Tag: e-KTP

Setya Novanto, Pusat Penahanan Yang Baru Saja Dipindahkan Dari Gunung Sindur, Mengeluh Sakit

Setya Novanto
Setya Novanto bersaksi di sidang kasus e-KTP.

Posmetroindo — E-KTP, Setya Novanto, ditempatkan di sel yang digunakan untuk menahan teroris di Pusat Penahanan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor. Setelah pemindahannya, mantan Ketua DPR segera mengeluh sakit. Namun, dia tidak bisa dikunjungi oleh pusat penahanan.

Kepala Pusat Penahanan Gunung Sindur Agus Salim mengatakan bahwa selama penahanannya. Setya Novanto mengeluh tentang penyakitnya, termasuk tangan yang bengkak ke kiri.

“Dia mengeluhkan masalah jantung, gula darah dan tangannya masih bengkak di sebelah kiri karena dia berasal dari Bandung, dia juga baru saja pulang untuk berobat,” kata Sopiana, Selasa 18/06).

Dia menambahkan bahwa dia masih tidak tahu apakah Setya Novanto telah pindah ke Pusat Penahanan Gunung Sindur untuk menghadapi hukumannya atau akan dikirim kembali ke Sukamiskin.

Lihat juga: Kasus Pelacuran, Vanessa Angel mengungkapkan nama lain Rian Subroto

“Belum ada yang mengunjungi karena prosedurnya ketat di pusat penahanan, hanya keluarga inti wanita, anak, ibu dan ayah, yang lain tidak bisa”, dia menyatakan.

350 pengawasan video dipantau

Setnov juga dijamin dalam tahanan ketat, karena sel itu ditujukan untuk asisten teroris dengan sistem keamanan tinggi.

“Brimob memantau keamanan super, sulit untuk memasuki pusat penahanan. Tetapi tidak ada penempatan khusus untuk Setnov, sama seperti tahanan lainnya,” kata Agus.

Ada 350 kamera CCTV untuk memantau semua tahanan.

“Ada 97 anggota di Pusat Penahanan Gunsin ditambah 21 anggota Brigade Mobil. Dan persediaan disediakan dengan mensubkontrakkan ke setiap sel sehingga para tahanan jangan makan di luar, “jelasnya.

Periksa Agus Martowardojo, KPK dalam penganggaran e-KTP

Agus Martowardojo
Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai saksi mantan anggota DPR Indonesia Markus Nari. Dari mulut Agus, KPK ingin mendapatkan informasinya ketika masih Menteri Keuangan mengeksplorasi anggaran untuk pengadaan paket untuk implementasi e-KTP yang mengarah pada korupsi.

“Penyelidik mengeksplorasi informasi saksi mengenai anggaran untuk pengadaan kartu identitas penduduk berdasarkan nomor registrasi penduduk ketika saksi menjadi menteri keuangan Republik Indonesia,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pernyataan tertulis Jumat (17/5).

Sementara itu, setelah diperiksa oleh KPK. Agus menjelaskan masalah penganggaran dan penggunaan mekanisme multi-tahun dalam proyek e-KTP kepada para penyelidik KPK. Terkait hal ini, Agus ‘melempar bola’ dengan mengatakan bahwa perencana dan pelaksana anggaran adalah kewenangan kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi juga dinyatakan bahwa dalam UU itu jelas bahwa secara formal. Secara material tanggung jawab anggaran berada di kementerian teknis ini di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri membahas anggarannya dengan DPR juga merupakan proses anggaran,” kata Agus.

Lihat juga: Caleg PDIP Polisikan Amien Rais Terkait Dugaan Makar

Kementerian Keuangan, kata Agus, hanya sebagai manajer fiskal dan bendahara umum negara. Sementara Kementerian Dalam Negeri adalah pengguna anggaran.

“Jika sebagai pengguna anggaran, menteri adalah orang yang harus merencanakan, melaksanakan tanggung jawab untuk anggaran. Tanggung jawab kementerian teknis adalah dalam perencanaan, implementasi dan akuntabilitas,” katanya.

Diketahui dalam kasus korupsi, proyek e-KTP KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka sejak 19 Juli 2017. Markus diduga berperan dalam memperlancar penambahan anggaran e-KTP di DPR.

Karena alasan ini, Markus diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) UU No. Kode kriminal.

Markus adalah satu dari delapan tersangka dalam kasus mega korupsi ini. Selain Markus, tujuh tersangka lainnya bahkan telah diproses oleh KPK, dari penyelidikan hingga vonis.

Lihat juga: Pansel Baru KPK Belum Ada, ICW Sindir Jokowi Sibuk Nyapres

Selain itu, Markus juga didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Markus diduga sengaja menghalangi atau mengganggu proses investigasi dalam persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Dia juga diduga menghalangi proses investigasi dalam kasus dugaan informasi palsu dalam uji coba e-KTP yang menjerat Miryam S Haryani.