Kategori: Hukum & Kriminal

Status Kepegawaian Dokter DS Tergantung Putusan Kasus Penipuan

Penipuan
Ilustrasi media sosial.

Bandung, Posmetro Indonesia – Direktur Pelaksana Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS). Bandung, Nina Susana Dewi mengatakan bahwa karier dokter kandungan DS (48) dapat dipengaruhi karena proses hukum dari kasus penipuan yang menimpanya.

Sebelumnya, DS disebut tersangka mencurigakan dalam kasus penyebaran penipuan tentang seorang remaja berusia 14 tahun yang terbunuh dalam aksi 22 Mei 2019 melalui akun Facebook-nya.

Lihat juga: Kepala Imigrasi Mataram Tersangka Suap Izin Tinggal Rp1,2 M

“Saat ini kami terus memantau kelanjutan dan proses hukum yang berlaku. Kami menghargainya, jika keputusan dibuat nanti, tentu saja, itu ada hubungannya dengan status pekerjaan,” kata Nina dalam pernyataan kepada pers di RSHS. Bandung, Rabu (29/5).

Ini juga akan mengkonfirmasi Kepolisian Daerah Jawa Barat tentang keadaan penahanan DS.

Nina menjelaskan bahwa DS adalah seorang dokter kandungan dan dokter kandungan yang telah bekerja di RSHS selama 20 tahun dan telah bekerja dengan baik. Selain itu, ia juga seorang dokter kandungan yang tidak pernah memiliki masalah dengan seorang pasien.

Lihat juga: Disebut sebagai korban tewas pada 22 Mei, wanita melaporkan polisi

“Sehubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, kami melihat bahwa sampai sekarang kinerjanya baik dalam pelayanan pasien dan standar personel, sejauh ini, tidak pernah ada masalah,” katanya.

Nina mengatakan bahwa setiap hari dokter memiliki tujuan kerja yang harus diselesaikan. Jadi itulah yang menurutnya akan menyebabkan status staf DS terpengaruh.

“Jadi, Anda sudah memiliki tujuan (pekerjaan) tentang apa yang harus dilakukan di rumah sakit, itu cara untuk mengevaluasi kinerja, semua dokter sudah memiliki tujuan,” katanya.

Lihat juga: Polisi Selidiki Running Text SPBU di Medan yang Hina Jokowi

Sebelumnya, DS (48) diasuransikan oleh Unit Investigasi Kejahatan Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat (Ditreskrimsus). Rupanya, dia menyebarkan Hoaks di akun Facebook tentang remaja yang terbunuh oleh penembakan polisi.

Direktur komisaris Ditreskrimsus kepolisian daerah Jawa Barat, Samudi, mengatakan bahwa informasi yang disebarkan oleh DS tidak benar. Menurutnya, tidak ada berita di media sebagai DS.

Diduga tersangka telah melanggar pasal 14 ayat (1), (2) dan pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal. 10 tahun penjara dan penjara.

Kepala Imigrasi Mataram Tersangka Suap Izin Tinggal Rp1,2 M

Mataram
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka kasus suap izin tinggal WNA di kantor Imigrasi Mataram.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjuk seorang tersangka dari kepala kelas imigrasi I Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kurniadie, sebagai tersangka korupsi untuk tempat tinggal warga negara asing (WNA). ) di Nusa Tenggara Barat.

Kurniadie telah diidentifikasi sebagai tersangka dengan kepala Seksi Intelijen dan Penegakan Imigrasi. Yusriasnyah Fazrin, dan sektor swasta atas nama Liliana Hidayat.

“Disimpulkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi menawarkan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan perlakuan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan tempat tinggal di Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019,” kata wakil presiden. Presiden KPK, Alexander Marwata, Selasa (28/5) malam harinya.

Menurut Alexander, Kurniadie mengklaim 1,2 miliar rupee untuk mengurus dua warga negara asing yang diduga melanggar izin tinggal, menggunakan visa sebagai turis biasa, tetapi tampaknya bekerja di Wyndham Sundancer Lombok. Tersangka, Liliana, adalah manajer perusahaan, yang diduga memberikan suap kepada Kurniadie.

