Tag: Jokowi

Jokowi Memberikan 6.000 Paket Bantuan untuk Korban Longsor Bogor

Bogor
Presiden Joko Widodo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Presiden Joko Widodo memberikan bantuan untuk masyarakat korban tanah longsor dan banjir bandang di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan sebanyak 6.000 paket diserahkan kepada sekitar 6.000 KK di Kecamatan Sukajaya.

Bantuan diserahkan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mewakili Jokowi yang gagal mendarat karena cuaca buruk pagi tadi, Minggu (5/1).

“Bapak Presiden tidak bisa hadir di sini, maka kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan bantuan Presiden berupa sembako,” kata Heru dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.

Heru mengatakan paket bantuan yang diberikan berisi sembako dan beberapa kebutuhan warga lainnya seperti air minum dan makanan siap saji. Dia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di daerah yang telah sigap membantu korban bencana di Kecamatan Sukajaya.

“Atas nama Bapak Presiden kami mengucapkan kepada seluruh jajaran Polres dan TNI, Dandim, Danrem, Ibu Bupati terima kasih yang telah sigap membantu korban bencana ini,” ujarnya.

Menurut Heru, Jokowi berpesan agar proses evakuasi terus berduka cita bagi korban yang meninggal dan tentunya turut berempati bagi seluruh warga yang terkena bencana di Sukajaya ini,” tuturnya.

Lihat juga : Bom 125 Kg Milik TNI AU Jatuh di Kebun Tebu Warga Lumajang

Heru menyatakan sekitar 6 desa terisolasi di Kecamatan Sukajaya. Dia menyebut Jokowi sudah memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera membuka akses jalan yang terisolasi di beberapa desa tersebut.

Proses pembukaan jalan tersebut, kata Heru, ditargetkan bisa selesai secepatnya. Selain alat-alat berat seperti ekskavator, juga akan dikirimkan sirtu (pasir dan batu) agar akses jalan tersebut bisa segera dilewati untuk proses evakuasi warga maupun distribusi bantuan.

“Minimal per hari ini atau sampai besok jalur itu bisa dibuka untuk motor dulu, yang penting mereka bisa terevakuasi dan bantuan bisa masuk,” ujarnya.

Jokowi bersama Doni, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU gagal mendarat di Desa Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, karena cuaca buruk.

Dia bersama rombongan akhirnya kembali ke Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor. Meskipun demikian, 2 helikopter yang membawa bantuan untuk warga berhasil mendarat.

Lihat juga : Jusuf Kalla Sebut Kerusuhan di Papua Persoalan Harga Diri

Jokowi Tidak Pakai Baju Adat Pada Saat Pimpin Upacara Penurunan Bendera

Jokowi
Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengenakan baju adat di saat menjadi Inspektur Upacara penurunan Bendera Negara Sang Merah Putih di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).

Sebelumnya, Jokowi mengenakan pakaian adat Klungkung, Bali, ketika menjadi pemimpin Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pagi sebelumnya.

Pantauan CNN di lokasi acara, Jokowi mengenakan setelan jas berwarna biru dongker lengap dengan peci hitam. Jokowi memasuki mimbar kehormatan sekitar pukul 17.15 WIB.

Setelah Jokowi berada di tempat, Komandan Upacara Kolonel Pasukan Ahmad Sunawar Sholikul Qodri melaporkan upacara segera dilaksanakan. Jokowi lantas memerintahkan Qodri memulai upacara.

Lihat juga: Belum Rampung, Polri Tunda Umumkan Investigasi Listrik Padam

Qodri kemudian menyiapkan pasukannya. Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) langsung bergerak menuju tiang bendera. Tim Paskibraka yang bertugas menurunkan bendera merah putih adalah Tim Putih.

Anggota Paskibraka dari Provinsi Bengkulu Aisyah Rahmawati didapuk sebagai pembawa bendera merah putih di Tim Putih.

Sementara 3 orang dari Kelompok 8 pada upacara sore ini adalah Muhammad Fany Nur Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah sebagai Komandan Kelompok 8.

Bagas Satria Wijaya dari Provinsi Lampung sebagai pembentang bendera, dan Zaini Fahmi dari Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pengerek bendera.

Setelah sampai di tiang bendera, Tim Putih mulai menurunkan sang merah putih dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya bendera dibawa oleh Aisyah untuk diberikan kembali kepada Jokowi.

Aisyah bersama Kelompok 8 bergerak ke arah mimbar kehormatan. Aisyah yang membawa bendera itu kemudian berjalan sendiri menuju tempat Jokowi berdiri.

