Kategori: Peristiwa

Jokowi Memberikan 6.000 Paket Bantuan untuk Korban Longsor Bogor

Bogor
Presiden Joko Widodo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Presiden Joko Widodo memberikan bantuan untuk masyarakat korban tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan sebanyak 6.000 paket diserahkan kepada sekitar 6.000 KK di Kecamatan Sukajaya.

Bantuan diserahkan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mewakili Jokowi yang gagal mendarat karena cuaca buruk pagi tadi, Minggu (5/1).

“Bapak Presiden tidak bisa hadir di sini, maka kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan bantuan Presiden berupa sembako,” kata Heru dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Heru mengatakan paket bantuan yang diberikan berisi sembako dan beberapa kebutuhan warga lainnya seperti air minum dan makanan siap saji. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di daerah yang telah sigap membantu korban bencana di Kecamatan Sukajaya.

“Atas nama Bapak Presiden kami mengucapkan kepada seluruh jajaran Polres dan TNI, Dandim, Danrem, Ibu Bupati terima kasih yang telah sigap membantu korban bencana ini,” ujarnya.

Menurut Heru, Jokowi berpesan agar proses evakuasi terus berduka cita bagi korban yang meninggal dan tentunya turut berempati bagi seluruh warga yang terkena bencana di Sukajaya ini,” tuturnya.

Lihat juga : Bom 125 Kg Milik TNI AU Jatuh di Kebun Tebu Warga Lumajang

Heru menyatakan sekitar 6 desa terisolasi di Kecamatan Sukajaya. Dia menyebut Jokowi sudah memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera membuka akses jalan yang terisolasi di beberapa desa tersebut.

Proses pembukaan jalan tersebut, kata Heru, ditargetkan bisa selesai secepatnya. Selain alat-alat berat seperti ekskavator, juga akan dikirimkan sirtu (pasir dan batu) agar akses jalan tersebut bisa segera dilewati untuk proses evakuasi warga maupun distribusi bantuan.

“Minimal per hari ini atau sampai besok jalur itu bisa dibuka untuk motor dulu, yang penting mereka bisa terevakuasi dan bantuan bisa masuk,” ujarnya.

Jokowi bersama Doni, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU gagal mendarat di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, karena cuaca buruk.

Dia bersama rombongan akhirnya kembali ke Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, 2 helikopter yang membawa bantuan untuk warga berhasil mendarat.

Lihat juga : Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Bom 125 Kg Milik TNI AU Jatuh di Kebun Tebu Warga Lumajang

TNI AU
Ilustrasi mortir.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Satu bom latih tipe P100 milik TNI AU jatuh dan menancap di lahan perkebunan tebu warga di Desa Bago, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (6/9).

Dikutip dari Antara, bom latih berbobot 125 kilogram itu tidak memuat peledak dan berfungsi hanya sebagai sarana latihan akurasi pengeboman udara ke darat dari pesawat tempur.

Lihat juga: Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Menurut daftar arsenal yang ada di TNI AU, bom latih P100 itu bisa dipergunakan hampir semua pesawat tempur TNI AU, di antaranya EMB-314 Super Tucano, Hawk Mk53, dan Hawk 109/209.

Bom latih tanpa bahan peledak itu ditemukan di desa yang berdekatan dengan wilayah latih TNI AU alias Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, yang terhampar persis di tepi Samudera Hindia.

“Saat jatuh, bom itu menancap di tanah dan tidak meledak, namun hanya mengeluarkan asap,” kata Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban, di Lumajang, Jumat (6/9).

Lihat juga: Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Ia mengatakan warga yang mengetahui kejadian itu langsung melapor ke Polsek Pasirian dan Koramil Pasirian, sehingga petugas langsung datang ke lokasi kejadian untuk mengecek bom yang jatuh tersebut.

Anggota TNI AU dan polisi setempat langsung mendatangi lahan perkebunan tebu milik Sumiati di Dusun Krajan, Desa Bago, namun warga sempat panik saat bom itu dipindahkan karena mengeluarkan asap.

Arsal menjelaskan bom latih P100 itu sudah dikembalikan ke lokasi latihan di AWR Pandanwangi oleh petugas Polsek Pasirian dengan anggota TNI AU.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

“Polisi sudah mendatangi lokasi, kemudian memasang garis polisi dan mengamankan lokasi kejadian untuk mensterilkan lokasi bom itu jatuh, sehingga tidak boleh ada warga yang mendekat di lokasi jatuhnya bom latihan itu,” ujarnya.

Sementara perwira di AWR Pandanwangi, Kapten Joko, kepada wartawan mengatakan bom latih yang terjatuh itu tidak memiliki daya ledak dan tidak berbahaya karena tujuannya semata-mata untuk latihan saja, sehingga meminta warga agar tidak panik terkait kejadian itu.

Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Jusuf Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut kerusuhan di Papua persoalan harga diri.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut salah satu sumber masalah yang memicu rusuh di Papua belakangan ini tak lepas dari persoalan harga diri. JK tak menampik pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Papua selama ini tak mampu meredam konflik yang terjadi.

“Orang, masyarakat, tentu mendambakan suatu kehidupan yang baik dan infrastruktur yang baik. Tapi ada sesuatu yang kadang lebih tinggi dari itu, yaitu harga diri,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/9).

Lihat juga: Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Kerusuhan di Bumi Cenderawasih dipicu makian rasisme yang ditujukan pada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pertengahan Agustus lalu.

JK mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebenarnya telah meminta maaf atas ucapan tersebut. Namun karena makian rasisme itu dianggap menyakiti hati warga Papua, konflik yang terjadi pun meluas.

“Persoalan sebenarnya sudah selesai (minta maaf) itu. Tapi kan ada (alasan) lain, jadi bukan soal tidak ingin hidup lebih baik, infrastruktur baik, tapi ada harga diri tadi,” katanya.

JK menuturkan pemerintah sejak lama telah berupaya menyelesaikan persoalan dengan melakukan dialog bersama warga Papua. Sejumlah ketentuan seperti Undang-undang Otonomi Khusus, menurutnya, juga dibentuk berdasarkan hasil dialog.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

“UU Otsus Papua itu kan hasil dialog zaman (presiden) Gus Dur, zaman Bu Mega. Ketika disetujui mestinya selesai. Dana sangat besar, secara politik juga kewenangan sangat besar, sehingga kadang mau didialogkan, apalagi yang mau dialog,” ucapnya.

Kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu sempat memanas imbas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Sejumlah fasilitas publik hingga gedung DPRD setempat pun turut dibakar.

Kepolisian telah menetapkan 68 tersangka dalam peristiwa unjuk rasa berujung kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Riciannya, sebanyak 48 tersangka di Papua dan 20 tersangka di Papua Barat.

Polda Jawa Timur juga menetapkan aktivis Papua Veronica Koman sebagai tersangka provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Rabu (4/9). Veronica diduga aktif melakukan provokasi melalui akun Twitter pribadinya.

Aksi Susulan di Manokwari, Kepala Suku Arfak Minta Tak Rusuh

Manokwari
Aksi unjuk rasa berujung rusuh di jalanan Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019.

Jakarta, CNN Indonesia — Menyikapi isu beredar terkait demonstrasi susulan yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada 2 September 2019, Kepala Suku Besar Arfak, Dominggus Mandacan, menekankan kepada massa agar tidak melakukan kerusuhan berujung kekerasan.

Dalam jumpa pers di Manokwari, Mandacan mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.

“Demo damai boleh, tapi kalau sampai ada anarkis yang melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat, pelaku siap bertanggung jawab. Proses hukum akan berjalan,” ujar Mandacan yang juga Gubernur Papua Barat tersebut, Minggu (1/9) malam seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

Mandacan menjelaskan, Suku Besar Arfak adalah tuan rumah di daerah tersebut. Para pendahulu suku tersebut sudah menerima setiap suku datang untuk mendiami wilayah adat suku Arfak.

Masyarakat Suku Arfak saat ini pun, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan peninggalan orang tua dengan menghargai dan saling menjaga hubungan antar-suku dan pemeluk agama di daerah tersebut.

