PPP Berharap Untuk Mendapatkan 2 Kursi Menteri dari Jokowi

Jokowi

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, mengatakan partainya berharap untuk mendapatkan dua kursi menteri di kabinet Jokowi untuk periode 2019-2024. PPP, menurutnya, semakin solid dalam memberikan dukungan di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Insya Allah, lebih dari sebelumnya, setidaknya dua, saya harap begitu,” kata Ade melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/7).

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, PPP menerima kursi menteri. PPP menempati lukisannya, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama.

Menurutnya, kelompok yang mengusung Kakbah memiliki serangkaian lukisan yang bisa dipilih Jokowi untuk menduduki kursi kabinet. Dia percaya bahwa, jika dia mengandalkan kader PPP untuk membantu dalam kabinet, mereka dapat memberikan keterampilan terbaik mereka.

“Banyak kader PPP dengan berbagai keterampilan yang diperlukan dapat mengisi kabinet Pak Jokowi, KH Ma’ruf Amin,” katanya.

Lihat juga: Kursi di DPR Turun, PPP Menyalahkan Metode Sainte Lague

Ade mengatakan bahwa, sebagai partai koalisi, PPP siap untuk terus bekerja dengan Jokowi hingga akhir lima tahun ke depan.

Direktur Hukum dan Pertahanan dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin mengatakan bahwa partainya menjadi lebih solid setelah perayaan Mukernas IV, yang berlangsung dari 19-20 Juli di kota Serang. , Banten.

Selain lebih solid, PPP, menurutnya, semakin bersedia untuk berpartisipasi dalam keberhasilan pemerintahan Joko Widodo periode kedua bekerja sama dengan KH Ma’ruf Amin.

“Kami, sebagai anggota PPP, menyambut kekuatan partai ini, dan PPP juga siap untuk menggantikan pemerintahan Jokowi,” kata Ade.

Lihat juga: Menteri Agama Lukman Menolak Menjadi Menteri Jika Ditawari Lagi

Dia mengatakan bahwa, berdasarkan sejumlah poin dari rekomendasi yang disepakati oleh Peserta Mukernas IV, Ade Irfan percaya bahwa Indonesia akan lebih maju dalam masa pemerintahan kedua Jokowi.

Serangkaian poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukernas PPP termasuk perlindungan pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo dalam memperjuangkan program-program pemerintah yang sejalan dengan aspirasi umat Islam.

Selain itu, pemerintah Jokowi didorong untuk menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan sumber daya manusia Indonesia.

PPP juga memutuskan untuk memperbaiki sistem pemilihan, baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, untuk dipisahkan. PPP mempertimbangkan penyatuan pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif untuk mengekang kalender politik nasional.

“Visi Indonesia yang ditransmisikan oleh Jokowi beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Indonesia optimis untuk bersaing secara internasional,” katanya.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *