam pembelian dan penjualan pos di Kementerian Agama (Kemenag) mengklaim telah menggunakan Rp 250 juta dalam bentuk tunai Haris Hasanuddin. Uang untuk Romahurmuziy (Romi) digunakan oleh Norman untuk tujuan kampanye.

Norman adalah kandidat legislatif dari Daerah Pemilihan III Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur, yang mencakup Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso di Parlemen Indonesia untuk periode 2019-2024.

Haris Hasanuddin adalah kepala kantor regional Departemen Agama Jawa Timur. Dia dituduh korupsi Rs 250 juta untuk Romahurmuziy.

“Pada waktu itu, saya benar-benar membutuhkan dana, karena para kandidat memiliki dana yang sangat besar untuk memesan papan iklan, rapat dan akhirnya, saya menggunakan (uang) terlebih dahulu,” kata Norman. Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/7).

Lihat juga: Pasang Bendera RMS, Lima Aktivis Ditangkap Tentang Makar

Norman berkata dia menghabiskan semua uangnya.

“Ya, rincian tentang Rp 70 juta, atribut pesta, dll – habis, sisanya membayar saksi dan pertemuan bolak-balik di ketiga wilayah,” kata Norman.

Semuanya berawal ketika Haris bertemu Romi di rumahnya di daerah Condet, sebelah timur Jakarta. Saat itu, Haris memberi Rs 250 juta rupee.

Dalam pengakuannya di persidangan, Romi mengatakan dia tidak senang menolak hadiah dari seseorang yang direkomendasikan oleh Kiai Asep Saifuddin dan gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di kepala kantor regional Kementerian Agama Jawa Timur.

Lihat juga: Kasus Suap Untuk Jaksa, Aspidum kejati DKI Diduga menerima 200 juta Rupiah

Melalui stafnya, Romi meminta Norman untuk menemuinya di salah satu kamar Grand Mercure Hotel di Kemayoran. Kemudian Romi meninggalkan tas hitam berisi 250 juta rupee. Romi kemudian memberi pesan pada Norman untuk mengembalikan uang yang dibungkus dengan tas hitam kepada Haris Hasanuddin tanpa menyakitinya.

“Pada waktu itu, saya mengadakan acara Mukernas di Grand Mercure Hotel, dan jika saya tidak salah pada 28 Februari 2019, salah satu rekannya memanggil saya untuk menghadap kamarnya, dan kemudian dia meninggalkan sesuatu untuk sampaikan kepada Tn. Haris tanpa menyakitinya dan memberikannya kepada Tn. Haris, “kata Norman.

Norman mengaku pada awalnya dia tidak tahu isi tas hitam itu. Namun, ketika dia tiba di Surabaya, Norman menghitung uang di balik tas itu.

Lihat juga: KPK Memperpanjang Masa Penahanan Romi Selama 30 Hari

Setelah mengetahui jumlahnya, Norman tidak kembali ke Haris Hasanuddin. Dia menggunakannya untuk keuntungannya dalam kampanyenya sebagai kandidat untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di daerah pemilihan Jawa Timur. Dia telah berencana untuk memberi tahu Haris Hasanuddin dan Romi dan akan menggantikannya secara bertahap.

Namun, ini tidak disadari karena Romi dan Haris pertama kali ditangkap dalam operasi penangkapan KPK. damqq

“Pada saat acara OTT, saya larut malam ketika dia (Pak Haris) dari Blitar, saya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Pak Haris dan tinggal di sini (Hotel Bumi Surabaya); Romi dan Pak Haris bahwa saya menggunakan uang terlebih dahulu untuk mentransfernya, saya akan mengembalikannya kepada Pak Haris secara bertahap, “katanya.

Untuk ini, Romi kemudian melaporkan Norman ke Polisi Nasional Bareskrim karena penggelapan. Karena kepala PPP menyadari bahwa uang yang dia berikan kepada Norman belum mencapai Haris.

Pasang Bendera RMS, Lima Aktivis Ditangkap Tentang Makar

RMS

Jakarta, CNN Indonesia – Kepolisian Daerah Pulau Ambon menangkap lima pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) karena menempatkan bendera RMS di sebuah rumah. Penangkapan terjadi pada Sabtu (29/06), kemudian sekitar pukul 1015 WIT, di Sektor 3 Desa Hulaliu, Distrik Haruku, Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah.

Kepala Kepolisian Pulau Ambon Sutrisno Hadi Santoso mengatakan kasus ini bermula ketika anggota diberi tahu oleh penduduk desa Hulaliu tentang kemungkinan memasang bendera RMS di sebuah rumah. .

Sutrisno melewati tungkainya, lalu pergi ke tempat dia berada dan menemukan bahwa benderanya ditampilkan dengan baik.

“Reporter mendapat bukti dalam bentuk bendera RMS dan selembar kertas putih bertuliskan gerakan RMS yang ditampilkan di sebelah bendera,” kata Sutrisno kepada CNN, Selasa (2/7).

Lihat juga; Kasus Suap Untuk Jaksa, Aspidum kejati DKI Diduga menerima 200 juta Rupiah

Setelah itu, agen juga mencari dan menemukan dokumen tentang RMS di sebuah ruangan.

Untuk temuan ini, kata Sutrisno, polisi kemudian membawa kelima aktivis itu ke kantor polisi untuk diinterogasi.

Kelima aktivis itu adalah Izack Siahaya, Tely Siahaja, Marcus Noya, Johan Noya dan Basten Noya. Menurut Sutrisno, kelimanya adalah pemimpin dan simpatisan RMS.

Sutrino bersaksi bahwa mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa dengan makar, yaitu Pasal 106 KUHP dan Pasal 53 (1) KUHP dan / atau Pasal 110 KUHP.

“Tunduk pada artikel tentang makar, karena hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang tersedia sesuai dengan dugaan unsur,” katanya.

Lihat juga: KPK Memperpanjang Masa Penahanan Romi Selama 30 Hari

Untuk saat ini, lanjut Sutrisno, kelima orang itu ditangkap di Kantor Polisi Pulau Ambon dan Kepulauan Lease. Amnesty International telah menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh polisi untuk menangkap dan menahan kelima orang tersebut.

Penangkapan kritis

Papang Hidayat, peneliti senior di Amnesty International Indonesia, mengatakan pemasangan bendera adalah ekspresi politik dan bukan kejahatan.

“Terutama apa yang terjadi pada aktivis politik yang melakukan tindakan mereka secara damai, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan, memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan politik mereka,” kata Papang dalam sebuah pernyataan Selasa (2/7).

Amnesty International juga meminta polisi untuk membebaskan kelima aktivis itu tanpa syarat. Alasannya adalah kelima aktivis itu adalah tahanan hati nurani yang dipenjara karena mengekspresikan pendapat politik mereka.

“Polisi harus segera membebaskan mereka dan tanpa syarat serta menjamin kebebasan berekspresi ke Maluku,” kata Papang.

Lihat juga: Setya Novanto, Pusat Penahanan Yang Baru Saja Dipindahkan Dari Gunung Sindur, Mengeluh Sakit

Selain itu, Papang mengatakan bahwa selama lima aktivis ditangkap, kepolisian Maluku harus memastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk.

Mengenai pernyataan Amnesty International, Sutrino mengatakan siapa pun dapat membuat kritik. Namun, ia memastikan bahwa proses peradilan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Kasus Suap Untuk Jaksa, Aspidum kejati DKI Diduga menerima 200 juta Rupiah

DKI
KPK telah mengajukan bukti dalam kasus dugaan korupsi di hadapan Jaksa Agung Jakov di Jakarta, Agus Winoto, pada Sabtu (29/06).