“Sebaliknya, kami minta hargai kami sebagai tuan rumah. Boleh menyampaikan aspirasi karena itu hak konstitusional, tapi jangan merusak, jangan bakar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, aksi pada 19 Agustus di Manokwari semula dirancang berlangsung damai. Namun, di tengah jalanya aksi ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kerusuhan.

“Sebagai kepala suku besar Arfak, sekali lagi saya tegaskan ya, kami sudah terima kalian dengan baik bersama dengan kami di sini. Sebaliknya kalian juga harus hargai kami, jangan lagi ada demo-demo yang merusak. Itu tidak boleh dilakukan,” tegas Mandacan.

Manokwari
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.

Situasi di Jayapura

Sementara itu di Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja menegaskan situasi dan kondisi di kota tersebut sudah kondusif pascaaksi demo tolak rasisme yang berujung rusuh pada Kamis lalu.

Dari kerusuhan yang terjadi di ujung kerusuhan sebelumnya, Rudolf menyatakan penyidik sudah memeriksa 28 orang terkait penganiayaan dan pengrusakan. Selain itu, ia pun mengeluarkan maklumat tak boleh ada lagi selebaran dan ajakan demo.

“Kami Kepolisian bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Kemarin, kami sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Nusantara untuk membicarakan masalah ini agar tidak melakukan aksi balasan dan kami juga menyampaikan akan melakukan sweeping,” katanya.

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Selain itu, secara terpisah Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan dalam razia yang digelar di dua tempat di Jayapura telah disita sebanyak 45 senjata tajam, Minggu (1/9).

Razia pertama di depan Polsek Abepura dengan melibatkan 71 personel yang terdiri dari 30 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas, 16 personel Dit Sabhara dan 10 personel Polsek Abepura.

“Di lokasi ini, benda-benda yang berhasil diamankan berupa senjata tajam dan atribut yang berjumlah 30 jenis, yang terdiri dari parang, badik, cutter, celurit, taring babi, sangkur, senapan angin dan gelang KNPB,” katanya.

Lalu, razia di Expo Waena, kata dia, melibatkan 113 personel yang terdiri dari 63 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas dan 35 personel Dit Sabhara.

“Nah, di sini ditemukan sebanyak 15 senjata tajam dan alat yang dapat membahayakan yang terdiri dari parang, badik, cutter. dan sangkur. Total semuanya ada 45 benda,” katanya.

 

Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

PLTU
Ilustrasi. Warga Banten meminta Korea Selatan menghentikan pendanaan PLTU Jawa 9.

Jakarta, CNN Indonesia — Warga Banten dan Korea Selatan mengajukan gugatan hukum preliminary injunction terhadap lembaga keuangan publik asal Negeri Ginseng ke Pengadilan Tinggi Tingkat I Korsel. Gugatan menuntut agar lembaga keuangan publik terkait menghentikan pendanaan bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara Jawa 9 dan 10 yang berlokasi di Suralaya, Banten.

“Kami berharap, dari gugatan ini, pengadilan Korea [Selatan] mengeluarkan surat untuk melarang pihak-pihak tergugat meneruskan tindakannya, dalam hal ini investasi dan asuransi PLTU,” ujar Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi dalam konferensi pers di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (29/8).

Lembaga keuangan Korsel yang menjadi tergugat di antaranya Korea Development Bank (KDB), Korea Export-Import Bank (KEXIM), dan Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure).

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Ketiga lembaga itu, kata Yuyun, diketahui bakal menaruh investasi sebesar US$3 miliar untuk membangun PLTU Jawa 9 dan 10 dengan kapasitas 2 ribu MW.

Pelestarian lingkungan hidup dan komitmen Korsel terhadap perubahan iklim menjadi dasar dilayangkannya gugatan. Pasalnya, kata Yuyun, PLTU bakal berdampak buruk terhadap lingkungan di Banten secara khusus dan iklim secara global.

“Mengenai potensi penggunaan batubara untuk PLTU Jawa 9 dan 10, yakni dengan kapasitas 2 ribu MW yang direncanakan, maka akan membutuhkan sekitar 1.100 ton per jam batubara yang akan dibakar untuk menjalankan PLTU. Yang artinya dibutuhkan 9,5 juta ton batbara per tahunnya,” ujarnya.

Jumlah batubara yang dibakar itu, dikatakan Yuyun, hanya akan menambah polusi udara untuk Banten, termasuk juga DKI Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

Yuyun menyebut, saat ini terdapat 52 PLTU batubara di Banten. Data Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara menyebut, dalam setahun, seluruh PLTU membakar 1,83 juta ton batubara. Jumlah itu, kata dia, akan bertambah signifikan jika PLTU Jawa 9 dan 10 dibangun dan beroperasi.

Rugikan Negara 

Selain merusak lingkungan, pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 ini juga dinilai akan merugikan perekonomian negara. Pemerintah disebut harus menambah anggaran untuk membayar listrik yang diproduksi.

“Sebetulnya dengan kapasitas PLTU Jawa 9 dan 10 yang besar ini sebetulnya menimbulkan masalah, di mana akan menjadi pemborosan dan kerugian ekonomi buat Indonesia,” ujar Koordinator Regional Kampanye Iklim Greenpeace Asia Tenggara, Tata dalam kesempatan yang sama.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Pemborosan, kata Tata, terjadi karena PLN menggunakan skema perjanjian ‘take or pay’ dalam kerja sama pengadaan listrik dengan perusahaan. “Itu membuat PLN tetap harus membayar kepada perusahaan, meski listrik yang terpakai kurang dari prediksi awal,” tambahnya menjelaskan.

Tata juga mengatakan bahwa pertumbuhan permintaan listrik dalam kurun waktu lima tahun terakhir meleset dari prediksi PLN. Akibatnya, lanjut dia, tingkat pemanfaatan pembangkit listrik hanya 57,3 persen khusus pada jaringan di Jawa-Bali.

“Jadi bisa dibayangkan di Jawa-Bali ada 42 persen listrik yang tidak dipakai. Berarti kalau kita menghitung secara sederhana, ada cost tambahan sekitar 42 persen yang sebenarnya tidak perlu,” ujarnya.

Peletakan batu pertama pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 lalu. Rencananya, pembangunan akan dikerjakan oleh PT Indoraya Tenaga, anak usaha Indonesia Power bersama Doosan Heavy dan Korea Midland Power.

Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur.

Meski begitu, wanita yang akrab disapa Mega ini memberikan beberapa catatan terkait pemindahan ibu kota negara. Dia menilai, rencana pemindahan tak perlu diiringi dengan perpindahan pusat perekonomian layaknya Jakarta.

Kalimantan Timur, kata Mega, nantinya hanya akan berfokus sebagai pusat pemerintahan tanpa adanya embel-embel status megapolitan seperti Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

“Nanti sama saja dengan Jakarta. Saya lihat dulu ada kehendak Jakarta jadi kota megapolitan,” kata Mega, dalam keterangan resminya, Selasa (27/8).

Mega juga menyarankan agar kelak ibu kota negara baru tak diberikan beban berlebih seperti di Jakarta saat ini. Dengan beban berlebih, dia khawatir ibu kota anyar nanti akan semrawut seperti Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.

“Artinya, tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit, ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian, ya, pertanian,” kata Mega.

Mega mencontohkan Washington DC, Amerika Serikat dan Canberra, Australia sebagai ibu kota negara yang ideal. Dia berharap agar pemerintah mampu membuat regulasi yang mengikat.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

“Artinya, ini, kan, harus dijadikan sebuah pemikiran yang matang. Dan, kita tahu, kan, Kaltim kaya dengan tambang, mineral. Lalu konsekuensi logisnya bagaimana? Ini juga harus dibuat peraturan-peraturan yang mengikat,” jelas Mega.

Tak hanya itu, Mega juga turut memberikan catatan soal pengadaan air bersih di Kaltim yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan wilayah sawah tadah hujan yang dimiliki Kaltim, lanjutnya, pemerintah harus membuat analisa dampak dan lingkungan (Amdal) dengan baik saat membangun ibu kota baru.

Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

Jokowi
Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengenakan baju adat di saat menjadi Inspektur Upacara penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).

Sebelumnya, Jokowi mengenakan pakaian adat Klungkung, Bali, ketika menjadi pemimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi sebelumnya.

Pantauan CNN di lokasi acara, Jokowi mengenakan setelan jas berwarna biru dongker lengap dengan peci hitam. Jokowi memasuki mimbar kehormatan sekitar pukul 17.15 WIB.

Setelah Jokowi berada di tempat, Komandan Upacara Kolonel Pasukan Ahmad Sunawar Sholikul Qodri melaporkan upacara segera dilaksanakan. Jokowi lantas memerintahkan Qodri memulai upacara.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Qodri kemudian menyiapkan pasukannya. Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) langsung bergerak menuju tiang bendera. Tim Paskibraka yang bertugas menurunkan bendera merah putih adalah Tim Putih.

Anggota Paskibraka dari Provinsi Bengkulu Aisyah Rahmawati didapuk sebagai pembawa bendera merah putih di Tim Putih.

Sementara 3 orang dari Kelompok 8 pada upacara sore ini adalah Muhammad Fany Nur Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Komandan Kelompok 8.

Bagas Satria Wijaya dari Provinsi Lampung sebagai pembentang bendera, dan Zaini Fahmi dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengerek bendera.

Setelah sampai di tiang bendera, Tim Putih mulai menurunkan sang merah putih dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya bendera dibawa oleh Aisyah untuk diberikan kembali kepada Jokowi.

Aisyah bersama Kelompok 8 bergerak ke arah mimbar kehormatan. Aisyah yang membawa bendera itu kemudian berjalan sendiri menuju tempat Jokowi berdiri.

Lihat juga: Pemprov DKI Bangun 53 Taman Baru Seluas 27 Hektare

Sampai di mimbar kehormatan, bendera itu disodorkan Aisyah kepada Jokowi. Lantas, mantan wali kota Solo itu mengambil bendera merah putih dari baki dan meletakkan di sebuah podium.

Aisyah lantas kembali lagi ke dalam barisan Kelompok 8 dan kemudian bergabung dengan Tim Putih Paskibraka. Komandan upacara kemudian melaporkan kembali ke Jokowi bahwa upacara telah selesai.

Setelah itu Tim Putih Paskibraka bergerak serempak ke arah sayap kiri Istana Merdeka. Jokowi memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan dan diikuti tamu undangan yang hadir.

Tepuk tangan tamu undangan pun mengiringi langkah pasukan yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia itu.

Hadir dalam upacara penurunan bendera ini antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MA Hatta Ali, Ketua MA Anwar Usman, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KSAD Jendral Andika Prakasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, dan pejabat lainnya.

Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen. Pol. Dedi Prasetyo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kepolisian menunda untuk mengumumkan hasil investigasi terkait peristiwa listrik padam di wilayah Jakarta dan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Minggu (4/8). Rencananya Polri akan menggelar konferensi pers Jumat (16/8).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan tim investigasi yang dipimpin oleh Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Fadil Imran belum selesai melakukan investigasi.

Penyelidikan dilakukan di dua lokasi yaitu Pemalang dan DKI Jakarta. Saat ini tim masih melakukan penyelidikan di titik-titik listrik yang ada di Jakarta.

“Saya sudah tanya pak Fadil, beliau bilang masih belum selesai jadi kita enggak bisa buru-buru juga. Memang target kita 1 minggu, tapi karena kondisi di lapangan kan berbeda namun demikian tim masih kerja keras,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Lihat juga: Pemprov DKI Bangun 53 Taman Baru Seluas 27 Hektare

Minggu ini, kata Dedi, adalah minggu pertama tim bekerja. Diharapkan tim dapat membuat diagnosa awal dugaan penyebab padamnya listrik tersebut.

Pada Minggu kedua, diharapkan tim sudah dapat memberikan informasi terkait hasil investigasi.

