Tag: Prabowo

Hadiri Kongres PDIP Prabowo Ditemani Dua Elite Gerindra

PDIP
Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghadiri Kongres PDIP ditemani waketum Edhy Prabowo dan Sugiono.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditemani 2 elite partai Gerindra menghadiri Kongres PDIP ke-V di Bali. Mereka adalah Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo dan Wakil Ketua Umum Sugiono.

Hal itu dituturkan Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebut Prabowo sudah berangkat menuju Bali pada Rabu siang tadi (7/8).

“[bersama] Waketum Edhy Prabowo dan Waketum Sugiono,” ucap Dasco melalui pesan singkat kepada wartawan, Rabu (7/8).

Edhy Prabowo, yang menemani Prabowo, merupakan kawan dekat Prabowo sejak lama. Dia juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR Periode 2014-2019.

Lihat juga: PDI dan Megawati Turut Berduka atas Wafatnya KH Maimun Zubair

Sumber CNN yang merupakan petinggi Gerindra mengatakan bahwa Edhy merupakan kader partainya yang berpotensi menjadi menteri di pemerintahan selanjutnya. Dia menceritakan itu pada pekan lalu bersama dua asisten pribadi Prabowo di suatu hotel bilangan Senayan, Jakarta.

Bahkan, sumber CNN itu mengklaim Presiden Jokowi  sendiri yang meminta Edhy menjadi Menteri Pertanian. Prabowo sempat heran mengapa Jokowi langsung meminta Edhy.

“Ed, Ed, kamu ini ada kongkalikong apa? Masa nama kamu disebut Pak Jokowi,” ucap dia menirukan guyon Prabowo saat bertanya kepada Edhy beberapa pekan lalu.

Selain Edhy, Prabowo juga ditemani Sugiono menghadiri Kongres PDIP di Bali. Sugiono bukan orang baru di Gerindra.

Dia termasuk orang yang berada di lingkaran utama Prabowo. Sugiono hampir selalu ada di setiap kegiatan yang dihadiri Prabowo.

Lihat juga: Jika Gabung Jokowi, Amien Rais Sebut PAN Gadaikan ‘Akidah’

Sugiono sendiri adalah mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD dengan pangkat terakhir Letnan Satu. Sempat menempuh studi di Norwich University, Amerika Serikat. Dia juga sudah memiliki gelar magister ekonomi dari salah satu universitas di Jerman.

Sebelumnya, juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak sudah mengonfirmasi capres 2014 dan 2019 itu bakal memenuhi undangan untuk hadir di Kongres PDIP di Bali. Bahkan, PDIP sendiri mengklaim memberikan undangan khusus kepada Prabowo.

“Yang kita undang adalah partai Koalisi Indonesia Kerja dan Pak Prabowo diundang secara khusus oleh Ibu Megawati Soekarnoputri pada saat pertemuan di rumah beliau,” tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Yusuf Martak Mengatakan Dia Akan Mendukung Prabowo Jika Dia Berpartisipasi Dalam Idol

Yusuf Martak
Ketua GNPF-Ulama Yusuf Martak.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Ketua Gerakan Pengawal Nasional Fatwa-Ulama, Yusuf Muhammad Martak mengatakan bahwa dukungan untuk Prabowo Subianto telah berakhir setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, ijtimak ulama dan tokoh nasional ke-4 tidak akan membahas masalah dukungan untuk Prabowo. Namun, dia bercanda bahwa dia akan mundur jika Prabowo berpartisipasi lagi, salah satunya berpartisipasi dalam Indonesian Idol.

“Jadi sekali lagi (Prabowo) ingin didukung, mau jadi apalagi? Karena pengadilan yang terakhir, kecuali jika Anda ingin memasukin Indonesian Idol. Karena itu ada sepanjang waktu,” kata Yusuf di Hotel Alia Cikini di Jakarta, Senin (15/7).

“Jadi kita tidak punya apa-apa lagi untuk (mendukung) itu,” ujarnya.

Lihat juga: Perludem: Sebagian besar Caleg Gerindra menggugat Rekan Separtai

Mengenai peristiwa pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo, dia mengatakan tidak ada yang perlu dikomentari. Dia merasa bahwa pertemuan itu adalah hak bagi semua orang.

“Pertemuan (Jokowi-Prabowo), menurut kami, biasa-biasa saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” katanya.

Juru bicara FPI Munarman mengatakan ijtimak yang akan diadakan oleh GNPF-Ulama tidak akan membahas masalah pertemuan Jokowi-Prabowo.

Dia mengatakan bahwa ijtimak ke-4 akan membahas ide-ide besar, termasuk bagaimana bangsa Indonesia dikelola dengan prinsip keadilan yang jujur.

