Kategori: Nasional

Kasus Suap Dana Perimbangan, KPK Gelar Rekonstruksi Perkara

KPK
Juri Bicara KPK Febri Diansyah (kiri)

Jakarta, Posmetro Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rekonstruksi peristiwa terkait perkara pengurusan dana perimbangan Kabupaten Pegunungan Arfak tahun 2017-2018. Rekonstruksi dilakukan di kediaman tersangka Sukiman di Kompleks DPR RI Kalibata, Jakarta.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan rekonstruksi dilakukan sejak Senin (22/7) siang hingga sore hari di beberapa titik, seperti halaman belakang dan depan rumah, ruang tamu, ruang kerja, dan halaman masjid yang berada di belakang rumah dinas.

“Kegiatan rekonstruksi ini dilakukan karena ada kebutuhan di penyidikan untuk membuat semakin terang alur peristiwa dugaan pemberian dan penerimaan suap saat itu,” kata Febri kepada awak media di Kantornya, Kuningan, Senin (22/7).

Dalam perkara ini, Sukiman selaku anggota DPR Komisi XI diduga menerima uang sejumlah Rp2,65 miliar dan US$22 ribu.

Lihat juga:Nunung dan Kurir Modus Jual Beli Perhiasan Pada Saat Transaksi Sabu

Sementara itu, Pelaksana Tugas dan Penanggungjawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba diduga memberi uang Rp4,41 miliar yang terdiri dari uang Rp3,96 miliar dan valuta asing sejumlah US$33.500.

Kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Dalam proses pengajuannya, Natan Pasomba bersama pihak pengusaha melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada Sukiman.

Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Lihat juga: Advokat Zulfikar ‘Preman Pensiun’ Menawarkan Rehabilitasi

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Atas perbuatannya itu, Sukiman sebagai pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natan sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Rekonstruksi tersebut dihadiri oleh Sukiman, Natan Pasomba, Tenaga Ahli DPR Fraksi PAN Suherlan, pihak pengamanan Polri, Pamdal dan unsur BKD DPR-RI.

Namun, kata Febri, Sukiman tidak bersedia untuk melakukan rekonstruksi perkara.

“Sehingga, tadi posisinya adalah melihat dan mengonfirmasi apa yang terjadi di titik-titik rekonstruksi tersebut,” ucap Febri.

Lihat juga: 2 Kelompok di Mesuji Bentrok Karena Tanah Garapan, 4 Tewas

 

PPP Berharap Untuk Mendapatkan 2 Kursi Menteri dari Jokowi

Jokowi

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, mengatakan partainya berharap untuk mendapatkan dua kursi menteri di kabinet Jokowi untuk periode 2019-2024. PPP, menurutnya, semakin solid dalam memberikan dukungan di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Insya Allah, lebih dari sebelumnya, setidaknya dua, saya harap begitu,” kata Ade melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/7).

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, PPP menerima kursi menteri. PPP menempati lukisannya, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama.

Menurutnya, kelompok yang mengusung Kakbah memiliki serangkaian lukisan yang bisa dipilih Jokowi untuk menduduki kursi kabinet. Dia percaya bahwa, jika dia mengandalkan kader PPP untuk membantu dalam kabinet, mereka dapat memberikan keterampilan terbaik mereka.

“Banyak kader PPP dengan berbagai keterampilan yang diperlukan dapat mengisi kabinet Pak Jokowi, KH Ma’ruf Amin,” katanya.

Lihat juga: Kursi di DPR Turun, PPP Menyalahkan Metode Sainte Lague

Ade mengatakan bahwa, sebagai partai koalisi, PPP siap untuk terus bekerja dengan Jokowi hingga akhir lima tahun ke depan.

Direktur Hukum dan Pertahanan dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin mengatakan bahwa partainya menjadi lebih solid setelah perayaan Mukernas IV, yang berlangsung dari 19-20 Juli di kota Serang. , Banten.

Selain lebih solid, PPP, menurutnya, semakin bersedia untuk berpartisipasi dalam keberhasilan pemerintahan Joko Widodo periode kedua bekerja sama dengan KH Ma’ruf Amin.

