Kategori: Politik

WNA Dibatasi ke Papua, Wiranto: Untuk Melindungi Mereka

WNA
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berjoget dan menyanyikan lagu “Apuse” dan “Maluku Tanah Pusaka” yang diubah liriknya dalam acara Yospan Papua di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad, 1 September 2019.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pembatasan kunjungan bagi warga negara asing (WNA) ke wilayah Papua, didasarkan pada faktor keamanan. Ia mengatakan hal ini dilakukan untuk melindungi para WNA itu sendiri.

“Pada saat keadaan rusuh kalau kita biarkan, kalau kemudian ada yang terbunuh di sana bagaimana?” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 3 September 2019.

Ia mengatakan jika ada WNA terbunuh, maka situasi akan semakin runyam. Pasalnya, selama ini pemerintah membebaskan WNA datang ke tanah Papua sebagai turis. Dalam kondisi seperti ini, ia mengatakan sulit menebak motif seseorang datang ke sana.

Lihat juga: Hitung Ulang di Sumut, Suara Gerindra Malah Berkurang

“Kita juga mempersempit permasalahan. Jangan sampai nanti kita nggak bisa membedakan mana orang asing, orang asing yang ikut nimbrung, ikut ngompori, ikut campur tangan, dengan orang-orang yang betul-betul tulus sebagai wisatawan,” kata Wiranto.

Atas dasar ini, Wiranto mengatakan pemerintah membatasi kunjungan WNA ke Papua. Namun pembatasan tak dilakukan secara menyeluruh. WNA ia sebut masih bisa masuk dengan syarat tertentu.

“Membatasi itu bukan berarti tidak sama sekali. Tentu ada filter-filter tertentu yang berhubungan dengan masalah keamanan, masalah keselamatan, dan sebagainya,” kata Wiranto.

Lihat juga: Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan tidak akan lagi secara leluasa dan terbuka menerima warga asing datang ke Papua dan Papua Barat. Hal ini tak terlepas dari adanya empat warga negara asing atau WNA asal Australia yang terpantau mengikuti aksi demonstrasi menuntut Papua merdeka di kantor Wali Kota Sorong pada 27 Agustus 2019.

Hitung Ulang di Sumut, Suara Gerindra Malah Berkurang

Gerindra
Ilustrasi Partai Gerindra.

Medan, Posmetro Indonesia – Hasil penghitungan ulang suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan bahwa Partai Gerindra mengalami banyak pengurangan suara.

Padahal, hitung ulang itu merupakan hasil gugatan partai pimpinan Prabowo Subianto itu.

Lihat juga:Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menyebut itu berdasarkan hasil perhitungan suara ulang dari 160 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut.

“Memang ada perubahan jumlah suara. Tapi itu tidak mempengaruhi esensi putusan beberapa waktu lalu. Hanya suara Partai Golkar yang naik cukup banyak, tapi tidak berpengaruh apa-apa terhadap peroleh kursi di DPRD Sumut,” kata dia di kantornya, Medan, Sabtu (24/8).

“Namun Gerindra yang menggugat hasil suara beberapa waktu lalu, justru mengalami penurunan jumlah perolehan suara,” jelasnya.

Ilustrasi KPU.

Dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Sumut itu, perolehan suara Partai Gerindra justru berkurang seusai penghitungan suara ulang.

Partai Gerindra sebelumnya tercatat meraih 7.911 suara di Dapil IX. Namun, saat penghitungan ulang dari tingkat TPS hingga tingkat provinsi, suara partai itu justru turun menjadi 7.752.

Begitu juga dengan suara Caleg Gerindra nomor urut 1, Robert Lumban Tobing, yang sebelumnya menggugat KPU dan Bawaslu terkait hasil Pileg 2019 di wilayah itu ke MK.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Sebelumnya, dia mengklaim memperoleh 3.971 suara di Humbahas. Sementara, KPU mencatatnya hanya mendapat 1.836 suara. Setelah penghitungan suara ulang rampung, capaian Robert malah turun menjadi 1.684 suara.

Dengan berakhirnya proses penghitungan ulang hasil Pileg ini, KPU Sumut akan segera menggelar penetapan anggota DPRD Sumut terpilih pada 27 Agustus 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua OKK Partai Gerindra Sumut Dedi Arfan Sinaga mengatakan perubahan yang terjadi itu membuktikan bahwa penyelenggara pemilu di Humbahas sangat bermasalah.

