Kategori: Nasional

Tebing Piket Nol Longsor, Jalur Lumajang-Malang Terputus

tanah longsor
Ilustrasi tanah longsor.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Jalur selatan yang menghubungkan kabupaten Lumajang-Malang, Jawa Timur terputus usai tebing di Piket Nol atau Kilometer (KM) 57 desa Sumberwuluh, kabupaten Lumajang, longsor. Peristiwa terjadi pada Kamis (21/3) dini hari.

“Hujan dengan intensitas tinggi selama 3 hari mengguyur kecamatan Candipuro menyebabkan kawasan tebing Piket Nol yang tanahnya gembur tidak mampu menahan air, sehingga terjadi longsor,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Wawan Hadi Siswoyo, Kamis (21/3).

Menurutnya, kondisi kontur tanah yang labil  di sepanjang tebing di jalur Piket Nol memang rawan longsor. BPBD mengklaim telah memetakan sejumlah titik yang berpotensi mengalami longsor serupa.

Lihat juga: Banjir Bandang Sentani Telan 42 Korban Jiwa

“Tidak ada korban jiwa. Jalan ditutup total sejak pukul 01.30 WIB karena material longsor menutup seluruh badan jalan,” ujarnya.

Wawan mengatakan dampak longsor tercatat setinggi 5 meter, panjang 20 meter, dan lebar 6 meter. BPBD sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan. Dibutuhkan alat berat untuk membersihkan material longsor dari akses jalur Piket Nol tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat tidak melalui jalur Piket Nol dulu dan menggunakan jalur alternatif lain karena petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan bencana BPBD Lumajang bersama sejumlah pihak masih membersihkan material longsor,” katanya. damqq 

Lihat juga: Fadli Zon Tidak Ambil Pusing Jokowi Ungguli Prabowo Di Survei

Sementara itu, Kepolisian Resor (Polres) Lumajang juga telah mengirimkan anggotanya yang tergabung dalam satgas siaga bencana untuk mempercepat proses pembersihan material longsor dan pihak TRC PB BPBD kabupaten Lumajang juga mengirimkan 2 alat berat.

“Satgas siaga bencana sejak pagi tadi telah dikirim,” kata Kapolres Lumajang, AKBP Muhammad Arsal Sahban.

Dia berharap secepatnya jalur tersebut dapat digunakan kembali karena merupakan jalur yang menghubungkan 2 kabupaten. Terputusnya jalur dikhawatirkan dapat menghambat perekonomian warga setempat.

Fadli Zon Tidak Ambil Pusing Jokowi Ungguli Prabowo Di Survei

 Fadli Zon
Fadli Zon Tak Ambil Pusing Jokowi Ungguli Prabowo di Survei Wakil Ketum Gerindra Fadli Zon.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tidak mau ambil pusing dengan hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini yang menempatkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di banyak kategori pemilih.

Dalam survei itu, Prabowo-Sandi hanya unggul dari Jokowi-Ma’ruf di kategori pemilih pemula. Sementara Jokowi-Ma’ruf unggul dikalangan milenial matang, generasi x, baby boomers, dan silent generasi.

Fadli mengatakan keunggulan Jokowi-Ma’ruf itu tidak terlalu berpengaruh. Menurut dia, kalangan generasi yang lebih mapan dari kalangan pemilih pemula itu nantinya akan menentukan 1 pilihan. Apalagi Prabowo sudah banyak menerima perwakilan dari kelompok-kelompok tertentu yang termasuk dalam kalangan mapan tersebut.

“Karena Pak Prabowo juga banyak menerima delegasi-delegasi, yang datang kelompok-kelompok interest group, kelompok-kelompok petani, kelompok buruh, kelompok dokter, macam-macam” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3).

Lihat juga: Dana Abadi Riset yang Disinggung Ma’ruf Sudah Masuk APBN 2019

Fadli lebih menggarisbawahi Prabowo-Sandi yang unggul dari Jokowi-Ma’ruf di kalangan pemilih pemula. Kat dia, hal itu tidak lepas dari generasi muda yang cerdas dalam menentukan pilihan.

Fadli menilai generasi muda lebih cerdas sehingga bisa tahu paslon yang lebih berkualitas.

“Jadi mereka tahu mana yang punya kualitas, mana yang sekedar pencitraan, mana yang sekedar akrobat angka-angka, mana yang sesungguhnya terjadi, mana yang bohong, mana yang bicara dari hatinya dan sebagainya,” ucap dia.

Selain itu, dia mengatakan salah satu alasan Prabowo-Sandi unggul di kalangan pemilih muda adalah karena sosok Sandi yang memang populer di kalangan anak muda.

Salah satunya karena ada Pak Sandi. Pak Sandi adalah sosok yang saya kira punya akebilitas yang tinggi di kalangan anak muda, di kalangan milenial, dan juga di kalangan generasi Z ya,” ujarnya.

Lihat juga: Erick Thohir Yakin Kabar OTT Romi Tidak Gerus Suara Jokowi

Untuk diketahui dari hasil survei Litbang Kompas pada Maret 2019, 47% pemilih pemula yang berusia kurang dari 22 tahun memilih Prabowo-Sandi. Jumlah ini meningkat dari survei pada Oktober 2018 sebesar 44,8%.

Perolehan suara paslon nomor urut 02 itu selisih tipis dari Jokowi-Ma’ruf yakni 42,2%. Perolehan Jokowi-Ma’ruf ini juga meningkat dari survei pada Oktober 2018 sebesar 39,3%.

Sedangkan pada kategori milenial muda usia 22-30 tahun, Jokowi-Ma’ruf lebih unggul ketimbang Prabowo-Sandi. Paslon petahana itu meraih 43,3% suara pada Oktober 2018 dan meningkat 49,1% pada Maret 2019. Sementara perolehan suara Prabowo-Sandi justru merosot di kalangan milenial muda dari 42,4% menjadi 41% pada Maret 2019.

Pada kategori milenial matang usia 31-40 tahun, Jokowi-Ma’ruf juga lebih unggul ketimbang Prabowo-Sandi. Paslon nomor urut 01 itu meraih 46,6%, sementara Prabowo-Sandi 39,7% .

Paslon petahana juga unggul di kategori generasi X usia 41-52 tahun, baby boomers usia 53-71 tahun, dan silent generasi di atas 71 tahun dengan kisaran 48 hingga 65% suara. Sedangkan Prabowo-Sandi hanya memperoleh 19 hingga 36% suara.

Dana Abadi Riset yang Disinggung Ma’ruf Sudah Masuk APBN 2019

Ma'ruf Amin
Dana Abadi Riset yang Disinggung Ma’ruf Sudah Masuk APBN 2019 Saat Debat Cawapres, Ma’ruf Amin sempat membahas soal dana abadi riset.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan pemerintah telah menyiapkan Rp1 triliun untuk dijadikan dana abadi peneliatian. Jumlah tersebut saat ini sudah masuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019.

“Untuk mendukung pengembangan riset di Tanah Air, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran pada 2019 untuk dana abadi penelitian dengan jumlah hampir Rp1 triliun, sudah ada di APBN 2019, “tutur Yanuar saat dihubungi CNN, Senin (18/3).

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Ma’ruf Amin sebelumnya menjanjikan bakal menyediakan dana abadi untuk riset atau penelitian jika memenangkan Pilpres 2019.

Sejauh ini, kata Yanuar, dana sebesar Rp1 triliun itu masih belum dikelola. Dia mengatakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) masih mencari mekanisme pengelolaan yang terbaik.

Lihat juga: Erick Thohir Yakin Kabar OTT Romi Tidak Gerus Suara Jokowi

“Tapi dananya sudah ada,” ucap Yanuar.

Dana abadi umumnya baru bisa digunakan jika sudah memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan. Seperti halnya dana abadi kebudayaan yang saat ini masih dicari pola pengelolaannya oleh Kemendikbud. Dana abadi kebudayaan itu nantinya bakal persen pengelolaan dana abadi kebudayaan  selama setahun baru bisa dimanfaatkan.

