Tag: Pilpres 2019

Setelah Pertemuan Jokowi-Prabowo, Marak Unduhan Provokatif di Media Sosial

Jokowi-Prabowo
Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Pembaruan provokatif dari cerita radikal banyak beredar di media sosial setelah pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pada Sabtu (13/7).

Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, kepala Biro Informasi Publik Kepolisian Nasional, mengatakan pembaruan provokatif telah ditemukan di Twitter, Youtube dan Facebook. Bentuknya, foto dengan informasi yang tidak sesuai dengan pertemuan itu dengan kata-kata provokatif.

Lihat juga: Yusuf Martak Mengatakan Dia Akan Mendukung Prabowo Jika Dia Berpartisipasi Dalam Idol

“Di media sosial masih banyak narasi yang tengah disebarkan akun tertentu dan kini sedang kami mapping. Akun tersebut, kita sudah liat beberapa kali dimiliki oleh orang-orang radikal, ekstrim,” ujarnya, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7).

“Kami harus memeriksa ini bersama-sama, karena itu tidak mencakup kemungkinan bahwa mereka disusupi oleh ide-ide ISIS atau radikal lainnya,” tambahnya.

Dedi mengatakan pihaknya masih memantau unduhan media sosial terkait pertemuan Jokowi-Prabowo. Pemantauan juga bertujuan untuk menentukan apakah unduhan provokatif melanggar hukum ITE.

Lihat juga: Perludem: Sebagian besar Caleg Gerindra menggugat Rekan Separtai

Namun, Dedi tidak dapat menentukan jumlah akun yang diunduh dengan kata-kata provokatif tersebut.

Menurutnya, peningkatan unduhan provokatif berbanding terbalik dengan situasi sebenarnya pasca pertemuan. Dedi mengatakan situasi Aceh di Papua aman.

“Situasi keamanan saat ini dari Aceh ke Papua aman. Catatan itu, saya katakan ada 2 sisi ya. Satu sisi di dunia nyata, sedikit terlalu banyak (kasus),” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi dan Prabowo mengadakan pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Sabtu (13/7). Keduanya berjabat tangan dan menaikin MRT untuk menuju Senayan.

Lihat juga: Disebut pengganggu, konsolidasi PDIP Surabaya telah terjadi

Pada kesempatan ini, Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Jokowi atas Terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2019-2024.

Keduanya kemudian makan bersama di salah satu restoran di daerah Senayan. Mereka didampingi sejumlah tokoh dari masing-masing pihak, baik Jokowi maupun Prabowo.

Setelah itu, akun Partai Gerindra “diserang” oleh netizen yang tidak ingin Prabowo bertemu Jokowi.

PA 212: Selamat Tinggal Pada Pak Prabowo Subianto

Prabowo Subianto
Prabowo Subianto bertemu Presiden Jokowi di stasiun MRT Lebak Bulus di Jakarta pada Sabtu (13/7).

Jakarta,Posmetro Indonesia – 212 alumni Persaudaraan memilih untuk berpisah dari Prabowo Subianto setelah presiden Gerindra bertemu Joko Widodo di stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, pada Sabtu pagi (13/7).

PA 212 adalah salah satu kelompok Islam yang secara aktif mendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019. Selain PA 212, kelompok-kelompok Islam lain yang mendukung Prabowo pada saat itu adalah FPI dan Ulama GNPF.

“Kami, PA 212, tua dan simpatisan 212, tidak tunduk, apalagi mematuhi Kertanegara. Kami hanya tunduk kepada imam besar Rizieq Shihab, saat ini di kota suci Mekah,” kata Damai Hari Lubis , Kepala Divisi Legal PA 212, dalam pernyataan CNNIndonesia.com.

Lihat juga: Jusuf Kalla Tentang Jatah Menteri: Kursinya Tidak Mendapat Lebih Banyak

“Untuk acara Prabowo Subianto dan pertemuan Presiden Jokowi, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo Subianto,” katanya.

