Tag: Ibu Kota baru

Mendagri Tunggu DPR Bahas Usulan Anies Revisi UU Ibu Kota DKI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengkaji usulan Gubernur DKI Jakarta mengenai perubahan UU DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.

Jakarta, CNN IndonesiaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan masih menunggu DPR RI soal revisi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang tersebut sebelumnya diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu menyusul rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

“Ibu kota kan baru diumumkan. Nanti kita lihat apa yang versi DPR mau minta revisi,” kata Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Rabu (28/8).

Kemendagri juga saat ini sedang mendalami kajian terhadap usul Anies tersebut. Sebab berkaitan dengan perubahan bentuk pemerintahan Jakarta yang selama ini mendapat keistimewaan sebagai ibu kota negara.

Lihat juga: Nasib Rehabilitasi Nunung Dan Sang Suami Ditentukan Besok
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Tjahjo juga mengatakan proses pembahasan bersama terkait revisi akan dilakukan setelah ada masukan DPR.

“Pemerintah mem-follow up, begitu saja,” ucap dia.

Sebelumnya, Plt Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik menyampaikan Anies sudah mengajukan usulan revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 sejak tiga bulan lalu.

Lihat juga: Nunung dan Kurir Modus Jual Beli Perhiasan Pada Saat Transaksi Sabu

Dalam usulan itu, Anies mengajukan konsep Jakarta sebagai daerah otonomi khusus setelah tak lagi jadi ibu kota negara. Jakarta akan jadi provinsi yang membawahi kota dan kabupaten administratif seperti saat ini. Kabupaten dan kota itu akan dipimpin oleh PNS yang ditunjuk gubernur.

“Dia masih mengusulkan otonomi daerah satu tingkat. Katakanlah kalau bagi DKI itu mewujudkan pemerintahan yang efektif, kenapa tidak? Kalau memang dengan format seperti itu rakyat DKI akan lebih sejahtera,” ucap Akmal di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/8).

Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung langkah yang ditempuh Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur.

Meski begitu, wanita yang akrab disapa Mega ini memberikan beberapa catatan terkait pemindahan ibu kota negara. Dia menilai, rencana pemindahan tak perlu diiringi dengan perpindahan pusat perekonomian layaknya Jakarta.

Kalimantan Timur, kata Mega, nantinya hanya akan berfokus sebagai pusat pemerintahan tanpa adanya embel-embel status megapolitan seperti Jakarta.

Lihat juga: Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

“Nanti sama saja dengan Jakarta. Saya lihat dulu ada kehendak Jakarta jadi kota megapolitan,” kata Mega, dalam keterangan resminya, Selasa (27/8).

Mega juga menyarankan agar kelak ibu kota negara baru tak diberikan beban berlebih seperti di Jakarta saat ini. Dengan beban berlebih, dia khawatir ibu kota anyar nanti akan semrawut seperti Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis.

“Artinya, tata ruangnya ditentukan dengan baik, untuk jangka panjang. Jadi harus komit, ya. Jadi kalau sejak awal ditentukan untuk ruang terbuka, ya untuk terbuka, enggak boleh berubah. Kalau untuk pertanian, ya, pertanian,” kata Mega.

Mega mencontohkan Washington DC, Amerika Serikat dan Canberra, Australia sebagai ibu kota negara yang ideal. Dia berharap agar pemerintah mampu membuat regulasi yang mengikat.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

“Artinya, ini, kan, harus dijadikan sebuah pemikiran yang matang. Dan, kita tahu, kan, Kaltim kaya dengan tambang, mineral. Lalu konsekuensi logisnya bagaimana? Ini juga harus dibuat peraturan-peraturan yang mengikat,” jelas Mega.

Tak hanya itu, Mega juga turut memberikan catatan soal pengadaan air bersih di Kaltim yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan wilayah sawah tadah hujan yang dimiliki Kaltim, lanjutnya, pemerintah harus membuat analisa dampak dan lingkungan (Amdal) dengan baik saat membangun ibu kota baru.

Jokowi Tak Buru-buru Putuskan Lokasi Pemindahan Ibu Kota

Jokowi
Presiden Jokowi menyatakan tak akan tergesa-gesa memutuskan pemindahan ibu kota.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru. Keputusan akan disampaikan sesuai rencana, Agustus mendatang.

“Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantannya, Kalimantan yang mana, nanti kita sampaikan Agustus,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/7).

Meski akan memutuskan untuk mengambil menyampaikan keputusan pemindahan ibu kota baru pada Agustus mendatang, Jokowi mengatakan sampai saat ini kajian yang dibuat pemerintah belum rampung. Saat ini pemerintah masih berupaya menyelesaikan kajian pendukung.

“Kajiannya belum rampung, belum tuntas. Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet,” katanya.

Lihat juga: Bappenas Mengusulkan Pengurangan Ekspor Batu Bara ke Jokowi

Jokowi saat buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Senin (6/5) menegaskan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Ia mengatakan rencana pemindahan tersebut sudah sejak tiga tahun lalu dibahas di internal.

Selain itu, sekitar 1,5 tahun belakangan ini Bappenas juga mulai melakukan kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, politik, lingkungan jika ibu kota jadi dipindahkan. Rencana pemindahan ibu kota dilakukan karena Jawa sudah dihuni 57 persen dari total penduduk di Tanah Air.

Kondisi di Jawa tersebut berbanding terbalik dengan pula lain yang masih kosong.