Kategori: Politik

Koordinator Massa Aksi 22 Mei Tenangkan Massa yang Lempari Polisi

Koordinator Massa
Koordinator Massa Aksi 22 Mei mencoba menenangkan massa yang mulai melempari polisi dengan petasan dan batu.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Aksi 22 Mei, di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bentrok dengan polisi. Kerusuhan dimulai ketika kerumunan pengunjuk rasa dari Gerakan Kedaulatan Nasional kembali ke rumah.

Lihat juga: Ada Aksi di Bawaslu, Polisi Tutup Jalan Thamrin 22 Mei

Sekelompok pemrotes kemudian memprovokasi polisi dengan menyanyikan lagu yang menyindir garis polisi selama pemilihan. “Polisi itu tugas Anda untuk melindungi, polisi itu tidak boleh ikut serta dalam kompetisi,” protes para pengunjuk rasa di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Mei 2019.

Sekitar pukul 6:20 pagi, pemukulan oleh massa telah menghasilkan blokade polisi anti huru hara. Selain itu, massa juga menembakkan petasan dan petasan ke kantor polisi dan Bawaslu.

Bernard Abdul Jalal, salah satu pemimpin demonstrasi, mencoba menenangkan kerumunan dengan memperingatkannya dari atas mobil komando. “Tindakan kami, tindakan damai, tenang karena risiko besar seperti kemarin, ketika tujuh teman kami menjadi mujahid,” kata Bernard.

Lihat juga; Hendropriyono Sebut Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil

Kerumunan menjadi lebih brutal ketika mereka mulai membakar beberapa benda di pintu samping kantor Bawaslu. Buang dan arahkan kembang api di kantor Bawaslu. Terdengar deru gemuruh dari kerumunan yang menuju pasar Tanah Abang. Api tumbuh di sekitar pagar Bawaslu.

Komisaris Utama Harry Kurniawan, kepala kepolisian resor Jakarta, meminta bantuan dari para pemimpin aksi, Bernard dan koordinator lapangan Jumhur Hidayat, untuk menenangkan massa. “Tolong, Tuan Bernard, Tuan Jumhur, kami juga orang-orang, jurnalis, sampai seseorang dikejutkan oleh batu ini, mereka menyesal,” kata Harry. speaker.

Beberapa massa kemudian mencoba memadamkan api yang mulai menyebar. Kondisinya tenang. Pukul 7 malam, Bernard mencari Jumhur yang tidak ada di dalam mobil komando. “Karena Korlap tidak di dalam mobil komando, mobil komando sekarang harus mundur,” katanya.

Aksi massa 22 Mei tetap tidak berubah terhadap Jalan Thamrin dan sekali lagi menyanyikan lagu-lagu. Beberapa mencoba mengguncang pagar kawat berduri dengan terlebih dahulu menutupinya dengan pita. Sejauh ini, massa masih bertahan di Jalan Thamrin.

Ada Aksi di Bawaslu, Polisi Tutup Jalan Thamrin 22 Mei

Bawaslu
Massa berunjuk rasa menolak hasil Pemilu 2019 di seberang Bawaslu RI, kawasan Sarinah, Jakarta, 21 Mei 2019

Jakarta, Posmetro Indonesia — Lalu lintas di Jalan MH Thamrin, baik dari arah Jalan Sudirman menuju Monas. Mau pun sebaliknya masih akan ditutup pada Rabu (22/5) karena massa aksi menyikapi hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diperkirakan meningkat. Malam ini, jalan Thamrin ke arah Monas ditutup usai aksi di Bawaslu.

“Ada kemungkinan karena besok diprediksi akan terjadi penumpukan massa. Oleh karenanya persiapan untuk rekayasa arus lalin tetap dipersiapkan untuk besok,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Dedi Prasetyo usai buka bersama di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/5) seperti dilansir Antara.

Polda Metro Jaya disebutnya sudah mempersiapkan rekayasa untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan massa yang lebih besar dibanding Selasa. Pada Selasa, akibat lalu lintas di Jalan MH Thamrin ditutup, lalu lintas di jalan-jalan sekitar kawasan tersebut juga menjadi macet.

Sejumlah koridor bus Transjakarta pun dialihkan untuk menghindari jalan yang ditutup tersebut.