“Kami, sebagai anggota PPP, menyambut kekuatan partai ini, dan PPP juga siap untuk menggantikan pemerintahan Jokowi,” kata Ade.

Lihat juga: Menteri Agama Lukman Menolak Menjadi Menteri Jika Ditawari Lagi

Dia mengatakan bahwa, berdasarkan sejumlah poin dari rekomendasi yang disepakati oleh Peserta Mukernas IV, Ade Irfan percaya bahwa Indonesia akan lebih maju dalam masa pemerintahan kedua Jokowi.

Serangkaian poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukernas PPP termasuk perlindungan pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo dalam memperjuangkan program-program pemerintah yang sejalan dengan aspirasi umat Islam.

Selain itu, pemerintah Jokowi didorong untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

PPP juga memutuskan untuk memperbaiki sistem pemilihan, baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, untuk dipisahkan. PPP mempertimbangkan penyatuan pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif untuk mengekang kalender politik nasional.

“Visi Indonesia yang ditransmisikan oleh Jokowi beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Indonesia optimis untuk bersaing secara internasional,” katanya.

Nunung dan Kurir Modus Jual Beli Perhiasan Pada Saat Transaksi Sabu

Nunung

Jakarta, Posmetro Indonesia –  Direktur Penyelidikan Narkotika Direktorat Subway Subway AKBP Direktur Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan komedian Tri Retno Prayudati, alias Nunung, dan tersangka TB menggunakan cara untuk membeli dan menjual perhiasan setiap kali mereka melakukan transaksi shabu-shabu.

TB selalu mengirim metamfetamin ke rumah Nunung di Tebet, selatan Jakarta. Setiap kali Anda melakukan pengiriman, transaksi selalu dilakukan di antara pagar.

“Paket (metamfetamin) dikirim di antara jeruji pintu (rumah Nunung), jadi TB tidak dimasukkan, dikirim dan penerima adalah tersangka NN,” kata Calvijn di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta, Minggu (21/7).

Calvijn menjelaskan bahwa pesanan dilakukan melalui ponsel. Ini berdasarkan bukti dari tersangka TBC pada saat penangkapan.

“Pada saat penangkapan tersangka TB, ponsel yang dimaksud ditemukan dan uang tunai dari penjualan sebesar Rp3,7 juta,” jelasnya.

Lihat juga: Advokat Zulfikar ‘Preman Pensiun’ Menawarkan Rehabilitasi

Calvijn mengatakan bahwa proses pembayaran antara Nunung dan TB selalu dalam bentuk tunai.

Setiap kali Nunung memesan, TB selalu mengirimkan langsung ke rumah Anda. Nunung dan TB menggunakan mode seolah-olah mereka mencoba untuk membeli dan menjual perhiasan. Ini diakui oleh keduanya selama penyelidikan polisi.

“Pada saat penangkapan, tersangka TB juga mengakui bahwa dia awalnya memberikan perhiasan yang diproduksi oleh tersangka NN, tetapi dengan interogasi dan pencarian yang mendalam, mereka menemukan alat yang berkaitan dengan narkotika dan narkotika 0,36 gram sehingga mereka tidak dapat lagi menyangkal “jelasnya.

Sebelumnya, Nunung dan suaminya, Juli Jan Sambiran, ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena penyalahgunaan narkotika shabu. Selain mereka, polisi juga menangkap TB sebagai kurir “setan”.

Lihat juga: 2 Kelompok di Mesuji Bentrok Karena Tanah Garapan, 4 Tewas

Polisi menangkap Nunung dan Juli di rumah mereka di Jalan Tebet Timur III, di selatan Jakarta. Dari sana, polisi menyita klip shabu seberat 0,36 gram, dua klip shabu-wrap kecil, tiga sedotan plastik, sendok plastik metamfetamin, botol plastik untuk bong, potongan-potongan pipet kaca pecah , pemantik gas dan empat unit ponsel.

Dari hasil tes, TB memperoleh metamfetamin untuk Nunung dari seseorang dengan inisial E di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. E, yang merupakan pemasok metamfetamin, masih mencari polisi.

