Kategori: Politik

Kursi di DPR Turun, PPP Menyalahkan Metode Sainte Lague

PPP

Posmetro Indonesia – Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan penurunan raihan kursi parlemen partainya dalam pemilihan legislatif 2019 adalah karena perubahan metode perhitungan perolehan jumlah kursi DPR, dari yang sebelumnya memakai Kuota Hare menjadi Sainte Lague.

Hal itu, katanya, didasarkan evaluasi pihaknya dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV PPP.

Lihat juga:Menteri Agama Lukman Menolak Menjadi Menteri Jika Ditawari Lagi

“Kami mengatakan bahwa salah satu (penyebab) sedikitnya kursi PPP itu, karena sistem konversi suara dari Kutao Hare berubah menjadi sistem Sainte Lague murni,” kata Arsul di Hotel Le Dien, Serang, Banten, Sabtu (20/7).

Padahal, kata Asrul, kursi PPP bisa mencapai 26 kursi jika metode Kuota Hare digunakan.

“Kalau dengan Kuota Hare itu PPP tidak 19 [kursi], tapi 26 [kursi],” katanya.

Diketahui, pada Pileg 2014 yang menggunakan sistem Kuota Hare, PPP meraih 39 kursi di DPR. Pada Pemilu 2019, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan penggunaan metode perhitungan kursi Sainte Lague.

Ilustrasi surat suara.

Lewat metode Sainte Lague, jumlah kursi ditentukan lewat pembagian suara sah tiap parpol dengan bilangan ganjil secara berurutan, misalnya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, begitu seterusnya hingga semua kursi dewan di dapil itu habis.

Sementara itu Kuota Hare digunakan dalam pileg sebelumnya. Ini merupakan metode konversi suara dengan cara membagi jumlah total suara yang sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Hasilnya, jumlah suara yang harus didapat parpol untuk mendapatkan 1 kursi di dapil itu atau Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP).

Sisa kursi yang tidak dapat ditempati oleh BPP-nya akan dibagikan kepada parpol yang belum mendapatkan kursi secara berurutan berdasarkan jumlah suaranya. Sementara, parpol yang sudah punya kursi tidak diikutsertakan dalam perhitungan sisa suara ini. Walhasil, parpol dengan suara signigikan jumlah kursinya tidak jauh beda dengan parpol menengah.

Lihat juga; Mbak Tutut: Pak Soeharto Berhenti, Bukan Mundur

Arsul pun menyebut PPP merekomendasikan pengembalian sistem Kuota Hare pada Pileg berikutnya. Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan pemisahan pileg dan pilpres.

Hal itu tercantum dalam hasil dari Mukernas ke-IV PPP yang dibacakan oleh Ketua Organisasi, Keanggotaan, Ketua Kaderisiasi (OKK) DPP PPP Qoyyum Abdul Jabbar.

“Perbaikan sistem pemilu di Indonesia dengan memisahkan pelaksanaan pileg dan pilpres. Penerapan sistem tertutup dalam penentuan caleg terpilih. Perubahan metode penghitungan kursi dari sant lague menjadi Kuota Hare,” kata Arsul.

Selain perbaikan sistem pemilu, Mukernas ini juga menghasilkan sejumlah poin lain. Yakni terkait dengan pelaksanaan Muktamar untuk menentukan Ketua Umum PPP.

Dalam Mukernas ini, Seluruh kader partai menyerahkan sepenuhnya pagelaran muktamar kepada DPP, alias tidak perlu mempercepat kegiatan tersebut.

“Penjadwalan pelaksanaan muktamar ke-9 diserahkan sepenuhnya kepada DPP, dengan mempertimbangkan asas manfaat dan mudhorot,” katanya.

Poin lainnya yakni terkait evaluasi dan restrukturisasi kepengurusan partai di semua tingkatan berdasarkan kebutuhan organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka persiapan verifikasi parpol menghadapi pemilu 2024.

Lihat juga: Setelah Pertemuan Jokowi-Prabowo, Marak Unduhan Provokatif di Media Sosial

“Juga memulihkan kembali jabatan ketua dan atau sekretaris DPW yang diberhentikan untuk menjaga kondusivitas dan kekompakan jajaran partai,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut sistem Sainte Lague lebih proporsional dalam menentukan jumlah kuris parpol di parlemen.

Artinya, parpol dengan raihan suara banyak akan meraih kursi banyak pula di parlemen, dan sebaliknya.