Gedung MK.

“Ada indikasi permainan penyelenggara pemilu disana. Beruntung hasil ini tidak mempengaruhi daftar Caleg terpilih. Jika tidak, bisa ribut semua partai,” ungkapnya.

Sebelumnya, MK memerintahkan Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilu Legislatif DPRD Sumut di daerah pemilihan (Dapil) IX Sumut. Pasalnya, terdapat pengurangan suara Partai Gerindra di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam gugatan, Gerindra mengklaim kehilangan 2.098 suara di Pileg DPRD Sumut dapil XI. Sesuai ketetapan KPU, Gerindra memperoleh 7.911 suara.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Pengurangan suara juga terjadi pada caleg DPRD Sumut Robert Lumban Tobing sebanyak 2.135 suara. Itu diklaim karena Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundatun melampaui kewenangan dengan meminta KPU memperbaiki data Gerindra di Kecamatan Dolok Sanggul. Akibat pengurangan suara itu, Robert gagal memperoleh kursi di DPRD Sumut.

Mahfud Berharap Tak Ada Pihak Memprovokasi soal Papua

Mahfud
Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang melontarkan provokasi Papua.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD berharap tidak ada pihak yang memprovokasi Papua lepas dari Indonesia dan merdeka menjadi negara sendiri. Dia menyebut Papua tidak bisa melepaskan diri dari Indonesia.

“Dari aspek kedaulatan, Papua adalah bagian sah dari negara Republik Indonesia sehingga diharapkan tidak ada pikiran-pikiran untuk memprovokasi agar Papua bisa dan sebagainya karena tidak ada jalan untuk itu,” di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (23/8).

Merujuk kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahfud mengatakan suatu negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Dengan demikian, negara bisa melakukan langkah apapun untuk mempertahankannya.

Bisa menggunakan berbagai cara. Bisa pula dengan operasi militer jika memang di perlukan.

“Militer bagian kecil saja kalau sudah terpaksa. Tetapi dengan pendekatan sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya,”  kata dia.

Lihat juga: Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Mengenai situasi memanas di Papua dalam beberapa hari terakhir, Mahfud meminta aparat melakukan tindakan tegas. Terutama kepada oknum yang melontarkan ujaran rasialisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat lalu (16/8).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu yakin penyebab utama kerusuhan yang meluas di Papua dan Papua belakangan ini tidak lepad dari pernyataan rasialisme.

Terlebih, persoalan seperti ketidakadilan, diskriminasi hingga intoleransi kerap kali dialami masyarakat Papua. Akibatnya, masyarakat Papua jadi lebih emosional menanggapi pernyataan rasialisme di Surabaya.

“Ada beberapa persoalan yang tertutup di balik karpet, sesuatu yang agak kurang bagus soal pengelolaan Papua ini, sehingga saat muncul jadi panas,” kata dia.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Dia lalu meminta pemerintah, tokoh masyarakat dan elite politik agar mengedepankan pendekatan dan dialog yang persuasif demi meredakan aksi di sejumlah daerah. Dia berharap tindakan kekerasan tidak digunakan untuk menenangkan situasi.

“Kekerasan dihentikan karena meresahkan masyarakat dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat yang di beberapa daerah terganggu supaya dihentikan melalui persuasi dan dialog konstruktif,” kata Mahfud.

Belakangan, kondisi di sejumlah kota di Papua dan Papua Barat memanas imbas dari insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu. Sejumlah fasilitas publik di Manokwari, Sorong, hingga Fakfak dibakar.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Khusus di Manokwari, Papua Barat, sejumlah bangunan dibakar pada Senin (18/8). Sejumlah kendaraan juga dirusak.

Masyarakat setempat menggelar aksi protes. Mereka meminta agar oknum yang melontarkan pernyataan rasialis kepada mahasiswa Papua di Surabaya diusut tuntas.

Suasana di Papua belum sepenuhnya kondusif. Termutakhir, aparat keamanan terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Wamena, Papua. Itu terjadi pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIT.

Fadli Zon Pakai Pin Emas ‘KW’ Anggota DPR Rp200 Ribu

Fadli Zon
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku menggunakan pin emas penanda anggota DPR RI periode 2014-2019 yang ‘KW’ atau palsu. Hal ini menanggapi polemik rencana pengembalian pin emas anggota DPRD DKI Jakarta.

Fadli mengaku, pin emas yang dia kenakan seharga Rp200 ribu. Politikus Partai Gerindra itu menerangkan alasannya menggunakan pin emas ‘KW’ adalah lantaran sering mengalami kehilangan.

“Ini bukan pin emas, ini pin ‘KW’,” kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (22/8).

Lebih jauh Fadli mengaku tidak mengetahui soal besaran anggaran untuk pengadaan pin emas bagian anggota DPRD.

Meski begitu, dia meyakini anggaran yang dikeluarkan untuk pengadaan pin emas tidak terlalu besar karena tidak seluruh bagian pin diselimuti bahan emas.

“Paling berapa itu. Emasnya juga bukan keseluruhan mungkin. Saya sendiri tidak tahu di mana (emasnya) itu ya,”  ujarnya.

Lihat juga: Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Fadli mengatakan pengadaan pin emas untuk anggota dewan bisa dilihat dari berbagai sisi terkait penting dan tidaknya. Namun, menurutnya, pin emas bisa menjadi kenang-kenangan bagi anggota dewan.

“Mungkin kenang-kenangan atau semacam itu. Bisa penting, bisa enggak, tergantunglah. Jadi menurut saya yang kecil-kecil gitu enggak terlalu bisa dibicarakanlah,” ucapnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto menilai efektivitas pemberian pin emas kepada anggota dewan perlu dikaji kembali.

Dia mengaku tidak masalah jika pengadaan pin emas untuk anggota dewan dihilangkan karena penggunaannya tidak terlalu penting.

“Kalau memang itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan manfaatnya juga tidak terlalu mengganggu kinerja DPR, DPRD, ya kalaupun mau dihilangkan enggak apa-apa,” katanya.

Yandri pun mengaku hanya menggunakan pin imitasi. Menurutnya, meskipun tidak menggunakan pin emas, kinerjanya tidak pernah terganggu dan dirinya tidak pernah mendapat masalah saat menghadiri acara resmi kenegaraan selama ini.

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Polemik pengadaan pin emas berawal saat sejumlah pihak berencana mengembalikan pin emas penanda anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 karena dinilai menghamburkan keuangan negara.

“Kalau enggak bisa dijual atau disumbangkan saya balikin, tapi sesuai aturan saja,” kata Anggota DPRD DKI terpilih dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah kepada CNN, Selasa (20/8).

Jika pin emas tersebut bisa dijual, Ima berencana menyumbangkan hasil penjualannya kepada salah satu aplikasi sosial yang dia kelola yakni Jangkau.

“Kalau sesuai aturan boleh dijual untuk disumbangkan ke Jangkau,” kata Ima, yang merupakan mantan staf Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ini.

Tutup Muktamar, Cak Imin Juluki Ma’ruf Amin ‘Ratu Lebah’ PKB

Muktamar
Wapres terpilih Ma’ruf Amin.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menutup Muktamar V yang diselenggarkan sejak Selasa (20/8). Dalam pidato penutupan Cak Imin memberi julukan untuk Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin sebagai ‘Ratu Lebah’ di PKB.

Ratu Lebah sendiri selama ini dipahami sebagai sosok penting dalam koloni Lebah karena memiliki berbagai keunggulan ketimbang lebah lain. Karena itu, Muktamar V ini menyematkan gambar Lebah di dekat logo PKB.

Cak Imin menilai Ma’ruf memiliki karakter seperti Ratu Lebah karena memiliki status sebagai Wakil Presiden terpilih dan memiliki pengalaman politik yang panjang dibandingkan para kader PKB saat ini.

“Kalau internal lebih internal lagi di PKB, Ratu Lebahnya adalah Kiai Ma’ruf Amin. Karena beliau Wapres terpilih, punya pengalaman besar dan panjang,” kata Cak Imin saat berpidato menutup agenda Muktamar VI PKB, di Bali, Rabu (21/8).

Lihat juga: Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

Lebih lanjut, Cak Imin bercerita bahwa sosok Ma’ruf merupakan sosok vital dan strategis di tubuh PKB selama ini. Diketahui, Ma’ruf sendiri dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Dewan Syuro PKB pertama.

Cak Imin melanjutkan bahwa Ma’ruf sangat gigih untuk menggalang seluruh kader Nahdliyin dan para jajaran PBNU untuk mendukung PKB saat pertama kali dibentuk.

“Kalau bukan kiai Ma’ruf, belum tentu bisa menyatakan bahwa PKB anak kandung NU PBNU itu,” kata Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan filosofi hewan Lebah yang digunakan sebagai logo Muktamar V PKB di Bali kali ini. Dia menyebut bahwa Lebah merupakan hewan yang tidak pernah memproduksi sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi lingkungan sekitar.

Lihat juga; PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra Buat Megawati

Sama halnya PKB, dia berharap agar PKB bisa sama seperti Lebah agar menjadi rumah yang penuh manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bergerombol, berorganisasi dalam 1 kesatuan dan kebersamaan. Jangan tercerai berai. Kalau ada yang lepas 1 itu akan mati karena meninggalkan barisan,” kata Cak Imin.

Prihatin DKI Pasca-Ahok, PDIP Buka Peluang Calonkan Risma

DKI
Walikota Surabaya Tri Rismaharini berpeluang diusung PDIP di Pilkada DKI 2020.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPP Bidang kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma berpeluang besar maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2020.

Dia menyebut Risma merupakan salah satu kader terbaik PDIP yang juga telah memiliki prestasi selama memimpin Kota Surabaya.

Lihat juga: PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra Buat Megawati

“Iya, sangat bisa. kalau memang rakyat DKI menghendaki kenapa tidak?” kata Komarudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8).

Tidak hanya itu, Komarudin menyebut ibu Kota tidak menunjukkan perubahan signifikan pasca-kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Terlebih, Komarudin menyoroti masa jabatan Risma di Surabaya sebagai Wali Kota pun akan segera habis.

Lihat juga:Ketum Muhammadiyah Kritik Elite Politik Berebut Jatah Jabatan

“DKI ini juga kan pasca-Ahok juga tidak ada sesuatu yang lebih baik. Pasti partai juga harus mempersiapkan kader-kader,” kata Komarudin, yang juga Anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Risma mengaku enggan berandai-andai soal kemungkinan maju di Pilkada DKI 2020 dan lebih menyerahkannya kepada Tuhan. Hal ini dikatakannya terkait rencana Partai NasDem yang menyatakan ingin memboyong dirinya ke DKI.

“Saya tidak di tataran jawab iya, karena yang jawab biar Tuhan saja. Saya tidak akan pernah bisa jawab sampai kapan pun, sampai Tuhan menentukan apa yang digariskan Tuhan ke saya dan saya tidak bisa menghindar lagi,” ujar Risma saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7).

Lihat juga: Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

“Waktu jabatan wali kota itu saya enggak mau, enggak mau, eh ternyata turun juga. Karena kalau memang Tuhan pilih saya, rekom (rekomendasi dari parpol) itu akan turun sendiri enggak tahu gimana caranya. Saya berdoa tidak jadi wali kota, ternyata ya jadi,” katanya.

Risma sendiri sebelumnya telah resmi dilantik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Kebudayaan, Senin (19/8).

PDIP Tunggu Undangan Resmi Rakernas Gerindra Buat Megawati

PDIP
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPP PDIP Ahmad Besarah mengaku pihaknya masih menunggu undangan resmi buat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri ke rapat kerja nasional (Rakernas) Gerindra yang akan digelar bulan depan.

“Undangan aja belum sampai, kita masih menunggu undangan untuk Bu Mega,” kata Basarah di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8).

Lihat juga: Ketum Muhammadiyah Kritik Elite Politik Berebut Jatah Jabatan

Sebelumnya, Mega disebutkan akan diundang Gerindra untuk hadir dalam Rakernas pada 21 September 2019 yang akan digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Basarah mengatakan Megawati pasti akan merespon apabila undangan resmi Rakernas itu sudah diterimanya dengan baik.

“InsyaAllah nanti setelah kita terima undangan, kita akan sampaikan sikap Bu Mega terhadap undangan itu,” kata Basarah.