“Tersangka Lil (Liliana) memberi 1,1 miliar rubel dalam retakan hitam,” katanya.

Lihat juga: Disebut sebagai korban tewas pada 22 Mei, wanita melaporkan polisi

Seperti diketahui, penentuan tersangka terkait dengan pengembangan penangkapan pasca operasi oleh KPK di NTB, Senin (27/5).

Di OTT, KPK telah mengamankan delapan orang. Mereka kemudian dibawa ke Kepolisian Daerah NTB untuk pemeriksaan awal.

“Delapan orang dibawa ke kantor polisi setempat untuk pemeriksaan pertama.” Kata Laode M Syarif, wakil presiden KPK, setelah konfirmasi oleh wartawan.

Laode menjelaskan, dari delapan yang diamankan, terdiri dari bagian yang berbeda. Salah satunya adalah administrator negara, dalam hal ini kepala imigrasi. “Mereka terdiri dari pejabat imigrasi dan penyelidik serta sektor swasta,” kata Laode.

“Ratusan juta dolar yang aman akan menjadi bukti korupsi untuk menangani kasus ini selama imigrasi,” kata Laode.

Disebut sebagai korban tewas pada 22 Mei, wanita melaporkan polisi

Korban Tewas 22 Mei
Seorang wanita lapor polisi setelah fotonya dijadikan sebagai bahan hoax terkait aksi 22 Mei

Wanita melaporkan polisi setelah fotonya digunakan sebagai tipuan sehubungan dengan aksi 22 Mei

Foto ‘Margaretha Nainggolan‘ tiba-tiba menjadi viral setelah kematiannya dalam aksi pada 22 Mei. Ternyata berita itu hanya bohong setelah wanita di foto itu, yang bernama asli Febina Priscila, melaporkan ke Kantor Polisi Tangerang Selatan bahwa dia telah mengeluh tentang penggunaan foto dirinya yang meninggal dalam aksi 22 Mei.

Menurut Detik.com (24/05/2019), informasi tentang “kematian” Febina disiarkan melalui media sosial Twitter ke akun @ Sabilussalam2. Dikabarkan bahwa Margaretha Nainggolan meninggal setelah menghirup gas air mata dalam memperjuangkan keadilan setelah persidangan 22 Mei.

Lihat juga: Polisi Selidiki Running Text SPBU di Medan yang Hina Jokowi

1. Margaretha Nainggolan digambarkan sebagai seorang Katolik yang mencari keadilan 

Margaretha Nainggolan
Margaretha Nainggolan digambarkan sebagai seorang katholik yang ikut mencari keadilan

Foto yang beredar adalah viral di media sosial pada hari Rabu 23/5 jam 14:24 pagi.

“RIP … Selamat tinggal teman Margaretha Nainggolan, tenanglah di surgamu … Terima kasih atas perjuanganmu untuk kita semua, bahkan jika kita memiliki keyakinan berbeda dalam membela keadilan … Meninggal kemarin pukul 07:15 pada tanggal jalan ke rumah sakit karena gas air mata, “kata @ Sabilussalam2.

Akun Twitter juga merilis foto seorang wanita berpakaian hitam di peluitnya. Tetapi sosok itu bukan ‘Margaretha’, melainkan Febina Priscila.

Nama Margaretha Nainggolan akan memiliki putra berusia empat tahun. Namanya juga menjadi topik hangat di Twitter.

Lihat juga: Kasus Bowo Sidik, KPK Limpahkan Manajer Humpuss ke JPU

2. Lakukan percakapan palsu di WhatsApp antara ‘Margaretha’ dan seorang teman

Percakapan Whatsapp
Percakapan Whatsapp antara Margaretha dan temannya

Bukan hanya gambar yang beredar, tetapi penyebaran tipu daya juga menunjukkan perbualan WhatsApp WhatsApp antara ‘Margaretha’ dan rakan.