Menteri Agama Lukman Menolak Menjadi Menteri Jika Ditawari Lagi

Lukman
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, saat menghadiri Mukernas PPP.

Serang, Posmetro IndonesiaMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dia tidak ingin memegang posisi menteri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk periode 2019-2024.

Lukman menyebut dirinya sudah lebih dari cukup untuk menjabat sebagai menteri agama pada periode pertama yang Jokowi memerintah, sejak 2014 hingga sekarang.

“Tidak (saya tidak ingin menjadi menteri) saya sudah merasa lebih dari cukup,” kata Lukman ditemui di Hotel Le Dien usia menghadiri acara pembukaan Musyawarah Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Serang, Banten, Jumat (19/7).

Lihat juga: Mbak Tutut: Pak Soeharto Berhenti, Bukan Mundur

Jokowi belum bicara secara terbuka tentang komposisi para menterinya. Dia hanya menyatakan formasi kabinetnya diisi dari kalangan partai dan profesional.

“Kira-kira 60 (partai):40 (profesional) atau 50:50. Kira-kira itu,”ujarnya.

Jokowi menambahkan bahwa akan ada sosok anak muda dalam kabinet periode kedua 2019-2024. Dia mengatakan sudah meminta partai politik pendukung menyetorkan kader mudanya masing-masing untuk menjadi menteri.

“Saya minta dari partai juga ada (kader) yang muda. Ada dari profesional juga (yang tergolong muda untuk menjadi menteri),” kata Jokowi.

Mbak Tutut: Pak Soeharto Berhenti, Bukan Mundur

Mbak Tutut
Mbak Tutut mengatakan ayahnya, Presiden Kedua RI, Soeharto, tidak mengundurkan diri tetapi berhenti dari kursi kepresidenan.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Anak perempuan Presiden Ke-2 RI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut, menceritakan momen ketika ayahnya menanggalkan jabatan Presiden 21 tahun lalu. Soeharto secara resmi melepas posisinya sebagai presiden pada 21 Mei 1998 lewat pidato yang disampaikan di Istana Negara Jakarta.

Mbak Tutut mengatakan Soeharto memilih diksi ‘berhenti’ daripada ‘mundur’ ketika menyampaikan pidato terakhir sebagai presiden saat itu. Soeharto menyerahkan jabatan Presiden kepada wakilnya BJ. Habibie.

Lihat juga: Setelah Pertemuan Jokowi-Prabowo, Marak Unduhan Provokatif di Media Sosial

“Bapak menggunakan istilah berhenti. Beliau mencari kata berhenti di UUD 1945,” kata Mbak Tutut setelah menyerahkan arsip statis Soeharto, di Kantor ANRI, Jakarta, Kamis (18/7).

Mbak Tutut mengaku saat itu sempat bertanya kepada ayahnya alasan untuk menggunakan diksi ‘berhenti’. Menurutnya, Soeharto menjelaskan bahwa jika menggunakan istilah mengundurkan diri ketika masa tugas belum selesai berarti dirinya tidak bertanggung jawab.

“Tapi kalau berhenti, saya sedang kerja, yang mempekerjakan itu tidak percaya maka saya berhenti,” ujar Mbak Tutut menceritakan alasan Soeharto memakai diksi ‘berhenti’.

Lihat juga: Yusuf Martak Mengatakan Dia Akan Mendukung Prabowo Jika Dia Berpartisipasi Dalam Idol

Selain soal penggunaan kata ‘berhenti’, Mbak Tutut juga bertanya mengapa Soeharto tidak melanjutkan pekerjaannya hingga selesai.

Menurut Soeharto, kata Tutut, pada saat itu akan banyak korban jika dirinya tetap berkuasa. Soeharto juga, lanjutnya, merasa sudah tidak dipercaya oleh rakyat.

“Karena itu sudah tidak dipercaya lagi kok memaksakan diri, lebih baik berhenti. Supaya generasi lain yang teruskan,” tuturnya.

Lihat juga: Perludem: Sebagian besar Caleg Gerindra menggugat Rekan Separtai

Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden dan dilantik untuk ke-7 kalinya pada tanggal 11 Maret 1998.

Sebelum deklarasi ‘berhenti’ Soeharto sekaligus keruntuhan Orde Baru, gelombang protes bermunculan dari kelompok pro demokrasi.

Mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya melakukan aksi turun ke jalan menuntut Soeharto mundur. Bahkan ada kerusuhan pada tanggal 13 dan 15 mei 1998. Puncak protes ditandai penduduk MPR/DPR pada 18 Mei 1998.

