KPU Ajak Jokowi-Prabowo Nonton ‘Suara April’ di Bioskop

Jokowi-Prabowo
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Jakarta, Posmetro IndonesiaKomisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengundang 2 pasangan calon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam acara nonton bareng film tentang Pemilu 2019.

Film bertajuk Suara April itu akan diputar untuk pertama kali pada Jumat (15/3) di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Kita ingin bahwa pemutaran perdana juga melibatkan peserta pemilu, tidak hanya capres-cawapres, parpol juga kita undang,” kata Wahyu Setiawan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (14/3).

Wahyu mengatakan film ini memang sengaja dibuat sebagai bagian dari sosialisasi Pemilu 2019. Film ini dibuat dengan anggaran KPU seperti yang tercantum dalam APBN.

Lihat juga: Putusan MK: Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Platform film dipilih KPU untuk menggaet kalangan muda, termasuk kaum milenial. Pasalnya pemilih muda mendominasi dalam gelaran Pemilu 2019.

“Kita kan ingin mendekati pemilih milenial, ya kan selama ini banyak masukan dan kita data juga menunjukkan pemilih milenial itu antara 17-30 tahun itu kan sekitar 70 juta,” ucap dia.

Film ini akan dibintangi oleh Darius Shinatrya dan Toro Margens. Suara April jadi karya terakhir Toro sebelum dia meninggal pada 4 Januari lalu.

Lihat juga : Cerita Agum Gumelar Soal SBY Ikut Teken Pemecatan Prabowo

Wahyu menyampaikan film ini akan diputar di daerah-daerah setelah diluncurkan di Jakarta.

“Nanti rencananya setelah kita pemutaran perdana kita akan melakukan nobar di seluruh Indonesia melalui provinsi, kabupaten, kota. Layar tancap, tuturnya. 

Putusan MK: Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Putusan MK
Putusan MK: Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye Ilustrasi sidang MK. Mahkamah Konstitusi menegaskan presiden tak perlu melakukan cuti kampanye saat mengikuti kontestasi pilpres.

Jakarta, Posmetro IndonesiaMahkamah Konstitusi (MK) menegaskan presiden tidak perlu melakukan cuti kampanye saat mengikuti konstestasi pilpres.

Hal ini disampaikan MK dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang MK, Rabu (13/3). Menurut MK, sesuai ketentuan Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye.

“Dengan rumusan demikian, maka pasal itu sudah jelas menjamin hak presiden atau wapres untuk kampanye tidak dikurangi jika mencalonkan diri kembali sebagai presiden atau wapres,” ujar Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari salinan putusan di web MK.

Hanya saja, lanjut hakim, hak cuti kampanye ini menjadi kewenangan presiden maupun wakil presiden yang kembali mencalonkan diri dalam pilpres.

“Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan,” katanya.

Lihat juga: Jaksa Agung Malaysia Bungkam Soal Lobi Pembebasan Siti Aisyah

Namun hakim mengingatkan pentingnya batasan aturan yang ketat bagi capres petahana dalam melakukan kampanye agar tidak menyalahgunakan kedudukannya. Pembatasan ini merujuk pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggara negara.

“Artinya dilarang menggunakan fasilitas negara sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian calon petahana ini lebih cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar aturan UU,” terang hakim.

Lihat juga: Imigrasi Timika Deportasi 12 Penambang Asal China Dan Korsel

Putusan MK ini sekaligus menolak gugatan sekelompok mahasiswa Universitas Islam As-Sayfiiyahyang mempersoalkan pelaksanaan kampanye capres petahana. Dalam gugatannya, para mahasiswa ini menganggap capres petahana saat ini Joko Widodo, tidak bisa cuti lantaran agenda presiden dianggap padat dan kampanye bisa dilakukan pada saat libur.

Gugatan ini diajukan 6 mahasiswa Universitas Islam As-Sayfiiyah, yakni Ahmad Syauqi, Amar Saifullah, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhillan Zhalillan.

KPU sendiri sebelumnya telah mengatur bahwa capres petahana tidak perlu cuti sepenuhnya sepanjang masa kampanye.

Dalam pasal 301 UU Pemilu juga telah mengatur bahwa presiden dan wapres yang telah ditetapkan sebagai capres dan cawapres, dapat berkampanye dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.