Lihat juga; Hendropriyono Sebut Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil

Selain rekayasa jalan di sekitar Gedung Bawaslu dan KPU RI, sekitar 40.000 pasukan TNI-Polri mengamankan objek vital di DKI Jakarta lain, seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR, sentra-sentra perekonomian serta kantor-kantor kedutaan negara asing.

Polisi memberlakukan siaga satu mulai 21 hingga 25 Mei 2019 untuk pengamanan usai penyampaian hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Per Selasa malam, Polri mencatat lebih dari 1.300 orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI Selasa.

Massa yang datang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Jember, Kalimantan, Sumatera hingga Papua.

Lihat juga: KPU Tetapkan Hasil Pemilu 25 Mei Jika Tak Ada Gugatan

Hendropriyono Sebut Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil

Hendropriyono
AM Hendropriyono menyebut tak ada dalam sejarah kudeta sipil bisa berhasil tanpa didukung TNI/Polri.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan tidak ada kudeta sipil yang berhasil dalam sejarah. Hal ini terkait dengan wacana people power pada 22 Mei mendatang menyikapi hasil Pemilu 2019.

Hendro mengatakan kudeta sipil tak pernah berhasil tanpa ada dukungan dari TNI dan Polri.

“Saya ingatkan, tidak ada kudeta sipil yang berhasil di dalam sejarah karena TNI dan Polri tidak di belakang,” kata Hendropriyono di Gedung Djoeang, Jakarta, Minggu (19/5).

Sementara TNI dan Polri menurutnya sampai saat ini tetap pada sumpah mereka yakni setia pada pada pemerintah dan tunduk pada undang-undang dan ideologi negara.

Lihat juga: KPU Tetapkan Hasil Pemilu 25 Mei Jika Tak Ada Gugatan

Prajurit menurutnya juga tunduk pada hukum dan taat ada atasan.

“Tunduk setia pada atasan, jangan mau diajak-ajak yang bukan atasanya. Atasan orang lain dia ikutin. Itu tidak ada,” katanya.

Hendro juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak turun ke jalan pada 22 Mei mendatang. Berbeda dengan elite-elite yang bisa mudah pergi ke luar negeri saat terjadi kerusuhan, rakyat akan menderita jika terjadi konflik sosial.

“Jangan mau ditipu menjadi korban dari para elit yang enak-enak pergi ke luar negeri, kabur. Terus nanti balik lagi pada saat-saat yang tetap aman-aman,” kata Hendro.

Lihat juga: Prabowo SubiantoTolak Rekapitulasi Suara, Bukan Pelanggaran Pemilu

Wacana People Power mengemuka digelar pada 21 dan 22 Mei di KPU dan Bawaslu. Namun pihak yang menginisiasi People Power ini mengklaim apa yang akan digelar sesuai dengan konstitusi sebagai salah satu menyuarakan aspirasi politik warga negara.

Mereka yang mengajak people power juga menegaskan gerakan tersebut bukan tindakan makar.

Belakangan gerakan people power ini diganti dengan istilah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).

KPU Tetapkan Hasil Pemilu 25 Mei Jika Tak Ada Gugatan

KPU
rapat pleno rekapitulasi nasional pemilu serentak 2019 di gedung KPU.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya bakal menetapkan calon terpilih pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Pemilu 2019 pada 25 Mei 2019.

Arief menyampaikan penetapan calon terpilih akan dilakukan KPU tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 ditetapkan 22 Mei 2019.

“Kalau tanggal 22 Mei kita tetapkan, tiga hari kemudian tanggal 25 Mei tidak ada sengketa, maka tanggal 25 kita tetapkan. Tetapi kalau ada sengketa, kita harus tunggu sampai dengan putusan sengketanya keluar,” ujar Arief saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (16/5).

Lihat juga: Prabowo SubiantoTolak Rekapitulasi Suara, Bukan Pelanggaran Pemilu

Dalam waktu tiga hari itu, KPU menyiapkan penetapan hasil, termasuk konversi perolehan suara menjadi jatah kursi di DPR RI. KPU akan menggunakan metode Sainte Lague.

Saat ini KPU telah merampungkan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk 27 provinsi. Sementara tujuh lainnya, yakni Sumatra Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat belum merampungkan rekapitulasi tingkat provinsi.