 

Setelah Pertemuan Jokowi-Prabowo, Marak Unduhan Provokatif di Media Sosial

Jokowi-Prabowo
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Pembaruan provokatif dari cerita radikal banyak beredar di media sosial setelah pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Sabtu (13/7).

Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, kepala Biro Informasi Publik Kepolisian Nasional, mengatakan pembaruan provokatif telah ditemukan di Twitter, Youtube dan Facebook. Bentuknya, foto dengan informasi yang tidak sesuai dengan pertemuan itu dengan kata-kata provokatif.

Lihat juga: Yusuf Martak Mengatakan Dia Akan Mendukung Prabowo Jika Dia Berpartisipasi Dalam Idol

“Di media sosial masih banyak narasi yang tengah disebarkan akun tertentu dan kini sedang kami mapping. Akun tersebut, kita sudah liat beberapa kali dimiliki oleh orang-orang radikal, ekstrim,” ujarnya, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

“Kami harus memeriksa ini bersama-sama, karena itu tidak mencakup kemungkinan bahwa mereka disusupi oleh ide-ide ISIS atau radikal lainnya,” tambahnya.

Dedi mengatakan pihaknya masih memantau unduhan media sosial terkait pertemuan Jokowi-Prabowo. Pemantauan juga bertujuan untuk menentukan apakah unduhan provokatif melanggar hukum ITE.

Lihat juga: Perludem: Sebagian besar Caleg Gerindra menggugat Rekan Separtai

Namun, Dedi tidak dapat menentukan jumlah akun yang diunduh dengan kata-kata provokatif tersebut.

Menurutnya, peningkatan unduhan provokatif berbanding terbalik dengan situasi sebenarnya pasca pertemuan. Dedi mengatakan situasi Aceh di Papua aman.

“Situasi keamanan saat ini dari Aceh ke Papua aman. Catatan itu, saya katakan ada 2 sisi ya. Satu sisi di dunia nyata, sedikit terlalu banyak (kasus),” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi dan Prabowo mengadakan pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Sabtu (13/7). Keduanya berjabat tangan dan menaikin MRT untuk menuju Senayan.

Lihat juga: Disebut pengganggu, konsolidasi PDIP Surabaya telah terjadi

Pada kesempatan ini, Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jokowi atas Terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024.

Keduanya kemudian makan bersama di salah satu restoran di daerah Senayan. Mereka didampingi sejumlah tokoh dari masing-masing pihak, baik Jokowi maupun Prabowo.

Setelah itu, akun Partai Gerindra “diserang” oleh netizen yang tidak ingin Prabowo bertemu Jokowi.

Yusuf Martak Mengatakan Dia Akan Mendukung Prabowo Jika Dia Berpartisipasi Dalam Idol

Yusuf Martak
Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua Gerakan Pengawal Nasional Fatwa-Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan bahwa dukungan untuk Prabowo Subianto telah berakhir setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, ijtimak ulama dan tokoh nasional ke-4 tidak akan membahas masalah dukungan untuk Prabowo. Namun, dia bercanda bahwa dia akan mundur jika Prabowo berpartisipasi lagi, salah satunya berpartisipasi dalam Indonesian Idol.

“Jadi sekali lagi (Prabowo) ingin didukung, mau jadi apalagi? Karena pengadilan yang terakhir, kecuali jika Anda ingin memasukin Indonesian Idol. Karena itu ada sepanjang waktu,” kata Yusuf di Hotel Alia Cikini di Jakarta, Senin (15/7).

“Jadi kita tidak punya apa-apa lagi untuk (mendukung) itu,” ujarnya.

Lihat juga: Perludem: Sebagian besar Caleg Gerindra menggugat Rekan Separtai

Mengenai peristiwa pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo, dia mengatakan tidak ada yang perlu dikomentari. Dia merasa bahwa pertemuan itu adalah hak bagi semua orang.

“Pertemuan (Jokowi-Prabowo), menurut kami, biasa-biasa saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.

Juru bicara FPI Munarman mengatakan ijtimak yang akan diadakan oleh GNPF-Ulama tidak akan membahas masalah pertemuan Jokowi-Prabowo.

Dia mengatakan bahwa ijtimak ke-4 akan membahas ide-ide besar, termasuk bagaimana bangsa Indonesia dikelola dengan prinsip keadilan yang jujur.

“Jika salah satu presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa jika orang berbicara tentang orang itu, pikirannya gelisah,” kata Munarman.