Perbualan palsu menunjukkan bahawa “Margaretha” meminjam pakaian syar’i dan tudung apabila “Margaretha” digambarkan sebagai Katolik. Margaretha adalah seorang peguam yang mahu mempertahankan keadilan.

Apa yang lebih mengerikan dalam kandungan perbualan palsu ialah “Margaretha” menyatakan kemahuannya jika dia jatuh dalam pembelaan keadilan dan meminta kawannya untuk membacakan hukuman yang disebut.

Lihat juga: Diberi Iming-iming Perlindungan, 53 Napi Langkat Masih Buron

Tipuan baru ini adalah topik hangat di Twitter dan media sosial lainnya. Pengguna internet puas mempercayai dengan me-retweet atau mengunggah ulang ke akun jejaring sosial mereka.

“Jalan Mujahidah shbt fisabililah Margaretha Nainggolan, meninggal 22-5 / 2019, 7:05 petang di Republik Rusia kerana gas pemedih mata, di barisan hadapan platun 34 tahun (anak 4 tahun) terima kasih atas perjuangan kamu untuk kita semua. Adakah iman kita berbeza? #DroppedJokowi “, tulis

3. Febina Priscila melaporkan tipuan karena menggunakan fotonya ke polisi

Febina Priscila
Febina Priscila muncul di Kantor Polisi Tangerang Selatan

Mengetahui bahwa fotonya telah digunakan sebagai tipuan, Febina Priscila segera melaporkan situasinya ke Kantor Polisi Tangerang Selatan karena dia merasa tidak nyaman dan terluka. Dalam laporannya di Tribunnews.com (24/5), Alexander Yurikho, petugas yang bertanggung jawab atas investigasi kriminal yang tak terlihat, mengkonfirmasi laporan tersebut.

Lihat juga: Diperiksa 10 Jam, Amien Rais Sebut ‘People Power’ Konstitusional

“Sebagai sebuah komunitas, Febina Priscila merasa tidak nyaman dengan fotonya yang digunakan di media sosial dan beberapa media online, mengklaim bahwa nama-nama yang relevan akan mati karena gas air mata pada peristiwa 22 Mei 2019.” AKP Alexander menjelaskan.

AKP Alexander juga menjelaskan bahwa partainya akan berkoordinasi dengan Ditrekimsum Polda Metro Jaya Cybercrime Branch untuk melakukan penelitian terkait akun sosial yang menjadi berita utama.

Di akun YouTube Kompleks Polisi Tangsel, Febina membuat pernyataan resmi tentang tipuan yang menggunakan fotonya.

“Saya ingin mengklarifikasi kematian Margaretha Nainggolan di media sosial dan online. Saya Febina Priscila, saya seorang ibu rumah tangga dan saya memuji Tuhan untuk hidupnya dan saya mengeluh tentang menggunakan foto saya tanpa izin dan tidak benar dalam laporan media sosial di Kantor Polisi Tangsel” kata Febina dalam video.

Tipuan baru telah muncul terkait aksi 22 Mei. Akibatnya, Menteri Komunikasi dan Informasi membatasi penggunaan media sosial untuk mencegah penyebaran tipuan. Untuk alasan ini, sangat disarankan agar pengguna media sosial tidak segera percaya atau berbagi informasi yang belum tentu kebenarannya.

Polisi Selidiki Running Text SPBU di Medan yang Hina Jokowi

Running Text
Ilustrasi papan informasi SPBU.

Medan, Posmetro Indonesia – Kasus penghinaan terhadap presiden Indonesia. Joko Widodo, dan presiden PDIP, Megawati Soekarnoputri, melalui teks tertulis di papan informasi atau totem stasiun layanan di Pasar III Marelan, Rengas Desa Pulau, Kecamatan Medan Marelan Medan, pada malam Kamis (23/5/2019), polisi mulai melakukan penyelidikan.

Kepala Unit Investigasi Kriminal Kepolisian Pelabuhan Belawan, AKP Jericho Lavian, mengatakan bahwa teks saat ini terjadi sekitar 22:00 WIB. Pada saat itu, orang yang tahu itu langsung bersemangat, sehingga beberapa dari mereka punya waktu untuk merekam video.