Jakarta, Posmetro Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DKI telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2019.

Suap itu adalah Pengusaha Perico Sendy (SPE) dan pengacaranya Alvin Suherman (AVN). Berkenaan dengan pihak penerima, Wakil Jaksa Agung untuk Acara Pidana Kejaksaan Agung Jakarta di Jakarta, Agus Winoto (AWN).

Wakil Presiden KPK Laode M. Syarif mengatakan kasus ini bermula ketika Perico mengumumkan bahwa pihak lain telah menipu dan lolos dari investasi sebesar RpD 11 miliar. Sebelum permohonan dibacakan, segel dan pengacara mereka, Alvin, telah menyiapkan uang untuk Jaksa Agung.

“Uang ini seharusnya memperparah tuntutan mereka yang curang,” kata Syarif kepada gedung KPK di Jakarta, Sabtu (29/06).

Lihat juga: KPK Memperpanjang Masa Penahanan Romi Selama 30 Hari

Syarif mengatakan bahwa selama persidangan, Sendy dan partai yang ia klaim telah memutuskan untuk berdamai. Setelah proses perdamaian selesai, pada 22 Mei 2019, partai Sendy menuntut agar ia mengklaim hanya satu tahun.

Syarif menyatakan bahwa Alvin kemudian menghubungi Jaksa Agung melalui perantara. Perantara itu memberi tahu Alvin bahwa rencana permintaannya adalah dua tahun.

“AVS kemudian dituduh menyiapkan 200 juta rupee dan dokumen perdamaian jika dia ingin mengurangi klaimnya menjadi satu tahun,” kata Syarif.

Lihat juga: Setya Novanto, Pusat Penahanan Yang Baru Saja Dipindahkan Dari Gunung Sindur, Mengeluh Sakit

Sendy dan Alvin menerima aplikasi tersebut dan berjanji untuk menyerahkan persyaratan pada 28 Juni 2019. Karena, menurut rencana, pembacaan aplikasi akan berlangsung pada Senin, 1 Juli 2019.

Pada hari Jumat pagi, Sendy menuju ke sebuah bank dan meminta Ruskian Suherman, pihak swasta, untuk mengirim uang ke Alvin di sebuah mal Kelapa Gading.

“Lalu, sekitar jam 11 pagi, WIB SSG (Sukiman Sugita) datang ke AVS di tempat yang sama untuk mempresentasikan dokumen perdamaian,” katanya.

Setelah itu, masih di tempat yang sama, pukul 12 waktu Indonesia Barat, Ruskian datang ke Alvin untuk menyerahkan 200 juta rupee dalam kantong plastik hitam.

Lihat juga: Kasus Pelacuran, Vanessa Angel mengungkapkan nama lain Rian Subroto

Syarif menggugat bahwa Alvin bertemu dengan pengacara DKI Jakarta, jaksa tinggi, yang bertanggung jawab atas subdivisi Yadi Herdianto, di kompleks komersial yang sama, untuk menyerahkan tas kulit hitam berisi 200 juta rupee dan dokumen perdamaian. .

Setelah menerima sejumlah uang, Yadi pergi ke kantor kejaksaan DKI Jakarta dengan taksi. Uang itu kemudian diserahkan kepada Agus sebagai Aspidum, yang memiliki kekuatan untuk menyetujui rencana penuntutan dalam kasus ini.

Berkenaan dengan tindakan Sendy dan Alvin yang ditujukan untuk merusak Agus. Mereka berdua diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5, paragraf 1, huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 diamandemen dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Pasal 55, ayat 1, KUHP pertama.

Pada saat yang sama, Agus sebagai penerima dicurigai telah melanggar Pasal 12, huruf a atau Pasal 12, huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh undang-undang. No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK Memperpanjang Masa Penahanan Romi Selama 30 Hari

KPK
Panjang penahanan Romahurmuziy diperpanjang 30 hari.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tersangka dalam kasus korupsi yang memegang jabatan di Kementerian Agama Romahurmiziy selama 30 hari.

“Hari ini, 30 hari penahanan telah diperpanjang untuk RMY,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (20/6).

Lihat juga: Setya Novanto, Pusat Penahanan Yang Baru Saja Dipindahkan Dari Gunung Sindur, Mengeluh Sakit

Febri mengatakan bahwa perpanjangan penahanan terjadi dari 25 Juni hingga 24 Juli 2019. Massa penahanan Romi kembali diperpanjang setelah beberapa penolakan yang dialamatkan kepadanya karena sakit.

Setidaknya tiga kali, Romi telah ditolak sejak penangkapannya oleh komisi anti korupsi. Diantaranya, 31 Mei 2019, 14 Mei dan 4 April 2019.

KPK juga menyelidiki peran mantan ketua Partai Pembangunan Bersatu (PPP). Romahurmuziy alias Romi, dalam proses pemilihan rektor di Universitas Islam Indonesia (UIN).

Lihat juga: Kasus Pelacuran, Vanessa Angel mengungkapkan nama lain Rian Subroto

Romahurmuziy diduga menerima dana dari Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi dalam jumlah 300 juta rupee untuk membeli dan menjual pos-pos di Kementerian Agama di Jawa Timur.

Romi diduga menerima suap 200 juta rubel. Dengan pembagian 50 juta rupee dari Muafaq untuk jabatan kepala kementerian agama Kabupaten Gresik dan 250 juta rupee Haris untuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur. Sekarang, Romy telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Setya Novanto, Pusat Penahanan Yang Baru Saja Dipindahkan Dari Gunung Sindur, Mengeluh Sakit

Setya Novanto
Setya Novanto bersaksi di sidang kasus e-KTP.

Posmetroindo — E-KTP, Setya Novanto, ditempatkan di sel yang digunakan untuk menahan teroris di Pusat Penahanan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor. Setelah pemindahannya, mantan Ketua DPR segera mengeluh sakit. Namun, dia tidak bisa dikunjungi oleh pusat penahanan.

Kepala Pusat Penahanan Gunung Sindur Agus Salim mengatakan bahwa selama penahanannya. Setya Novanto mengeluh tentang penyakitnya, termasuk tangan yang bengkak ke kiri.

“Dia mengeluhkan masalah jantung, gula darah dan tangannya masih bengkak di sebelah kiri karena dia berasal dari Bandung, dia juga baru saja pulang untuk berobat,” kata Sopiana, Selasa 18/06).

Dia menambahkan bahwa dia masih tidak tahu apakah Setya Novanto telah pindah ke Pusat Penahanan Gunung Sindur untuk menghadapi hukumannya atau akan dikirim kembali ke Sukamiskin.

Lihat juga: Kasus Pelacuran, Vanessa Angel mengungkapkan nama lain Rian Subroto

“Belum ada yang mengunjungi karena prosedurnya ketat di pusat penahanan, hanya keluarga inti wanita, anak, ibu dan ayah, yang lain tidak bisa”, dia menyatakan.

350 pengawasan video dipantau

Setnov juga dijamin dalam tahanan ketat, karena sel itu ditujukan untuk asisten teroris dengan sistem keamanan tinggi.

“Brimob memantau keamanan super, sulit untuk memasuki pusat penahanan. Tetapi tidak ada penempatan khusus untuk Setnov, sama seperti tahanan lainnya,” kata Agus.

Ada 350 kamera CCTV untuk memantau semua tahanan.

“Ada 97 anggota di Pusat Penahanan Gunsin ditambah 21 anggota Brigade Mobil. Dan persediaan disediakan dengan mensubkontrakkan ke setiap sel sehingga para tahanan jangan makan di luar, “jelasnya.

