Kategori: Politik

Megawati Siapkan Surat Pemecatan untuk Kader Diduga Kena OTT

Megawati
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyiapkan surat pemecatan bagi kader partai itu yang diduga kena OTT KPK terkait suap impor bawang putih.

Bali, Posmetro Indonesia – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menyiapkan surat pemecatan bagi kader yang diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap impor bawang putih.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan surat itu belum dikeluarkan karena PDIP masih menunggu keterangan resmi KPK.

“Sudah ditandatangani Bu Megawati Soekarnoputri, tinggal dikasih nama siapapun yang terkena OTT atau tindak pidana korupsi. Kami tinggal mengisi namanya,” kata Hasto saat ditemui di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Kamis (8/8).

Hasto menyampaikan kejadian ini sebagai otokritik bagi PDIP untuk memperbaiki sistem penjaringan kader dan caleg.

Lihat juga: Hadiri Kongres PDIP Prabowo Ditemani Dua Elite Gerindra

Dia juga bilang bahwa Megawati berpesan tidak akan memberi toleransi bagi kader yang melakukan korupsi. Sebab PDIP ingin bertanggung jawab atas kepercayaan rakyat.

“Akan diberikan sanksi pemecatan, langsung. Langsung diberikan sanksi pemecatan dan tidak diberikan bantuan hukum,” tegas Hasto.

KPK sebelumnya menciduk anggota DPR dari Komisi VI dalam kasus suap impor bawang putih. Berdasarkan informasi, anggota DPR yang diamankan adalah anggota Komisi VI DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Nyoman Dhamantra.

Lihat juga: PDI dan Megawati Turut Berduka atas Wafatnya KH Maimun Zubair

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan anggota Komisi VI DPR RI yang dijemput di Bandara Soekarno-Hatta usai terbang dari Bali.

“Dijemput dari Bandara Soekarno-Hatta diduga yang bersangkutan penerbangan dari Bali menuju Jakarta. Merupakan seorang anggota DPR RI di Komisi enam karena kita tahu komisi enam terkait dengan subjek pokok perkara,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

Hadiri Kongres PDIP Prabowo Ditemani Dua Elite Gerindra

PDIP
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Kongres PDIP ditemani waketum Edhy Prabowo dan Sugiono.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditemani 2 elite partai Gerindra menghadiri Kongres PDIP ke-V di Bali. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo dan Wakil Ketua Umum Sugiono.

Hal itu dituturkan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut Prabowo sudah berangkat menuju Bali pada Rabu siang tadi (7/8).

“[bersama] Waketum Edhy Prabowo dan Waketum Sugiono,” ucap Dasco melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (7/8).

Edhy Prabowo, yang menemani Prabowo, merupakan kawan dekat Prabowo sejak lama. Dia juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR Periode 2014-2019.

Lihat juga: PDI dan Megawati Turut Berduka atas Wafatnya KH Maimun Zubair

Sumber CNN yang merupakan petinggi Gerindra mengatakan bahwa Edhy merupakan kader partainya yang berpotensi menjadi menteri di pemerintahan selanjutnya. Dia menceritakan itu pada pekan lalu bersama dua asisten pribadi Prabowo di suatu hotel bilangan Senayan, Jakarta.

Bahkan, sumber CNN itu mengklaim Presiden Jokowi  sendiri yang meminta Edhy menjadi Menteri Pertanian. Prabowo sempat heran mengapa Jokowi langsung meminta Edhy.

“Ed, Ed, kamu ini ada kongkalikong apa? Masa nama kamu disebut Pak Jokowi,” ucap dia menirukan guyon Prabowo saat bertanya kepada Edhy beberapa pekan lalu.

Selain Edhy, Prabowo juga ditemani Sugiono menghadiri Kongres PDIP di Bali. Sugiono bukan orang baru di Gerindra.

Dia termasuk orang yang berada di lingkaran utama Prabowo. Sugiono hampir selalu ada di setiap kegiatan yang dihadiri Prabowo.

Lihat juga: Jika Gabung Jokowi, Amien Rais Sebut PAN Gadaikan ‘Akidah’

Sugiono sendiri adalah mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dengan pangkat terakhir Letnan Satu. Sempat menempuh studi di Norwich University, Amerika Serikat. Dia juga sudah memiliki gelar magister ekonomi dari salah satu universitas di Jerman.

Sebelumnya, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak sudah mengonfirmasi capres 2014 dan 2019 itu bakal memenuhi undangan untuk hadir di Kongres PDIP di Bali. Bahkan, PDIP sendiri mengklaim memberikan undangan khusus kepada Prabowo.