“Kita akan skors sampai besok (16/5) pukul 14.00 WIB. Kalau sampai besok siang jam 14.00 WIB masih belum bisa dihadirkan, kita akan skors lagi, Sabtu akan kita mulai pagi,” ujar dia.

Hingga Rabu (15/5) malam, pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul sementara atas paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam rekapitulasi suara Pilpres 2019 tingkat nasional.

Lihat juga: AHY Ajak Semua Pihak Dewasa Sikapi Hasil KPU

Jokowi-Ma’ruf telah mengumpulkan 59.573.727 suara sah. Jumlah itu setara dengan 59,77 persen suara sah. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 40.093.420 atau 40,23 persen suara sah.

Kemenangan Jokowi diikuti pula oleh para partai politik pengusung. PDIP sementara unggul dengan 19.087.087 suara. Angka itu setara dengan 21,42 persen dari 89.111.764 suara sah Pileg.

Di bawah PDIP ada Partai Golkar dengan 11.133.125 suara (12,49 persen), Partai Kebangkitan Bangsa dengan 10.187.795 suara (11,43 persen), dan Partai Gerindra dengan 9.960.036 suara (11,18 persen).

Prabowo SubiantoTolak Rekapitulasi Suara, Bukan Pelanggaran Pemilu

Prabowo Subianto
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Langkah capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang enggan mengakui hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika sarat kecurangan tidak bisa disebut pelanggaran pemilu sebagaimana diatur Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Karenanya, sikap Prabowo itu tidak bisa dikenakan sanksi.

“Menolak atau menerima hasil pemilu bukanlah sebuah kejahatan,” tutur Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat dihubungi CNN, Rabu (15/5).

Diketahui, dalam Pasal 552 Ayat (1) UU No 7/2017, setiap capres dan cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta pilpres sampai dengan pemungutan suara putaran pertama akan dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Ditambah sanksi berupa denda maksimal Rp50 M.

Menurut Titi, Prabowo tidak bisa dikenakan pasal tersebut. Dia menggarisbawahi bahwa Prabowo tidak mengakui hasil penghitungan suara KPU. Berbeda jika Prabowo menyatakan mengundurkan diri sebagai peserta Pilpres 2019.

Lihat juga: AHY Ajak Semua Pihak Dewasa Sikapi Hasil KPU

“Penolakan oleh Prabowo tidak sama dengan mengundurkan diri sebagai calon dalam Pilpres,” ucap Titi.

Hal senada diutarakan Direktur KoDe Inisiatif Veri Junaidi. Menurutnya, jelas ada perbedaan antara tidak mengakui penghitungan suara dengan mengundurkan diri sebagai peserta Pilpres.

“Apalagi ketentuan mundur itu berlaku hanya pada saat penetapan hingga pemungutan suara, tidak pada saat penetapan hasilnya,” ujar Veri.

Peneliti Perludem Fadhli Ramadhanil menjelaskan bahwa andai mengundurkan diri sekali pun, Prabowo tidak bisa disebut melanggar Pasal 552 Ayat 1 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu. sanksi tersebut hanya bisa dikenakan kepada peserta pilpres yang mengundurkan diri sebelum pemungutan suara. Sementara sejauh ini, pemungutan suara sudah dilakukan pada 17 April lalu.

“Batasnya pada hari H pemilu kemarin, 17 April 2019,” kata Fadhli.

Lihat juga: Djoko Santoso Klaim ‘Ora Ngerti’ soal Kivlan Demo Kepung KPU

Diketahui, Prabowo enggan mengakui hasil penghitungan suara oleh KPU jika sarat dengan kecurangan. Dia mengatakan itu dalam acara pemaparan dugaan kecurangan Pilpres 2019 temuan Badan Pemenangan Nasional di hadapan para pendukungnya.

“Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang,” kata Prabowo di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).

Prabowo kemudian mengingatkan KPU agar bersikap jujur dan adil dalam melakukan penghitungan suara. Dia menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan KPU.

Prabowo juga menyatakan dirinya belum menyerah. Dia masih membuka ruang pembicaraan. Namun, melarang pendukungnya untuk bertindak emosional.

“Ada yang katakan pak Prabowo gimana sikapnya? Katanya ada yang minta ketemu saya, bolak balik minta ketemu. Berbicara boleh, berunding boleh, menyerah tidak boleh,” katanya.