Lihat juga: Diberi Iming-iming Perlindungan, 53 Napi Langkat Masih Buron

Menurutnya, teks saat ini dapat diubah dengan ponsel untuk mereka yang mengenalnya. Selain itu, kata sandi tetap default atau standar pabrik.

“Kami masih berusaha melakukan lebih banyak eksplorasi dengan memeriksa beberapa saksi terhadap pelaku. Ancamannya adalah kriminal, kita bisa menggunakan hukum untuk menghina para kepala negara,” jelasnya.

Seperti yang Anda ketahui. Teks eksekusi pada papan stasiun layanan totemik di kota Medan, yang seharusnya berisi daftar harga bahan bakar, sebaliknya, menunjukkan frase vulgar vulgar untuk Jokowi dan Megawati.

Lihat juga: Diperiksa 10 Jam, Amien Rais Sebut ‘People Power’ Konstitusional

Menurutnya, Running Text berjalan dapat diubah dengan ponsel untuk mereka yang mengetahuinya. Selain itu, kata sandi masih bawaan pabrik atau standar.

“Kami masih berusaha melakukan lebih banyak eksplorasi dengan memeriksa beberapa saksi terhadap para pelaku, ancamannya adalah kriminal, kami dapat menggunakan undang-undang tentang penghinaan terhadap para kepala negara,” jelasnya.

Seperti yang Anda ketahui, Running Text di papan totem stasiun layanan di kota Medan, yang seharusnya berisi daftar harga bahan bakar, sebaliknya, menunjukkan kalimat-kalimat vulgar yang vulgar untuk Jokowi dan Megawati.

Kasus Bowo Sidik, KPK Limpahkan Manajer Humpuss ke JPU

KPK
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tersangka kasus suap yang melibatkan Bowo Sidik dilimpahkan ke penuntut umum.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan penyelidikan oleh dugaan Manajer Pemasaran PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti. Komite anti-komisi juga mendelegasikan kasus ini dan file-file yang tertarik kepada jaksa.

“Pada hari Jumat (24 Mei) para penyelidik mendelegasikan 1 tersangka dan sebuah berkas perkara dalam kasus suap TPK dari sektor pengiriman antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dan PT HTK (Humpuss Kimia Kimia) ke Kejaksaan Umum” kata Juru. Berbicara dengan KPK Febri Diansyah, Sabtu (25/5) dalam pernyataan tertulis.

Lihat juga: Diberi Iming-iming Perlindungan, 53 Napi Langkat Masih Buron

Asty sendiri diduga berperan dalam suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bowo Sidik Pangarso, PT HTK, agar perusahaannya memperoleh persetujuan untuk menggunakan perahu mereka untuk distribusi pupuk dari PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). ).

Febri mengatakan setidaknya ada 30 saksi yang diperiksa oleh penyidik ​​KPK untuk penyelidikan ini. Dia mengatakan persidangan dijadwalkan akan diadakan di Pengadilan Pusat Korupsi di Jakarta.

Setelah pendelegasian tahap kedua, kata Febri, Kementerian Publik (JPU) akan menyusun dakwaan sesuai dengan hasil investigasi yang dilakukan.

Lihat juga: Diperiksa 10 Jam, Amien Rais Sebut ‘People Power’ Konstitusional

“Selain peran AST, peran pihak lain di perusahaan yang diduga memberikan suap bersama,” kata Febri.

Bowo sendiri, bersama dengan Manajer Pemasaran PT HTK, Asty Winasti dan Indung, ditangkap dan ditunjuk sebagai tersangka dalam kerja sama distribusi pupuk PT PILOG dengan PT HTK.

Rupanya, dia meminta komisi dari PT HTK untuk biaya transportasi yang diterima dalam jumlah US $ 2 per metrik ton. Ada enam kali penghasilan yang konon terjadi sebelumnya di sejumlah tempat sebesar Rp221 juta dan US $ 85.130.

Lihat juga: Sebagian Tersangka Rusuh 22 Mei Preman Bayaran Tanah Abang

KPK mengendus bahwa Bowo juga menerima uang dari dugaan kasus suap koperasi untuk distribusi pupuk. Tim KPK menemukan Rp. 8 miliar tunai di kantor PT Inersia, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Bowo.

Uang dalam jumlah Rp. 8 miliar dalam Rp. 20 ribu dan Rp. 50 ribu dimasukkan ke dalam amplop. Bowo diperkirakan akan menggunakan uang dari 400.000 amplop untuk ‘serangan fajar’ dalam pemilihan umum 2019.

Diberi Iming-iming Perlindungan, 53 Napi Langkat Masih Buron

Langkat
Lapas Narkotika Langkat.

Jakarta, Posmetro Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Dewa Putu Gede, mengatakan bahwa 53 narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Narkotika Kelas III, Distrik Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mereka masih bebas.

“Kami juga terkejut, kurangnya itikad baik dari para tahanan yang melarikan diri, dan tidak menghargai banding yang dibuat oleh petugas,” kata Putu Gede, di Medan, Sabtu (25/5) mengutip Antara.

Lihat juga: Diperiksa 10 Jam, Amien Rais Sebut ‘People Power’ Konstitusional

Menurutnya, 10 hari setelah pelantikan, para petugas terus mencari para tahanan yang hilang.

“Pasukan keamanan yang terdiri dari TNI-Polri dan staf penjara narkoba Langkat terus menganiaya para tahanan yang melarikan diri,” kata Putu Gede.

Ia mengharapkan para narapidana yang belum menyerah untuk mematuhi permintaan agen keamanan.

Lihat juga: Sebagian Tersangka Rusuh 22 Mei Preman Bayaran Tanah Abang

“Tahanan yang menyerah dengan baik akan menerima perlindungan,” katanya.

Putu Gede menjelaskan bahwa para napi yang menyerah hingga Sabtu, ada 111 orang dari 170 orang yang melarikan diri, saat terjadi kerusuhan di penjara narkotika Langkat.

“Jadi, jumlah napi yang belum kembali menjadi 53 orang,” katanya.

LIhat juga: Periksa Agus Martowardojo, KPK dalam penganggaran e-KTP

Jumlah total tahanan di penjara narkotika Langkat adalah 1.634. Kerusuhan dan pembakaran terjadi pada Kamis (16/4) sekitar pukul 14.00 WIB.

Sebanyak 177 orang dinyatakan kabur ketika insiden itu terjadi. Dikatakan bahwa ini terjadi karena penggerebekan narkoba yang dilakukan oleh petugas.

Diperiksa 10 Jam, Amien Rais Sebut ‘People Power’ Konstitusional

Amien Rais
Politikus PAN Amien Rais.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Dewan Kehormatan Partai untuk Mandat Nasional (PAN), Amien Rais, telah menyimpulkan interogasinya sebagai saksi kasus dugaan makar oleh tersangka Eggi Sudjana.

Amien selesai menjalani pemeriksaan sekitar jam 8:41 malam, yang berarti dia diinterogasi sekitar 10 jam oleh penyelidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Lihat juga: Sebagian Tersangka Rusuh 22 Mei Preman Bayaran Tanah Abang

Selama interogasi, kata Amien, ia menerima 37 pertanyaan dari penyidik. Amien mengungkapkan bahwa di depan penyelidik, ia telah berbicara tentang ungkapan “kekuatan rakyat”.

Menurutnya, kekuatan rakyat adalah konstitusional, demokratis dan dijamin oleh prinsip-prinsip HAM.

“Saya katakan bahwa kekuatan rakyat adalah konstitusional, demokratis, dijamin juga oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Amien.

“Gerakan rakyat yang menyebabkan kerugian, bentrokan, kerusakan, kehancuran bagi negara jelas tidak diperbolehkan,” tambahnya.

