Kategori: Nasional

Hitung Ulang di Sumut, Suara Gerindra Malah Berkurang

Gerindra
Ilustrasi Partai Gerindra.

Medan, Posmetro Indonesia – Hasil penghitungan ulang suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan bahwa Partai Gerindra mengalami banyak pengurangan suara.

Padahal, hitung ulang itu merupakan hasil gugatan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Lihat juga:Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menyebut itu berdasarkan hasil perhitungan suara ulang dari 160 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut.

“Memang ada perubahan jumlah suara. Tapi itu tidak mempengaruhi esensi putusan beberapa waktu lalu. Hanya suara Partai Golkar yang naik cukup banyak, tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap peroleh kursi di DPRD Sumut,” kata dia di kantornya, Medan, Sabtu (24/8).

“Namun Gerindra yang menggugat hasil suara beberapa waktu lalu, justru mengalami penurunan jumlah perolehan suara,” jelasnya.

Ilustrasi KPU.

Dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Sumut itu, perolehan suara Partai Gerindra justru berkurang seusai penghitungan suara ulang.

Partai Gerindra sebelumnya tercatat meraih 7.911 suara di Dapil IX. Namun, saat penghitungan ulang dari tingkat TPS hingga tingkat provinsi, suara partai itu justru turun menjadi 7.752.

Begitu juga dengan suara Caleg Gerindra nomor urut 1, Robert Lumban Tobing, yang sebelumnya menggugat KPU dan Bawaslu terkait hasil Pileg 2019 di wilayah itu ke MK.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Sebelumnya, dia mengklaim memperoleh 3.971 suara di Humbahas. Sementara, KPU mencatatnya hanya mendapat 1.836 suara. Setelah penghitungan suara ulang rampung, capaian Robert malah turun menjadi 1.684 suara.

Dengan berakhirnya proses penghitungan ulang hasil Pileg ini, KPU Sumut akan segera menggelar penetapan anggota DPRD Sumut terpilih pada 27 Agustus 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua OKK Partai Gerindra Sumut Dedi Arfan Sinaga mengatakan perubahan yang terjadi itu membuktikan bahwa penyelenggara pemilu di Humbahas sangat bermasalah.

Gedung MK.

“Ada indikasi permainan penyelenggara pemilu disana. Beruntung hasil ini tidak mempengaruhi daftar Caleg terpilih. Jika tidak, bisa ribut semua partai,” ungkapnya.

Sebelumnya, MK memerintahkan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilu Legislatif DPRD Sumut di daerah pemilihan (Dapil) IX Sumut. Pasalnya, terdapat pengurangan suara Partai Gerindra di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam gugatan, Gerindra mengklaim kehilangan 2.098 suara di Pileg DPRD Sumut dapil XI. Sesuai ketetapan KPU, Gerindra memperoleh 7.911 suara.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Pengurangan suara juga terjadi pada caleg DPRD Sumut Robert Lumban Tobing sebanyak 2.135 suara. Itu diklaim karena Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundatun melampaui kewenangan dengan meminta KPU memperbaiki data Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul. Akibat pengurangan suara itu, Robert gagal memperoleh kursi di DPRD Sumut.

Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Mahfud
Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang melontarkan provokasi Papua.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi Papua lepas dari Indonesia dan merdeka menjadi negara sendiri. Dia menyebut Papua tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia.

“Dari aspek kedaulatan, Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk memprovokasi agar Papua bisa dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu,” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/8).

Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahfud mengatakan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Dengan demikian, negara bisa melakukan langkah apapun untuk mempertahankannya.

Bisa menggunakan berbagai cara. Bisa pula dengan operasi militer jika memang di perlukan.

“Militer bagian kecil saja kalau sudah terpaksa. Tetapi dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya,”  kata dia.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Mengenai situasi memanas di Papua dalam beberapa hari terakhir, Mahfud meminta aparat melakukan tindakan tegas. Terutama kepada oknum yang melontarkan ujaran rasialisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat lalu (16/8).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu yakin penyebab utama kerusuhan yang meluas di Papua dan Papua belakangan ini tidak lepad dari pernyataan rasialisme.

Terlebih, persoalan seperti ketidakadilan, diskriminasi hingga intoleransi kerap kali dialami masyarakat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua jadi lebih emosional menanggapi pernyataan rasialisme di Surabaya.

“Ada beberapa persoalan yang tertutup di balik karpet, sesuatu yang agak kurang bagus soal pengelolaan Papua ini, sehingga saat muncul jadi panas,” kata dia.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Dia lalu meminta pemerintah, tokoh masyarakat dan elite politik agar mengedepankan pendekatan dan dialog yang persuasif demi meredakan aksi di sejumlah daerah. Dia berharap tindakan kekerasan tidak digunakan untuk menenangkan situasi.

“Kekerasan dihentikan karena meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog konstruktif,” kata Mahfud.

Belakangan, kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat memanas imbas dari insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Sejumlah fasilitas publik di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak dibakar.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Khusus di Manokwari, Papua Barat, sejumlah bangunan dibakar pada Senin (18/8). Sejumlah kendaraan juga dirusak.

Masyarakat setempat menggelar aksi protes. Mereka meminta agar oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya diusut tuntas.

Suasana di Papua belum sepenuhnya kondusif. Termutakhir, aparat keamanan terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua. Itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIT.

Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Fadli Zon
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku menggunakan pin emas penanda anggota DPR RI periode 2014-2019 yang ‘KW’ atau palsu. Hal ini menanggapi polemik rencana pengembalian pin emas anggota DPRD DKI Jakarta.

Fadli mengaku, pin emas yang dia kenakan seharga Rp200 ribu. Politikus Partai Gerindra itu menerangkan alasannya menggunakan pin emas ‘KW’ adalah lantaran sering mengalami kehilangan.

“Ini bukan pin emas, ini pin ‘KW’,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8).

Lebih jauh Fadli mengaku tidak mengetahui soal besaran anggaran untuk pengadaan pin emas bagian anggota DPRD.

Meski begitu, dia meyakini anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan pin emas tidak terlalu besar karena tidak seluruh bagian pin diselimuti bahan emas.

“Paling berapa itu. Emasnya juga bukan keseluruhan mungkin. Saya sendiri tidak tahu di mana (emasnya) itu ya,”  ujarnya.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Fadli mengatakan pengadaan pin emas untuk anggota dewan bisa dilihat dari berbagai sisi terkait penting dan tidaknya. Namun, menurutnya, pin emas bisa menjadi kenang-kenangan bagi anggota dewan.

“Mungkin kenang-kenangan atau semacam itu. Bisa penting, bisa enggak, tergantunglah. Jadi menurut saya yang kecil-kecil gitu enggak terlalu bisa dibicarakanlah,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto menilai efektivitas pemberian pin emas kepada anggota dewan perlu dikaji kembali.

Dia mengaku tidak masalah jika pengadaan pin emas untuk anggota dewan dihilangkan karena penggunaannya tidak terlalu penting.

“Kalau memang itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan manfaatnya juga tidak terlalu mengganggu kinerja DPR, DPRD, ya kalaupun mau dihilangkan enggak apa-apa,” katanya.

Yandri pun mengaku hanya menggunakan pin imitasi. Menurutnya, meskipun tidak menggunakan pin emas, kinerjanya tidak pernah terganggu dan dirinya tidak pernah mendapat masalah saat menghadiri acara resmi kenegaraan selama ini.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Polemik pengadaan pin emas berawal saat sejumlah pihak berencana mengembalikan pin emas penanda anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 karena dinilai menghamburkan keuangan negara.

“Kalau enggak bisa dijual atau disumbangkan saya balikin, tapi sesuai aturan saja,” kata Anggota DPRD DKI terpilih dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah kepada CNN, Selasa (20/8).

Jika pin emas tersebut bisa dijual, Ima berencana menyumbangkan hasil penjualannya kepada salah satu aplikasi sosial yang dia kelola yakni Jangkau.

“Kalau sesuai aturan boleh dijual untuk disumbangkan ke Jangkau,” kata Ima, yang merupakan mantan staf Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ini.

Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Muktamar
Wapres terpilih Ma’ruf Amin.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menutup Muktamar V yang diselenggarkan sejak Selasa (20/8). Dalam pidato penutupan Cak Imin memberi julukan untuk Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin sebagai ‘Ratu Lebah’ di PKB.

Ratu Lebah sendiri selama ini dipahami sebagai sosok penting dalam koloni Lebah karena memiliki berbagai keunggulan ketimbang lebah lain. Karena itu, Muktamar V ini menyematkan gambar Lebah di dekat logo PKB.

Cak Imin menilai Ma’ruf memiliki karakter seperti Ratu Lebah karena memiliki status sebagai Wakil Presiden terpilih dan memiliki pengalaman politik yang panjang dibandingkan para kader PKB saat ini.

“Kalau internal lebih internal lagi di PKB, Ratu Lebahnya adalah Kiai Ma’ruf Amin. Karena beliau Wapres terpilih, punya pengalaman besar dan panjang,” kata Cak Imin saat berpidato menutup agenda Muktamar VI PKB, di Bali, Rabu (21/8).

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Lebih lanjut, Cak Imin bercerita bahwa sosok Ma’ruf merupakan sosok vital dan strategis di tubuh PKB selama ini. Diketahui, Ma’ruf sendiri dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Syuro PKB pertama.

Cak Imin melanjutkan bahwa Ma’ruf sangat gigih untuk menggalang seluruh kader Nahdliyin dan para jajaran PBNU untuk mendukung PKB saat pertama kali dibentuk.

“Kalau bukan kiai Ma’ruf, belum tentu bisa menyatakan bahwa PKB anak kandung NU PBNU itu,” kata Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan filosofi hewan Lebah yang digunakan sebagai logo Muktamar V PKB di Bali kali ini. Dia menyebut bahwa Lebah merupakan hewan yang tidak pernah memproduksi sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi lingkungan sekitar.

Lihat juga; PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra Buat Megawati

Sama halnya PKB, dia berharap agar PKB bisa sama seperti Lebah agar menjadi rumah yang penuh manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bergerombol, berorganisasi dalam 1 kesatuan dan kebersamaan. Jangan tercerai berai. Kalau ada yang lepas 1 itu akan mati karena meninggalkan barisan,” kata Cak Imin.

Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

DKI
Walikota Surabaya Tri Rismaharini berpeluang diusung PDIP di Pilkada DKI 2020.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPP Bidang kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma berpeluang besar maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2020.

Dia menyebut Risma merupakan salah satu kader terbaik PDIP yang juga telah memiliki prestasi selama memimpin Kota Surabaya.

Lihat juga: PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra Buat Megawati

“Iya, sangat bisa. kalau memang rakyat DKI menghendaki kenapa tidak?” kata Komarudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8).

Tidak hanya itu, Komarudin menyebut ibu Kota tidak menunjukkan perubahan signifikan pasca-kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terlebih, Komarudin menyoroti masa jabatan Risma di Surabaya sebagai Wali Kota pun akan segera habis.

Lihat juga:Ketum Muhammadiyah Kritik Elite Politik Berebut Jatah Jabatan

“DKI ini juga kan pasca-Ahok juga tidak ada sesuatu yang lebih baik. Pasti partai juga harus mempersiapkan kader-kader,” kata Komarudin, yang juga Anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Risma mengaku enggan berandai-andai soal kemungkinan maju di Pilkada DKI 2020 dan lebih menyerahkannya kepada Tuhan. Hal ini dikatakannya terkait rencana Partai NasDem yang menyatakan ingin memboyong dirinya ke DKI.

“Saya tidak di tataran jawab iya, karena yang jawab biar Tuhan saja. Saya tidak akan pernah bisa jawab sampai kapan pun, sampai Tuhan menentukan apa yang digariskan Tuhan ke saya dan saya tidak bisa menghindar lagi,” ujar Risma saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7).

Lihat juga: Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

“Waktu jabatan wali kota itu saya enggak mau, enggak mau, eh ternyata turun juga. Karena kalau memang Tuhan pilih saya, rekom (rekomendasi dari parpol) itu akan turun sendiri enggak tahu gimana caranya. Saya berdoa tidak jadi wali kota, ternyata ya jadi,” katanya.

Risma sendiri sebelumnya telah resmi dilantik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan, Senin (19/8).

Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

Jokowi
Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengenakan baju adat di saat menjadi Inspektur Upacara penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).

Sebelumnya, Jokowi mengenakan pakaian adat Klungkung, Bali, ketika menjadi pemimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi sebelumnya.

Pantauan CNN di lokasi acara, Jokowi mengenakan setelan jas berwarna biru dongker lengap dengan peci hitam. Jokowi memasuki mimbar kehormatan sekitar pukul 17.15 WIB.

Setelah Jokowi berada di tempat, Komandan Upacara Kolonel Pasukan Ahmad Sunawar Sholikul Qodri melaporkan upacara segera dilaksanakan. Jokowi lantas memerintahkan Qodri memulai upacara.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Qodri kemudian menyiapkan pasukannya. Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) langsung bergerak menuju tiang bendera. Tim Paskibraka yang bertugas menurunkan bendera merah putih adalah Tim Putih.

Anggota Paskibraka dari Provinsi Bengkulu Aisyah Rahmawati didapuk sebagai pembawa bendera merah putih di Tim Putih.

Sementara 3 orang dari Kelompok 8 pada upacara sore ini adalah Muhammad Fany Nur Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Komandan Kelompok 8.

Bagas Satria Wijaya dari Provinsi Lampung sebagai pembentang bendera, dan Zaini Fahmi dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengerek bendera.

Setelah sampai di tiang bendera, Tim Putih mulai menurunkan sang merah putih dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya bendera dibawa oleh Aisyah untuk diberikan kembali kepada Jokowi.

Aisyah bersama Kelompok 8 bergerak ke arah mimbar kehormatan. Aisyah yang membawa bendera itu kemudian berjalan sendiri menuju tempat Jokowi berdiri.

Lihat juga: Pemprov DKI Bangun 53 Taman Baru Seluas 27 Hektare

Sampai di mimbar kehormatan, bendera itu disodorkan Aisyah kepada Jokowi. Lantas, mantan wali kota Solo itu mengambil bendera merah putih dari baki dan meletakkan di sebuah podium.

Aisyah lantas kembali lagi ke dalam barisan Kelompok 8 dan kemudian bergabung dengan Tim Putih Paskibraka. Komandan upacara kemudian melaporkan kembali ke Jokowi bahwa upacara telah selesai.

Setelah itu Tim Putih Paskibraka bergerak serempak ke arah sayap kiri Istana Merdeka. Jokowi memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan dan diikuti tamu undangan yang hadir.

Tepuk tangan tamu undangan pun mengiringi langkah pasukan yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia itu.

Hadir dalam upacara penurunan bendera ini antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MA Hatta Ali, Ketua MA Anwar Usman, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KSAD Jendral Andika Prakasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, dan pejabat lainnya.

Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen. Pol. Dedi Prasetyo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kepolisian menunda untuk mengumumkan hasil investigasi terkait peristiwa listrik padam di wilayah Jakarta dan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Minggu (4/8). Rencananya Polri akan menggelar konferensi pers Jumat (16/8).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan tim investigasi yang dipimpin oleh Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran belum selesai melakukan investigasi.

Penyelidikan dilakukan di dua lokasi yaitu Pemalang dan DKI Jakarta. Saat ini tim masih melakukan penyelidikan di titik-titik listrik yang ada di Jakarta.

“Saya sudah tanya pak Fadil, beliau bilang masih belum selesai jadi kita enggak bisa buru-buru juga. Memang target kita 1 minggu, tapi karena kondisi di lapangan kan berbeda namun demikian tim masih kerja keras,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Lihat juga: Pemprov DKI Bangun 53 Taman Baru Seluas 27 Hektare

Minggu ini, kata Dedi, adalah minggu pertama tim bekerja. Diharapkan tim dapat membuat diagnosa awal dugaan penyebab padamnya listrik tersebut.

Pada Minggu kedua, diharapkan tim sudah dapat memberikan informasi terkait hasil investigasi.

“Kalau 2 pemeriksaan itu sudah tuntas bisa dibuat suatu hipotesa, atau diagnosa awal apa penyebab utama dari pada black out tersebut karena engga mungkin tunggal penyebabnya, penyebabnya berbagai faktor sedang didalami,” tuturnya.

PLN menjelaskan listrik padam karena terdapat gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Hal ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan.

Lihat juga:  Total 240 Perjalanan Commuter Line Batal karena Listrik Padam

Akibatnya, seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa mengalami gangguan (trip). Aliran listrik kemudian padam di wilayah Jabodetabek, termasuk Banten, serta sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Polisi menyatakan ingin turut serta menyelidiki penyebab listrik padam. Mereka pernah beberapa kali menyampaikan hasil penyelidikan.

Pada Senin (5/8), polisi menyebut pohon yang terlalu tinggi menjadi salah satu penyebab listrik padam. Pohon tersebut mengganggu saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) di daerah Ungaran, Jawa Tengah.

“Kerusakan diduga sementara adanya pohon yang ketinggiannya melebihi batas ROW (8,5) sehinggi mengakibatkan flash atau lompatan listrik,” Dedi.

Sementara, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Idham Azis menduga ada potensi kejahatan siber dibalik listrik padam. Dia meminta Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Albertus Rachmad Wibowo untuk menyelidiki.

“Saya bilang sama beliau (Brigjen Pol Albertus Rachmad Wibowo) dan jajaran tolong dilidik apakah ini hanya black out biasa di Jakarta atau ada hubungannya dengan kejahatan siber,” kata Idham.

Pemprov DKI Bangun 53 Taman Baru Seluas 27 Hektare

Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta bakal membangun 53 taman baru.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun 53 Taman Maju Bersama dengan total seluas 27 hektare yang tersebar di 4 wilayah, yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Rencananya akan selesai dan diresmikan akhir tahun 2019.

Hal itu diutarakan Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Hendrianto.

“Ada 53 (taman yang dibangun). Seharusnya akhir tahun ini selesai. Iya akhir tahun ini,” kata Hendrianto saat dihubungi melalui telepon, Kamis (15/8).

Hendrianto menyebut 53 luas taman yang akan dibangun ini bervariasi. Ada yang mencapai 3,4 hektare, ada juga yang hanya seluas 2000 meter. Yang jelas, kata dia, total 53 taman yang akan dibangun ini luasnya mencapai 27 hektare.

Lihat juga: Total 240 Perjalanan Commuter Line Batal karena Listrik Padam

Taman-taman itu, kata Hendrianto, sudah mulai dibangun dan ada sekitar 15 dari 53 taman di 4 wilayah itu yang pengerjaannya telah mencapai 80%.

“Saya lihat yang sudah 80% (selesai) ada 15 taman,” kata dia.

Di Jakarta Barat, ada 3 taman yang progres pembangunannya sudah mencapai progres 80%. Sementara di Jakarta Utara ada 4 taman, dan Jakarta Timur ada 2 taman yang sudah hampir selesai.

Untuk Jakarta Utara sendiri total ada 10 taman yang akan dibangun, di Jakarta Timur ada 19 taman, Jakarta Barat ada 9 taman, dan Jakarta Selatan total ada 15 taman yang akan dibangun.

Lihat juga: Bantah Anies soal Sampah, Djarot Klaim ITF Program Lama Ahok

Diakui Hendri, pihaknya memang lebih banyak membangun taman di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Alasannya ada banyak lahan potensial di kedua wilayah tersebut.

“Karena lahan potensi terbesar kita di sana, kalau ruang RT/RW nya, zonasi hijau itu ada di selatan dan timur,” kata dia.

Saat ditanya terkait pembiayaan pembangunan taman, Hendri mengatakan berasal dari APBD. Namun dia belum bisa memastikan berapa besar total dana yang akan digunakan.

“Rp130 miliar kalau gak salah ya. Saya gak ingat karena harus direkap, 130-an kalau gak salah,” katanya.

PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra Buat Megawati

PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPP PDIP Ahmad Besarah mengaku pihaknya masih menunggu undangan resmi buat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri ke rapat kerja nasional (Rakernas) Gerindra yang akan digelar bulan depan.

“Undangan aja belum sampai, kita masih menunggu undangan untuk Bu Mega,” kata Basarah di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

Lihat juga: Ketum Muhammadiyah Kritik Elite Politik Berebut Jatah Jabatan

Sebelumnya, Mega disebutkan akan diundang Gerindra untuk hadir dalam Rakernas pada 21 September 2019 yang akan digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Basarah mengatakan Megawati pasti akan merespon apabila undangan resmi Rakernas itu sudah diterimanya dengan baik.

“InsyaAllah nanti setelah kita terima undangan, kita akan sampaikan sikap Bu Mega terhadap undangan itu,” kata Basarah.

PDIP
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Lihat juga: Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

Sebelumnya, PDIP sudah mengundang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menghadiri Kongres V parpol tersebut yang digelar di Bali pada pekan lalu.

Kehadiran Prabowo di Bali itu sendiri merupakan buah dari ajakan Megawati saat mantan Danjen Kopassus itu melawat ke rumahnya pada 24 Juli 2019.

Secara terpisah, Politikus Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan wajar jika partainya mengundang Megawati ke rakernas Gerindra. Pasalnya, Megawati juga telah lebih dulu mengundang Prabowo ke Kongres PDIP.

“Kami mengundang Bu Mega sebagai undangan balasan. Sebab, Pak Prabowo diundang pada Kongres PDI Perjuangan di Bali kemarin,” kata Andre di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Mantan Jubir BPN Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 itu enggan membicarakan soal langkah parpolnya terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin kelak. Pria berkacamata itu menegaskan sikap itu akan diputuskan dalam rakernas mendatang.

Ketum Muhammadiyah Kritik Elite Politik Berebut Jatah Jabatan

Muhammadiyah
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengkritik partai politik yang saat ini lebih mementingkan ego untuk memperebutkan jabatan di Indonesia pasca Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Padahal seharusnya para elite politik lebih memikirkan kepentingan bangsa Indonesia.

“Yang muncul sekarang itu kan egoisme lebih di para elite. Bisa kita lihat sekarang. Pasca Pilpres, pasca Pileg, itu para elite bukan berpikir bangsa ini mau dibawa kemana. Tetapi satu sama lain saling menjatah kursi dan kemudian berebut kursi,” kata Haedar usai menjadi Khatib Salat Id di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (11/8).

Padahal di momen Idul Adha ini, semangat solidaritas dengan memposisikan diri senasib dengan orang yang berkekurangan. Sehingga akan muncul rasa kepedulian dan tolong menolong demi kepentingan bersama. Ego politik tentu tidak sesuai dengan semangat tersebut.

Lihat juga: Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

“Harus ada jiwa kepedulian terhadap keadaan jangan menikmati dan berebut kekuasaan tanpa hati. Ini penting menjadi pelajaran agar kita ini naik kelas secara peradaban supaya tidak ribut dalam hal-hal yang sifatnya kekuasaan,” katanya.

Haedar mengatakan seharusnya elite politik bisa mengamalkan makna kurban demi kepentingan bangsa Indonesia. Bukan kepentingan golongan dan pribadi.

Memang betul bahwa partai politik dan elite politik itu pekerjaan utamanya siapa dapat apa, kapan bagaimana caranya. Tetapi kan kita ini bangsa Indonesia, katanya pula Pancasila, katanya religius, mestinya menyadarkan para elit bahwa bangsa kita ini masalahnya banyak,” ujar Haedar.

Lihat juga: Foto Bersama Prabowo di Teuku Umar Jadi Favorit Megawati

Tidak hanya elite dan partai politik, Haedar juga mengingatkan seluruh organisasi masyarakat untuk menempatkan kepentingan bangsa negara dan kepentingan umat di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri.

Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menggelar salat Idul Adha 1440 H hari ini (11/8). Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjadi Khatib Id.