“Jika salah satu presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa jika orang berbicara tentang orang itu, pikirannya gelisah,” kata Munarman.

Lihat juga: Disebut pengganggu, konsolidasi PDIP Surabaya telah terjadi

Slamet Maarif, Ketua Umum PA 212, menekankan bahwa partainya tidak terpengaruh oleh pertemuan Jokowi-Prabowo. Dia menambahkan bahwa timnya sudah ada sejak sebelum pemilihan presiden 2019.

“Jadi arah kami sangat jelas. Kereta 212 akan terus berlari ke tujuannya. Dan jika seseorang hanya memiliki 1 visi dan 1 misi, silakan,” kata Slamet.

Sandi dan Erick Thohir mengomentari pertemuan Jokowi-Prabowo

Erick Thohir
Erick Thohir (kanan) dan Sandiaga Uno (kiri) bertemu di sebuah forum yang bertajuk.

Jakarta, Posmetro Indonesia – Mantan kandidat wakil presiden 02 Sandiaga Uno, dan Presiden Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin (EK), Erick Thohir berkomentar tentang pertemuan Jokowi-Prabowo di stasiun MRT pada hari Sabtu besok (13/7).

Sandi mengatakan bahwa pertemuan ini berdampak positif pada persatuan dan kemajuan bangsa. Baginya, perbedaan dalam pemilihan politik adalah umum di partai-partai demokratis.

“Rapat selalu ditafsirkan sebagai berkah, jadi tentu saja kita harus melihat bahwa kesamaan kita ingin Indonesia menjadi negara maju, saya pikir perbedaan adalah suatu keharusan, tempat yang umum,” kata Sandi setelah acara ‘Young Important Indonesia’. di Desa Kemang, Jakarta, Sabtu (13/7).

Pada kesempatan yang sama, Erick mengatakan bahwa pertemuan ini memberikan contoh bagi masyarakat, khususnya bagi generasi milenial.

Lihat juga: Jusuf Kalla Tentang Jatah Menteri: Kursinya Tidak Mendapat Lebih Banyak

Pertemuan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah matang. Ketika kompensasi pemilu selesai, perbedaannya harus dijahit lagi.

“Di mana kita bisa memberikan contoh yang baik tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain? Di mana demokrasi yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi dewasa,” kata Erick.

Erick juga mengomentari pemilihan stasiun MRT sebagai tempat untuk bertemu dengan Jokowi dan Prabowo. Dia mengatakan bahwa lokasi pertemuan ini tidak normal karena pertemuan antara orang-orang penting biasanya diadakan di tempat-tempat mewah.

Lihat juga: Suharso: Presiden Meminta PPP Untuk Mendapatkan 9 Kursi Menteri

“Bagi orang-orang di gedung-gedung mewah, di tempat-tempat yang tidak terjangkau, tetapi ini di MRT, di mana itu juga merupakan simbol pembangunan Indonesia, meskipun masih Jakarta, saya merasa positif,” kata Erick.

Erick menyetujui kemungkinan pertemuan antara Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno.

“Saya pikir Tuhan ingin (ada) sebuah pertemuan, silakan tanya Pak Sandi, tetapi tentu saja dia akan bertemu,” kata Erick.

Habibie Ingin Kedua Kubu Tak Bawa Demokrasi Indonesia Mundur

Presiden Indonesia ke-tiga, BJ Habibie
Presiden Indonesia ke-tiga, BJ Habibie menginginkan kedua kubu Pilpres 2019 untuk rekonsiliasi dan tidak membawa demokrasi yang sudah dicapai menjadi mundur.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia ke-3 BJ Habibie bahwa Habibie menginginkan kedua kubu yang bersaing di Pilpres 2019 tidak membawa mundur demokrasi Indonesia. 

“Pak Habibie membangun demokrasi dibuka dengan selebar-lebarnya. Dan kita maju selama 20 tahun terakhir ini,” kata Mahfud usai pertemuannya di kediaman Habibie, Jakarta, Rabu (1/5). 

“Oleh sebab itu, pemilu yang sekarang ini supaya [kedua kubu] tidak membawa mundur lagi kemajuan kita di bidang demokrasi,” lanjutnya mengutip omongan Habibie.

Mahfud lalu mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawal proses pemilu sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Ia juga berharap agar tidak terjadi perpecahan lagi.

Lihat juga: Kontroversi ‘Prabowo Menang di Daerah Garis Keras’ ala Mahfud

“Karena menurut pak Habibie, suatu bangsa tidak akan maju bila sumber daya manusia tidak bagus. Tetapi sumber daya manusia [yang] bagus, [bila] tidak dikelola suatu negara atau pemerintah yang bagus [pula], [hasilnya] tidak akan bagus,” kata Mahfud. 