Lihat juga: Disebut pengganggu, konsolidasi PDIP Surabaya telah terjadi

Slamet Maarif, Ketua Umum PA 212, menekankan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh pertemuan Jokowi-Prabowo. Dia menambahkan bahwa timnya sudah ada sejak sebelum pemilihan presiden 2019.

“Jadi arah kami sangat jelas. Kereta 212 akan terus berlari ke tujuannya. Dan jika seseorang hanya memiliki 1 visi dan 1 misi, silakan,” kata Slamet.

Perludem: Sebagian besar Caleg Gerindra menggugat Rekan Separtai

Gerindra

Jakarta, Posmetro Indonesia – Partai Gerindra adalah pihak yang menimbulkan perselisihan paling internal di Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni, 32 kasus dari total 94 sengketa internal di Pileg 2019.

Hal ini diketahui dari penelitian Asosiasi Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tentang sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lihat juga: Disebut pengganggu, konsolidasi PDIP Surabaya telah terjadi

“Konflik internal adalah konflik antara kandidat partai yang sama, jumlah permintaan terbesar dari Partai Gerindra dengan 32 permintaan.” Kata Fadli Ramadhanil, peneliti di Perludem, saat diskusi di Cikini, Jakarta, Senin (15/7).

Dari jumlah tersebut, Fadli merinci 10 kasus terkait Pileg DPR RI, 9 kasus terkait dengan DPRD provinsi, dan 13 kasus untuk DPRD kabupaten/kota.

Di bawah Partai Gerindra, lanjutnya, ada Partai Golkar dengan 22 perselisihan internal, diikuti oleh Partai Demokrat dengan 13 kasus.

Lihat juga: Sandi dan Erick Thohir mengomentari pertemuan Jokowi-Prabowo

Fadli mengatakan pengadilan sejauh ini telah menangani 94 perselisihan internal dari 14 Partai Politik.

Dia mengatakan bahwa fenomena penuntutan timbal balik di antara teman-teman ini adalah hal biasa dalam sistem pemilihan proporsional terbuka yang dianut Indonesia.

Selain itu, Fadli merasa bahwa fenomena ini positif. Karena ada unsur transparansi hukum dan koreksi terhadap sistem pemilu.

Lihat juga: PA 212: Selamat Tinggal Pada Pak Prabowo Subianto

“Ini adalah kesempatan untuk memicu konflik di internal parpol maupun antar parpol. Sehingga kandidat di legislatif tidak akan mengajukan pertanyaan jika suara mereka dicuri, dimanipulasi oleh KPU, dll.” ujar dia.

Disebut pengganggu, konsolidasi PDIP Surabaya telah terjadi

PDIP Surabaya
Konsolidasi PAC PDP di Surabaya ditandai dengan pemukulan.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Konsolidasi cabang manajemen anak (PDA) PDI Perjuangan di seluruh kota Surabaya telah ditandai oleh kekacauan. Ini terjadi di kantor IDP PDP Perjuangan di Jawa Timur, nomor Kendangsari, Surabaya, Minggu (14/7).

Peristiwa itu dipicu oleh dikeluarkannya peraturan PDIP NO. 28/2019, yang memuat aturan konsolidasi Perjuangan PDI melalui DPO dan DPC pada Kongres IDP ke-5.

Orang-orang terdengar berteriak, lalu seorang lelaki dikawal oleh anggota kelompok kerja Buana Chakra yang mengamankannya.

Tri Widayanto, presiden IDP PAC Simokerto, memantau pria itu dan melemparkan pukulan. Melihat ini, anggota kelompok kerja Cakra Buana dengan cepat memisahkan mereka.

Setelah kerusuhan, tidak ada pernyataan resmi tentang penyebab insiden di ruangan itu.

Lihat juga: Sandi dan Erick Thohir mengomentari pertemuan Jokowi-Prabowo

Namun, sejumlah kader PAC PDIP lain di luar gedung, melontarkan teriakan bahwa pria itu adalah penyusup.

“Penyusup-penyusup, itu bukan pengurus PAC tapi ikut masuk,”  kata salah satu kader yang berada di luar gedung.

Kendati demikian konsolidasi yang dihadiri jajaran, PAC se-Kota Surabaya di dalam ruangan tetap berlangsung dan tidak terganggu adanya kericuhan tersebut.