“Yang kita undang adalah partai Koalisi Indonesia Kerja dan Pak Prabowo diundang secara khusus oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat pertemuan di rumah beliau,” tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

PDI dan Megawati Turut Berduka atas Wafatnya KH Maimun Zubair

Megawati
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, CNN Indonesia –  Presiden RI ke-4 Megawati Soekarnoputri menyatakan duka mendalam atas kepergian KH Maimun Zubair atau Mbah Moen di Makkah pada Selasa (6/8).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya menyampaikan kabar wafatnya ulama kharismatik itu ke Megawati, yang juga adalah ketua umum PDIP.

“Beliau nampak begitu berduka, tidak mampu menahan kesedihan mendalam, dan langsung mendoakan beliau, memohon kepada Allah agar almarhum husnul khatimah,” kata Hasto dalam keterangannya, Selasa (6/8).

Megawati, kata Hasto, juga menceritakan pertemuan terakhir dengan Mbah Moen pada akhir Juli sebelum ulama tersebut berangkat Makkah untuk ibadah haji. Mbah Moen, menyatakan komitmennya demikian kuat terhadap Pancasila dan NKRI.

Lihat juga: Jika Gabung Jokowi, Amien Rais Sebut PAN Gadaikan ‘Akidah’

“Saat itu Ibu Megawati sudah merasakan bahwa pesan-pesan yang disampaikan sangat khusus. Bahkan Mbah Moen juga menyampaikan wasiat terakhir yang disampaikan oleh Beliau dengan disaksikan kedua putra beliau, antara lain Gus Yasin,” kata dia.

Wafatnya Mbah Moen, kata Hasto, membuat Megawati dan PDIP sangat kehilangan sosok ulama karismatik yang benar-benar menjadi sumber keteladanan moral.

Oleh karena itu, kata dia, Ketua Umum PDIP itu pun menginstruksikan Ganjar Prabowo untuk memberikan penghormatan terbaik di kediaman Mbah Moen dan memberikan dukungan kepada seluruh ahli waris yang tengah berduka.

Jika Gabung Jokowi, Amien Rais Sebut PAN Gadaikan ‘Akidah’

Amien Rais
Politikus senior PAN Amien Rais.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut partainya menggadaikan ‘akidah’ jika bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Amien lewat sepucuk surat yang dibacakan kader senior PAN Icu Zukafril dalam diskusi Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019.

Lihat juga: PKB Sebut Paket Pimpinan MPR Mungkin Tergantung Arahan Jokowi

“Alangkah aib dan malu, serta hina dina PAN di hadapan Allah YME. Kita gadaikan akidah dan politik kita untuk kepentingan sesaat, sedangkan masa depan PAN sungguh tragis dan tidak ada lagi jalan kembali,” tulis Amien dalam surat yang dibacakan Icu di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Jumat (2/8).

Amien menyebut ekonomi pemerintahan Jokowi jauh dari prinsip adil dan keadilan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. PAN akan berlumur dosa sejarah jika ikut di dalamnya, kata Amien.

Amien Rais
Surat Amien Rais soal PAN yang dibacakan dalam diskusi bertema Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019 di Padepokan Silat TMII, Jakarta, 2 Agustus 2019.

Mantan Ketua MPR RI itu bahkan menyebut di bawah pemerintahan Jokowi seluruh politik ekonomi Indonesia akan disubordinasikan di bawah kepentingan negara lain.

“Semua politik ekonomi Cina. Sementara kepentingan rakyat sendiri hanya dipidatokan untuk lip service dan peninabobok masyarakat luas,” ucap Amien dalam surat itu.

Oleh karena itu, Amien berharap PAN mengambil jalur oposisi karena lebih hormat dan bermartabat. Amien juga berkata jalur oposisi diridai Allah SWT dan didukung mayoritas pemilihan PAN.

Lihat juga: PDIP soal Risma ke DKI: NasDem Kerjanya Manas-manasi Saja

“Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintah Jokowi, masyarakat luas sangat sinis, dan jangan harap PAN bisa lolos threshold pileg yang akan datang,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, hadir pula sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah, pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun, dan pengamat politik Rocky Gerung. Namun, tidak tampak pejabat DPP PAN.

Saat ditemui di sela-sela acara, Icu mengatakan Amien semula berencana hadir. Namun, katanya, Amien membatalkannya karena masih ada urusan di Yogyakarta.

Amien Rais
Surat Amien Rais.

Dia mengklaim surat itu ditulis langsung Amien. Icu menjemput sendiri surat itu di rumah Amien Rais yang berada di Gandaria, Jakarta Selatan sebelumnya.