Advokat Zulfikar ‘Preman Pensiun’ Menawarkan Rehabilitasi

Zulfikar

Jakarta, Posmetro Indonesia – Artis Zulfikar atau Jamal, yang bermain di sinetron Preman Pension, telah meminta untuk direhabilitasi untuk kasus narkoba yang akan menjebaknya. Permintaan Zulfikar untuk pengampunan diungkapkan oleh pengacaranya, Hengky Solihin.

“Atas nama pengacara, saya akan mengajukan permohonan pendidikan ulang. Besok, itu akan diteruskan ke Polrestabes Bandung,” kata Hengky saat dihubungi, Minggu (21/7).

Meskipun ia telah mengusulkan rehabilitasi, kata Hengky, kliennya masih mematuhi semua proses hukum yang diprakarsai oleh polisi.

Lihat juga: 2 Kelompok di Mesuji Bentrok Karena Tanah Garapan, 4 Tewas

Hengky mengatakan bahwa sejak dia ditangkap pada Sabtu pagi (20/7), pihaknya telah menemani kliennya Zulfikar selama pemeriksaan polisi.

“Selama inspeksi, ada bukti cangklong dan sisa makanan digunakan, itu saja. Kasusnya adalah penyalahgunaan narkoba, shabu,” kata Hengky.

Dalam hal ini, Hengky memanggil status pengguna kliennya.

“Hanya pengguna, dia bisa memiliki banyak pemikiran atau bagaimana,” kata Hengky.

Wisma Zulfikar atau Jamal Preman diamankan oleh polisi di Apartemen Gateway di Kota Bandung pada Sabtu (20/7) sekitar pukul 01:15 WIB.

Lihat juga: Open Posko, Aliansi LSM Mengungkapkan Kelebihan Negatif dari Peraturan Zonasi

Polisi tiba di apartemen karena mereka telah menerima laporan publik tentang penyalahgunaan narkoba. Selama pencarian, ternyata Zulfikar.

Zulfikar ditangkap dengan beberapa bukti bahwa ia akan menggunakan barang-barang terlarang itu.

“Bukti salah satu perangkat hisap bang berikut ini terbatas dan masih mengandung metamfetamin, serta korek api dengan poros tetap,” kata Kasatresnarkoba Polrestabes Bandung, Wakil Kepala Komisaris, Irfan Nurmansyah.

Kursi di DPR Turun, PPP Menyalahkan Metode Sainte Lague

PPP

Posmetro Indonesia – Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan penurunan raihan kursi parlemen partainya dalam pemilihan legislatif 2019 adalah karena perubahan metode perhitungan perolehan jumlah kursi DPR, dari yang sebelumnya memakai Kuota Hare menjadi Sainte Lague.

Hal itu, katanya, didasarkan evaluasi pihaknya dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV PPP.

Lihat juga:Menteri Agama Lukman Menolak Menjadi Menteri Jika Ditawari Lagi

“Kami mengatakan bahwa salah satu (penyebab) sedikitnya kursi PPP itu, karena sistem konversi suara dari Kutao Hare berubah menjadi sistem Sainte Lague murni,” kata Arsul di Hotel Le Dien, Serang, Banten, Sabtu (20/7).

Padahal, kata Asrul, kursi PPP bisa mencapai 26 kursi jika metode Kuota Hare digunakan.

“Kalau dengan Kuota Hare itu PPP tidak 19 [kursi], tapi 26 [kursi],” katanya.

Diketahui, pada Pileg 2014 yang menggunakan sistem Kuota Hare, PPP meraih 39 kursi di DPR. Pada Pemilu 2019, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan penggunaan metode perhitungan kursi Sainte Lague.

Ilustrasi surat suara.

Lewat metode Sainte Lague, jumlah kursi ditentukan lewat pembagian suara sah tiap parpol dengan bilangan ganjil secara berurutan, misalnya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, begitu seterusnya hingga semua kursi dewan di dapil itu habis.

Sementara itu Kuota Hare digunakan dalam pileg sebelumnya. Ini merupakan metode konversi suara dengan cara membagi jumlah total suara yang sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Hasilnya, jumlah suara yang harus didapat parpol untuk mendapatkan 1 kursi di dapil itu atau Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP).