Lihat juga: PA 212: Selamat Tinggal Pada Pak Prabowo Subianto

Usai konsolidasi, Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi mengatakan, konsolidasi ini berkaitan dengan gaduh protes PAC atas keputusan DPP PDIP yang memilih Adi Sutarwijono menjadi Ketua DPC Surabaya yang baru, menggantikan Whisnu Sakti Buana. Keputusan itu kemudian dianggap tidak sesuai dengan usulan PAC.

Protes sejumlah PAC ini disampaikan dalam Rapat Kerja Cabang di Empire Palace Surabaya pada Minggu, Pekan lalu. Sementara konsolidasi di Kantor DPD PDIP ini untuk memberikan pengertian atas keputusan DPP yang telah diambil.

Hasil sosialisasi ini pun kata Kusnadi, akan segera diketahui pada Konfercab susulan PAC PDIP se-Kota Surabaya, dalam waktu dekat. Soal waktu kapan Konfercab itu akan digelar, Kusnadi mengatakan hal tersebut akan ditentukan oleh  DPP secara langsung.

“Kita menunggu kapan kemudian DPP menjadwalkan kembali Konfercab lanjutan, bukan hanya Surabaya, tapi juga Bojonegoro dan Banyuwangi. Konfercab itu akan dilaksanakan sebelum tanggal 27 Juli,” kata dia.

Lihat juga: Jusuf Kalla Tentang Jatah Menteri: Kursinya Tidak Mendapat Lebih Banyak

Menurutnya sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengertian kepada PAC, bahwa keputusan DPP yang menunjuk Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC PDIP Surabaya, adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno menambahkan, meski dalam mekanismenya PAC boleh mengusulkan beberapa nama calon ketua DPC. Namun keputusannya tetap pada wewenang DPP. Hal itu sebagai mana tercantum pada pasal 44 Bab X ketentuan Khusus Peraturan PDIP nomor 28 tahun 2019.

“Apapun pasal 44 peraturan partai segala sesuatunya menjadi keputusan DPP. DPP bisa saja menentukan nama yang ada di luar usulan itu,” kata dia.

Sandi dan Erick Thohir mengomentari pertemuan Jokowi-Prabowo

Erick Thohir
Erick Thohir (kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) bertemu di sebuah forum yang bertajuk.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Mantan kandidat wakil presiden 02 Sandiaga Uno, dan Presiden Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin (EK), Erick Thohir berkomentar tentang pertemuan Jokowi-Prabowo di stasiun MRT pada hari Sabtu besok (13/7).

Sandi mengatakan bahwa pertemuan ini berdampak positif pada persatuan dan kemajuan bangsa. Baginya, perbedaan dalam pemilihan politik adalah umum di partai-partai demokratis.

“Rapat selalu ditafsirkan sebagai berkah, jadi tentu saja kita harus melihat bahwa kesamaan kita ingin Indonesia menjadi negara maju, saya pikir perbedaan adalah suatu keharusan, tempat yang umum,” kata Sandi setelah acara ‘Young Important Indonesia’. di Desa Kemang, Jakarta, Sabtu (13/7).

Pada kesempatan yang sama, Erick mengatakan bahwa pertemuan ini memberikan contoh bagi masyarakat, khususnya bagi generasi milenial.

Lihat juga: Jusuf Kalla Tentang Jatah Menteri: Kursinya Tidak Mendapat Lebih Banyak

Pertemuan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah matang. Ketika kompensasi pemilu selesai, perbedaannya harus dijahit lagi.

“Di mana kita bisa memberikan contoh yang baik tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain? Di mana demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi dewasa,” kata Erick.

Erick juga mengomentari pemilihan stasiun MRT sebagai tempat untuk bertemu dengan Jokowi dan Prabowo. Dia mengatakan bahwa lokasi pertemuan ini tidak normal karena pertemuan antara orang-orang penting biasanya diadakan di tempat-tempat mewah.

Lihat juga: Suharso: Presiden Meminta PPP Untuk Mendapatkan 9 Kursi Menteri

“Bagi orang-orang di gedung-gedung mewah, di tempat-tempat yang tidak terjangkau, tetapi ini di MRT, di mana itu juga merupakan simbol pembangunan Indonesia, meskipun masih Jakarta, saya merasa positif,” kata Erick.

Erick menyetujui kemungkinan pertemuan antara Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

“Saya pikir Tuhan ingin (ada) sebuah pertemuan, silakan tanya Pak Sandi, tetapi tentu saja dia akan bertemu,” kata Erick.