Lihat juga: Periksa Agus Martowardojo, KPK dalam penganggaran e-KTP

Amien mengatakan bahwa kekuatan rakyat yang ditargetkan oleh Eggi Sudjana dan dirinya sendiri bukan untuk menggulingkan pemerintah. Namun, hanya untuk menolak penipuan dalam pelaksanaan pemilu 2019.

“Kekuatan rakyat itu mudah, jadi kami tidak ingin mengubah rezim atau menggulingkan presiden, jauh dari itu, tidak sama sekali,” katanya.

Hari ini, Amien menanggapi panggilan polisi setelah absen untuk pertama kalinya karena kegiatan lain.

Eggi dan Lieus saat ini menjadi tersangka dalam kasus pengkhianatan dan telah ditangkap sejak Selasa (14/5) pukul 23:00 (waktu Brussels).

Lihat juga: Caleg PDIP Polisikan Amien Rais Terkait Dugaan Makar

Penahanan Eggi berdasarkan nomor perintah penahanan: SP.HAN / 587 / V / 2019 / Ditreskrimum tanggal 14 Mei 2019.

Dalam kasus ini, penyidik ​​juga memanggil Kivlan Zen dan Permadi sebagai saksi.

Sebagian Tersangka Rusuh 22 Mei Preman Bayaran Tanah Abang

22 Mei
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Polisi telah mengidentifikasi sebagian dari 300 orang yang diamankan karena terlibat dalam kerusuhan aksi 22 Mei. Sebagian dari mereka merupakan preman Tanah Abang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan para preman tersebut menerima bayaran Rp300 ribu.

LIhat juga; Periksa Agus Martowardojo, KPK dalam penganggaran e-KTP

“Betul preman Tanah Abang yang dibayar Rp300 ribu per hari. Sekali datang dikasih duit,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/5).

Dedi mengatakan selain preman Tanah Abang, massa berasal dari luar Jakarta seperti Jawa Barat dan Banten. Namun penyelidikan masih dilakukan oleh polisi.

Ratusan tersangka itu masih menjalani pemeriksaan untuk diketahui perannya masing-masing dalam kerusuhan tersebut.

Lihat juga: Caleg PDIP Polisikan Amien Rais Terkait Dugaan Makar

“Mayoritas berasal dari Jawa Barat dan Banten. Biar pemeriksaan tuntas dulu nanti akan ketemu aktor intelektualnya,” tutur dia.

Selain itu, polisi juga sedang menyelidiki siapa pihak yang memberikan petasan atau mercon kepada massa.

Saat ini polisi telah menangkap sebanyak 300 orang dalam kerusuhan dan perusakan terhadap fasilitas umum yang terjadi sejak Selasa (21/5) malam hingga Rabu (2/5) dini hari.

Setelah pemeriksaan mereka ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu terdapat juga provokator yang ditangkap.

Lihat juga: Pansel Baru KPK Belum Ada, ICW Sindir Jokowi Sibuk Nyapres

Kerusuhan sepanjang 21 hingga 32 Mei terjadi di sejumlah lokasi antara lain kawasan Bawaslu, Asrama Polisi di Petamburan dan Gambir.

Empat dari ratusan tersangka tersebut merupakan pengguna narkotika. Keempat tersangka itu ialah RIL, RI, YO, dan NH.

Periksa Agus Martowardojo, KPK dalam penganggaran e-KTP

Agus Martowardojo
Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai saksi mantan anggota DPR Indonesia Markus Nari. Dari mulut Agus, KPK ingin mendapatkan informasinya ketika masih Menteri Keuangan mengeksplorasi anggaran untuk pengadaan paket untuk implementasi e-KTP yang mengarah pada korupsi.

“Penyelidik mengeksplorasi informasi saksi mengenai anggaran untuk pengadaan kartu identitas penduduk berdasarkan nomor registrasi penduduk ketika saksi menjadi menteri keuangan Republik Indonesia,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pernyataan tertulis Jumat (17/5).