Lihat juga: Pemprov DKI Bangun 53 Taman Baru Seluas 27 Hektare

Sampai di mimbar kehormatan, bendera itu disodorkan Aisyah kepada Jokowi. Lantas, mantan wali kota Solo itu mengambil bendera merah putih dari baki dan meletakkan di sebuah podium.

Aisyah lantas kembali lagi ke dalam barisan Kelompok 8 dan kemudian bergabung dengan Tim Putih Paskibraka. Komandan upacara kemudian melaporkan kembali ke Jokowi bahwa upacara telah selesai.

Setelah itu Tim Putih Paskibraka bergerak serempak ke arah sayap kiri Istana Merdeka. Jokowi memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan dan diikuti tamu undangan yang hadir.

Tepuk tangan tamu undangan pun mengiringi langkah pasukan yang berasal dari sejumlah provinsi di Indonesia itu.

Hadir dalam upacara penurunan bendera ini antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MA Hatta Ali, Ketua MA Anwar Usman, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

Kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, KSAD Jendral Andika Prakasa, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, dan pejabat lainnya.

Jokowi Butuh Rp1.162 T untuk Peningkatan SDM di Periode II

Jokowi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Jokowi membutuhkan anggaran Rp1.162 triliun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di dalam negeri pada periode ke-2 pemerintahannya. Berdasarkan data Bappenas, kebutuhan anggaran tersebut digunakan untuk 4 keperluan peningkatan kualitas SDM.

Pertama, untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan kekerdilan ata stunting. Total kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk keperluan tersebut mencapai Rp26 triliun.

Lihat juga: Jokowi Tak Buru-buru Putuskan Lokasi Pemindahan Ibu Kota

Kedua, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Total anggaran yang diperlukan untuk program tersebut mencapai Rp330 triliun.

Ketiga, pembangunan science tecnopark yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp2,8 triliun. Dan ke-4, untuk digitalisasi dan integrasi bantuan sosial yang diperkirakan menelan dana Rp809,93 triliun.

“Untuk yang sosial ini diharapkan penyaluran makin tepat sasaran dan harapan kami pendekatannya bisa dilakukan secara nontunai,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Rabu (14/8).

Bambang mengatakan peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk membawa Indonesia menjadi negara mau pada 2045 mendatang.

Jokowi Sempat Rasakan Gempa Banten di Halim

Banten
Presiden Jokowi.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat merasakan guncangan gempa Banten saat berada di tengah perjalanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (2/8). Gempa yang berpusat di sekitar perairan Banten itu memiliki magnitudo 6,9, sebelumnya disebut 7,4.”Iya, iya (merasakan) waktu (lewat) di Halim (perjalanan ke Istana Negara),” kata Jokowi di sela-sela pertunjukan wayang kulit di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (2/8).

Jokowi mengatakan gempa Banten terjadi sekitar pukul 19.03 WIB. Gempa tersebut turut dirasakan sampai Jakarta dan sekitarnya. Mantan wali kota Solo itu mengaku langsung menelepon petugas di lapangan.

“Yang paling penting, saya monitor sejak jam 7 (malam) tadi, alhamdulillah, tidak ada yang ikutan tsunami dan peringatan untuk potensi tsunami baru saja berakhir,” tuturnya.

Lihat juga: Anies Curiga Truk di JORR Bikin Polusi, Jasa Marga Buka Data

Jokowi mengatakan aparat keamanan maupun petugas di lapangan sudah mengevakuasi masyarakat saat diumumkan gempa tersebut berpotensi tsunami. Namun, kini peringatan potensi tsunami sudah dicabut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Saya sudah perintahkan juga kepada BNPB, TNI, Polri, dan Menteri Sosial untuk bertindak cepat apabila ada yang memang harus kita bergerak,” ujarnya.

Mantan wali kota Solo itu berharap tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa yang terdeteksi berlokasi di 7.54 Lintang Selatan, 104.58 Bujur Timur atau pada 147 km Barat daya Sumur, Banten itu. Jokowi menyatakan harus memantau perkembangan penanganan gempa yang dirasakan sampai Yogyakarta itu. “Jadi laporan terakhir kerusakan kecil, tapi sekarang ini karena kondisi masih malam hari, semoga enggak ada.” tuturnya.

Jika Gabung Jokowi, Amien Rais Sebut PAN Gadaikan ‘Akidah’

Amien Rais
Politikus senior PAN Amien Rais.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut partainya menggadaikan ‘akidah’ jika bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Amien lewat sepucuk surat yang dibacakan kader senior PAN Icu Zukafril dalam diskusi Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019.