Terkait hal tersebut, Mahfud yakin bahwa Indonesia memiliki modal sumber daya manusia yang baik. Kata Mahfud, tinggal bagaimana mengelola modal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, kedua pasangan yang berlaga di Pilpres 2019 sebelumnya diketahui sempat berkonsultasi dengan Habibie. Terkait hal ini, Mahfud mengatakan Habibie berpesan kepada kedua kubu untuk bersabar menunggu hasil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mahfud juga mengatakan bila terjadi kecurangan dalam pemilu seperti yang selama ini dikhawatirkan sebagian pihak, maka seharusnya diselesaikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Lihat juga: Gerindra Usul Masa Jabatan Presiden 7 Tahun, Satu Periode

“Sesudah ini, kita bersatu membawa semangat berbangsa dan bernegara,” kata Mahfud. “Karena pemilu itu untuk memilih pemimpin yang membawa kita maju, memilih pemimpin di pemerintahan maupun wakil-wakil rakyat yang bisa membawa kita maju ke depan,”

“Sehingga, jangan terpecah karena pemilu yang lima tahunan,” lanjutnya.

Mahfud menambahkan, Habibie dan para tokoh kebangsaan mendorong rekonsiliasi kedua kubu yang belaga di Pilpres 2019. Habibie dan para tokoh tersebut disebut Mahfud optimis bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia akan bersatu kembali.

“Apalagi sebentar lagi bulan puasa, kita berdoa bersama-bersama memasrahkan semuanya kepada Tuhan, kata pak Habibie. Karena kita bangsa bertuhan dan penentunya adalah Tuhan yang Maha Kuasa,” papar Mahfud.

BPN Respons SBY: Prabowo Bukan untuk Umat Islam Saja

Prabowo Subianto
Suasana kampanye akbar pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 7 April 2019.

Jakarta, Posmetro Indonesia — Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membantah tudingan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut kampanye akbar di Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (7/4), eksklusif untuk umat Islam.

Juru Bicara BPN Andre Rosiade justru menyebut kampanye akbar Prabowo sudah mengusung konsep untuk semua kalangan. Andre menegaskan Prabowo adalah presiden untuk semua agama.

Prabowo Subianto
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto melakukan orasi saat kampanye akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 7 April 2019.

“Saya rasa semua terbuka untuk seluruh agama apapun karena Pak Prabowo adalah presiden rakyat Indonesia. Presiden seluruh agama, presiden seluruh suku dan ras di Indonesia, bukan umat Islam saja,” kata Andre saat dihubungi CNN, Minggu (7/4).

Andre mencontohkan inklusivitas kampanye tersebut terlihat saat beberapa tokoh dari agama selain Islam naik ke panggung. Dia menyebut Prabowo memberi panggung bagi tokoh Kristen hingga Tionghua.

Lihat juga: Ma’ruf Amin Soal Prabowo Menang 25%: Lihat saja Hasil Survei

Seperti diketahui, tercatat ada tokoh lintas agama seperti Benyamin Daniel Waroka mewakili Kristen. Haposan Batubara mewakili Katolik, dan Erwanto yang mewakili Buddha.

Dia menjelaskan acara dimulai dengan Salat Subuh berjamaah karena kampanye dimulai sejak dini hari. Hal ini dilakukan karena waktu kampanye terbatas.

“Memang pagi itu yang muslim memang salat Subuh jamaah, dilanjutkan tausiyah, tapi setelah jam 07.00 WIB, umat beragama lain masuk,” tuturnya.

Andre Rosiade (kiri)
Andre Rosiade (kiri).
Lihat juga : Kampanye Prabowo, Orang Tua Tak Paham Larangan Bawa Anak

Andre juga membantah pernyataan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat. Ferdinand Hutahaen yang menyebut konsep lintas agama merupakan gagasan SBY.

“Dari awal konsepnya memang untuk semua. Tentu masukan Demokrat baik, tapi dari awal terbuka untuk umum,” ucap Andre.

Sebelumnya, beredar surat dari Ketua Umum Partai Demokrat SBY untuk Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hassan, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Dalam surat itu, SBY menyatakan keberatan atas konsep kampanye akbar Prabowo di GBK. Dia menyebut kampanye tersebut terlalu eksklusif untuk umat Islam saja.

“Menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif,” ujar SBY dalam surat yang ditujukan kepada 3 petinggi Partai Demokrat tersebut.

Kerabat Prabowo Ditangkap Polisi Diduga Skimming BCA

BCA

Jakarta, Posmetro Indonesia Polda Metro Jaya meringkus kerabat calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, RP. RP yang merupakan salah satu pengurus di Tunas Indonesia Raya (Tidar), organisasi pemuda Partai Gerindra, ditangkap atas dugaan pembobolan uang atau skimming BCA dengan kerugian Rp300 juta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono membenarkan informasi penangkapan itu.

“Polisi memang menangani kasus dugaan pencurian dan atau mengakses sistem milik orang lain/skimming sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 11 Februari 2019. Korban salah satu bank swasta,” kata Argo kepada CNN, Minggu (17/3).

Menurut Argo, RP ditangkap di bilangan Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan pada 26 Februari. “Tersangka berinisial RP pekerjaan wiraswasta, alamat Menteng Jakpus. Kerugian Rp300 juta.”

Lihat juga: Putusan MK: Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Saat RP ditangkap, polisi mengamankan sejumlah barang bukti antara lain masker, kartu ATM, Laptop, dan Ponsel. “Masker saat tersangka mengakses di ATM, 1 buah ATM, 2 buah ATM warna putih yang sudah ada duplikasi data, laptop, HP dan peralatan skimming,” ucap dia. damqq

Sementara itu, sumber CNN yang merupakan kerabat RP mengaku kaget mendengar kabar penangkapan itu. Dia berharap aparat kepolisian dapat melakukan tugasnya dengan benar untuk melakukan penyidikan.

“Saya belum sempat mengecek karena baru dengar kabar itu. Kami keluarga kaget dan enggak ada komentar untuk saat ini,” kata sumber yang enggan disebut namanya itu.

Pihak BCA juga menyerahkan kasus ini kepada kepolisian untuk diselediki lebih lanjut. “Itu sudah ranah pihak yang berwajib. Untuk detail dan keakuratan ditanyakan ke Polda saja. Kami menunggu pihak berwajib,” kata Sekretaris Perusahaan BCA Jan Hendra.

Lihat juga: Cerita Agum Gumelar Soal SBY Ikut Teken Pemecatan Prabowo

Dari laman Linked in RP diketahui merupakan direktur perusahaan minyak dan gas Asiabumi Petroleo.

RP merupakan lulusan University of New South Wales (UNSW), Australia dengan gelar sarjana perdagangan dan salah satu program studinya merupakan perbankan.

Putusan MK: Presiden Tidak Perlu Cuti Kampanye

Putusan MK
Putusan MK: Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye Ilustrasi sidang MK. Mahkamah Konstitusi menegaskan presiden tak perlu melakukan cuti kampanye saat mengikuti kontestasi pilpres.

Jakarta, Posmetro IndonesiaMahkamah Konstitusi (MK) menegaskan presiden tidak perlu melakukan cuti kampanye saat mengikuti konstestasi pilpres.

Hal ini disampaikan MK dalam putusan yang dibacakan di ruang sidang MK, Rabu (13/3). Menurut MK, sesuai ketentuan Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu, presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye.

“Dengan rumusan demikian, maka pasal itu sudah jelas menjamin hak presiden atau wapres untuk kampanye tidak dikurangi jika mencalonkan diri kembali sebagai presiden atau wapres,” ujar Ketua MK Anwar Usman seperti dikutip dari salinan putusan di web MK.

Hanya saja, lanjut hakim, hak cuti kampanye ini menjadi kewenangan presiden maupun wakil presiden yang kembali mencalonkan diri dalam pilpres.

“Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan,” katanya.

Lihat juga: Jaksa Agung Malaysia Bungkam Soal Lobi Pembebasan Siti Aisyah

Namun hakim mengingatkan pentingnya batasan aturan yang ketat bagi capres petahana dalam melakukan kampanye agar tidak menyalahgunakan kedudukannya. Pembatasan ini merujuk pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penyelenggara negara.

“Artinya dilarang menggunakan fasilitas negara sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilu. Dengan demikian calon petahana ini lebih cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar aturan UU,” terang hakim.

Lihat juga: Imigrasi Timika Deportasi 12 Penambang Asal China Dan Korsel

Putusan MK ini sekaligus menolak gugatan sekelompok mahasiswa Universitas Islam As-Sayfiiyahyang mempersoalkan pelaksanaan kampanye capres petahana. Dalam gugatannya, para mahasiswa ini menganggap capres petahana saat ini Joko Widodo, tidak bisa cuti lantaran agenda presiden dianggap padat dan kampanye bisa dilakukan pada saat libur.

Gugatan ini diajukan 6 mahasiswa Universitas Islam As-Sayfiiyah, yakni Ahmad Syauqi, Amar Saifullah, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhillan Zhalillan.

KPU sendiri sebelumnya telah mengatur bahwa capres petahana tidak perlu cuti sepenuhnya sepanjang masa kampanye.

Dalam pasal 301 UU Pemilu juga telah mengatur bahwa presiden dan wapres yang telah ditetapkan sebagai capres dan cawapres, dapat berkampanye dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.