Damai mengatakan AP 212 masih akan melawan rezim, yang katanya telah mengambil tindakan penegakan hukum.

Tindakan simpati ini termasuk kriminalisasi dan penganiayaan terhadap ulama dan aktivis.

“Selain penegakan hukum yang ada sejauh ini, yang, dalam pandangan kami, bias. Jelaskan diri Anda kuat terhadap oposisi dan tendangan bebas untuk para penggemar,” kata Damai.

Lihat juga: Suharso: Presiden Meminta PPP Untuk Mendapatkan 9 Kursi Menteri

Dia melanjutkan, PA 212 merasa tersinggung jika pertemuan itu ternyata merupakan rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi. Selain itu, katanya, Prabowo tidak memiliki kesempatan untuk bertemu rekan-rekannya.

“Sebagai Kadivhum PA 212, kami agak kecewa dan mungkin dia tidak mengerti sifat atau makna sami’na waato’na, yang telah dia nyatakan berkali-kali,” kata Damai , mengutip pernyataan Prabowo beberapa waktu lalu.

Perdamaian memberi tahu Sami’na wato’na bahwa artinya adalah “kita mendengar dan mengikuti apa yang disampaikan oleh para sarjana”.

Lihat juga: Sebagian Besar Suara Pileg, PDIP Masih Menggugat KPU Terhadap MK

Dalam konteks yang ditimbulkan oleh Prabowo, kata Damai, para ulama yang dimaksud adalah mereka yang mendukung Prabowo ke Ijtimak Ulama 1 dan 2. Ulama berada di bawah komando Rizieq Shihab.

“Faktanya, Prabowo Subianto meninggalkan pendapatnya atau belum tabayyun dengan pengikutnya. Sekali lagi, kita yang mewakili umma atau sesepuh yang selalu sepakat dengan ulama ulama 1 dan 2 Ijtimak, pamit kepada Prabowo Subianto, “kata Damai.

Tangisan Ibu-ibu dan Raut Sendu Prabowo di Kertanegara

Kertanegara
Prabowo Subianto menyapa para pendukungnya yang berkumpul di luar rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 28 Juni 2019.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Puluhan orang berkumpul di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (28/6). Kebanyakan dari mereka adalah wanita atau ibu.

Mereka sudah ada di sana sejak sore ini. Mereka berkumpul untuk menunggu Prabowo menyambutnya setelah pertemuan dengan pejabat senior Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Pada pukul 19.00, para pendukung Prabowo berbaris di depan rumah. Berbagai atribut melekat pada pakaian mereka. Begitu pula poster dengan berbagai posisi pendukung.

Mereka tahu pertemuan itu sudah berakhir. Saya hanya menunggu Prabowo meninggalkan rumah. Sementara itu, puluhan pendukung Prabowo terdengar menyanyi.

Lihat juga: Saksi Prabowo Mengatakan Bahwa Ada Orang Batu Bara Yang Mendukung Polisi Di Jokowi

Pukul 19.22 WIB, sebuah Toyota Vellfire putih keluar dari rumah. Mobil kemudian berhenti tepat di depan garis pesanan Bu.

Puluhan ibu tidak tahu siapa orang itu di dalam mobil. Mereka diam, bertanya-tanya.

Tak lama setelah itu, Prabowo muncul dari jendela atap mobil Vellfire. Tiba-tiba, belasan orang yang menunggu berteriak histeris.

“Pak Prabowo, jaga semangat Pak,” seru seorang wanita di samping mobil.

Mereka kemudian bergegas mengitari mobil Prabowo dan mengulurkan tangan, berharap Prabowo akan memberi hormat kepadanya.

Prabowo tidak peduli. Dia menyapa orang-orang meskipun dia tidak keluar dari mobilnya.

Kertanegara
Pendukung Prabowo Subianto, yang mewakili mayoritas Bu-e-Ma, menunggu calon presiden 02 meninggalkan rumahnya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019

Berdasarkan pemantauan CNN, ekspresi Prabowo terdengar sedih. Matanya dipenuhi air mata saat dia menatap dan menyapa para penggemar. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Prabowo. Dia hanya terus hidup dengan para pengikutnya.

“Pak Prabowo, kita tidak dikalahkan, Tuan,” kata seorang wanita yang menangis.

Selusin ibu begitu tersentuh. Mereka senang dan tergerak untuk bertemu Prabowo. Beberapa dari mereka terisak. Yang lain senang karena tidak sia-sia menunggu berjam-jam.

Sekitar lima menit kemudian, menyapa pengikutnya, mobil itu juga membawa Prabowo pergi dari alun-alun.

“Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan Pak Prabowo, terima kasih Tuhan, Sedih tapi tersentuh, Kasihan Pak Prabowo,” kata beberapa pengikutnya setelah kepergian Prabowo.

Kemarin, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak semua klaim untuk penyelesaian sengketa yang terkandung dalam hasil pemilihan presiden 2019, diajukan oleh Prabowo dan Sandiaga Uno. Atas dasar ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menentukan hasil pemilihan presiden 2019 dimenangkan oleh nomor urut Paslon 01 Joko Widodo (Jokowi) -Ma’ruf Amin. Ketentuan itu harus dipresentasikan pada rapat pleno 30 Juni 2019.

Lihat juga: Hakim MK Memprediksi Berbagai Opini untuk Menghadapi Gugatan Prabowo

Polisi Tidak Berencana Menambah Personel Keamanan Ke MK

Polisi
Polisi selama mengamankan perselisihan hasil pemilu (PHPU) sebelum Mahkamah Konstitusi (MK).

Jakarta, Posmetro Indonesia – Polisi belum berencana menambah personel keamanan ke perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 dalam pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo. Public Relations Officer Karo Penmas Polri Division, mengatakan bahwa tidak kurang dari 13.000 personel gabungan TNI-Polri sudah cukup.

“Sementara hasil analisis potensi gangguan keamanan masyarakat dengan jumlah saat ini 13.000 orang diamankan di Mahkamah Konstitusi sekitarnya sudah cukup,” kata Dedi kepada markas besar kepolisian nasional, Kamis (6/20) ).

Dedi mengatakan bahwa, secara keseluruhan, 33.000 anggota staf umum telah disiagakan untuk mengamankan gedung MK dan sekitarnya.

Lihat juga: Revitalisasi trotoar Cikini dan Kramat Selesai Pada Akhir Tahun

Di antara mereka, kata Dedi, tidak kurang dari 13.000 orang telah dimobilisasi untuk memberikan keamanan. Sementara 20.000 anggota gabungan lainnya disiapkan sebagai cadangan jika diperlukan.

“Masih ada 20.000 TNI-Polri yang disiapkan jika masalah keamanan berlipat ganda, maka 20.000 tentara siap untuk melakukan penebalan 13.000 tentara,” katanya.

Menurut Dedi, hingga saat ini, partainya belum menerima informasi tentang mobilisasi massa dalam putusan 28 Juni.

Selain itu, kata Dedi, polisi tidak meminta pihak manapun untuk memobilisasi massa di Mahkamah Konstitusi. Alasannya, area di sekitar MK steril.

“Kami merujuk pada insiden 21-22 Mei. Itulah sebabnya Polisi Nasional juga memberikan solusi untuk menyampaikan aspirasi di depan umum di area patung kuda. akan mengamankannya nanti, “kata Dedi.

Lihat juga: Kepala Balaidhika Bantah menjadi Dalang Riot 21-22 Mei

Sementara itu, direktur keselamatan vital Kepolisian Daerah Jaya Metropolitan. FX Surya, menyoroti dua aspek penting dari proses keamanan di wilayah MK.