Sisa kursi yang tidak dapat ditempati oleh BPP-nya akan dibagikan kepada parpol yang belum mendapatkan kursi secara berurutan berdasarkan jumlah suaranya. Sementara, parpol yang sudah punya kursi tidak diikutsertakan dalam perhitungan sisa suara ini. Walhasil, parpol dengan suara signigikan jumlah kursinya tidak jauh beda dengan parpol menengah.

Lihat juga; Mbak Tutut: Pak Soeharto Berhenti, Bukan Mundur

Arsul pun menyebut PPP merekomendasikan pengembalian sistem Kuota Hare pada Pileg berikutnya. Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan pemisahan pileg dan pilpres.

Hal itu tercantum dalam hasil dari Mukernas ke-IV PPP yang dibacakan oleh Ketua Organisasi, Keanggotaan, Ketua Kaderisiasi (OKK) DPP PPP Qoyyum Abdul Jabbar.

“Perbaikan sistem pemilu di Indonesia dengan memisahkan pelaksanaan pileg dan pilpres. Penerapan sistem tertutup dalam penentuan caleg terpilih. Perubahan metode penghitungan kursi dari sant lague menjadi Kuota Hare,” kata Arsul.

Selain perbaikan sistem pemilu, Mukernas ini juga menghasilkan sejumlah poin lain. Yakni terkait dengan pelaksanaan Muktamar untuk menentukan Ketua Umum PPP.

Dalam Mukernas ini, Seluruh kader partai menyerahkan sepenuhnya pagelaran muktamar kepada DPP, alias tidak perlu mempercepat kegiatan tersebut.

“Penjadwalan pelaksanaan muktamar ke-9 diserahkan sepenuhnya kepada DPP, dengan mempertimbangkan asas manfaat dan mudhorot,” katanya.

Poin lainnya yakni terkait evaluasi dan restrukturisasi kepengurusan partai di semua tingkatan berdasarkan kebutuhan organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka persiapan verifikasi parpol menghadapi pemilu 2024.

Lihat juga: Setelah Pertemuan Jokowi-Prabowo, Marak Unduhan Provokatif di Media Sosial

“Juga memulihkan kembali jabatan ketua dan atau sekretaris DPW yang diberhentikan untuk menjaga kondusivitas dan kekompakan jajaran partai,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut sistem Sainte Lague lebih proporsional dalam menentukan jumlah kuris parpol di parlemen.

Artinya, parpol dengan raihan suara banyak akan meraih kursi banyak pula di parlemen, dan sebaliknya.

Menteri Agama Lukman Menolak Menjadi Menteri Jika Ditawari Lagi

Lukman
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, saat menghadiri Mukernas PPP.

Serang, Posmetro IndonesiaMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dia tidak ingin memegang posisi menteri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024.

Lukman menyebut dirinya sudah lebih dari cukup untuk menjabat sebagai menteri agama pada periode pertama yang Jokowi memerintah, sejak 2014 hingga sekarang.

“Tidak (saya tidak ingin menjadi menteri) saya sudah merasa lebih dari cukup,” kata Lukman ditemui di Hotel Le Dien usia menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Serang, Banten, Jumat (19/7).

Lihat juga: Mbak Tutut: Pak Soeharto Berhenti, Bukan Mundur

Jokowi belum bicara secara terbuka tentang komposisi para menterinya. Dia hanya menyatakan formasi kabinetnya diisi dari kalangan partai dan profesional.

“Kira-kira 60 (partai):40 (profesional) atau 50:50. Kira-kira itu,”ujarnya.

Jokowi menambahkan bahwa akan ada sosok anak muda dalam kabinet periode kedua 2019-2024. Dia mengatakan sudah meminta partai politik pendukung menyetorkan kader mudanya masing-masing untuk menjadi menteri.

“Saya minta dari partai juga ada (kader) yang muda. Ada dari profesional juga (yang tergolong muda untuk menjadi menteri),” kata Jokowi.

PD PAL Jaya Menjelaskan Sampah Kondom di Sekitar Mega Kuningan

PD PAL Jaya

Jakarta, Posmetro Indonesia – Beberapa alat kontrasepsi alias kondom bekas dan jenis sampah lain yang ditemukan di saluran pembuangan di kawasan Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah dikumpulkan.