Kasus Pelacuran, Vanessa Angel mengungkapkan nama lain Rian Subroto

Vanessa Angel
Aktris FTV, Vanessa Angel (kiri) terjerat prostitusi daring dan menjalani persidangan di PN Surabaya.

Surabaya, Posmetro Indonesia – Aktris Vanessa Angel kembali diajukan ke sidang tindak lanjut tentang pelanggaran UU ITE sehubungan dengan penyebaran konten tidak bermoral di Pengadilan Negeri kota Surabaya.

Indonesia – Aktris Vanessa Angel kembali diajukan ke sidang tindak lanjut tentang pelanggaran UU ITE sehubungan dengan penyebaran konten tidak bermoral di Pengadilan Negeri kota Surabaya.

Agenda sidang tertutup kali ini adalah pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa.

Pengacara Vanessa, Milano Lubis, mengatakan bahwa selama persidangan, kliennya mengungkapkan fakta baru, yaitu nama lain untuk Rian Subroto, pria yang menyewa layanan prostitusi online.

“Vanessa sudah mengatakan nama lain Rian, berinisial F,” kata Milano, di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (12/6).

Lihat juga: KPK tidak menempatkan Sjamsul Nursalim Buron dalam kasus suap BLBI

Nama itu, kata Milano, didasarkan pada informasi dari Vanessa yang muncul di awal pertemuan dengan Rian. Dia pikir itu jarang terjadi.

“Nama F adalah nama yang diperkenalkan lelaki itu ketika dia bertemu Vanessa,” katanya.

Milano mengatakan bahwa dia juga baru mengetahui fakta itu, ketika Vanessa melahirkan.

“Entah dia terpeleset atau dia memanggil nama lain,” kata Milano, yang mengatakan dia terkejut ketika mendengarnya.

Namun, Milano enggan mengungkapkan siapa nama orang itu. Dia mengatakan bahwa ini akan terungkap ketika keputusan berikutnya dibuat.

“Ya, itu akan diperbaiki setelah vonis terungkap,” katanya.

Selain itu, kata Milano, dalam persidangan Vanessa mengkonfirmasi keberatan terhadap artikel yang telah dikecam.

Karena, percakapan melalui aplikasi pesan (chat) antara Vanessa dan muncikari Endang Suhartini, juga dikenal sebagai Siska, bersifat pribadi. Milano mengatakan bahwa obrolan itu juga tidak melanggar undang-undang ITE.

“Intinya adalah bahwa kita masih menentang, pada kenyataannya, majelis hakim berfokus pada tuntutan terkait ITE, benar-benar ada foto dan tes obrolan, ya, jika kita terus menolak, karena itu benar-benar pribadi.” “Kata Milano.

Milano juga mengaku kecewa di majelis hakim. Alasannya, pertanyaan hakim kepada Vanessa Angel hanya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bukan pada fakta persidangan.

“Kami menentang, karena dia tidak dalam persidangan, meskipun dia berada di BAP meskipun kami bersumpah kami tidak tahu kebenarannya,” katanya.

KPK tidak menempatkan Sjamsul Nursalim Buron dalam kasus suap BLBI

BLBI
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sejauh ini belum mencantumkan nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim sebagai buron atau daftar pencarian orang terkait dengan status tersangka kedua mereka dalam kasus korupsi. (SKL BLBI).

Sjamsul dan Itjih saat ini adalah penduduk tetap di Singapura. Mereka tidak pernah kembali ke Indonesia sejak dugaan kasus korupsi BLBI muncul.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kedua orang itu belum dimasukkan dalam DPO karena mereka belum dipanggil sebagai tersangka. Sejauh ini, Sjamsul dan istrinya telah dipanggil untuk bersaksi hanya jika mereka tidak pernah datang.

“Kita tidak dapat berbicara tentang seseorang yang menjadi buron sebelum dipanggil. Ketika seseorang dipanggil untuk datang, dia tidak dapat dikategorikan sebagai DPO, atau dalam pemberitahuan merah, atau dalam ‘lain-lain,’ kata Febri di gedung KPK di Jakarta, Selasa (11/6).