Pertama, katanya, polisi tidak menggunakan senjata api dalam pelayanan. Kedua, dia meminta semua anggota staf untuk memanfaatkan poin keamanan.

Hakim MK Memprediksi Berbagai Opini untuk Menghadapi Gugatan Prabowo

hakim MK
Pakar hukum konstitusi IPDN memprediksi akan ada perbedaan pendapat di antara para hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sengketa Pemilu Presiden 2019.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Pakar hukum tata negara Institut Administrasi Dalam Negeri (IPDN) Juanda memprediksi akan ada perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat di antara para hakim MK dalam menghadapi perselisihan perselisihan dalam Pemilihan Presiden 2019.

Perbedaan pendapat ini diharapkan terjadi karena gugatan yang diajukan oleh Prabowo-Sandi menekankan dugaan penipuan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Lihat juga: Ngabalin: PAN memiliki visi yang sama dengan pemerintah Jokowi

Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur Mahkamah Konstitusi untuk hanya mengadili perbedaan suara yang diperoleh KPU.

“Jika ada kemungkinan penipuan TSM dapat mempengaruhi angka, hakim dengan paradigma kritis akan menerima gugatan. Jika hakim memegang positivisme, menurut hukum yang berlaku, ia tidak akan menerimanya. D’Consulate, Jakarta, Sabtu ( 6/15).

Juanda menghargai upaya Prabowo-Sandi untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dugaan penipuan, tidak terjebak dalam menangani perbedaan dalam hasil pemilihan.

Lihat juga: Menteri Pertahanan Peduli Senior dan Junior-nya di TNI Terkait 22 Mei

Ia juga menganggap gugatan Prabowo-Sandi penuh nuansa akademis. Mereka membangun narasi penipuan pemilu yang harus diadili oleh Pengadilan melalui analisis akademik. Namun masih ada tugas yang selesai, yaitu bukti.

“Saya melihat kemarin bahwa mereka menggunakan upaya untuk meyakinkan hakim, massa dan masyarakat, apa yang dipostulatkan diterima. Bisakah mereka membuktikannya?” dia berkata.

Sebelumnya, Prabowo-Sandi melalui pengacaranya mengajukan surat permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Alih-alih mengungkap perbedaan dalam hasil pemungutan suara, mereka menekankan klaim tentang penipuan TSM. Prabowo-Sandi memfokuskan pada 17,5 juta DPT yang ketinggalan zaman, menghitung, dan memobilisasi aparatur negara sebagai subjek.

Ngabalin: PAN memiliki visi yang sama dengan pemerintah Jokowi

PAN
Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Demokrat dan PAN memiliki visi yang sama untuk mendukung pemerintah Jokowi.

Jakarta, Postro Indonesia – Pakar kepala Kantor Personil Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki visi serupa dengan pemerintah Joko Widodo. Ngabalin mengatakan bahwa ini disebabkan oleh komunikasi antara PAN dan Jokowi baru-baru ini.

“Saya juga bertemu Sekretaris Jenderal PAN, Bung Eddy, kami cukup banyak bicara. Saya pikir mereka adalah politisi tingkat tinggi dan pada beberapa kesempatan kami juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yang berarti bahwa PAN memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia lebih baik. “Kata Ngabalin saat menghadiri open house Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Rabu (5/6).

Sebelum menghadiri rumah Bamsoet, Ngabalin mengunjungi rumah resmi Presiden MPR Zulkifli Hasan, yang rumahnya dekat satu sama lain. Dari hasil pertemuan itu, Ngabalin dikatakan berbicara dengan Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno.

Ngabalin mengatakan bahwa Eddy dan Zulhas sebagai eksekutif partai memiliki kekuasaan paling besar di partai mereka, salah satunya adalah memprioritaskan masa depan partai. Menurutnya, kader PAN dapat memberi warna untuk berkontribusi pada pemerintahan masa depan.