AHY Ajak Semua Pihak Dewasa Sikapi Hasil KPU

AHY
Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak semua pihak bijaksana dan dewasa menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil penghitungan pemilihan legislatif maupun presiden tersebut akan diumumkan maksimal pada 22 Mei mendatang.

“Kami hadir tadi sore adalah untuk mengajak kita semua semakin yakin, semakin bijaksana semakin dewasa akan hasil yang akan kita terima,” kata AHY di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/5).

AHY yang juga Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute bertemu dengan Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid dan delapan kepala daerah membicarakan situasi setelah pemungutan suara 17 April lalu.

Delapan kepala daerah yang hadir antara lain. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur NTB Zulkilfimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Lihat juga: Djoko Santoso Klaim ‘Ora Ngerti’ soal Kivlan Demo Kepung KPU

Kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

AHY melanjutkan dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tadi pihaknya berbicara tentang situasi Indonesia belakangan ini. Ia mengatakan pihaknya menangkap keresahan dan kekhawatiran di berbagai daerah usai Pemilu 2019.

“Dari pertemuan yang kami lakukan kami menangkap banyak sekali kegelisahan dan kekhawatiran, apakah kemudian pasca-Pemilu 2019 ini kemudian bangsa kita menjadi semakin tersekat-sekat,” ujarnya.

Menurut AHY, dirinya sempat berpikir bahwa 17 April lalu bisa menjadi momentum semua pihak saling merangkul. Namun, kata AHY, kenyataannya sampai hari ini perselisihan paham karena berbeda pilihan politik masih terjadi.

Melihat kondisi yang masih ‘tegang’, AHY mengatakan dirinya bersama delapan kepala daerah dan Yenny berkumpul menyatukan hati dan pikiran. Ia berharap pertemuan ini menginspirasi masyarakat terutama generasi muda yang aktif dalam proses politik 2019.

“Mudah mudahan kita semua teguh pada upaya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas yang lainnya. Jangan sampai perbedaan identitas kita. Membuat negara kita justru semakin terpecah, justru perbedaan itu merupakan kekuatan bangsa ini,” tuturnya.

Lihat juga: Prabowo-Sandi Unggul Telak dari Jokowi-Ma’ruf di Arab Saudi

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya selaku penggagas pertemuan ini mengatakan bahwa pihaknya membicarakan kondisi Indonesia setelah pemungutan suara 17 April lalu. Menurut Bima, pihaknya berharap agar proses pesta demokrasi ini diletakkan pada koridor hukum.

“Menyepakati agar selama hari-hari menjelang 22 Mei nanti terus mengokohkan kebersamaan. Meminimalisasi ruang-ruang terjadinya perpecahan,” ujarnya.

Bima mengajak semua pihak menunggu proses penghitungan suara yang masih dilakukan oleh KPU. Menurutnya, hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU pada 22 Mei nanti sebagai keputusan yang sah secara konstitusi.

“Tentunya kalau masih ada hal-hal yang ditafsirkan berbeda atau gugatan kita melihat harus diserahkan kepada proses hukum yang berlaku sesuai dengan hukum positif dan konstitusi di Indonesia,” tuturnya.

Djoko Santoso Klaim ‘Ora Ngerti’ soal Kivlan Demo Kepung KPU

Djoko Santoso
Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso, mengaku tak tahu soal rencana demo Kivlan Zen dkk.

Jakarta, K24news Indonesia — Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso, mengaku tak tahu soal aksi kepung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dilakukan oleh Kivlan Zen dan Eggi Sudjana.

“Ora ngerti aku. Baru tahu sekarang,” kata Djoko ditemui di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).

Lihat juga: Prabowo-Sandi Unggul Telak dari Jokowi-Ma’ruf di Arab Saudi

Saat ditanya apakah ada koordinasi antara Kivlan dkk dengan pihak BPN Prabowo-Sandi, Djoko hanya menyebut bahwa demonstrasi merupakan hak siapa saja dan dilindungi konstitusi.

“Ya kalau mau, itu hak menyatakan pandangan politik silakan saja. Pasal 28 menyatakan UUD bahwa berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat lisan maupun tulisan itu hak setiap warga negara ya,” kata dia.