Sementara itu, setelah diperiksa oleh KPK. Agus menjelaskan masalah penganggaran dan penggunaan mekanisme multi-tahun dalam proyek e-KTP kepada para penyelidik KPK. Terkait hal ini, Agus ‘melempar bola’ dengan mengatakan bahwa perencana dan pelaksana anggaran adalah kewenangan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi juga dinyatakan bahwa dalam UU itu jelas bahwa secara formal. Secara material tanggung jawab anggaran berada di kementerian teknis ini di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri membahas anggarannya dengan DPR juga merupakan proses anggaran,” kata Agus.

Lihat juga: Caleg PDIP Polisikan Amien Rais Terkait Dugaan Makar

Kementerian Keuangan, kata Agus, hanya sebagai manajer fiskal dan bendahara umum negara. Sementara Kementerian Dalam Negeri adalah pengguna anggaran.

“Jika sebagai pengguna anggaran, menteri adalah orang yang harus merencanakan, melaksanakan tanggung jawab untuk anggaran. Tanggung jawab kementerian teknis adalah dalam perencanaan, implementasi dan akuntabilitas,” katanya.

Diketahui dalam kasus korupsi, proyek e-KTP KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka sejak 19 Juli 2017. Markus diduga berperan dalam memperlancar penambahan anggaran e-KTP di DPR.

Karena alasan ini, Markus diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. Kode kriminal.

Markus adalah satu dari delapan tersangka dalam kasus mega korupsi ini. Selain Markus, tujuh tersangka lainnya bahkan telah diproses oleh KPK, dari penyelidikan hingga vonis.

Lihat juga: Pansel Baru KPK Belum Ada, ICW Sindir Jokowi Sibuk Nyapres

Selain itu, Markus juga didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Markus diduga sengaja menghalangi atau mengganggu proses investigasi dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Dia juga diduga menghalangi proses investigasi dalam kasus dugaan informasi palsu dalam uji coba e-KTP yang menjerat Miryam S Haryani.

Caleg PDIP Polisikan Amien Rais Terkait Dugaan Makar

Amien Rais
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Caleg PDIP S Dewi Ambarawati atau yang dikenal Dewi Tanjung melaporkan Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais terkait ujaran People Power ke Polda Metro Jaya pada Selasa (14/5). Dewi menuding Amien melakukan makar dengan menyerukan people power.

“Itu orasinya Bapak Amien Rais di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU)” kata Dewi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (14/5).

Dewi mengatakan seruan people power itu dilontarkan Amien pada 31 Maret 2019. Saat itu, Amien, menyatakan pihaknya tidak bakal melapor ke Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti kecurangan Pemilu 2019. Ia menyatakan akan melakukan people power.

Lihat juga: Pansel Baru KPK Belum Ada, ICW Sindir Jokowi Sibuk Nyapres

Namun, dalam laporan dengan nomor TBL/2998/V/2019/PMJ/Dit.reskrimum terdapat sedikit kesalahan. Hal itu diakui oleh Dewi. Di laporan itu, ia menyebut pernyataan Amien pada 1 Maret 2019, yang seharusnya 31 Maret 2019. Ia menyatakan akan datang kembali ke Polda Metro Jaya untuk memperbaiki laporan.

Dalam pelaporan itu, tertulis terlapor adalah Amien Rais dan kawan-kawan. Kalimat ‘Kawan-kawan’ yang dimaksud itu adalah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan Bachtiar Nasir. Ia pun membawa barang bukti berupa sekeping CD yang berisi rekaman orasi Amien Rais, Rizieq Shihab, dan Bachtiar Nasir.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP dan/atau Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang ITE.

Lihat juga: Jurnalis Tewas di Surabaya Disebut Sudah Nonaktif

Sebelumnya, Dewi Tanjung juga sempat melaporkan anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang masyarakat dengan terkait dengan seruannya tentang people power.

Dewi mengaku merasa dirugikan atas pernyataan Eggi tersebut. Karenanya ia melaporkan Eggi dengan tuduhan makar dan pelanggaran atas UU ITE. Saat ini, Eggi sudah berstatus tersangka dugaan makar.