Lihat juga: PKB Sebut Paket Pimpinan MPR Mungkin Tergantung Arahan Jokowi

“Alangkah aib dan malu, serta hina dina PAN di hadapan Allah YME. Kita gadaikan akidah dan politik kita untuk kepentingan sesaat, sedangkan masa depan PAN sungguh tragis dan tidak ada lagi jalan kembali,” tulis Amien dalam surat yang dibacakan Icu di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Jumat (2/8).

Amien menyebut ekonomi pemerintahan Jokowi jauh dari prinsip adil dan keadilan yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila. PAN akan berlumur dosa sejarah jika ikut di dalamnya, kata Amien.

Amien Rais
Surat Amien Rais soal PAN yang dibacakan dalam diskusi bertema Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019 di Padepokan Silat TMII, Jakarta, 2 Agustus 2019.

Mantan Ketua MPR RI itu bahkan menyebut di bawah pemerintahan Jokowi seluruh politik ekonomi Indonesia akan disubordinasikan di bawah kepentingan negara lain.

“Semua politik ekonomi Cina. Sementara kepentingan rakyat sendiri hanya dipidatokan untuk lip service dan peninabobok masyarakat luas,” ucap Amien dalam surat itu.

Oleh karena itu, Amien berharap PAN mengambil jalur oposisi karena lebih hormat dan bermartabat. Amien juga berkata jalur oposisi diridai Allah SWT dan didukung mayoritas pemilihan PAN.

Lihat juga: PDIP soal Risma ke DKI: NasDem Kerjanya Manas-manasi Saja

“Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintah Jokowi, masyarakat luas sangat sinis, dan jangan harap PAN bisa lolos threshold pileg yang akan datang,” ujar dia.

Dalam kesempatan itu, hadir pula sejumlah tokoh seperti mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah, pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun, dan pengamat politik Rocky Gerung. Namun, tidak tampak pejabat DPP PAN.

Saat ditemui di sela-sela acara, Icu mengatakan Amien semula berencana hadir. Namun, katanya, Amien membatalkannya karena masih ada urusan di Yogyakarta.

Amien Rais
Surat Amien Rais.

Dia mengklaim surat itu ditulis langsung Amien. Icu menjemput sendiri surat itu di rumah Amien Rais yang berada di Gandaria, Jakarta Selatan sebelumnya.

“Dia telepon, bilang ‘Saya tuliskan ya aku WA.” Saya bilang, ‘Enggak Usah, Pak Amien tulis saja, nanti saya jemput,'” ujar Icu.

Jokowi Tak Buru-buru Putuskan Lokasi Pemindahan Ibu Kota

Jokowi
Presiden Jokowi menyatakan tak akan tergesa-gesa memutuskan pemindahan ibu kota.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak akan tergesa-gesa dalam memutuskan lokasi ibu kota baru. Keputusan akan disampaikan sesuai rencana, Agustus mendatang.

“Memang dari dulu sudah saya sampaikan, pindah ke Kalimantan. Nah Kalimantannya, Kalimantan yang mana, nanti kita sampaikan Agustus,” kata Presiden seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/7).

Meski akan memutuskan untuk mengambil menyampaikan keputusan pemindahan ibu kota baru pada Agustus mendatang, Jokowi mengatakan sampai saat ini kajian yang dibuat pemerintah belum rampung. Saat ini pemerintah masih berupaya menyelesaikan kajian pendukung.

“Kajiannya belum rampung, belum tuntas. Nanti kalau sudah rampung, sudah tuntas, dan detailnya sudah dipaparkan (seperti) kajian kebencanaan seperti apa, mengenai air, mengenai keekonomian, mengenai demografinya, masalah sosial politik, pertahanan keamanan. Semuanya memang harus komplet,” katanya.

Lihat juga: Bappenas Mengusulkan Pengurangan Ekspor Batu Bara ke Jokowi

Jokowi saat buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, Senin (6/5) menegaskan keseriusannya untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Ia mengatakan rencana pemindahan tersebut sudah sejak tiga tahun lalu dibahas di internal.

Selain itu, sekitar 1,5 tahun belakangan ini Bappenas juga mulai melakukan kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, politik, lingkungan jika ibu kota jadi dipindahkan. Rencana pemindahan ibu kota dilakukan karena Jawa sudah dihuni 57 persen dari total penduduk di Tanah Air.

Kondisi di Jawa tersebut berbanding terbalik dengan pula lain yang masih kosong.