“Kalau 2 pemeriksaan itu sudah tuntas bisa dibuat suatu hipotesa, atau diagnosa awal apa penyebab utama dari pada black out tersebut karena engga mungkin tunggal penyebabnya, penyebabnya berbagai faktor sedang didalami,” tuturnya.

PLN menjelaskan listrik padam karena terdapat gangguan pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Hal ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan.

Lihat juga:  Total 240 Perjalanan Commuter Line Batal karena Listrik Padam

Akibatnya, seluruh pembangkit di sisi tengah dan barat Jawa mengalami gangguan (trip). Aliran listrik kemudian padam di wilayah Jabodetabek, termasuk Banten, serta sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Polisi menyatakan ingin turut serta menyelidiki penyebab listrik padam. Mereka pernah beberapa kali menyampaikan hasil penyelidikan.

Pada Senin (5/8), polisi menyebut pohon yang terlalu tinggi menjadi salah satu penyebab listrik padam. Pohon tersebut mengganggu saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) di daerah Ungaran, Jawa Tengah.

“Kerusakan diduga sementara adanya pohon yang ketinggiannya melebihi batas ROW (8,5) sehinggi mengakibatkan flash atau lompatan listrik,” Dedi.

Sementara, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Idham Azis menduga ada potensi kejahatan siber dibalik listrik padam. Dia meminta Direktur Tindak Pidana Siber Brigjen Pol Albertus Rachmad Wibowo untuk menyelidiki.

“Saya bilang sama beliau (Brigjen Pol Albertus Rachmad Wibowo) dan jajaran tolong dilidik apakah ini hanya black out biasa di Jakarta atau ada hubungannya dengan kejahatan siber,” kata Idham.

Pemprov DKI Bangun 53 Taman Baru Seluas 27 Hektare

Pemprov DKI
Pemprov DKI Jakarta bakal membangun 53 taman baru.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun 53 Taman Maju Bersama dengan total seluas 27 hektare yang tersebar di 4 wilayah, yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Rencananya akan selesai dan diresmikan akhir tahun 2019.

Hal itu diutarakan Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Hendrianto.

“Ada 53 (taman yang dibangun). Seharusnya akhir tahun ini selesai. Iya akhir tahun ini,” kata Hendrianto saat dihubungi melalui telepon, Kamis (15/8).

Hendrianto menyebut 53 luas taman yang akan dibangun ini bervariasi. Ada yang mencapai 3,4 hektare, ada juga yang hanya seluas 2000 meter. Yang jelas, kata dia, total 53 taman yang akan dibangun ini luasnya mencapai 27 hektare.

Lihat juga: Total 240 Perjalanan Commuter Line Batal karena Listrik Padam

Taman-taman itu, kata Hendrianto, sudah mulai dibangun dan ada sekitar 15 dari 53 taman di 4 wilayah itu yang pengerjaannya telah mencapai 80%.

“Saya lihat yang sudah 80% (selesai) ada 15 taman,” kata dia.

Di Jakarta Barat, ada 3 taman yang progres pembangunannya sudah mencapai progres 80%. Sementara di Jakarta Utara ada 4 taman, dan Jakarta Timur ada 2 taman yang sudah hampir selesai.

Untuk Jakarta Utara sendiri total ada 10 taman yang akan dibangun, di Jakarta Timur ada 19 taman, Jakarta Barat ada 9 taman, dan Jakarta Selatan total ada 15 taman yang akan dibangun.

Lihat juga: Bantah Anies soal Sampah, Djarot Klaim ITF Program Lama Ahok

Diakui Hendri, pihaknya memang lebih banyak membangun taman di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Alasannya ada banyak lahan potensial di kedua wilayah tersebut.

“Karena lahan potensi terbesar kita di sana, kalau ruang RT/RW nya, zonasi hijau itu ada di selatan dan timur,” kata dia.

Saat ditanya terkait pembiayaan pembangunan taman, Hendri mengatakan berasal dari APBD. Namun dia belum bisa memastikan berapa besar total dana yang akan digunakan.

“Rp130 miliar kalau gak salah ya. Saya gak ingat karena harus direkap, 130-an kalau gak salah,” katanya.