“Dia telepon, bilang ‘Saya tuliskan ya aku WA.” Saya bilang, ‘Enggak Usah, Pak Amien tulis saja, nanti saya jemput,'” ujar Icu.

PKB Sebut Paket Pimpinan MPR Mungkin Tergantung Arahan Jokowi

PKB
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebut para parpol tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang lolos ke parlemen sudah bersepekat untuk membentuk paket pimpinan MPR sendiri.

“Ya pasti kalau KIK itu bersepakat untuk paket [pimpinan MPR],” kata Karding saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (1/8).

Lihat juga: PDIP soal Risma ke DKI: NasDem Kerjanya Manas-manasi Saja

Meski begitu, Karding mengaku belum bisa memastikan nama-nama kandidat yang akan mengisi jabatan pimpinan MPR dari paket buatan KIK itu.

Selain itu, ia pun belum mengetahui apakah akan ada penambahan dari parpol di luar KIK yang akan bergabung untuk mendukung paket pimpinan MPR tersebut.

“Tapi soal apakah tambah [anggota koalisi] atau tidak, saya sendiri belum mendengar. Rapatnya saja belum dengar,” kata dia.

Lihat juga: Golkar Sebut Oposisi Dibutuhkan untuk Awasi Kerja Pemerintah

Selain itu, Karding memandang Partai Golkar lebih pantas untuk menduduki kursi Ketua MPR bila dilihat dari perspektif urutan pemenang pemilu 2019.

Diketahui, Golkar meraih posisi ketiga di Pemilu 2019 lalu di belakang PDIP dan Gerindra. PDIP sendiri sudah dipastikan akan menempatkan kadernya sebagai ketua DPR.

“Kalau perspektifnya pemenang setelah PDIP memang Golkar yang pantas [dapat Ketua MPR],” kata dia.

Lihat juga: Gerindra Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Membahas Kabinet

Meski begitu, Karding mengaku belum mengetahui kesepakatan di antara parpol koalisi terkait kandidat dari parpol mana yang akan mengisi Ketua MPR.

“Saya mau memastikan pilihan MPR itu paket, paket itu artinya apa? Harus kesepakatan dari seluruh partai partai koalisi. Jadi soal nanti siapa yang disetujui. Apakah Golkar ataukah yang lain, mungkin juga tergantung kesepakatan, mungkin juga tergantung pendapat dan arahan pak Jokowi,” kata dia.

PDIP soal Risma ke DKI: NasDem Kerjanya Manas-manasi Saja

PDIP
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono tak ambil pusing dengan wacana NasDem memboyong Tri Rismaharini ke Pilkada DKI 2022.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menanggapi santai keinginan Partai NasDem yang terang-terangan tertarik memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma ke Jakarta untuk Pilkada DKI 2022. Hal itu sebelumnya disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus saat studi banding ke Surabaya beberapa waktu lalu.

Menurut Gembong, pernyataan itu tak lebih dari upaya ‘memanasi’ dinamika politik yang ada saat ini.

“Ya kan memang NasDem kerjanya manas-manasi saja. Tidak apa-apa, dinamika politik aja itu. Tidak masalah,” ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (30/7).

Lihat juga:Golkar Sebut Oposisi Dibutuhkan untuk Awasi Kerja Pemerintah

Gembong menuturkan, rencana memboyong Risma ke Jakarta sebenarnya telah digadang-gadang oleh PDIP sejak Pilkada 2017 silam. Namun hal itu urung dilakukan karena Risma menolak.

“Sebenarnya kan sudah dari 2017 itu. Tapi Bu Risma tidak mau,” katanya.

Wali Kora Surabaya Tri Rismaharini.

Hingga saat ini, lanjut Gembong, PDIP tak mau terburu-buru membicarakan sosok Risma untuk maju dalam Pilkada 2022. Menurutnya, Risma masih fokus merampungkan pekerjaan sebagai wali kota di Surabaya.

“Biar Bu Risma konsentrasi menyelesaikan pekerjaan di Surabaya. Nanti ada saatnya partai akan memanggil kader-kader terbaik di Jakarta. Ada saatnya nanti,” ucap Gembong.

Lihat juga: Gerindra Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Membahas Kabinet

NasDem sebelumnya menyampaikan keinginan memboyong Risma ke Jakarta untuk Pilkada 2022. Risma dianggap berhasil dalam menata kota, salah satunya termasuk dalam pengelolaan sampah.

Risma yang merupakan kader PDIP itu sendiri diketahui telah dua periode menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Ia pertama kali menjabat pada periode 2010-2015. Risma lalu terpilih kembali sebagai Wali Kota untuk periode 2016-2021.

Risma sendiri tak mau berkomentar banyak dengan wacana NasDem memboyongnya ke Jakarta. Dia menegaskan saat ini masih fokus membenahi Kota Surabaya.

“Kurang tahu, masih lama kok,” kata Risma saat meninjau Kebun Binatang Surabaya (KBS), Selasa (30/7).

 

Golkar Sebut Oposisi Dibutuhkan untuk Awasi Kerja Pemerintah

Golkar
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan rekonsiliasi yang terjadi antara 2 kubu di Pemilihan Presiden 2019 bukan berarti tidak ada oposisi. Hal ini terkait dengan pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Jangan diartikan setiap rekonsiliasi atau pertemuan akan menghapus oposisi,” kata Dedi dalam diskusi bertema Rekonsiliasi dan Alokasi Kabinet di kantor DPP KNPI, Jakarta, Kamis (25/7).

Dedi lebih lanjut menjelaskan oposisi juga bukan berarti selalu menjadi musuh. Namun keberadaan oposisi justru diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan begitu oposisi akan menjadi pengawas yang bisa membantu memperbaiki kinerja pemerintah menjadi lebih efektif.

“Tradisi silaturahmi yang dibuat jangan dihilangkan, stigma hilangnya oposisi karena kekuatan terlalu mayoritas itu akan membuat implikasi negatif dalam bekerja,” kata Dedi.

Lihat juga:Gerindra Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Membahas Kabinet

Dedi menceritakan pengalamannya saat dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Menurutnya saat itu pihaknya hanya sibuk membentu rekonsiliasi. Akibatnya, banyak pekerjaan yang dilakukan secara tidak efektif.

“Terlalu banyak kerumunan kelompok masyarakat di sekitar saya, itu membuat kinerja menjadi tidak efektif karena waktu dihabiskan untuk mengobrol dan diskusi,” tutur dia.

Sebelumnya di acara yang sama, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya sudah banyak mendengarkan ajakan, terutama dari masyarakat, untuk tetap menjadi oposisi. Namun menurutnya hal ini bukan berarti Gerindra akan selalu berseberangan dalam setiap program pemerintah.

Lihat juga: Menkumham Sebut Amnesti Baiq Nuril Sesuai Nawacita Jokowi

Dia menyebut Gerindra memiliki program pembangunan yang sama dengan pemerintah. Karenanya, menurut Riza Gerindra juga dapat turut berkontribusi dalam pemerintahan.

“Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi. Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi, itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa,”jelas dia.

 

Gerindra Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Membahas Kabinet

Gerindra
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (24/7).

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memastikan tidak ada pembahasan terkait kabinet dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurutnya, Megawati menghormati Joko Widodo sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan susunan kabinet di pemerintahan mendatang.

Lihat juga: Menkumham Sebut Amnesti Baiq Nuril Sesuai Nawacita Jokowi

“Megawati pasti akan menghormati posisi Jokowi sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif soal kabinet. Jadi dipastikan pertemuan antara Prabowo dan Megawati tidak membicarakan soal kabinet,” kata Ferry lewat pesan singkat kepada CNN, Rabu (24/7).

Dia menyampaikan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo harus dimaknai sebagai upaya membangun upaya rekonsiliasi pascapertemuan Prabowo dengan Jokowi pada Sabtu (13/7).

Menurutnya, pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat itu tidak terkait dengan upaya power sharing atau bagi-bagi jabatan menteri.

Lihat juga: PPP Berharap Untuk Mendapatkan 2 Kursi Menteri dari Jokowi

Ferry melanjutkan, pertemuan tersebut juga diperlukan Prabowo mengingat Megawati merupakan ketua umum dari partai politik pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Dia menilai, pertemuan dengan Megawati itu akan semakin baik bila Prabowo menemui pemimpin partai politik lain di koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dalam kesempatan selanjutnya.

“Rasanya juga sangat baik apabila Prabowo pada kesempatan berikutnya bisa bertemu dengan pimpinan partai koalisi pendukung Jokowi yang lainnya,” katanya.

Megawati menggelar pertemuan dengan Prabowo di kediamannya Rabu (24/7) siang. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat rukun usai Pilpres 2019. Kesepakatan terjalin sambil menyantap nasi goreng buatan Megawati.

Menkumham Sebut Amnesti Baiq Nuril Sesuai Nawacita Jokowi

Baiq Nuril
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Posmetro Indonesia – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo memberikan amnesti bagi terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Magnun. Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Yasonna berpandangan bahwa proses pemidanaan pada Baiq tergolong upaya kriminlisasi dan bertentangan dengan rasa keadilan. Padahal Baiq sendiri sedang berusaha melindungi kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan.

“Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan semata-mata untuk melindungi kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang perempuan, seorang ibu dan seorang istri,” kata Yasonna.

Selain itu, Yasonna mengatakan pemberian amnesti oleh presiden tidak melulu kepada seseorang yang memiliki persoalan hukum yang sifatnya politik. Amnesti bisa diberikan terhadap seseorang yang memiliki persoalan ketidakadilan hukum seperti Baiq.

Lihat juga: PPP Berharap Untuk Mendapatkan 2 Kursi Menteri dari Jokowi

Dalam pembahasan amandemen pertama UUD 45 yang melahirkan Pasal 14 ayat 2 tidak menemukan kalimat yang tersurat atau dapat dimaknai bahwa amnesti hanya diberikan kepada mereka yang terkait permasalahan politik,” kata Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna tak menampik bila kasus Baiq mendapatkan perhatian dan solidaritas yang meluas sehingga level internasional.

Ia turut berpandangan pemberian amnesti bagi Baiq seiring dengan pelaksanaan visi Nawacita Presiden Joko Widodo untuk melindungi perempuan dari segala tindak kekerasan.

“Besar harapan kami agar pertimbangan persetujuan agar permohonan yang bersangkutan berbahagia ini agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI secara resmi telah menyetujui memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo terkait amnesti bagi Nuril dalam rapat kerja yang digelar hari ini.

Diketahui, perkara ini bermula ketika Baiq Nuril dituding menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, Muslim, yang diduga melakukan pelecehan. Merasa dipermalukan, Muslim pun melaporkan perkara itu ke polisi.

Lihat juga: Kursi di DPR Turun, PPP Menyalahkan Metode Sainte Lague

Baiq sebelumnya dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran UU ITE dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Namun putusan di tingkat kasasi MA pada 26 September 2018 sebaliknya.

MA menyatakan Baiq terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara serta denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

PPP Berharap Untuk Mendapatkan 2 Kursi Menteri dari Jokowi

Jokowi

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, mengatakan partainya berharap untuk mendapatkan dua kursi menteri di kabinet Jokowi untuk periode 2019-2024. PPP, menurutnya, semakin solid dalam memberikan dukungan di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Insya Allah, lebih dari sebelumnya, setidaknya dua, saya harap begitu,” kata Ade melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/7).

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, PPP menerima kursi menteri. PPP menempati lukisannya, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama.

Menurutnya, kelompok yang mengusung Kakbah memiliki serangkaian lukisan yang bisa dipilih Jokowi untuk menduduki kursi kabinet. Dia percaya bahwa, jika dia mengandalkan kader PPP untuk membantu dalam kabinet, mereka dapat memberikan keterampilan terbaik mereka.

“Banyak kader PPP dengan berbagai keterampilan yang diperlukan dapat mengisi kabinet Pak Jokowi, KH Ma’ruf Amin,” katanya.

Lihat juga: Kursi di DPR Turun, PPP Menyalahkan Metode Sainte Lague

Ade mengatakan bahwa, sebagai partai koalisi, PPP siap untuk terus bekerja dengan Jokowi hingga akhir lima tahun ke depan.

Direktur Hukum dan Pertahanan dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin mengatakan bahwa partainya menjadi lebih solid setelah perayaan Mukernas IV, yang berlangsung dari 19-20 Juli di kota Serang. , Banten.

Selain lebih solid, PPP, menurutnya, semakin bersedia untuk berpartisipasi dalam keberhasilan pemerintahan Joko Widodo periode kedua bekerja sama dengan KH Ma’ruf Amin.

“Kami, sebagai anggota PPP, menyambut kekuatan partai ini, dan PPP juga siap untuk menggantikan pemerintahan Jokowi,” kata Ade.

Lihat juga: Menteri Agama Lukman Menolak Menjadi Menteri Jika Ditawari Lagi

Dia mengatakan bahwa, berdasarkan sejumlah poin dari rekomendasi yang disepakati oleh Peserta Mukernas IV, Ade Irfan percaya bahwa Indonesia akan lebih maju dalam masa pemerintahan kedua Jokowi.

Serangkaian poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukernas PPP termasuk perlindungan pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo dalam memperjuangkan program-program pemerintah yang sejalan dengan aspirasi umat Islam.

Selain itu, pemerintah Jokowi didorong untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

PPP juga memutuskan untuk memperbaiki sistem pemilihan, baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, untuk dipisahkan. PPP mempertimbangkan penyatuan pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif untuk mengekang kalender politik nasional.

“Visi Indonesia yang ditransmisikan oleh Jokowi beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Indonesia optimis untuk bersaing secara internasional,” katanya.