Lihat juga: Menteri Pertahanan Peduli Senior dan Junior-nya di TNI Terkait 22 Mei

“Saya kira PAN akan berpikir bahwa kita dapat menyiapkan kader terbaik. Kader terbaik hanya mampu mempersiapkan yang terbaik untuk parlemen, pemerintah dan tempat-tempat lain,” katanya.

Harapan untuk koalisi juga datang dari Demokrat. Ngabalin percaya bahwa semakin banyak teman koalisi mengelola program pemerintah dengan lebih baik.

“Tentu saja, karena pemerintah juga berarti, jika kita bisa merangkul lebih banyak, maka kita akan membangun Indonesia bersama,” pungkasnya.

Lihat juga: Cerita Luhut soal Keakraban Joko Widodo dan ‘Mas Prabowo

PAN Berharap Jokowi-Prabowo Bertemu

Sementara itu, ketika mereka bertemu di kediaman Zulkifli Hasan. Wakil Presiden Umum PAN Bima Arya menyatakan bahwa saat ini tidak ada lagi penghalang antara kelompok-kelompok tersebut. logo matahari putih.

“Ini terlepas dari kenyataan bahwa ada pembicaraan politik, tetapi tidak ada hambatan, kita adalah pilihan politik ketika Idul Fitri kembali ke nol, tidak ada nomor satu, tidak ada nomor dua, hanya tertawa,” kata Bima, yang juga Dia adalah Guardian. Kota Bogor.

Berkenaan dengan dinamika politik saat ini, Bima menginginkan dua kandidat, yaitu Jokowi dan Prabowo, untuk saling merangkul pada saat Idul Fitri 2019.

Lihat juga: Koordinator Massa Aksi 22 Mei Tenangkan Massa yang Lempari Polisi

Itu, menurut dia, bisa mendinginkan suasana yang sempat menghangat beberapa waktu lalu. Selain itu, ini adalah salah satu faktor yang membuat orang bahagia.

“Kalau begitu, kita merindukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo begitu kita berpelukan lagi di Asian Games,” katanya.

Ada Aksi di Bawaslu, Polisi Tutup Jalan Thamrin 22 Mei

Bawaslu
Massa berunjuk rasa menolak hasil Pemilu 2019 di seberang Bawaslu RI, kawasan Sarinah, Jakarta, 21 Mei 2019

Jakarta, Posmetro Indonesia — Lalu lintas di Jalan MH Thamrin, baik dari arah Jalan Sudirman menuju Monas. Mau pun sebaliknya masih akan ditutup pada Rabu (22/5) karena massa aksi menyikapi hasil rekapitulasi nasional Pemilu 2019 di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diperkirakan meningkat. Malam ini, jalan Thamrin ke arah Monas ditutup usai aksi di Bawaslu.

“Ada kemungkinan karena besok diprediksi akan terjadi penumpukan massa. Oleh karenanya persiapan untuk rekayasa arus lalin tetap dipersiapkan untuk besok,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Dedi Prasetyo usai buka bersama di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/5) seperti dilansir Antara.

Polda Metro Jaya disebutnya sudah mempersiapkan rekayasa untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan massa yang lebih besar dibanding Selasa. Pada Selasa, akibat lalu lintas di Jalan MH Thamrin ditutup, lalu lintas di jalan-jalan sekitar kawasan tersebut juga menjadi macet.

Sejumlah koridor bus Transjakarta pun dialihkan untuk menghindari jalan yang ditutup tersebut.

Lihat juga; Hendropriyono Sebut Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil

Selain rekayasa jalan di sekitar Gedung Bawaslu dan KPU RI, sekitar 40.000 pasukan TNI-Polri mengamankan objek vital di DKI Jakarta lain, seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR, sentra-sentra perekonomian serta kantor-kantor kedutaan negara asing.