Golkar Sebut Oposisi Dibutuhkan untuk Awasi Kerja Pemerintah

Golkar
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan rekonsiliasi yang terjadi antara 2 kubu di Pemilihan Presiden 2019 bukan berarti tidak ada oposisi. Hal ini terkait dengan pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Jangan diartikan setiap rekonsiliasi atau pertemuan akan menghapus oposisi,” kata Dedi dalam diskusi bertema Rekonsiliasi dan Alokasi Kabinet di kantor DPP KNPI, Jakarta, Kamis (25/7).

Dedi lebih lanjut menjelaskan oposisi juga bukan berarti selalu menjadi musuh. Namun keberadaan oposisi justru diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan begitu oposisi akan menjadi pengawas yang bisa membantu memperbaiki kinerja pemerintah menjadi lebih efektif.

“Tradisi silaturahmi yang dibuat jangan dihilangkan, stigma hilangnya oposisi karena kekuatan terlalu mayoritas itu akan membuat implikasi negatif dalam bekerja,” kata Dedi.

Lihat juga:Gerindra Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Membahas Kabinet

Dedi menceritakan pengalamannya saat dia menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Menurutnya saat itu pihaknya hanya sibuk membentu rekonsiliasi. Akibatnya, banyak pekerjaan yang dilakukan secara tidak efektif.

“Terlalu banyak kerumunan kelompok masyarakat di sekitar saya, itu membuat kinerja menjadi tidak efektif karena waktu dihabiskan untuk mengobrol dan diskusi,” tutur dia.

Sebelumnya di acara yang sama, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya sudah banyak mendengarkan ajakan, terutama dari masyarakat, untuk tetap menjadi oposisi. Namun menurutnya hal ini bukan berarti Gerindra akan selalu berseberangan dalam setiap program pemerintah.

Lihat juga: Menkumham Sebut Amnesti Baiq Nuril Sesuai Nawacita Jokowi

Dia menyebut Gerindra memiliki program pembangunan yang sama dengan pemerintah. Karenanya, menurut Riza Gerindra juga dapat turut berkontribusi dalam pemerintahan.

“Program-program dari Prabowo ini bisa disinergikan dengan program Pak Jokowi. Bersinergi ini bukan berarti bagi-bagi kursi, melainkan penyatuan visi dan misi, itu yang namanya rekonsiliasi bersama-sama membangun bangsa,”jelas dia.

 

Gerindra Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Tidak Membahas Kabinet

Gerindra
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (24/7).

Jakarta, Posmetro Indonesia – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono memastikan tidak ada pembahasan terkait kabinet dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurutnya, Megawati menghormati Joko Widodo sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan susunan kabinet di pemerintahan mendatang.

Lihat juga: Menkumham Sebut Amnesti Baiq Nuril Sesuai Nawacita Jokowi

“Megawati pasti akan menghormati posisi Jokowi sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif soal kabinet. Jadi dipastikan pertemuan antara Prabowo dan Megawati tidak membicarakan soal kabinet,” kata Ferry lewat pesan singkat kepada CNN, Rabu (24/7).

Dia menyampaikan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo harus dimaknai sebagai upaya membangun upaya rekonsiliasi pascapertemuan Prabowo dengan Jokowi pada Sabtu (13/7).

Menurutnya, pertemuan yang berlangsung di kediaman Megawati Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat itu tidak terkait dengan upaya power sharing atau bagi-bagi jabatan menteri.

Lihat juga: PPP Berharap Untuk Mendapatkan 2 Kursi Menteri dari Jokowi

Ferry melanjutkan, pertemuan tersebut juga diperlukan Prabowo mengingat Megawati merupakan ketua umum dari partai politik pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019 lalu.

Dia menilai, pertemuan dengan Megawati itu akan semakin baik bila Prabowo menemui pemimpin partai politik lain di koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin dalam kesempatan selanjutnya.

“Rasanya juga sangat baik apabila Prabowo pada kesempatan berikutnya bisa bertemu dengan pimpinan partai koalisi pendukung Jokowi yang lainnya,” katanya.

Megawati menggelar pertemuan dengan Prabowo di kediamannya Rabu (24/7) siang. Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat rukun usai Pilpres 2019. Kesepakatan terjalin sambil menyantap nasi goreng buatan Megawati.

Menkumham Sebut Amnesti Baiq Nuril Sesuai Nawacita Jokowi

Baiq Nuril
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Posmetro Indonesia – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo memberikan amnesti bagi terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Magnun. Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Yasonna berpandangan bahwa proses pemidanaan pada Baiq tergolong upaya kriminlisasi dan bertentangan dengan rasa keadilan. Padahal Baiq sendiri sedang berusaha melindungi kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan.

“Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan semata-mata untuk melindungi kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang perempuan, seorang ibu dan seorang istri,” kata Yasonna.

Selain itu, Yasonna mengatakan pemberian amnesti oleh presiden tidak melulu kepada seseorang yang memiliki persoalan hukum yang sifatnya politik. Amnesti bisa diberikan terhadap seseorang yang memiliki persoalan ketidakadilan hukum seperti Baiq.

Lihat juga: PPP Berharap Untuk Mendapatkan 2 Kursi Menteri dari Jokowi

Dalam pembahasan amandemen pertama UUD 45 yang melahirkan Pasal 14 ayat 2 tidak menemukan kalimat yang tersurat atau dapat dimaknai bahwa amnesti hanya diberikan kepada mereka yang terkait permasalahan politik,” kata Yasonna.

Lebih lanjut Yasonna tak menampik bila kasus Baiq mendapatkan perhatian dan solidaritas yang meluas sehingga level internasional.

Ia turut berpandangan pemberian amnesti bagi Baiq seiring dengan pelaksanaan visi Nawacita Presiden Joko Widodo untuk melindungi perempuan dari segala tindak kekerasan.

“Besar harapan kami agar pertimbangan persetujuan agar permohonan yang bersangkutan berbahagia ini agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI secara resmi telah menyetujui memberikan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo terkait amnesti bagi Nuril dalam rapat kerja yang digelar hari ini.

Diketahui, perkara ini bermula ketika Baiq Nuril dituding menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, Muslim, yang diduga melakukan pelecehan. Merasa dipermalukan, Muslim pun melaporkan perkara itu ke polisi.

Lihat juga: Kursi di DPR Turun, PPP Menyalahkan Metode Sainte Lague

Baiq sebelumnya dinyatakan tidak bersalah melakukan pelanggaran UU ITE dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Namun putusan di tingkat kasasi MA pada 26 September 2018 sebaliknya.

MA menyatakan Baiq terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara serta denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Yusuf Martak Mengatakan Dia Akan Mendukung Prabowo Jika Dia Berpartisipasi Dalam Idol

Yusuf Martak
Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua Gerakan Pengawal Nasional Fatwa-Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan bahwa dukungan untuk Prabowo Subianto telah berakhir setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, ijtimak ulama dan tokoh nasional ke-4 tidak akan membahas masalah dukungan untuk Prabowo. Namun, dia bercanda bahwa dia akan mundur jika Prabowo berpartisipasi lagi, salah satunya berpartisipasi dalam Indonesian Idol.

“Jadi sekali lagi (Prabowo) ingin didukung, mau jadi apalagi? Karena pengadilan yang terakhir, kecuali jika Anda ingin memasukin Indonesian Idol. Karena itu ada sepanjang waktu,” kata Yusuf di Hotel Alia Cikini di Jakarta, Senin (15/7).

“Jadi kita tidak punya apa-apa lagi untuk (mendukung) itu,” ujarnya.

Lihat juga: Perludem: Sebagian besar Caleg Gerindra menggugat Rekan Separtai

Mengenai peristiwa pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo, dia mengatakan tidak ada yang perlu dikomentari. Dia merasa bahwa pertemuan itu adalah hak bagi semua orang.

“Pertemuan (Jokowi-Prabowo), menurut kami, biasa-biasa saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.

Juru bicara FPI Munarman mengatakan ijtimak yang akan diadakan oleh GNPF-Ulama tidak akan membahas masalah pertemuan Jokowi-Prabowo.

Dia mengatakan bahwa ijtimak ke-4 akan membahas ide-ide besar, termasuk bagaimana bangsa Indonesia dikelola dengan prinsip keadilan yang jujur.

“Jika salah satu presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa jika orang berbicara tentang orang itu, pikirannya gelisah,” kata Munarman.

Lihat juga: Disebut pengganggu, konsolidasi PDIP Surabaya telah terjadi

Slamet Maarif, Ketua Umum PA 212, menekankan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh pertemuan Jokowi-Prabowo. Dia menambahkan bahwa timnya sudah ada sejak sebelum pemilihan presiden 2019.

“Jadi arah kami sangat jelas. Kereta 212 akan terus berlari ke tujuannya. Dan jika seseorang hanya memiliki 1 visi dan 1 misi, silakan,” kata Slamet.