PA 212: Selamat Tinggal Pada Pak Prabowo Subianto

Prabowo Subianto
Prabowo Subianto bertemu Presiden Jokowi di stasiun MRT Lebak Bulus di Jakarta pada Sabtu (13/7).

Jakarta,Posmetro Indonesia – 212 alumni Persaudaraan memilih untuk berpisah dari Prabowo Subianto setelah presiden Gerindra bertemu Joko Widodo di stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, pada Sabtu pagi (13/7).

PA 212 adalah salah satu kelompok Islam yang secara aktif mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019. Selain PA 212, kelompok-kelompok Islam lain yang mendukung Prabowo pada saat itu adalah FPI dan Ulama GNPF.

“Kami, PA 212, tua dan simpatisan 212, tidak tunduk, apalagi mematuhi Kertanegara. Kami hanya tunduk kepada imam besar Rizieq Shihab, saat ini di kota suci Mekah,” kata Damai Hari Lubis , Kepala Divisi Legal PA 212, dalam pernyataan CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Jusuf Kalla Tentang Jatah Menteri: Kursinya Tidak Mendapat Lebih Banyak

“Untuk acara Prabowo Subianto dan pertemuan Presiden Jokowi, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo Subianto,” katanya.

Damai mengatakan AP 212 masih akan melawan rezim, yang katanya telah mengambil tindakan penegakan hukum.

Tindakan simpati ini termasuk kriminalisasi dan penganiayaan terhadap ulama dan aktivis.

“Selain penegakan hukum yang ada sejauh ini, yang, dalam pandangan kami, bias. Jelaskan diri Anda kuat terhadap oposisi dan tendangan bebas untuk para penggemar,” kata Damai.

Lihat juga: Suharso: Presiden Meminta PPP Untuk Mendapatkan 9 Kursi Menteri

Dia melanjutkan, PA 212 merasa tersinggung jika pertemuan itu ternyata merupakan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi. Selain itu, katanya, Prabowo tidak memiliki kesempatan untuk bertemu rekan-rekannya.

“Sebagai Kadivhum PA 212, kami agak kecewa dan mungkin dia tidak mengerti sifat atau makna sami’na waato’na, yang telah dia nyatakan berkali-kali,” kata Damai , mengutip pernyataan Prabowo beberapa waktu lalu.

Perdamaian memberi tahu Sami’na wato’na bahwa artinya adalah “kita mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan oleh para sarjana”.

Lihat juga: Sebagian Besar Suara Pileg, PDIP Masih Menggugat KPU Terhadap MK

Dalam konteks yang ditimbulkan oleh Prabowo, kata Damai, para ulama yang dimaksud adalah mereka yang mendukung Prabowo ke Ijtimak Ulama 1 dan 2. Ulama berada di bawah komando Rizieq Shihab.

“Faktanya, Prabowo Subianto meninggalkan pendapatnya atau belum tabayyun dengan pengikutnya. Sekali lagi, kita yang mewakili umma atau sesepuh yang selalu sepakat dengan ulama ulama 1 dan 2 Ijtimak, pamit kepada Prabowo Subianto, “kata Damai.

Jusuf Kalla Tentang Jatah Menteri: Kursinya Tidak Mendapat Lebih Banyak

Jusuf Kalla

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa komposisi kabinet Jokowi-Maruf Amin terbagi secara adil. Divisi harus disesuaikan dengan perolehan jumlah kursi di parlemen.

“Pola harus dibuat, berapa partai politik yang bukan partai politik, diatur. Berapa partai yang bisa sesuai dengan jumlah kursi di DPR. Bukan kursi (di parlemen) yang mendapat sedikit lebih banyak, semrawut nanti, “Kata JK dalam diskusi dengan peserta pelatihan Lemhanas di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (11/7).

Lihat juga: Suharso: Presiden Meminta PPP Untuk Mendapatkan 9 Kursi Menteri

Selain itu, kata JK, penataan kabinet juga harus seimbang antara jenis kelamin, agama, dan daerah asal. JK menganggap ini semata-mata demi keharmonisan nasional.

“Harus ada dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi. Kalau tidak, bangsa ini tidak harmonis. Memang tidak mudah mengatur kekuatan nasional,” katanya.

“Jadi harus ada harmonisasi yang baik antara daerah dan suku, agama, politik, tingkat kemampuan, profesionalisme. Itu hanya didukung oleh semua pihak,” tambah JK.

Lihat juga: Sebagian Besar Suara Pileg, PDIP Masih Menggugat KPU Terhadap MK