Tag: KPK

Istana soal Reshuffle Kabinet Jokowi: Bisa Iya, Bisa Tidak

Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan bahwa perombakan atau reshufflekabinet bisa terjadi ataupun tidak dalam waktu dekat setelah tiga menteri dikaitkan dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tiga menteri Kabinet Kerja itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Lihat juga: Habibie Ingin Kedua Kubu Tak Bawa Demokrasi Indonesia Mundur

Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat menjawab pertanyaan soal kemungkinan perombakan kabinet setelah tiga menteri tersebut terseret kasus dugaan korupsi.

“Perombakan kabinet, ya presiden sudah mengatakan bisa iya, bisa tidak. Kami lihat kepentingannya,” kata Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5).

Meskipun demikian, Moeldoko berharap tak terjadi perombakan kabinet karena masa kerja pemerintahan Jokowi periode pertama yang tinggal beberapa bulan lagi. Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan mengakhiri masa kerja pada Oktober 2019.

Menpora Imam Nahrawi
Menpora Imam Nahrawi (kiri) saat akan bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap dana hibah KONI dengan terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/4).

“Tetapi sekali lagi kalau sudah persoalan hukum, presiden selalu tidak mau intervensi tentang itu. Tergantung dari berprosesnya, apa yang terjadi sekarang ini,” ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu memastikan bahwa Jokowi tak akan ikut campur dalam persoalan hukum anak buahnya, seperti yang menimpa mantan Menteri Sosial Idrus Marham beberapa waktu lalu.

Menurut dia, hal tersebut juga berlaku terhadap jajaran menteri lainnya yang terseret kasus hukum.

Lihat juga: Kontroversi ‘Prabowo Menang di Daerah Garis Keras’ ala Mahfud

“Sama juga dengan nanti akan diberlakukan terhadap menteri-menteri yang saat ini mungkin ada kaitannya dengan persoalan hukum. Tapi semuanya ini akan sedang berproses, belum tersangka dan sebagainya,” tutur Moeldoko.

Moeldoko mengklaim pemerintahan tak tertanggung dengan kondisi tiga menteri Kabinet Kerja terseret kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK. Ia menyatakan ketiga menteri itu juga masih menjalankan tugasnya dengan optimal.

“Saya pikir para menteri yang bersangkutan masih bekerja dengan optimum, belum berpengaruh dengan situasi itu,” ujarnya.

Presiden Jokowi
Pada saat yang sama, Presiden Jokowi bertemu dengan politikus dari partai yang berseberangan di Pilpres 2019. Partai Demokrat, AHY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5).

Tiga menteri Jokowi terseret kasus dugaan korupsi yang berbeda. Dalam kasus dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Imam Nahrawi sudah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK dan pengadilan.

Sementara, Lukman Hakim dikaitkan dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang menjerat Ketua Umum PPP M Romahurmuzy alias Romi sebagai tersangka.

Kemudian Mendag Enggar diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Bowo mengaku menerima uang Rp2 miliar dari Enggar.

KPK Periksa Khofifah soal Rekomendasi Kakanwil Kemenag Jatim

 Febry Diansyah
Juru bicara KPK Febry Diansyah menjelaskan dasar pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Jakarta, Posmetro IndonesiaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemeriksaan terhadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait dengan rekomendasi untuk Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur nonaktif Haris Hasanudin.

“Didalami pengetahuan saksi terkait tersangka HRS dan rekomendasi untuk HRS (Haris Hasanuddin),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4).

Selain Khofifah, KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari unsur Kantor Wilayah Kemenag Jatim. Mereka diperiksa terkait proses seleksi jabatan Haris Hasanudin.

“Untuk saksi lain didalami terkait informasi jabatan di Kanwil dan Kantor Kemenag daerah serta proses seleksi,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK menjelaskan Khofifah diperiksa lantaran namanya disebut oleh Tersangka Anggota DPR RI M Romahurmuziy alias Romi.

Lihat juga: Kasus Suap Proyek, Adik Zulkifli Hasan Divonis 12 Tahun Bui

“Ya karena ada yang ngomong-ngomong (bicara),” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung Anti-Corruption Learning Center, Jakarta, Jumat, 26 April 2019.

Ia mengatakan Khofifah diperiksa agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Menurut Basaria akan aneh apabila seseorang yang ikut disebut dalam kasus korupsi namun tidak diperiksa. 

Khofifah sendiri mengakui telah diperiksa sebagai saksi untuk Romi dan sejumlah pejabat Kemenag yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Khofifah mengakui bahwa dirinya dimintai keterangan soal suap jual beli jabatan di Kementerian Agama, yang menyeret Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

“Ya diminta keterangan saksi untuk ke Pak Romi, Pak Haris (Kakanwil Jatim), dan Pak Muwafaq (Kakanwil Gresik). Itu sih,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (26/4) sore.

Khofifah nampak enggan menjelaskan proses berjalannya pemeriksaan yang mulanya disebut berjalan 4 jam, dari pukul 09.00-13.00 WIB. Khofifah tak rinci memberi penjelasan.

“Ada yang tertulis, rek. Biodata-biodata, nama orang tua, nama mertua, kemudian sekolahnya di mana. Kemudian pernah menjabat apa saja. Kira-kira itu lah,” ujarnya singkat. 

Dalam kasus ini, Romi diduga menerima suap sebesar Rp300 juta, dengan rincian Rp50 juta dari Muafaq untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Rp250 juta dari Haris untuk jabatan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Namun, Romi sempat menolak tudingan yang menyebut dirinya terlibat jual beli jabatan di Kemenag. Romi mengatakan dirinya hanya sebatas menyampaikan aspirasi dalam kapasitas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia bahkan menyebut nama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ikut merekomendasikan Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.