Total 240 Perjalanan Commuter Line Batal karena Listrik Padam

Commuter Line
Penumpang tidak dapat menggunakan KRL Commuterline Stasiun Manggarai, karena listrik padam sejabodetabek.Jakarta, Minggu (4/8).

Jakarta, Posmetro indonesia – Sebanyak 240 armada kereta Commuter Line batal diberangkatkan karena tidak ada daya listrik yang dapat digunakan untuk mengoperasikan kereta. Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Wiwik Widayanti meminta maaf atas pembatalan yang dilakukan di seluruh Jabodetabek.

“PT Kereta Commuter Indonesia memohon maaf atas gangguan perjalanan KRL yang terjadi di seluruh lintas hari ini. Dari pukul 12.00 WIB hingga 17.00 WIB sudah ada 240 perjalanan Commuter Line yang harus dibatalkan karena tidak ada daya listrik untuk mengoperasikannya,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor KCI, Jakarta Pusat, Minggu (4/8).

Biasanya, kata Wiwik, setiap akhir pekan pengguna Commuter Line mencapai 808.336 orang. Namun, Wiwik belum dapat memastikan apakah jumlah tersebut juga ada pada hari ini atau tidak.

PT KCI juga memberikan kesempatan bagi para pengguna untuk melakukan refund atau pengembalian tiket yang telah dibeli. Pembatalan tiket hari ini masih dilayani hingga 11 Agustus mendatang.

Lihat juga : Bantah Anies soal Sampah, Djarot Klaim ITF Program Lama Ahok

Wiwik juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan PT Transjakarta untuk menyediakan bus karena padamnya listrik. Koordinasi dilakukan mengantisipasi penumpukkan penumpang di stasiun.

Wiwik mengatakan PT Transjakarta pun menyediakan bus di sejumlah titik yang terjadi penumpukan penampung. Penumpukan itu terjadi karena maraknya penumpang musiman yang ingin bepergian wisata di akhir pekan.

Adapun bantuan bus-bus dari Transjakarta itu berada di Jakarta Kota, Tanah Abang, Manggarai dan Pasar Minggu.

“Karena ini akhir minggu banyak penumpang musiman untuk wisata ke Kota (Jakarta), Bogor, kemudian Pasar Minggu untuk ke kebun binatang. Kami berkoordinasi dengan Transjakarta agar menyediakan bus-bus,” tuturnya.

Lihat juga: Jokowi Sempat Rasakan Gempa Banten di Halim

Wiwik mengatakan, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan PT Transjakarta jika penumpukan penumpang masih banyak.

“Ini akan kami lihat perkembangannya apabila dibutuhkan lagi akan koordinasi lebih lanjut,” tuturnya.

Bantuan juga diberikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya untuk KCI. Pasalnya saat listrik padam, Bima Arya pun melakukan pengecekan ke Stasiun Bogor. Bima Arya mengerahkan angkutan kota (Angkot) dan mobil polisi untuk penumpang kereta menuju Terminal Baranang Siang, Bogor.

“Terima kasih bantuan dari Walkot Bogor yang langsung ke Stasiun Bogor yang berikan bantuan angkot Bogor dan truk polisi dari Stasiun Bogor menuju ke Terminal Baranang siang,” tutur Wiwik.

Transjakarta Gratis

Sementara itu Transjakarta menggratiskan seluruh layanan armadanya sejak pukul 18.30 WIB. Layanan cuma-cuma ini diberikan hingga listrik kembali menyala normal dan MRT dapat kembali beroperasi.

Corporate Secretary Transjakarta Nadia Diposanjoyo dalam keterangan tertulis mengatakan, penggratisan layanan ini sesuai dengan intruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Pemprov DKI baru saja memberikan instruksi kepada Transjakarta untuk menggratiskan seluruh layanan age warga ter-evakuasi dengan Baik,” kata Nadia.

Nadia melanjutkan hal ini juga berlaku bagi beberapa halte yang sudah mendapatkan pasokan listrik seluruh Jakarta. Bahkan Transjakarta juga mengirim tambahan armada khusus untuk penumpang KRL.