Anak usaha milik Pemprov DKI Jakarta, PD PAL Jaya mengatakan sampah di deaerah itu mencapai hingga 10 kantong. Perseroan itu bergerak di bidang pengelolaan air limbah.

“Intinya kalau yang dinamakan sampah memang banyak di kawasan hotel, apartemen dan perkantoran itu banyak,” kata Direktur Utama PD PAL Jaya, Subekti kepada CNN, Jumat (19/7).

Lihat juga: 20 Hari Setelah Kejatuhannya di Papua, Heli TNI MI-17 Tidak Ditemukan

Sampah ditemukan di daerah yang berdekatan dengan hotel dan perkantoran di kawasan Mega Kuningan. Subekti mejelaskan petugasnya telah melakukan kegiatan pembersihan sejak hari Senin (15/7).

Beberapa jenis sampah dari lokasi itu di antaranya seperti pembalut wanita, alat kontrasepsi bekas pakai hingga pakaian dalam.

Subekti mengaku tidak habis pikir dengan temuan itu. Dia menduga sampah yang tersangkut dalam saluran air karena masyarakat yang membuang sampah di toilet.

“Biasanya kan ada banyak sih popok bayi, sebagian besar pembalut banyak, pantyliner itu biasanya celana dalam. Tidak tahu itu mungkin di WC di flush,” ujar dia.

Lihat juga: Angin Kencang dan Hujan Menerpa 4 Kecamatan di Bireun Aceh, 12 Rumah Rusak

PD PAL Jaya sudah mengadakan pertemuan dengan para klien seperti pemilik gedung perkantoran dan apartemen. Dia meminta agar pemilik gedung mengimbau masyarakat tentang penggunaan saluran air.

“Untuk itu kami menghimbau semua tenant yang di hotel-hotel jangan buang sampah di saluran air pembuangan,” jelasnya.

Selain alat kontrasepsi yang bekas, Subekti mengatakan anak buahnya juga menemukan kabel sepanjang 35 meter di selokan di tempat yang sama. Kabel itu ditemukan di kediaman 10 hingga 12 meter. Subekti mengakut tidak habis pikir ada pihak yang meletakkan kabel tersebut.

Lihat juga: Tentang Qanun Poligami, Dari Dewan Masjid Pasrahkan di Kementerian Dalam Negeri

Rencananya, seluruh temuan dari gorong-gorong akan dikumpulkan dulu sebelum dibuang. PD PAL juga akan terus melakukan pembersihan untuk menghindari tumpat yang menyebabkan banjir.

“Sampah dikumpul nanti dibuang. Ini kan kita hanya mengimbau kepada masyarakat umum atau pelanggan PD PAL jangan sampai buang sampah di saluran pembuangan air,” kata Subekti.

 

Mbak Tutut: Pak Soeharto Berhenti, Bukan Mundur

Mbak Tutut
Mbak Tutut mengatakan ayahnya, Presiden Kedua RI, Soeharto, tidak mengundurkan diri tetapi berhenti dari kursi kepresidenan.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Anak perempuan Presiden Ke-2 RI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut, menceritakan momen ketika ayahnya menanggalkan jabatan Presiden 21 tahun lalu. Soeharto secara resmi melepas posisinya sebagai presiden pada 21 Mei 1998 lewat pidato yang disampaikan di Istana Negara Jakarta.

Mbak Tutut mengatakan Soeharto memilih diksi ‘berhenti’ daripada ‘mundur’ ketika menyampaikan pidato terakhir sebagai presiden saat itu. Soeharto menyerahkan jabatan Presiden kepada wakilnya BJ. Habibie.

Lihat juga: Setelah Pertemuan Jokowi-Prabowo, Marak Unduhan Provokatif di Media Sosial

“Bapak menggunakan istilah berhenti. Beliau mencari kata berhenti di UUD 1945,” kata Mbak Tutut setelah menyerahkan arsip statis Soeharto, di Kantor ANRI, Jakarta, Kamis (18/7).