PDIP
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.
Lihat juga: Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

Sebelumnya, PDIP sudah mengundang Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menghadiri Kongres V parpol tersebut yang digelar di Bali pada pekan lalu.

Kehadiran Prabowo di Bali itu sendiri merupakan buah dari ajakan Megawati saat mantan Danjen Kopassus itu melawat ke rumahnya pada 24 Juli 2019.

Secara terpisah, Politikus Gerindra, Andre Rosiade, menyatakan wajar jika partainya mengundang Megawati ke rakernas Gerindra. Pasalnya, Megawati juga telah lebih dulu mengundang Prabowo ke Kongres PDIP.

“Kami mengundang Bu Mega sebagai undangan balasan. Sebab, Pak Prabowo diundang pada Kongres PDI Perjuangan di Bali kemarin,” kata Andre di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Mantan Jubir BPN Prabowo-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 itu enggan membicarakan soal langkah parpolnya terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin kelak. Pria berkacamata itu menegaskan sikap itu akan diputuskan dalam rakernas mendatang.

Ketum Muhammadiyah Kritik Elite Politik Berebut Jatah Jabatan

Muhammadiyah
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengkritik partai politik yang saat ini lebih mementingkan ego untuk memperebutkan jabatan di Indonesia pasca Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Padahal seharusnya para elite politik lebih memikirkan kepentingan bangsa Indonesia.

“Yang muncul sekarang itu kan egoisme lebih di para elite. Bisa kita lihat sekarang. Pasca Pilpres, pasca Pileg, itu para elite bukan berpikir bangsa ini mau dibawa kemana. Tetapi satu sama lain saling menjatah kursi dan kemudian berebut kursi,” kata Haedar usai menjadi Khatib Salat Id di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu (11/8).

Padahal di momen Idul Adha ini, semangat solidaritas dengan memposisikan diri senasib dengan orang yang berkekurangan. Sehingga akan muncul rasa kepedulian dan tolong menolong demi kepentingan bersama. Ego politik tentu tidak sesuai dengan semangat tersebut.

Lihat juga: Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

“Harus ada jiwa kepedulian terhadap keadaan jangan menikmati dan berebut kekuasaan tanpa hati. Ini penting menjadi pelajaran agar kita ini naik kelas secara peradaban supaya tidak ribut dalam hal-hal yang sifatnya kekuasaan,” katanya.

Haedar mengatakan seharusnya elite politik bisa mengamalkan makna kurban demi kepentingan bangsa Indonesia. Bukan kepentingan golongan dan pribadi.

Memang betul bahwa partai politik dan elite politik itu pekerjaan utamanya siapa dapat apa, kapan bagaimana caranya. Tetapi kan kita ini bangsa Indonesia, katanya pula Pancasila, katanya religius, mestinya menyadarkan para elit bahwa bangsa kita ini masalahnya banyak,” ujar Haedar.

Lihat juga: Foto Bersama Prabowo di Teuku Umar Jadi Favorit Megawati

Tidak hanya elite dan partai politik, Haedar juga mengingatkan seluruh organisasi masyarakat untuk menempatkan kepentingan bangsa negara dan kepentingan umat di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri.

Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menggelar salat Idul Adha 1440 H hari ini (11/8). Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjadi Khatib Id.

Anies Tak Sadar DKI Sudah Satu Tahun Tak Punya Wagub

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pidato saat pembukaan Kongres Diaspora Indonesia ke-5. Jakarta, 10 Agustus 2019.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Hari ini Sabtu (10/8), tepat satu tahun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditinggal wakilnya, Sandiaga Uno, yang saat itu mendaftarkan diri di kontestasi Pemilihan Presiden 2019 dengan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Anies sendiri tidak menganggap hal ini masalah besar. Bahkan, dia mengaku tidak sadar bila selama 12 bulan ke belakang sudah memimpin DKI Jakarta tanpa wakil.

“Saya baru ngeh. 2 hari yang lalu ada yang nanya, ‘Pak 2 hari lagi anniversary ‘jomlo’ (tanpa wakil Gubernur)’. Bisanya anniversary itu ketika berpasangan, ini ketika jomlo,” kata Anies ditemui di kawasan Kasablangka, Jakarta Selatan, Sabtu (10/8).

Dia berharap dalam waktu dekat sudah ada nama untuk menjadi pendampingnya di Balai Kota DKI.