Polisi memberlakukan siaga satu mulai 21 hingga 25 Mei 2019 untuk pengamanan usai penyampaian hasil final rekapitulasi nasional Pemilu 2019.

Per Selasa malam, Polri mencatat lebih dari 1.300 orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI Selasa.

Massa yang datang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Jember, Kalimantan, Sumatera hingga Papua.

Lihat juga: KPU Tetapkan Hasil Pemilu 25 Mei Jika Tak Ada Gugatan

Hendropriyono Sebut Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil

Hendropriyono
AM Hendropriyono menyebut tak ada dalam sejarah kudeta sipil bisa berhasil tanpa didukung TNI/Polri.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan tidak ada kudeta sipil yang berhasil dalam sejarah. Hal ini terkait dengan wacana people power pada 22 Mei mendatang menyikapi hasil Pemilu 2019.

Hendro mengatakan kudeta sipil tak pernah berhasil tanpa ada dukungan dari TNI dan Polri.

“Saya ingatkan, tidak ada kudeta sipil yang berhasil di dalam sejarah karena TNI dan Polri tidak di belakang,” kata Hendropriyono di Gedung Djoeang, Jakarta, Minggu (19/5).

Sementara TNI dan Polri menurutnya sampai saat ini tetap pada sumpah mereka yakni setia pada pada pemerintah dan tunduk pada undang-undang dan ideologi negara.

Lihat juga: KPU Tetapkan Hasil Pemilu 25 Mei Jika Tak Ada Gugatan

Prajurit menurutnya juga tunduk pada hukum dan taat ada atasan.

“Tunduk setia pada atasan, jangan mau diajak-ajak yang bukan atasanya. Atasan orang lain dia ikutin. Itu tidak ada,” katanya.

Hendro juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak turun ke jalan pada 22 Mei mendatang. Berbeda dengan elite-elite yang bisa mudah pergi ke luar negeri saat terjadi kerusuhan, rakyat akan menderita jika terjadi konflik sosial.

“Jangan mau ditipu menjadi korban dari para elit yang enak-enak pergi ke luar negeri, kabur. Terus nanti balik lagi pada saat-saat yang tetap aman-aman,” kata Hendro.

Lihat juga: Prabowo SubiantoTolak Rekapitulasi Suara, Bukan Pelanggaran Pemilu

Wacana People Power mengemuka digelar pada 21 dan 22 Mei di KPU dan Bawaslu. Namun pihak yang menginisiasi People Power ini mengklaim apa yang akan digelar sesuai dengan konstitusi sebagai salah satu menyuarakan aspirasi politik warga negara.

Mereka yang mengajak people power juga menegaskan gerakan tersebut bukan tindakan makar.

Belakangan gerakan people power ini diganti dengan istilah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR).

Kedubes AS Peringatkan Warganya Hindari Demo Pilpres 22 Mei

Kedubes AS

Jakarta, Posmetro Indonesia – Kedubes AS Amerika Serikat (AS) di Indonesia telah memperingatkan warganya untuk waspada dan menghindari demonstrasi terkait hasil Pemilihan Umum pada 22 Mei nanti di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Kedutaan Besar AS di situs resminya pada Jumat (17/5).

Dalam pernyataannya, Kedutaan Besar mengutip pernyataan Kepolisian Nasional yang secara terbuka menyatakan bahwa risiko terorisme telah meningkat karena finalisasi hasil pemilihan. Selain itu, menurut agensi, media juga melaporkan penangkapan sejumlah warga Indonesia terkait tuduhan terorisme.

Kantor itu juga mengatakan demonstrasi itu diperkirakan akan terjadi di sejumlah tempat yang berkaitan dengan pemilihan, termasuk KPU RI di daerah Imam Bonjol dan Bawaslu di MH Thamrin. Demonstrasi juga diharapkan terjadi di kota-kota lain seperti Surabaya dan Medan.