Untuk diketahui, pada Kamis (9/5) Kivlain Zen bersama Eggi Sudjana akan mendatangi KPU. Adapun tujuan unjuk rasa itu adalah untuk menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Lihat juga: MUI Minta Umat Islam Bisa Kendalikan Diri Selama Ramadan

Saat ditanya apakah ada koordinasi antara Kivlan dkk dengan pihak BPN Prabowo-Sandi, Djoko hanya menyebut bahwa demonstrasi merupakan hak siapa saja dan dilindungi konstitusi.

“Ya kalau mau, itu hak menyatakan pandangan politik silakan saja. Pasal 28 menyatakan UUD bahwa berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat lisan maupun tulisan itu hak setiap warga negara ya,” kata dia.

Untuk diketahui, pada Kamis (9/5) Kivlain Zen bersama Eggi Sudjana akan mendatangi KPU. Adapun tujuan unjuk rasa itu adalah untuk menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Lihat juga: Istana soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Bisa Iya, Bisa Tidak

Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen sendiri telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan makar.

Laporan terhadap Kivlan tersebut diterima oleh polisi dengan nomor laporan LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019. Dalam tanda terima laporan yang diperoleh CNN diketahui Kivlan dilaporkan oleh seseorang bernama Jalaludin.

Prabowo-Sandi Unggul Telak dari Jokowi-Ma’ruf di Arab Saudi

Jakarta, Posmetro Indonesia — Pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi menang telak di Arab Saudi dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Hal ini diketahui lewat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Luar Negeri yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam rapat yang digelar pada Selasa (7/5), Prabowo-Sandi menang di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Riyadh.

Paslon 02 berhasil meraih 5.133 suara, sedangkan Jokowi-Ma’ruf hanya 3.576 suara. Ada 152 suara di PPLN Riyadh yang dinyatakan tidak sah.

Di wilayah kerja PPLN Riyadh, tercatat ada 41.573 orang pemilih. Namun hanya 8.861 orang di antaranya yang menggunakan hak pilih.

Lihat juga: MUI Minta Umat Islam Bisa Kendalikan Diri Selama Ramadan

Sementara di wilayah kerja PPLN Jeddah, Prabowo-Sandi sudah dinyatakan menang dengan margin lebih besar pada rapat yang digelar Senin (7/5).

Prabowo-Sandi meraup suara sah sebanyak 9.471 suara, sedangkan Jokowi-Ma’ruf hanya 3.821 suara. Sejumlah 192 suara dinyatakan tidak sah.

Di Jeddah, jumlah WNI yang tercatat sebagai pemilih adalah 38.056 orang. Namun hanya 13.484 orang yang mencoblos.

Lihat juga: Istana soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Bisa Iya, Bisa Tidak

Total Prabowo-Sandi mengantongi 14.604 suara di Arab Saudi. Sementara Jokowi-Ma’ruf hanya mendapat 7.397 suara sisanya.

Hingga saat ini KPU telah menuntaskan rekapitulasi suara di 53 wilayah kerja PPLN. Pasangan Jokowi-Ma’ruf menang di 45 daerah, Prabowo-Sandi di 7 daerah, dan satu wilayah lainnya berakhir seri.

MUI Minta Umat Islam Bisa Kendalikan Diri Selama Ramadan

Salat Tarawih Pertama
Salat Tarawih Pertama Ramadhan 1440 H.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Majelis Ulama Indonesia berharap seluruh umat Islam dapat mengendalikan diri dalam Ramadan 1440 Hijriah. Wakil Ketua MUI Abdullah Zaidi mengatakan peringatan itu dikeluarkan mengingat penghitungan suara pemilu masih berlangsung.

“Di dalam suasana kita bangsa Indonesia sedang melakukan penghitungan suara sesudah pemilu ini mudah-mudahan kita juga dengan hikmah dan barakah Ramadan kita masing-masing dapat mengendalikin diri,” ujar Zaidi di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu (5/5).

Lihat juga: Istana soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Bisa Iya, Bisa Tidak

Zaidi menuturkan umat Islam di Indonesia harus mengendalikan diri sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ia berkata Allah tidak akan mengindahkan ibadah puasa orang tidak dapat meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak baik selama bulan Ramadan.