Anies mengaku tidak sabar ingin segera mendapat ‘jodoh’ untuk bersama mengawal DKI karena menurutnya banyak tugas yang sebetulnya tidak bisa dikerjakan sendirian.

Lihat juga: Foto Bersama Prabowo di Teuku Umar Jadi Favorit Megawati

“Karena saya ingin sekali tugas bisa dibagi, terutama di pemerintahan. Ada kegiatan representasi dan ada kegiatan sifatnya seremonial. Itu sifatnya menyita waktu. Kalau bisa bagi-bagi itu lebih ideal. Jadi mudah-mudahan cepat,” kata Anies.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku sudah meminta 2 partai pengusung Anies-Sandi, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk saling berkomunikasi terkait calon wakil Gubernur pengganti Sandi.

Komunikasi ini tidak hanya antara PKS dan Gerindra, melainkan bersama partai lain di DPRD DKI.

Hanya saja Prasetio pesimis DPRD DKI periode saat ini (2014-2019) dapat menyelesaikan pemilihan Wagub. Sebab, itu dapat dilihat dari panitia pemilihan yang hingga kini belum terbentuk.

“Bisa iya (dipilih anggota baru) bisa enggak. Ya kemungkinan begitu. Kan ini panjang, karena kan persoalan mekanisme belum, panitia pemilihan juga belum,” kata Prasetyo.

Foto Bersama Prabowo di Teuku Umar Jadi Favorit Megawati

Megawati
Foto bersama Prabowo jadi Favorit Megawati.

Denpasar, Posmetro Indonesia – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memfavoritkan foto bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Foto itu saat keduanya bertemu di kediaman Megawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Awalnya Mega baru selesai mengikuti rapat internal 5 komisi saat Kongres V PDIP hari kedua di Bali, Jumat (9/8).

Usai mengikuti rapat internal, Mega berjalan ke arah luar Grand Inna Bali Beach Hotel menuju ke mobilnya. Saat berjalan menuju ke luar hotel, Mega menyempatkan mampir ke pameran foto yang dipampang di lobi hotel.

Pameran itu diketahui merupakan kumpulan foto-foto terbaik dari pewarta foto di seluruh Indonesia. Setidaknya ada 25 foto yang berisi momen-momen partai, mulai dari suasana kampanye, hingga pertemuan dengan Prabowo beberapa waktu lalu.

Lihat juga: Megawati Siapkan Surat Pemecatan untuk Kader Diduga Kena OTT

Setelah melihat beberapa lama, Mega pun ditanya oleh awak media foto mana yang jadi favoritnya. Ia menunjuk foto yang mengabadikan momen kebersamaannya dengan Prabowo.

Di foto tersebut terlihat Mega dan Prabowo tengah berdiri di depan pintu rumah Presiden RI ke-5 tersebut. Terlihat di foto itu Megawati yang mengenakan batik merah tengah tertawa dan Prabowo memegang perutnya.

“Karena Pak Prabowo menunjukkan perutnya. Karena kan katanya kenyang (makan nasi goreng),” kata Megawati kepada wartawan Jumat (9/8).

Respons Mega itu pun mengundang gelak tawa media dan hadirin. Ekspresi Megawati yang terlihat tertawa lepas di foto itu pun mengundang perhatian awak media. Ia mengatakan saat itu perasaannya sedang senang, sehingga wajahnya terlihat tengah lepas terbahak.

“Ya senang aja,” kata Megawati.

Lihat juga: Hadiri Kongres PDIP Prabowo Ditemani Dua Elite Gerindra

Diketahui saat pertemuan di kediaman Mega, dirinya dan Prabowo sepakat rukun usai Pilpres 2019. Kesepakatan terjalin sambil menyantap nasi goreng buatan Mega. Mega mengaku memasak nasi goreng untuk Prabowo.

“Politik nasi goreng yang ternyata ampuh. Kalau beda pendapat itu biasa, harus diteruskan mari kita rukun kembali,” ucap Megawati di kediamannya usai pertemuan dengan Mega, Rabu (24/5).

Pertemuan Mega dan Prabowo kembali terjadi saat pembukaan Kongres V PDIP Kamis (8/8) kemarin. Saat itu Megawati dalam pidatonya banyak berkelakar soal Prabowo.