Manokwari
Aksi unjuk rasa berujung rusuh di jalanan Manokwari, Papua Barat, 19 Agustus 2019.

Jakarta, CNN Indonesia — Menyikapi isu beredar terkait demonstrasi susulan yang akan berlangsung di Manokwari, Papua Barat, pada 2 September 2019, Kepala Suku Besar Arfak, Dominggus Mandacan, menekankan kepada massa agar tidak melakukan kerusuhan berujung kekerasan.

Dalam jumpa pers di Manokwari, Mandacan mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.

“Demo damai boleh, tapi kalau sampai ada anarkis yang melakukan perusakan dan pembakaran fasilitas pemerintah maupun milik masyarakat, pelaku siap bertanggung jawab. Proses hukum akan berjalan,” ujar Mandacan yang juga Gubernur Papua Barat tersebut, Minggu (1/9) malam seperti dilansir Antara.

Lihat juga: Warga Banten Minta Korsel Hentikan Pendanaan PLTU Jawa 9

Mandacan menjelaskan, Suku Besar Arfak adalah tuan rumah di daerah tersebut. Para pendahulu suku tersebut sudah menerima setiap suku datang untuk mendiami wilayah adat suku Arfak.

Masyarakat Suku Arfak saat ini pun, kata dia, berkomitmen untuk meneruskan peninggalan orang tua dengan menghargai dan saling menjaga hubungan antar-suku dan pemeluk agama di daerah tersebut.

“Sebaliknya, kami minta hargai kami sebagai tuan rumah. Boleh menyampaikan aspirasi karena itu hak konstitusional, tapi jangan merusak, jangan bakar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, aksi pada 19 Agustus di Manokwari semula dirancang berlangsung damai. Namun, di tengah jalanya aksi ada oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan kerusuhan.

“Sebagai kepala suku besar Arfak, sekali lagi saya tegaskan ya, kami sudah terima kalian dengan baik bersama dengan kami di sini. Sebaliknya kalian juga harus hargai kami, jangan lagi ada demo-demo yang merusak. Itu tidak boleh dilakukan,” tegas Mandacan.

Manokwari
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan (kiri) dan Mohammad Lakotani di Istana Negara.

Situasi di Jayapura

Sementara itu di Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf A Rodja menegaskan situasi dan kondisi di kota tersebut sudah kondusif pascaaksi demo tolak rasisme yang berujung rusuh pada Kamis lalu.

Dari kerusuhan yang terjadi di ujung kerusuhan sebelumnya, Rudolf menyatakan penyidik sudah memeriksa 28 orang terkait penganiayaan dan pengrusakan. Selain itu, ia pun mengeluarkan maklumat tak boleh ada lagi selebaran dan ajakan demo.

“Kami Kepolisian bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Kemarin, kami sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Nusantara untuk membicarakan masalah ini agar tidak melakukan aksi balasan dan kami juga menyampaikan akan melakukan sweeping,” katanya.

Lihat juga: Megawati: Ibu Kota Baru Jangan Seperti Jakarta

Selain itu, secara terpisah Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan dalam razia yang digelar di dua tempat di Jayapura telah disita sebanyak 45 senjata tajam, Minggu (1/9).

Razia pertama di depan Polsek Abepura dengan melibatkan 71 personel yang terdiri dari 30 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas, 16 personel Dit Sabhara dan 10 personel Polsek Abepura.

“Di lokasi ini, benda-benda yang berhasil diamankan berupa senjata tajam dan atribut yang berjumlah 30 jenis, yang terdiri dari parang, badik, cutter, celurit, taring babi, sangkur, senapan angin dan gelang KNPB,” katanya.

Lalu, razia di Expo Waena, kata dia, melibatkan 113 personel yang terdiri dari 63 personel Brimob, 15 personel Dit Lalulintas dan 35 personel Dit Sabhara.

“Nah, di sini ditemukan sebanyak 15 senjata tajam dan alat yang dapat membahayakan yang terdiri dari parang, badik, cutter. dan sangkur. Total semuanya ada 45 benda,” katanya.