Lihat juga: Pakistan Perpanjang Masa Larangan Melintasi Ruang Udar

“Hindari area demonstrasi atau demonstrasi politik, dan berhati-hatilah jika Anda berada di pertemuan besar,” kata Kedutaan Besar AS.

Diketahui, hasil perhitungan Pilpres dan Pileg akhir akan digelar Rabu (22/5) nanti. Kemenkopolhukam mengatakan partainya meminta massa untuk tidak datang ke Jakarta untuk mengadakan demonstrasi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya bahkan menyatakan bahwa partainya akan tegas terhadap mereka yang melanggar hukum terkait keamanan negara. “Kami akan menangkap dan membuat tersangka,” katanya.

Kedutaan Besar AS juga mendesak warganya untuk mencari informasi terbaru terkait masalah ini melalui media dan mewaspadai lingkungan sekitar. Selain itu, warga juga didorong untuk mengikuti akun resmi Kedutaan Besar AS baik di Twitter dan Facebook.

Warga negara AS yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi nomor di bawah ini:

U.S. Consulate General Surabaya, +6231-297-5300; after-hours:+6281-133-4183, [email protected], https://id.usembassy.gov/

U.S. Embassy Jakarta, +62-21-5083-1155; after-hours:+62-21-5083-1000 then press 0, [email protected], https://id.usembassy.gov/

U.S. State Department-Consular Affairs -888-407-4747 or 202-501-4444
Indonesia Country Specific Information

KPU Tetapkan Hasil Pemilu 25 Mei Jika Tak Ada Gugatan

KPU
rapat pleno rekapitulasi nasional pemilu serentak 2019 di gedung KPU.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan pihaknya bakal menetapkan calon terpilih pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Pemilu 2019 pada 25 Mei 2019.

Arief menyampaikan penetapan calon terpilih akan dilakukan KPU tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 ditetapkan 22 Mei 2019.

“Kalau tanggal 22 Mei kita tetapkan, tiga hari kemudian tanggal 25 Mei tidak ada sengketa, maka tanggal 25 kita tetapkan. Tetapi kalau ada sengketa, kita harus tunggu sampai dengan putusan sengketanya keluar,” ujar Arief saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (16/5).

Lihat juga: Prabowo SubiantoTolak Rekapitulasi Suara, Bukan Pelanggaran Pemilu

Dalam waktu tiga hari itu, KPU menyiapkan penetapan hasil, termasuk konversi perolehan suara menjadi jatah kursi di DPR RI. KPU akan menggunakan metode Sainte Lague.

Saat ini KPU telah merampungkan rekapitulasi suara tingkat nasional untuk 27 provinsi. Sementara tujuh lainnya, yakni Sumatra Utara, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat belum merampungkan rekapitulasi tingkat provinsi.

“Kita akan skors sampai besok (16/5) pukul 14.00 WIB. Kalau sampai besok siang jam 14.00 WIB masih belum bisa dihadirkan, kita akan skors lagi, Sabtu akan kita mulai pagi,” ujar dia.

Hingga Rabu (15/5) malam, pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul sementara atas paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam rekapitulasi suara Pilpres 2019 tingkat nasional.

Lihat juga: AHY Ajak Semua Pihak Dewasa Sikapi Hasil KPU

Jokowi-Ma’ruf telah mengumpulkan 59.573.727 suara sah. Jumlah itu setara dengan 59,77 persen suara sah. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 40.093.420 atau 40,23 persen suara sah.

Kemenangan Jokowi diikuti pula oleh para partai politik pengusung. PDIP sementara unggul dengan 19.087.087 suara. Angka itu setara dengan 21,42 persen dari 89.111.764 suara sah Pileg.

Di bawah PDIP ada Partai Golkar dengan 11.133.125 suara (12,49 persen), Partai Kebangkitan Bangsa dengan 10.187.795 suara (11,43 persen), dan Partai Gerindra dengan 9.960.036 suara (11,18 persen).