Mbak Tutut mengaku saat itu sempat bertanya kepada ayahnya alasan untuk menggunakan diksi ‘berhenti’. Menurutnya, Soeharto menjelaskan bahwa jika menggunakan istilah mengundurkan diri ketika masa tugas belum selesai berarti dirinya tidak bertanggung jawab.

“Tapi kalau berhenti, saya sedang kerja, yang mempekerjakan itu tidak percaya maka saya berhenti,” ujar Mbak Tutut menceritakan alasan Soeharto memakai diksi ‘berhenti’.

Lihat juga: Yusuf Martak Mengatakan Dia Akan Mendukung Prabowo Jika Dia Berpartisipasi Dalam Idol

Selain soal penggunaan kata ‘berhenti’, Mbak Tutut juga bertanya mengapa Soeharto tidak melanjutkan pekerjaannya hingga selesai.

Menurut Soeharto, kata Tutut, pada saat itu akan banyak korban jika dirinya tetap berkuasa. Soeharto juga, lanjutnya, merasa sudah tidak dipercaya oleh rakyat.

“Karena itu sudah tidak dipercaya lagi kok memaksakan diri, lebih baik berhenti. Supaya generasi lain yang teruskan,” tuturnya.

Lihat juga: Perludem: Sebagian besar Caleg Gerindra menggugat Rekan Separtai

Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden dan dilantik untuk ke-7 kalinya pada tanggal 11 Maret 1998.

Sebelum deklarasi ‘berhenti’ Soeharto sekaligus keruntuhan Orde Baru, gelombang protes bermunculan dari kelompok pro demokrasi.

Mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya melakukan aksi turun ke jalan menuntut Soeharto mundur. Bahkan ada kerusuhan pada tanggal 13 dan 15 mei 1998. Puncak protes ditandai penduduk MPR/DPR pada 18 Mei 1998.

 

2 Kelompok di Mesuji Bentrok Karena Tanah Garapan, 4 Tewas

Tanah Garapan

Lampung, Posmetro Indonesia – 4 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara 2 kelompok yang diduga memperjuangkan tanah garapan di wilayah hutan Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, hari ini. Selain korban tewas, sekitar 10 orang yang terluka karena senjata tajam dalam bentrokan yang terjadi petang ini.

3 korban tewas telah diidentifikasi, sementara 1 korban tewas belum diidentifikasi. Para korban terbunuh dengan senjata tajam dan menderita luka di wajah, tangan dan tubuh.

Setelah dikonfirmasi, Kapolres Mesuji, Ajun Komisaris Besar Edi Purnomo mengatakan belum bisa menjelaskan secara rinci terkait bentrok 2 kelompok tersebut.

“Ya, itu benar, tetapi kami tidak dapat menjelaskan karena saat ini kami masih berada di lokasi kejadian dan kami masih fokus pada pemantauan tempat yang didukung Kodim 0426 sehingga konflik tidak menyebar. “Kata Edi Purnomo Rabu di malam hari.

Lihat juga: Open Posko, Aliansi LSM Mengungkapkan Kelebihan Negatif dari Peraturan Zonasi

Edi mengatakan bahwa setelah menerima informasi tentang bentrokan itu, petugas gabungan polisi dari Polres Mesuji dan Kodim 0426 Tulangbawang segera mengamankan tempat kejadian.

Saat ini personel yang bersatu masih bertugas untuk memastikan keamanan di lokasi, karena kedua kelompok saingan masih fokus pada lokasi.

Menurut informasi yang dihimpun oleh CNN, kelompok yang terlibat dalam bentrokan itu berasal dari kelompok Mekar Jaya Abadi, KHP Mendaftar 45 KBM dengan kelompok Mesuji Raya dari Pematang Panggang, OKI, Sumatera Selatan.

Bentrokan itu dipicu pada lahan gerapan di kawasan hutan register 45 Mesuji. Bentrokan itu terjadi lantaran dipicu penyanderaan alat pembajak lahan garapan milik kelompok Mesuji Raya oleh kelompok warga Mekar Jaya.

Sekitar pukul 11.00 WIB, datang alat bajak yang melakukan operasi di lokasi KHP Register 45 Kelompok Mekar Jaya Abadi. Bajak tersebut melakukan pembajakan di areal tanah seluas setengah HA, milik saudara yusuf (41) kelompok Mekar Jaya Abadi.