Lihat juga: Polisi Tewas Ditembak Perampok Rumah Pengusaha Karet

Dia menambahkan bahwa KPK saat ini sedang menyelidiki Sjamsul dan Itjih dengan mengirimkan surat panggilan kepada dua orang ini jika perlu. KPK juga akan memanggil saksi yang diperlukan untuk penyelidikan.

Febri juga berharap bahwa semua pihak yang terlibat, khususnya Sjamsul dan Itjih, memiliki niat baik untuk membantu proses peradilan dalam kasus ini untuk dilakukan secara maksimal.

“Ketika tersangka hadir, tersangka sebenarnya bisa membuat pernyataan penolakan atau penolakan. Jika ini tidak terjadi, ruang yang disediakan oleh hukum tidak benar-benar digunakan,” kata Febri.

Lihat juga:Status Kepegawaian Dokter DS Tergantung Putusan Kasus Penipuan 

Dalam hal ini, KPK secara resmi menunjuk Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, sebagai tersangka dalam kasus korupsi SKL BLBI. Sjamsul diyakini merupakan bagian yang diperkaya dari 5,58 miliar rupee dalam kasus ini.

Ia dan istrinya didakwa dengan Pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Pasal 55 ayat 1 KUHP pertama.

Polisi Tewas Ditembak Perampok Rumah Pengusaha Karet

Pengusaha Karet

Pelembang, Posmetro Indonesia – Seorang petugas polisi ditembak mati oleh pencuri yang menggerebek rumah seorang pengusaha karet di Dusun V, desa Beringin Jaya, distrik Mesuji Makmur, Ogan Komering Ilir (OKI) Kabupaten, Sumsel (Sumsel), Minggu (2/6). Para pelaku selalu mengejar polisi.

Kepala humas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Komisaris Supriadi mengatakan kasus ini sedang diselidiki oleh Kepolisian Daerah OKI, dibantu oleh penyidik ​​dari Kepolisian Daerah Sumatera. selatan.

“Polisi mendukung polisi OKI menuntut para pelaku.” Turunkan tim Inafis dan Puslabfor TKP untuk bergabung dengan polisi regional OKI, “kata Supriadi saat melakukan kontak dengan CNN, Minggu (2/6)

Lihat juga: Status Kepegawaian Dokter DS Tergantung Putusan Kasus Penipuan

Perampok itu, diperkirakan berjumlah enam orang, pergi ke rumah Kodri (40), seorang kontraktor karet. Para pencuri menyita sejumlah barang berharga, dan para korban Kodri tertembak di paha dan perut kiri. Kemudian mereka melarikan diri dengan tiga sepeda motor.

Penerbangan itu diketahui oleh penduduk setempat ketika para penyerang berusaha melarikan diri. Warga kemudian melaporkan insiden itu kepada petugas polisi, Brigadir Afrizal dan Brigadir Dua Mahmudi, yang sedang berpatroli.

Keduanya mengejar pelaku di Jembatan Poros Road di desa Beringin Jaya. Bripka Afrizal kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah.

Lihat juga: Kepala Imigrasi Mataram Tersangka Suap Izin Tinggal Rp1,2 M

Namun alih-alih menyerah, para penyerang mengembalikan tembakan ke Bripka Afrizal. Para penyerang kemudian melarikan diri dan penduduk mendekati Bripka. Afrizal tertembak di dada.

Bripka Afrizal dipindahkan ke pusat kesehatan terdekat, tetapi hidupnya tidak membaik.

“Para penyelidik pergi ke tempat kejadian dan para korban Kodri juga dibawa ke rumah sakit Kayuagung karena luka tembak mereka, dan di Bripka, Afrizal meninggal di tempat kejadian,” kata Supriadi.