Lebih lanjut, Zaidi menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah karena Ramadan, Syawal, hingga Zulhijah tahun ini bisa digelar secara bersama. Ia berkata fenomena Ramadan kali ini akan terus berusaha dipertahankan oleh MUI.

“Agar umat Islam ke depan kita bisa senantiasa memulai ibadah kita secara bersama-sama. Inilah upaya yang akan selalu diusahakan, baik oleh Kemenag dan MUI pusat,” ujarnya.

Lihat juga: Habibie Ingin Kedua Kubu Tak Bawa Demokrasi Indonesia Mundur

Di sisi lain, Zaidi juga mengingatkan semua umat Islam mengutamakan keimanan dan kesungguhan dalam mengawali Ramadan. Ia pun berharap Ramadan kali ini dapat membentuk karakter umat sebagai Muslim sejati.

“Tentunya di dalam mewujudkan kesolehan ibadah dan sosial dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari,” ujar Zaidi.

Lebih dari itu, ia menyampaikan umat Islam akan merasakan banyak hikmah selama Ramadan.

Lihat juga; Kontroversi ‘Prabowo Menang di Daerah Garis Keras’ ala Mahfud

“Semoga Ramadan tahun ini akan senantiasa memberikan barakah dan rahmah pada kita, umat Islam khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya agar dalam situasi politik yang sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala dapat wujudkan kondisi kita ini yang kondusif, aman, tenteram, damai, dan kebersamaan sehingga dapat terwujud ukhuwah Islamiyah kita,” ujarnya.

Istana soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Bisa Iya, Bisa Tidak

Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan bahwa perombakan atau reshufflekabinet bisa terjadi ataupun tidak dalam waktu dekat setelah tiga menteri dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tiga menteri Kabinet Kerja itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Lihat juga: Habibie Ingin Kedua Kubu Tak Bawa Demokrasi Indonesia Mundur

Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat menjawab pertanyaan soal kemungkinan perombakan kabinet setelah tiga menteri tersebut terseret kasus dugaan korupsi.

“Perombakan kabinet, ya presiden sudah mengatakan bisa iya, bisa tidak. Kami lihat kepentingannya,” kata Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5).

Meskipun demikian, Moeldoko berharap tak terjadi perombakan kabinet karena masa kerja pemerintahan Jokowi periode pertama yang tinggal beberapa bulan lagi. Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengakhiri masa kerja pada Oktober 2019.

Menpora Imam Nahrawi
Menpora Imam Nahrawi (kiri) saat akan bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4).

“Tetapi sekali lagi kalau sudah persoalan hukum, presiden selalu tidak mau intervensi tentang itu. Tergantung dari berprosesnya, apa yang terjadi sekarang ini,” ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu memastikan bahwa Jokowi tak akan ikut campur dalam persoalan hukum anak buahnya, seperti yang menimpa mantan Menteri Sosial Idrus Marham beberapa waktu lalu.

Menurut dia, hal tersebut juga berlaku terhadap jajaran menteri lainnya yang terseret kasus hukum.

Lihat juga: Kontroversi ‘Prabowo Menang di Daerah Garis Keras’ ala Mahfud

“Sama juga dengan nanti akan diberlakukan terhadap menteri-menteri yang saat ini mungkin ada kaitannya dengan persoalan hukum. Tapi semuanya ini akan sedang berproses, belum tersangka dan sebagainya,” tutur Moeldoko.

Moeldoko mengklaim pemerintahan tak tertanggung dengan kondisi tiga menteri Kabinet Kerja terseret kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Ia menyatakan ketiga menteri itu juga masih menjalankan tugasnya dengan optimal.

“Saya pikir para menteri yang bersangkutan masih bekerja dengan optimum, belum berpengaruh dengan situasi itu,” ujarnya.

Presiden Jokowi
Pada saat yang sama, Presiden Jokowi bertemu dengan politikus dari partai yang berseberangan di Pilpres 2019. Partai Demokrat, AHY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5).

Tiga menteri Jokowi terseret kasus dugaan korupsi yang berbeda. Dalam kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Imam Nahrawi sudah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dan pengadilan.

Sementara, Lukman Hakim dikaitkan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang menjerat Ketua Umum PPP M Romahurmuzy alias Romi sebagai tersangka.

Kemudian Mendag Enggar diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Bowo mengaku menerima uang Rp2 miliar dari Enggar.