Beroperasi alat bajak itu pun diketahui warga kelompok Mekar Jaya Abadi. Saat itu juga warga yang melihat langsung memukul kentongan sehingga berkumpulah warga lain dan langsung mengamankan bajak tersebut sambil menanyakan atas perintah siapa pembajakan itu dilakukan.

Setelah itu, operator bajak kembali ke rumah. Tidak lama kemudian sekelompok warga dari kelompok Mesuji Raya (Pematang Panggang) datang degan membawa senjata tajam untuk menuntut pengembalian alat pembajakan tersebut.

Akhirnya, terjadi bentrokan antara kedua kelompok itu sekitar pukul 14.20 WIB.

Lihat juga: Di KPT OTT di Kepulauan Riau, Ada Pemimpin Daerah Yang Aman

Dikonfirmasi terpisah Kepala Biro Operasi Polda Lampung Komisaris Besar Yosi Hariyoso mengatakan dari kepolisian daerah pun langsung mengambil tindakan guna mencegah tidak terjadinya bentrok susulan dan meluas di wilayah tersebut.

“Polres Mesuji telah mengambil tindakan, saat ini masih dilakukan penyelidikan. Untuk mengenai motifnya, kami belum bisa menyampaikan tapi bentrok yang terjadi ini yakni antar kelompok yang bersinggungan,” kata Yosi Hariyoso.

Dia mengatakan, sekarang situasi di sekitar lokasi kejadian sudah kondusif. Polda Lampung bersama Polres Mesuji dan dibantu dari TNI, sudah berkoordinasi dengan beberapa tokoh setempat agar tidak terjadi adanya bentrok susulan.

“Untuk mengamankan tempat kejadian, kami sudah langsung turunkan personel gabungan dari Brimobda Lampung, Jatanras, Reskrim, Propam, Sabhara dan Intel. Mohon doanya, supaya tidak ada bentrokan susulan dan kondisinya tetap kondusif,” ujar Yosi.

20 Hari Setelah Kejatuhannya di Papua, Heli TNI MI-17 Tidak Ditemukan

MI-17

Jakarta, Posmetro Indonesia – Pencarian helikopter MI-17 milik TNI dan dilaporkan hilang di Papua berlanjut hingga hari ke-20. Helikopter milik pusat penerbangan militer Indonesia dilaporkan segera dihubungi setelah lepas landas dari bandara Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada 28 Juni 2019.

Tim pencari dan penyelamat Jayapura hingga hari ke-20 masih terlibat dalam pencarian helikopter MI-17, menurut Antara.

Putu Arga, kepala SAR Jayapura, mengatakan anggota SAR masih terlibat dalam penelitian yang berpusat pada Oksibil.

Sejauh ini, katanya dia tidak yakin kapan mereka akan dikeluarkan dari penelitian. Anggota SAR Jayapura mengambil bagian dalam penelitian ini secara bergantian.

Lihat juga: Angin Kencang dan Hujan Menerpa 4 Kecamatan di Bireun Aceh, 12 Rumah Rusak

Dia menambahkan bahwa penelitian masih berlangsung untuk menemukan keberadaan helikopter yang membawa 12 orang termasuk kru.

Kepala Informasi Komando Militer XVII/ Cendrawasih, Kol Inf. Muhammad Aidi, mengatakan pada kesempatan lain bahwa pencarian helikopter itu masih dilakukan melalui darat dan udara.

Pencarian Udara menggunakan Helikopter Bell 412 dengan No. Reg HA5177 dimiliki oleh penerbad TNI AD yang terbang dari Oksibil ke Pegunungan Otak, Distrik Oksop, Oksebang, dan Desa Kubikop.

Lihat juga: Tentang Qanun Poligami, Dari Dewan Masjid Pasrahkan di Kementerian Dalam Negeri

Sejak Senin (15/7), tim pencarian dan penyelamatan (10 orang) telah dikerahkan lagi melalui darat, termasuk Gunung Kubikop.

“Tapi sejauh ini, belum ada laporan tentang keberadaan helikopter ini,” kata Aidi.