Yanuar melanjutkan bahwa nantinya dana abadi penelitian akan dimulai dari angka Rp1 triliun. Kemudian, penambahan jumlah akan terus dilakukan sering berjalannya waktu. Nominalnya pun tidak sedikit.

“Diharapkan dapat terus ditambah jumlahnya dalam 5 tahun ke depan hingga mencapai jumlah Rp50 triliun.

Lihat juga: PPP Mengaku Belum Tahu Kabar Romi Kena OTT KPK

Yanuar mengatakan pemerintah benar bertekad mengembangkan pendidikan dan penelitian. Dia memberi contoh dana abadi pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Yanuar menyebut dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP saat ini sebesar Rp46,1 triliun. Dia mengatakan angka itu akan ditingkatkan pada akhir 2019 menjadi Rp66,1 T. 

“Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan jumlah dana abadi pendidikan pada tahap awal ini hingga mencapai Rp100 T dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,” tutur Yanuar.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin sempat menyinggung soal dana abadi riset dalam debat cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3). Dia mengatakan dana abadi riset harus ada di samping dana abadi pendidikan dan kebudayaan.

“Kita sudah sepakat menyediakan dana abadi riset di samping dana abadi pendidikan, budaya dan abadi riset. Dengan berbagai upaya itu kami yakin riset kita akan berhasil memajukan negara ini dan menuju 10 years challenge,” kata Ma’ruf.

Lihat juga: KPU Ajak Jokowi-Prabowo Nonton ‘Suara April’ di Bioskop

Kerabat Prabowo Ditangkap Polisi Diduga Skimming BCA

BCA

Jakarta, Posmetro Indonesia Polda Metro Jaya meringkus kerabat calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, RP. RP yang merupakan salah satu pengurus di Tunas Indonesia Raya (Tidar), organisasi pemuda Partai Gerindra, ditangkap atas dugaan pembobolan uang atau skimming BCA dengan kerugian Rp300 juta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono membenarkan informasi penangkapan itu.

“Polisi memang menangani kasus dugaan pencurian dan atau mengakses sistem milik orang lain/skimming sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 11 Februari 2019. Korban salah satu bank swasta,” kata Argo kepada CNN, Minggu (17/3).

Menurut Argo, RP ditangkap di bilangan Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan pada 26 Februari. “Tersangka berinisial RP pekerjaan wiraswasta, alamat Menteng Jakpus. Kerugian Rp300 juta.”

Lihat juga: Putusan MK: Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Saat RP ditangkap, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain masker, kartu ATM, Laptop, dan Ponsel. “Masker saat tersangka mengakses di ATM, 1 buah ATM, 2 buah ATM warna putih yang sudah ada duplikasi data, laptop, HP dan peralatan skimming,” ucap dia. damqq

Sementara itu, sumber CNN yang merupakan kerabat RP mengaku kaget mendengar kabar penangkapan itu. Dia berharap aparat kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan benar untuk melakukan penyidikan.

“Saya belum sempat mengecek karena baru dengar kabar itu. Kami keluarga kaget dan enggak ada komentar untuk saat ini,” kata sumber yang enggan disebut namanya itu.

Pihak BCA juga menyerahkan kasus ini kepada kepolisian untuk diselediki lebih lanjut. “Itu sudah ranah pihak yang berwajib. Untuk detail dan keakuratan ditanyakan ke Polda saja. Kami menunggu pihak berwajib,” kata Sekretaris Perusahaan BCA Jan Hendra.

Lihat juga: Cerita Agum Gumelar Soal SBY Ikut Teken Pemecatan Prabowo

Dari laman Linked in RP diketahui merupakan direktur perusahaan minyak dan gas Asiabumi Petroleo.

RP merupakan lulusan University of New South Wales (UNSW), Australia dengan gelar sarjana perdagangan dan salah satu program studinya merupakan perbankan.

Erick Thohir Yakin Kabar OTT Romi Tidak Gerus Suara Jokowi

Erick Thohir
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir meyakini elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 tidak akan terpengaruh dari penangkapan Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Romahurmuzy alias Romi.

Sebab, dia menyakini dugaan tindak pidana Ketua Umum PPP itu tidak terkait dengan Pilpres 2019.

Lihat juga: PPP Mengaku Belum Tahu Kabar Romi Kena OTT KPK

“Tidak (terpengaruh). Harus dipisahkan antara pribadi dengan pilpres,” ujar Erick usai menemui Ma’ruf Amin di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Erick juga menyampaikan setiap masalah yang terjadi saat ini tidak seharusnya dikaitkan dengan pilpres.

“Sama kayak yang selalu saya omongin, ada trotoar berlubang terus kita jalan kaki nih, terus kejeblos yang disalahin presiden. Kan ada kepala daerahnya. Kan enggak bisa semua-semuanya itu gara-gara pilpres, semua bicara pilpres,” ujar dia.

“Ekonomi, kehidupan masyarakat dan penegakan hukum harus tetap berjalan. Yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, Indonesia nih mesti jalan terus masa mesti berhenti,” kata Erick menambahkan.

Romi dikabarkan tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Kabar itu dibenarkan oleh sumber CNN di lembaga penegak hukum.

Lihat juga: KPU Ajak Jokowi-Prabowo Nonton ‘Suara April’ di Bioskop

“Dari sumber A1. Kejadiannya jam 09.00 di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo. Yang ditangkap Romi,” kata sumber tersebut dihubungi lewat telepon pada Jumat.

Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur pada Jumat. Pernyataan itu merespons pertanyaan soalkabar penangkapan ketua PPP Romahurmuziy di Jawa Timur. “Betul ada giat KPK di Jatim,” kata Agus.

Namun, Agus tidak menyebut siapa yang terjaring dalam operasi senyap itu. Dia hanya mengatakan saat ini pihak yang diamankan sedang diperiksa di Polda Jawa Timur.

PPP Mengaku Belum Tahu Kabar Romi Kena OTT KPK

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzi.

Jakarta, Posmetro IndonesiaKetua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti menyatakan belum mengetahui adanya informasi soal tangkap tangan Ketua PPP Romahurmuziy oleh KPK pada hari ini, Jumat (15/3).

“Gak betul, saya juga enggak tau soal itu,” kata Lena saat dihubungi CNN. Lebih lanjut, Lena juga tidak mengetahui dimana keberadaan Romahurmuziy sampai saat ini.

Lihat juga: KPU Ajak Jokowi-Prabowo Nonton ‘Suara April’ di Bioskop

Politikus yang akrab disapa Romi itu dikabarkan ditangkap saat berada di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat pagi.

“Saya enggak tahu soal itu,” ujarnya.

Terpisah, Wasekjen PP Ahmad Baidowi juga mengaku belum mengetahui penangakapan Romi oleh KPK tersebut.

“Saya belum dapat kabar,” kata staf yang enggan disebutkan namanya.

Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Romahurmuziy atau Romi dikabarkan tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Kabar itu dibenarkan oleh sumber CNN di lembaga penegak hukum.

Lihat juga: Putusan MK: Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

“Dari sumber A1. Kejadiannya jam 09.00 di Kanwil Kementerian Agama Sidoarjo. Yang ditangkap Romi,” kata sumber tersebut ketika dihubungi lewat telepon pada Jumat.

Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur pada Jumat. Pernyataan itu merespons pertanyaan soal kabar penangkapan Ketua PPP Romahurmuziy di Jawa Timur.” Betul ada giat KPK di Jatim,” kata Agus.

Namun, Agus tidak menyebut siapa yang terjaring dalam operasi senyap itu. Dia hanya mengatakan saat ini pihak-pihak yang diamankan sedang diperiksa di Polda Jawa Timur.

KPU Ajak Jokowi-Prabowo Nonton ‘Suara April’ di Bioskop

Jokowi-Prabowo
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Jakarta, Posmetro IndonesiaKomisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengundang 2 pasangan calon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam acara nonton bareng film tentang Pemilu 2019.

Film bertajuk Suara April itu akan diputar untuk pertama kali pada Jumat (15/3) di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Kita ingin bahwa pemutaran perdana juga melibatkan peserta pemilu, tidak hanya capres-cawapres, parpol juga kita undang,” kata Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (14/3).

Wahyu mengatakan film ini memang sengaja dibuat sebagai bagian dari sosialisasi Pemilu 2019. Film ini dibuat dengan anggaran KPU seperti yang tercantum dalam APBN.

Lihat juga: Putusan MK: Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Platform film dipilih KPU untuk menggaet kalangan muda, termasuk kaum milenial. Pasalnya pemilih muda mendominasi dalam gelaran Pemilu 2019.

“Kita kan ingin mendekati pemilih milenial, ya kan selama ini banyak masukan dan kita data juga menunjukkan pemilih milenial itu antara 17-30 tahun itu kan sekitar 70 juta,” ucap dia.

Film ini akan dibintangi oleh Darius Shinatrya dan Toro Margens. Suara April jadi karya terakhir Toro sebelum dia meninggal pada 4 Januari lalu.

Lihat juga : Cerita Agum Gumelar Soal SBY Ikut Teken Pemecatan Prabowo

Wahyu menyampaikan film ini akan diputar di daerah-daerah setelah diluncurkan di Jakarta.

“Nanti rencananya setelah kita pemutaran perdana kita akan melakukan nobar di seluruh Indonesia melalui provinsi, kabupaten, kota. Layar tancap, tuturnya. 

Putusan MK: Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Putusan MK
Putusan MK: Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye Ilustrasi sidang MK. Mahkamah Konstitusi menegaskan presiden tak perlu melakukan cuti kampanye saat mengikuti kontestasi pilpres.

Jakarta, Posmetro IndonesiaMahkamah Konstitusi (MK) menegaskan presiden tidak perlu melakukan cuti kampanye saat mengikuti konstestasi pilpres.

Hal ini disampaikan MK dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang MK, Rabu (13/3). Menurut MK, sesuai ketentuan Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye.

“Dengan rumusan demikian, maka pasal itu sudah jelas menjamin hak presiden atau wapres untuk kampanye tidak dikurangi jika mencalonkan diri kembali sebagai presiden atau wapres,” ujar Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari salinan putusan di web MK.

Hanya saja, lanjut hakim, hak cuti kampanye ini menjadi kewenangan presiden maupun wakil presiden yang kembali mencalonkan diri dalam pilpres.

“Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan,” katanya.

Lihat juga: Jaksa Agung Malaysia Bungkam Soal Lobi Pembebasan Siti Aisyah

Namun hakim mengingatkan pentingnya batasan aturan yang ketat bagi capres petahana dalam melakukan kampanye agar tidak menyalahgunakan kedudukannya. Pembatasan ini merujuk pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggara negara.

“Artinya dilarang menggunakan fasilitas negara sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian calon petahana ini lebih cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar aturan UU,” terang hakim.

Lihat juga: Imigrasi Timika Deportasi 12 Penambang Asal China Dan Korsel

Putusan MK ini sekaligus menolak gugatan sekelompok mahasiswa Universitas Islam As-Sayfiiyahyang mempersoalkan pelaksanaan kampanye capres petahana. Dalam gugatannya, para mahasiswa ini menganggap capres petahana saat ini Joko Widodo, tidak bisa cuti lantaran agenda presiden dianggap padat dan kampanye bisa dilakukan pada saat libur.

Gugatan ini diajukan 6 mahasiswa Universitas Islam As-Sayfiiyah, yakni Ahmad Syauqi, Amar Saifullah, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhillan Zhalillan.

KPU sendiri sebelumnya telah mengatur bahwa capres petahana tidak perlu cuti sepenuhnya sepanjang masa kampanye.

Dalam pasal 301 UU Pemilu juga telah mengatur bahwa presiden dan wapres yang telah ditetapkan sebagai capres dan cawapres, dapat berkampanye dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.