Pasang Bendera RMS, Lima Aktivis Ditangkap Tentang Makar

RMS

Jakarta, CNN Indonesia – Kepolisian Daerah Pulau Ambon menangkap lima pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) karena menempatkan bendera RMS di sebuah rumah. Penangkapan terjadi pada Sabtu (29/06), kemudian sekitar pukul 1015 WIT, di Sektor 3 Desa Hulaliu, Distrik Haruku, Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah.

Kepala Kepolisian Pulau Ambon Sutrisno Hadi Santoso mengatakan kasus ini bermula ketika anggota diberi tahu oleh penduduk desa Hulaliu tentang kemungkinan memasang bendera RMS di sebuah rumah. .

Sutrisno melewati tungkainya, lalu pergi ke tempat dia berada dan menemukan bahwa benderanya ditampilkan dengan baik.

“Reporter mendapat bukti dalam bentuk bendera RMS dan selembar kertas putih bertuliskan gerakan RMS yang ditampilkan di sebelah bendera,” kata Sutrisno kepada CNN, Selasa (2/7).

Lihat juga; Kasus Suap Untuk Jaksa, Aspidum kejati DKI Diduga menerima 200 juta Rupiah

Setelah itu, agen juga mencari dan menemukan dokumen tentang RMS di sebuah ruangan.

Untuk temuan ini, kata Sutrisno, polisi kemudian membawa kelima aktivis itu ke kantor polisi untuk diinterogasi.

Kelima aktivis itu adalah Izack Siahaya, Tely Siahaja, Marcus Noya, Johan Noya dan Basten Noya. Menurut Sutrisno, kelimanya adalah pemimpin dan simpatisan RMS.

Sutrino bersaksi bahwa mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan didakwa dengan makar, yaitu Pasal 106 KUHP dan Pasal 53 (1) KUHP dan / atau Pasal 110 KUHP.

“Tunduk pada artikel tentang makar, karena hasil pemeriksaan saksi dan bukti yang tersedia sesuai dengan dugaan unsur,” katanya.

Lihat juga: KPK Memperpanjang Masa Penahanan Romi Selama 30 Hari

Untuk saat ini, lanjut Sutrisno, kelima orang itu ditangkap di Kantor Polisi Pulau Ambon dan Kepulauan Lease. Amnesty International telah menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh polisi untuk menangkap dan menahan kelima orang tersebut.

Penangkapan kritis

Papang Hidayat, peneliti senior di Amnesty International Indonesia, mengatakan pemasangan bendera adalah ekspresi politik dan bukan kejahatan.

“Terutama apa yang terjadi pada aktivis politik yang melakukan tindakan mereka secara damai, termasuk mereka yang mendukung kemerdekaan, memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan politik mereka,” kata Papang dalam sebuah pernyataan Selasa (2/7).

Amnesty International juga meminta polisi untuk membebaskan kelima aktivis itu tanpa syarat. Alasannya adalah kelima aktivis itu adalah tahanan hati nurani yang dipenjara karena mengekspresikan pendapat politik mereka.

“Polisi harus segera membebaskan mereka dan tanpa syarat serta menjamin kebebasan berekspresi ke Maluku,” kata Papang.

Lihat juga: Setya Novanto, Pusat Penahanan Yang Baru Saja Dipindahkan Dari Gunung Sindur, Mengeluh Sakit

Selain itu, Papang mengatakan bahwa selama lima aktivis ditangkap, kepolisian Maluku harus memastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan buruk.

Mengenai pernyataan Amnesty International, Sutrino mengatakan siapa pun dapat membuat kritik. Namun, ia memastikan bahwa proses peradilan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *